Beberapa pertanyaan itu muncul setelah saya menonton film Up In The Air yang diperankan George Coloney (Ryan Bingham). Film berkisah tentang seorang konsultan yang diberi tugas memecat pegawai-pegawai perusahaan. Untuk itu, ia harus terbang dari satu tempat ke tempat lain. Ia habiskan 270 hari dalam setahun di udara. Tinggal dari hotel ke hotel, memegang member khusus klub eksekutif, makan gratis di restoran-restoran mahal, termasuk menjadi satu dari tujuh orang di dunia yang berhak mendapat kartu American Airline karena telah terbang sejauh 1,6 juta km. Keluarga bukan soal bagi Ryan. Karena ia selalu bertemu orang-orang baru. Mereka semua cukup memberinya kebahagiaan. Cinta? Bukan masalah. Ia bisa bersua banyak wanita, bahkan gonta-ganti pasangan tanpa perlu diminta tanggung jawab.

Di luar itu, Ryan sangat cinta pekerjaannya. Suatu ketika ia dikenalkan pegawai muda wanita yang cantik, lulusan Cornell, yang membawa cara baru memecat orang tanpa harus terbang ke tempat tujuan. Tujuannya menciptakan efisiensi keuangan perusahaan yang paling banyak dihabiskan untuk akomodasi pulang-pergi. Cara baru yang dimaksud wanita bernama Natalie, yakni duduk di depan layar komputer berhadap-hadapan dengan si pegawai-yang-akan-segera-dipecat –dan mengatakan terus-terang bahwa ia tak lagi dibutuhkan perusahaan.

Sontak saja Ryan terkejut mendengar cara seperti itu. Pekerjaan ini memang kejam tetapi tidak sesederhana yang diduga Natalie. Karena yang penting baginya bagaimana “membuat malapetaka bisa ditoleransi” sehingga yang harus dilakukan “membangkitkan harapan orang dengan membawanya ke pinggir lautan agar ia bisa berenang”. Pekerjaan ini lebih dari sekedar remeh-temeh efisiensi perusahaan. Yang penting bagaimana agar orang yang dipecat tidak hilang harapan akan masa depannya. Bukankah orang-orang ini punya tagihan yang harus dibayar? Memiliki anak-anak yang harus dipikirkan sekolahnya? Jaminan kesehatan? Menginginkan hidup yang tenang dan layak? Bagaimana jadinya kalau mereka di pecat? Bukankah – di jaman modern ini – pekerjaan bagian dari harga diri?

Lucunya, Ryan – walaupun ia punya segalanya – tidak dengan kehidupan pribadinya. Keluarganya terbilang miskin. Kakaknya diambang perceraian. Pernikahan adiknya bahkan terancam gagal karena sang calon suami tiba-tiba berubah pikiran ketika memikirkan apa yang harus ia kerjakan untuk menanggung istri, anak, rumah, dan sederet kebutuhan-kebutuhan hidup yang nanti jadi tanggung jawabnya. Sedangkan Ryan dalam setiap pidato-pidatonya dihadapan para pekerja, mengibaratkan semua yang menjadi milik mereka (harta benda, keluarga, kekasih, teman-teman terdekat) agar dimasukkan ke dalam ransel, rasakan beratnya, kemudian mulailah berpikir mengeluarkan mereka satu per satu agar beban di pundak tidak terlalu berat.

Pada akhirnya, Ryan tetaplah seorang manusia. Ia jatuh cinta dengan Alex, wanita yang ditemuinya disebuah klub. Karena tuntutan pekerjaan, mereka sering janjian bertemu dari satu kota ke kota lain. Ryan menemukan perasaannya pada Alex karena tahu Alex tidak pernah berkeberatan dengan hubungan tanpa status (relationship without responsibility). Sampai pada suatu ketika Ryan mengetahui kalau Alex sudah berkeluarga dan sengaja merahasiakan hal tersebut karena menurutnya, “you’re just an escape, no more”. Sebagai wanita dewasa, Alex sadar punya dunia nyata, punya keluarga, suami, dan anak-anak, meski ia tak menampik terkadang butuh “jeda” untuk terbebas dari rutinitas kehidupan yang membosankan.

