Keutuhan Sebagai Simptom ; Kritik Atas Teori Keadilan

Tulisan ini adalah kritik atas penggunaan konsep-konsep keadilan yang bertujuan menjaga keutuhan masyarakat. Konsep keadilan memiliki asumsi dasar dimana pluralitas masyarakat dapat ditundukkan pada mekanisme reasonable consensus dimana setiap individu diandaikan akan mengejar kepentingan yang bersifat sosial[1]. Manifestasi dari teori ini diterapkan untuk menjaga integrasi di masyarakat.

Penggunaan intertekstualitas dalam menjelaskan kritik teori keadilan menjadi tak terhindarkan. Psikoanalisa Lacan saya gunakan sebagai pintu masuk mengeksplorasi gagasan bias relasi kekuasaan dalam teori keadilan. Saya juga menggabungkan Carl Schmitt dan Slavoj Zizek untuk membuktikan konsep keutuhan / kesatuan sebagai simptom. Diakhir tulisan, tak lupa saya tunjukkan beberapa konsekuensi penggunaan konsep the political yang dipertentangkan dengan teori keadilan.

*

Sejarah filsafat adalah sejarah yang merangkum dunia. Filsafat berobsesi memberi gambaran utuh tentang realitas ke dalam satu unifikasi teoritis. Dunia yang dikonsepsikan adalah dunia yang direpresentasikan lewat refleksi filosofis. Dengan cara ini, filsafat berpretensi memberi satu landasan bagaimana cara seharusnya manusia mengada. Tidak ada cara lain selain menemukan satu formulasi yang bertujuan menciptakan keadilan dan kebaikan bersama.[2] Dari sini, dimulailah satu konsepsi tentang keadilan.

Para filsuf kontrak sosial memiliki pandangan beragam tentang hal ini. Mulai dari Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau, ketiganya tidak hanya berbeda secara politik, melainkan juga berbeda konsepsi mereka tentang manusia. Di luar mereka, ada John Stuart Mill yang mengutamakan utilitas dengan tujuan mengokohkan “the permanent interest of man as a progressive being” (Mill, On Liberty). Masih menurut Mill, keutuhan seperti itu hanya dapat diterapkan oleh Representative Government sebagai satu tugas historis yang sudah dirintis oleh teoritisi kontrak sosial. Jadi, bagi kaum utilitiarian, tidak ada jalan alternatif bagi kita selain menyempurnakan konsepsi masyarakat dan negara yang telah ada. Bentuk pemerintahan harus menyesuaikan dengan kehendak umum dari masyarakat. Masyarakat sebagai arus utama opini yang mesti diperhatikan.

Asumsi dasar dari teoritisi kontrak sosial adalah : kita mampu menyelenggarakan tata pemerintahan melalui satu tempat injak bersama. Segenap perbedaan diyakini dapat direduksi ketika manusia menyadari ada sesuatu lebih berharga yang melampui dirinya sendiri. Doktrin liberalisme klasik pun seperti itu. Individu harus dibiarkan bebas. Bahwa individualisme pada dasarnya bersifat generous karena semakin kita membiarkan individu mencari kepentingannya sendiri, maka semakin baik pula hal itu demi masyarakat.[3]

Jadi, jelas sekali terdapat bias argumentasi liberal dalam teori sosial kontrak. Sebagaimana yang akan dibahas, hal ini menimbulkan polemik, terutama yang datang dari aliran filsafat kontinental yang berhadapan dengan filsafat anglo saxon. Tetapi, satu hal yang tampaknya luput dari teori liberal adalah filosofi dasar liberalisme tentang kebebasan. Dua aliran ini bersepakat untuk menerima kebebasan sebagai prasyarat memulai debat filosofis. Tetapi, berbeda pada aplikasi konkrit, terutama yang menyangkut pandangan politik.