Film ini menangkap dengan jernih patologi kehidupan modern, dimana antara manusia, pekerjaan, hubungan sosial, terkadang tidak saling berhubungan. Orang tidak lagi bertanya makna hidup yang sering ditemukan dari kesederhanaan. Cinta ditengah keluarga, keceriaan di meja makan, rasa empati, bisa ikut merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain, semuanya seperti sesuatu yang hilang dari Ryan. Walaupun ia tidak menafikan pernikahan, karena pada saat yang sama, dia justru menyarankan sang adik menikah dan bahagia. Apakah Ryan termasuk orang yang tidak mau peduli? Tidak juga. Justru dia banyak menghidupkan kembali harapan-harapan orang lain. Orang-orang yang di PHK – yang mungkin berada pada titik kritis dalam hidupnya – bangkit lagi, memulai hidup baru dengan optimis, setelah mendengar motivasi-motivasi sederhana Ryan. Termasuk membangkitkan harapan sang calon suami adiknya dari keterpurukan dan ketidakpercayaan atas pernikahan, meski Ryan pribadi tidak pernah menginginkan pernikahan. Cukup adil menyebut Ryan sebagai Ironist – bila kita gunakan perspektif “orang kebanyakan” karena kita pasti bertanya-tanya what the hell are you looking for in this damn-crazy world? Tetapi, bukankah inti hidup untuk membantu sebanyak-banyak orang? Dan Ryan lakukan itu tanpa memikirkan dirinya.

I

Filsafat Badiou harus dipahami dari penolakannya atas tradisi filsafat analitik, postrukturalis, dan pemikir-pemikir materialisme demokratik – yang menurutnya tidak memberi kontribusi apa-apa pada jalannya perubahan. Bukan hanya menyingkirkan konsep subjek emansipatoris, filsafat diatas telah menjauh dari ranah sosial kehidupan dan membuat filsafat semakin tidak berguna.

Selanjutnya, filsafat Badiou juga harus diartikan sebagai penolakan atas perdebatan klasik kaum empirisme dan rasionalisme. Yang satu memositkan determinisme empiris, dan yang lain memegang kepercayaan rasionalisme transendental, atau sintesis antara keduanya. Dua-duanya menurut Badiou bersifat pseudo-netral. Ia , sebaliknya, mengambil jarak dari dua tradisi besar filsafat dengan mengambil superposisi yang sama sekali berbeda : menggunakan matematika untuk menjelaskan fenomena “Ada” (ontologi).

Tulisan ini membahas aspek mendasar dari pemikiran Alain Badiou. Tulisan dibagi dalam tiga bagian besar : pendasaran matematika sebagai ontologi, etika politik, dan politik sebagai procedure of truth.

II

Latar dari ontologi Badiou dimulai dari “jalan kebenaran” yang pernah diangkat Parmenides. Menurut Parmenides, What is, is (“yang ada” itulah ada). Konsekuensinya adalah sebagai berikut : “yang ada” dan “yang tiada” tidak dapat ada sekaligus-bersamaan. Salah satu diantara keduanya harus ditolak. Parmenides memilih “yang ada” adalah satu, tidak berbagi, sempurna, dan mengisi segala tempat.

Selanjutnya, muncul problem One and Many (Satu dan Banyak) : kalau “yang ada” itu ada, maka ia terdiri dari Satu. Kalau “yang ada” itu Banyak, maka ia kumpulan dari Satu. Kalau tiada Satu, maka “yang ada” tak dapat dihitung. Begitu pula kalau tiada Satu, maka Banyak menjadi tidak mungkin. Dan kalau Satu itu banyak, maka “yang ada” menjadi niscaya. Kalau begitu kita bisa simpulkan : kalau tiada Satu, tidak ada sama sekali.

Badiou memandang persoalan One and Many tidak terpecahkan sampai saat ini. Alasan utamanya disebabkan kecenderungan filsuf menggunakan teorema filsafat rasionalisme dalam ontologi. Rasionalisme tidak dapat memecahkan modalitas ontologi (forma, materi, mungkin, tidak mungkin, ada, tidak ada, aktual, dll) yang bersifat infinite. Ia tidak setuju dengan Parmenides. Oleh karenanya, sebagaimana Parmenides dan beberapa filsuf rasional, mereka terjebak pada materialisme radikal (Parmenides, Marx) atau dikotomi nomena-fenomena, things-in-itself (Kant, Hegel). Problem tentang keberadaan “yang tiada” seoalah-olah dikesampingkan oleh filsafat. Bahkan, “yang tiada” dianggap bukan bagian dari pemikiran manusia sehingga mengimplisitkan kerja “roh” sebagai kekuatan diluar manusia.