Kritik tajam atas penerapan prinsip liberalisme dalam teori keadilan adalah terdapatnya kesenjangan yang luar biasa tajam antara impian liberal dan praktek kebebasan. Liberalisme berubah menjadi tak lebih dari transaksi kekuasaan yang ditandai penguasaan tak seimbang atas faktor-faktor produksi. Liberalisme berubah menjadi ideologi elitis yang menguntungkan pihak penguasa. Filsafat kontinental, yang memiliki tradisi kuat dalam sejarah pemikiran kiri, masih menyimpan benih-benih revolusioner yang ditanamkan Karl Marx. Filsafat kontinental membaca peluang emansipasi yang ditemukan relevansinya dalam konteks postmarxisme. Postmarxisme adalah paham kontemporer yang tidak lagi menganggap perjuangan kelas sebagai satu-satunya jalan menuju impian sosialistik. Masyarakat kontemporer terlalu kompleks untuk dijelaskan dalam satu teori deterministik. Sebaliknya, relasi antarmasyarakat harus dipahami sebagai relasi pluralistik yang bersifat antagonis. Perjuangan kelas harus dipahami sebagai hegemonic struggle, yang mana mengisyaratkan adanya pembebasan subjek dari hegemoni struktural. Kesulitan emansipasi dalam konteks postmodern selama ini disebabkan karena tidak adanya teori ideologi yang lengkap yang bisa menjadi panduan bagi masyarakat plural. Dimensi plural inilah yang selama ini hilang dari analisis-analisis pemikir kiri. Baru pada pemikiran Louis Althusser – seorang Marxis Postrukturalis – kita menemukan distingsi berbeda dalam memandang kapitalisme sebagai wacana ideologi. Menurut Althusser, kapitalisme bekerja melalui interpelasi ; yaitu kondisi dimana antara kesadaran internal subjek dengan realitas eksternal telah terdistorsi oleh apartus penguasa. Kita tidak lagi dapat membedakan diri kita dengan realitas eksternal. Semua aturan, konvensi, dan hukum simbolik yang ada diluar diri kita merupakan struktur-struktur yang telah mengubur subjek. Tidak pernah ada subjek yang independen. Semuanya terdistorsi oleh kekuatan-kekuatan yang berada diluar kemampuan manusia untuk mengubahnya.

Dari pemikiran Althusser lah, selanjutnya muncul kritik ideologi yang ditujukan pada sistem kapitalisme yang kini menjelma menjadi kekuatan determinan dalam tata sosial-kemasyarakatan. Salah satu pendukung teori Althusser ini adalah Jacques Lacan, seorang pewaris psikoanalisis. Namun, berbeda dari Althusser, Lacan menggambarkan cara kerja kapitalisme ini dalam trikotomi The Imaginary, The Symbolic, dan The Real yang merupakan penjelasan baru atas psikoanalisis. Psikoanalisis menolak pengetahuan empirik yang terhampar pada realitas faktual. Bagi psikoanalisis, kebenaran terletak pada alam bawah sadar manusia. Ketidaksadaran lah yang merupakan kebenaran yang sesungguhnya. Hanya saja, kebenaran itu selama ini tertutupi oleh superego yang menundukkan hasrat dalam aktivitas-aktivitas yang dianggap “wajar”.

Trikotomi Lacanian dimulai dengan the imaginary (yang-imajiner) atau fase cermin. Yang imajiner adalah saat dimana sang subjek belum memiliki kesadaran penuh dan bergantung pada sosok diluar dirinya. Subjek masih menyamakan dirinya dengan “cermin” di luar dirinya. Sama dengan seorang bayi yang tidak bisa membedakan dirinya dengan ibunya. Yang imajiner tetap bisa muncul pada saat manusia sudah dewasa, yang ditandai dengan obsesi menjadi orang lain yang contohnya ditemukan pada prinsip like dan love. Yang imajiner sebenarnya merupakan obsesi subjek untuk mendapati apa yang tidak mungkin ia miliki.!

The symbolic (yang-simbolik) adalah dunia manusia yang terjamah bahasa. yang simbolik adalah semua pengetahuan-pengetahuan baku yang sudah kita ketahui. Tidak ada pengetahuan di dunia ini yang terlewatkan oleh bahasa. Bahasa adalah tempat manusia mengada. Manusia hidup dan berkembang di dalam bahasa. Menerima yang-simbolik berarti menerima konsep-konsep umum, kewajaran, ketaatan, dan seterusnya. Tetapi, yang-simbolik tidak bisa disamakan dengan realitas. Menurut Lacan, realitas selalu bertumpu pada simptom. Simptom adalah segala kekuatan yang mengunci realitas dalam model keutuhan. Simptom mengatur bulat-lonjong realitas sesuai dengan kepentingan ideologi yang berkuasa. Sudah pasti di dalam simptom terdapat tingkatan-tingkatan berbeda berdasar level pengaruhnya di masyarakat. Semakin kuat pengaruh simptom, semakin banyak individu yang tertarik  oleh keberadaannya. Simptom menciptakan imajinasi seoalah-olah realitas terbangun lewat harmoni. Dengan demikian kita mendapatkan definisi minimal tentang simptom sebagai manifestasi simbolik atas keutuhan imajiner yang tak mungkin.

Sedangkan the Real (yang-Riil) adalah dunia fantasi. Fantasi berarti kondisi seolah-olah. Menurut Lacan, manusia dihadapkan pada keinginan terus-menerus menuju yang-Riil sekaligus mengingkarinya. Artinya, penerimaan dan penolakan atas yang-Riil terjadi pada saat bersamaan. Keberadaannya diinginkan sekaligus juga ditolak. Yang-Riil sejalan dengan prinsip hasrat dalam psikoanalisis Lacan yang menganggap manusia sebagai mesin hasrat. Manusia terus-menerus memproduksi hasrat untuk menuju yang-Riil, yang sayangnya tak pernah ia dapatkan. Penolakan atau menganggap yang Riil telah selesai hanya akan berujung pada violence[4]. Ini memang konsep yang rumit. Tetapi menurut Zizek, penerapan konkritnya dapat ditemukan pada kapitalisme (yang juga dalam beberapa hal cocok dengan teori keadilan).

Kapitalisme adalah pengejawantahan yang-Riil itu sendiri. Kapitalisme berusaha mengembalikan sesuatu yang hilang dari diri manusia untuk kemudian di komodifikasi. Apakah sesuatu yang hilang itu ditemukan? Sama sekali tidak! Tetapi, kapitalisme berpretensi seolah-olah berhasil menemukannya dan mengeksploitasinya semata-mata untuk kepentingan ekonomi. Dengan mengeksploitasi yang Riil, kapitalisme sebagai ideologi dominan menjelma menjadi ideologi yang berkuasa. Prinsip seolah-olah menopang realitas yang sudah ada dan akhirnya menjebak manusia ke dalam yang-imajiner. Akhirnya, kehidupan manusia tidak bisa lepas dari dunia “yang sudah ada”. Dunia diterima sebagaimana adanya.

*

Pluralitas di masyarakat harus diterima sebagai kenyataan terdapatnya benih-benih antagonisme yang tak terkira. Lebih dari sekedar menciptakan reasonable consensus, pluralitas ini sebaiknya dipahami dalam kerangka teoritis penciptaan fantasi terus-menerus yang dikelola oleh yang-Riil. Karena sebagaimana yang telah dijelaskan, ketika yang Riil dianggap selesai, maka masyarakat akan jatuh pada yang-imajiner. Mengapa bisa begitu? Kata kuncinya terletak pada kata “keadilan” sebagai fantasi. Dengan terus-menerus merekonstruksi fantasi, subjek akan terus-menerus berkekurangan (lackness). Prinsip ini amat khas di dalam psikoanalisis Lacan yang melihat the lackness subject sebagai bentuk kompensasi atas ketidaklengkapan yang-Riil. Dengan memformulasikan ketegangan konstitutif antara yang-imajiner dan yang-Riil, subjek terus-menerus melakukan subjektivikasi. Artinya, proses menjadi subjek sendiri tidak pernah lengkap. Subjek selalu terdislokasi. Subjek tidak pernah menjadi subjek!