Ontologi Badiou tidaklah bersih dari klaim transendental. Tetapi, ia meletakkan bidang transendentalisme filsafatnya pada matematika. Badiou mengusahakan posisi netral – diluar kekuatan jiwa dan materi – sebagai jalan masuk menjelaskan multiplisitas.

Multiple multiplicities dalam pemikiran Badiou harus dipahami dari kacamata teori himpunan (set theory) matematik. Teori himpunan memungkinkan kita menjelaskan kumpulan dari kumpulan, atau bagian dari bagian. Bayangkan sebuah bola basket yang disimpan dalam keranjang, kemudian keranjang merupakan bagian dari kamar, kamar bagian dari rumah, rumah bagian dari perumahan, dan seterusnya. Dalam teori himpunan dijelaskan : setiap himpunan memiliki himpunan bagian, atau tidak ada himpunan yang tidak merupakan bagian. Dengan kata lain, pendapat Parmenides bahwa “yang ada” itu Ada menyeluruh, tak terbagi, dan sempurna tertolak. Karena tidak mungkin kita membayangkan himpunan yang mencakup seluruh himpunan anggotanya. Sebuah bola basket yang disimpan di dalam keranjang tidak mungkin mencakup anggota himpunan lain secara keseluruhan karena ia memiliki kategori diferensial dengan anggota himpunan lain.

Dengan begitu, multiple multiplicities (kemajemukan yang majemuk) dibayangkan secara matematis oleh teori himpunan. Bagian-bagian yang dimunculkan dalam teori himpunan – yang dapat diambil secara acak lewat pemilihan angka-angka – disebut Badiou sebagai “state of situation”¹ atau sering juga dinamai represented multiplicities, yang merujuk pada situasi, keadaan, dan kondisi dunia, yang tergambarkan saat ini². Teori himpunan juga memungkinkan kita memikirkan sebuah posisi transfinite – dimana setiap bagian dari himpunan bersifat tak terhingga dalam dimensi-dimensi yang tak terbayangkan banyaknya. Menurut Badiou, kita hidup dalam dunia-dunia.

Lalu, bagaimana dengan bagian-bagian lain yang ada dalam teori himpunan? Atau dalam bahasa sederhana, bagaimana menjelaskan keberadaan “yang tiada”? Seperti yang telah dipahami, teori himpunan memiliki bagian yang infinite. Ontologi situasi atau dunia, dengan demikian, juga bersifat tak terbatas. Tetapi, kita dapat menjelaskan keberadaan “yang tiada” secara intermediasi – yakni menjelaskan keberadaan bagian lain dari teori himpunan (atau “bentuk-bentuk situasi yang tak tampak”) berdasarkan karakteristiknya. Dalam kosakata Badiou, “yang tiada” ini ia sebut Void, kosong. Kosong (void) merujuk pada situasi dari keseluruhan “Ada” yang belum terpresentasikan. Singularitas dari tiap “Ada” merupakan wujud count-as-one dan kemajemukan sekaligus. Mengapa demikian? Karena bagi Badiou yang Satu dan Banyak haruslah ada sekaligus. Partikularitas keadaan dapat menciptakan universalisme. Dengan cara ini, ia menolak Parmenides.

Matematika bersifat nonrefleksif. Ia bisa menjelaskan transendentalisme angka-angka secara transfinite, berdasarkan perbedaan komposisi dan karakteristik himpunan-himpunan. Tetapi, matematika tidak dapat memikirkan dirinya. Hanya filsafat yang bersifat refleksif terhadap matematik untuk kemudian dihubungkan dengan situasi dunia (Being-there). Maka kita harus paham, matematika yang digunakan oleh Badiou bukan konsep matematika formil, tetapi keberadaan logis suatu situasi ontologi tanpa melulu harus dibuktikan secara demonstratif. Dengan memikirkan ontologi sebagai matematika maka ia menjadi logis secara pikiran tetapi niscaya terhadap realitas. Badiou menempatkan “yang mungkin” pada derajat lebih tinggi dari “yang faktual”.

II

Sebagai seorang Maoist, Badiou memulai pemikiran politik untuk menjawab pertanyaan penting ; dalam kondisi apa yang dapat disebut politik? dan apa yang bisa dilakukan manusia dalam politik?

Dunia tunduk dalam logika hukum matematik. Begitu pula manusia. Perbedaan mendasarnya manusia bersifat refleksif terhadap situasi. manusia dapat memikirkan dirinya sebagai bagian dari dunia. Walau demikian, manusia tidak dapat mengelak dari keberadaannya (Being-there). Ia sudah ada-begitu-saja karena ia adalah bagian dari ontologi. Keberadaan manusia bergantung pada kehidupan diluar dirinya. Ia tak lagi dapat mengandalkan kesadaran-yang-solid untuk berbuat. Tetapi manusia harus mengarahkan perhatian pada Event (Kejadian).

Event, menurut Badiou, adalah momen politik, sebuah momen pemutus yang hanya bisa diraih oleh aktivitas politik – yang membedakannya dengan aktivitas politisi. Event adalah “yang mungkin”, yang keberadaannya telah terpresentasikan. Ia merujuk pada situasi yang luar biasa, yang tak dapat dikalkulasi, dan yang mengubah keadaan secara keseluruhan. Manusia yang mengarahkan perhatian pada Event disebut subjek militan.

Event adalah bentuk impossibility of possible. Ia tak bisa dan tak boleh dinamai. Sebab, penamaan sebuah Event akan menjatuhkannya pada kategori simbolik – yang justru merupakan sesuatu yang ingin dilampaui Badiou. Event bukan bagian dari order of neccesity sebagaimana negara. Bukan pula suatu order of contingency sebagaimana yang diinginkan para pengikut post-fondational philosophy. Event adalah aspek supplementary dari rententan kejadian. Ia adalah sesuatu yang ditambahkan agar sesuatu menjadi disruptif.

Mengapa Event dibutuhkan? Jawabannya karena negara. Negara adalah necessary evil. Keberadaannya dibutuhkan sekaligus dibenci. Tetapi, persoalan utamanya bahwa keberadaan negara selalu melebihi representasi. Negara tampil dalam the sovereign sehingga penyandaran kekuasaan ada pada dirinya sendiri. Negara sebenarnya tidak butuh legitimasi. Representasi dan presentasi, dua-duanya adalah bentuk infinite dari dua kualitas berbeda. Tetapi, dalam kasus ini bentuk-bentuk representasi negara, lewat kekuasaan, telah mengungguli presentasi – yang sebetulnya dalam pemikiran Badiou juga amat besar banyaknya karena mencakup jumlah bilangan yang infinite. Tugas negara menetapkan norma, membatasi peraturan, bahkan menginstitusionalisasi kebebasan. Negara berusaha mengunci seluruh bentuk-bentuk infinitas dalam rezim simbolik.

Representasi negara melalui kekuasaan (power) tidak dapat dilihat dari bentuk-bentuk kekuasaan, tetapi dari sisi determinasinya, yakni, sesuatu yang terus-menerus direpresi sehingga tak tampak dipermukaan. Artinya, negara selalu berusaha menutup kemungkinan atas Kebenaran.

Demi keperluan ini, Badiou membedakan pengetahuan dan kebenaran. Yang pertama mengandung repetisi sedangkan yang kedua mengandung kebaruan. Kebenaran berarti menjauhkan manusia dari relativitas sehari-hari. Sebagaimana kritik kerasnya terhadap demokrasi parlementer di Prancis yang tak kunjung menciptakan kebaruan. Kebenaran berawal dari proses subjektivisasi, yaitu keinginan subjek dalam situasi partikular yang kemudian menempatkan Kebenaran di cakrawala.

Keperluan kita tentang Kebenaran menambah pemahaman kita : momen politik bagi Badiou adalah momen yang menyoroti surplus representasi kekuasaan dengan cara menghadirkan “yang lain” yang belum muncul dalam state of situtation. Momen politik, bagi Badiou, haruslah dilihat dari relasinya atas kekuasaan. Dan tujuan dari etika politik adalah menyingkirkan segala kecenderungan yang mengenyampingkan Kebaruan dan Kejadian dalam politik.