Tetapi, asumsi dasar subjek yang berkekurangan inilah yang harus dilampaui. Alih-alih menjelaskan ketidaklengkapan subjek, kita sebaiknya memaklumkan bahwa pengandaian realitas yang sempurna adalah bentuk simptom yang menipu. Realitas tidak boleh dipahami sebagaimana adanya. Realitas dan keutuhan terjadi karena politik performatif[5] bekerja. Dengan usaha menciptakan keutuhan di masyarakat, maka realitas dibuat sebisa mungkin apolitis. Depolitisasi masyarakat ini bertujuan mengamankan kesalahan-kesalahan penguasa dari dimensi subversif dan kemungkinan yang-politis menguak ke permukaan

*

Persis pada titik inilah kita bersinggungan dengan teori keadilan. Asumsi dasar keadilan adalah menihilkan dimensi antagonistik demi kepentingan bersama. Sementara, antagonisme pluralistik melihat realitas terjalin dari kumpulan subjek yang berkekurangan. Fantasi subjek hanya akan membuat adanya subjek-subjek yang tersingkir oleh diskursus. Diskursus sengaja diciptakan agar potensialitas tindakan termanifestasikan dalam tarik-menarik hegemoni. Politik adalah soal lawan-kawan (Schmitt). Dengan cara itu, subjek yang kurang beruntung tidak hanya tersingkir secara diskursus, tetapi juga tersingkir secara politis, bahkan fisik. Inilah politik yang dipahami dalam kerangka hegemonic struggle.

Selanjutnya muncul pertanyaan, apakah prinsip negativitas seperti ini sama saja artinya dengan rasionalitas instrumental? Sama sekali tidak. Pikiran itu timbul karena the political acapkali disalahpahami dengan depolitik sebagaimana adanya. Sementara the political lebih merujuk pada konsepsi metapolitik yang tidak berurusan dengan realitas empirik. Metapolik mencoba memberikan perspektif bahwa pertentangan dan perbedaan itu inheren dan selalu dibutuhkan agar the political senantiasa tumbuh dan dirawat.

Dengan demikian, kritik untuk teori keadilan tidak lagi dilihat dalam perspektif kiri klasik yang menganggap masyarakat terdiri dari dua kelas yang berbeda. Melainkan lebih dari itu, masyarakat dipahami sebagai antagonisme dalam jumlah yang tak terkira. Pada aspek paling mikro dari masyarakat, yaitu individu, bahkan telah terdapat benih-benih fasis. Upaya meredamnya dalam satu model keutuhan sebagaimana yang diusahakan teori keadilan, akan berujung pada distorsi subjek. Untuk itu, konsepsi psikoanalisis Lacanian ditambah rekonstruksi subjek Zizekian adalah salah satu jalan keluar terbaik untuk mengkritisi kondisi kapitalisme kontemporer.

*

Beberapa konsekuensi akan terjadi dengan penerimaan konsep di atas. Pertama, mau tidak mau, the political mengandaikan intervensi atas hukum-hukum simbolik untuk mengubah  koordinat situasi yang dikendalikan oleh teori keadilan. Politik dilihat secara subversif. Politik sebagai perlawanan. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk dalam masyarakat kapitalisme lanjut, termasuk melihat kemungkinan perubahan kondisi masyarakat yang kita inginkan. Politik bukan dipandang sebagai the art of possible, melainkan the art of attacking the impossible. Kedua, pentingnya imajinasi dalam politik. Imajinasi bukan dipahami sebagaimana kita memahami imajinasi negara dan realitas yang sama. Imajinasi adalah tentang “something else”. Imajinasi adalah unsur generik yang membawa kita pada kesetiaan (fidelity) atas kebenaran (Badiou). Ketiga, penolakan atas representasi. Dalam pengertian the political, representasi adalah fiksi. Dengan begitu, politik subversif selalu mengambil jarak dengan pemerintah. Kebeneran tidak mungkin direpresentasikan. Yang-politis melihat kebenaran sebagai presentasi yang harus terus-menerus diusahakan. Keempat, subjek harus lah dipahami secara berkekurangan, namun dengan tujuan untuk melampauinya. Kekurangan subjek ini dikompensasikan melalui fantasi yang mengandaikan hegemoni antarsubjek. Jadi, pilihannya apakah kita dihegemoni atau menghegemoni orang lain. Dengan begitu, sudah pasti ada subjek yang tersingkir dari diskursus antagonis. Penyingkiran dapat dilakukan dengan berbagam macam cara. Mulai dari diskursus politik, wacana, ekonomi, sampai penyingkiran secara fisik. Kelima, the political tidak bisa berjalan sendiri. Penerimaan atas the political akan membuat orang-orang yang terlibat di dalamnya senantiasa asing dan elitis. Karena hampir jarang orang yang berpikir perubahan  karena terkooptasi oleh moralitas dan jouissance. Untuk itu, the political harus dilengkapi oleh the ethical agar dirinya menjadi lengkap dan memiliki dasar berpijak yang lebih kokoh. Kemungkinan meletakkan the ethical sebelum the political adalah tugas filsafat kiri baru agar wacana teoritis ini tidak terkubur seiring berjalannya waktu.

Sumber Rujukan

John Rawls, Lectures on History of Political Philosophy, Harvard University Press, 2007

John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, 1999

Butler, Laclau, dan Zizek, Contingency, Hegemony, Unversality, Verso, 2000

Slavoj Zizek, The Sublime Object of Ideology, Verso 2008


[1] Untuk perbandingan, dua aplikasi berbeda diterapkan oleh Jurgen Habermas dan John Rawls. Habermas mengunakan modus komunikasi bebas distorsi yang hanya cocok diterapkan pada masyarakat demokratis liberal. Sementara John Rawls mendasarkan teori keadilan pada social primary goods (John Rawls : A Theory of Justice, 1999) Bias liberalisme adalah sesuatu yang khas dari pandangan dua filsuf ini.

[2] Plato dalam John Rawls : Lectures on History of Political Philosophy (2007) Hal 3. Plato menemukannya dalam Philosopher’s King sementara Lenin dalam Revolutionary Vanguard.

[3] Adam Smith menganalogikannya dengan “kisah sepotong roti”  yang amat terkenal itu.

[4] Contoh pengingkaran atas yang Riil adalah aksi main hakin sendiri terhadap pemeluk Ahmadiyah baru-baru ini. massa yang mengatasnamakan umat Islam menganggap Islam yang benar adalah Islam versi mereka dan mereka merasa wajib memaksakan kehendak yang Riil itu kepada masyarakat lain. Yang Riil, yang seharusnya dibiarkan dalam kondisi falibilis justru dicederai oleh ungkapan final. Akhirnya, yang Riil pun jatuh pada kekerasan.

[5] Judit Butler dan Zizek : Contingency, Hegemony, Universality. Politik performatif bekerja melalui speech act. Tujuannya adalah menetralisir benih-benih antagonisme ke dalam model keutuhan yang diinginkan.

About Noory Okthariza

Skeptokrat
This entry was posted in Kuliah_kuliah, Pikiran. Bookmark the permalink.

2 Responses to Keutuhan Sebagai Simptom ; Kritik Atas Teori Keadilan

  1. DJ NOE says:

    salam kenal Kawan…
    kawan noory yg eksis dalam tulisannya…
    aku mau tnya,utk bku karangan John Rawls ada dijual dman?klo bleh Kawan Noory pinjamkan,karena sya sedang mnyusun skripsi tntng john rawls….

    • Noory Okthariza says:

      saya ga punya buku Rawls, tapi di gramedia ada terjemahan A Thery of Justice yg diterbitkan Pustaka Pelajar. Kalau mau ebook nya (A Theory of Justice dan Political Liberalism) juga bisa download di gigapedia.

      oh ya, panggil Okta aja Mas biar akrab. Sukses skripsinya :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s