III

Satu-satunya cara mengungguli negara adalah lewat maxim politik kesetaraan. Kesetaraan disini tidak merujuk pada status, pengasilan, etnis, dan hal-hal atributif lain. Kesetaraan yang dimaksud ialah pra-andaian sebelum tindakan. Ia mendahului norma dan kepatutan. Kesetaraan, menurut Badiou, bukan untuk dibicarakan tetapi ia adalah aksioma dari tindakan. Kesetaraan bukan tujuan.

Ketika negara memanfaatkan politik bahasa lewat eufemisme demi melapangkan kekuasaan, etika kesetaraan adalah prosedur awal yang harus dijalankan sebelum tindakan. Negara selalu berupaya – atas nama apa saja – mengamankan kekuasaannya yang berlebihan. Setiap pilihan-pilihan egaliter dianggap tidak masuk akal. Itulah sebabnya perubahan radikal tidak mungkin diharapkan lewat negara. Perubahan selalu diawali oleh subjek militan. Revolusi Prancis, Revolusi 1917, gerakan mahasiswa mei 1968, atau reformasi 1998 di Indonesia – semuanya adalah kejadian-kejadian luar biasa yang mengubah total keadaan – dan tak ada satupun yang difasilitasi negara.

Politik sebagai prosedur kebenaran adalah politik yang mensyaratkan kolektifitas. Momen politik hanya berarti jikalau ia secara material bersifat kolektif, atau jika ia punya “dimensi sosial” yang sama dengan orang lain.

Momen politik ini sejalan dengan momen kebebasan. Berbagai upaya saat ini untuk mencengkram kebebasan secara formil dapat dipandang sebagai usaha menutupi “jalan revolusi” bagi kebenaran politik yang memang langka. Badiou jelas adalah seorang pengkritik Demokrasi Liberal yang menurutnya telah dikuasai permainan modal. Tetapi jelas ia bukan seorang yang anti demokrasi. Sebagaimana menurutnya “Demokrasi yang sesungguhnya adalah langka. Demokrasi memiliki banyak nama yang lain pada masa lalu. Kini, ia memiliki nama yang lain, dan ia akan tetap memiliki nama lain di kemudian hari”.³

REFERENSI

• Alain Badiou, Being and Event, trans : Oliver Feltham, Continuum, New York, 2005
• Simon Critchley, Demanding Approval : On The Ethics of Alain Badiou, Radical Philosophy, May-June 200
• Alain Badiou, The Communist Hypothesis dalam New Left Review January-February 2008
• Raymond Lotta dkk, Alain Badiou’s “Politics of Emancipation” Communism Locked Within the Confines of the Bourgeois World
• Bagus Takwin, dalam Bab Metapolitik Alain Badiou, dalam Kembalinya Politik, Marjin Kiri, 2008
• K Bertens, Sejarah Filsafat Yunani, Kanisius, Yogyakarta, 1999
• Richard Oh, Kesetaraan dan Keabadian : Dua Pandangan Multiplisitas yang Saling Menganyami Namun Tidak Bisa disamakan Antara Deleuze dan Badiou (Paper di diskusi Komunitas Salihara)

Sengkarut kontroversi kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), dipahami lewat konstruk politik, mencerminkan watak rezim SBY dalam mengeksekusi kebijakan ; miskin persiapan, minus koordinasi, dan meminimalkan risiko.

Politik anggaran pemerintah tidak memperlihatkan keberpihakan kepada rakyat kecil. Seperlima APBN yang habis untuk subsidi menjadi alasan utama kenaikan TDL yang dilakukan secara bertahap. Ini bertentangan dengan semangat pemberdayaan masyarakat yang selama ini telah dikampanyekan pemerintah. Program percepetan pengentasan kemiskinian seperti PNPM Mandiri, KUR, jaminan distribusi Raskin, dan Jamkesnas kini menjadi tak berarti. Kenaikan TDL yang dibatasi pada pelanggan 1300 dan 2200 volt ampere ke atas layak diragukan prospeknya. Banyak UKM yang justru mengandalkan daya listrik sebesar itu untuk menjalankan usaha. Artinya, apapun dalih pemerintah tetap akan bermuara pada kenaikan harga, bahkan nasib PHK bagi sebagian orang sebagai konsekuensi naiknya ongkos produksi.

Yang memalukan dari kontroversi kenaikan TDL adalah ketika muncul silang pendapat antara pemerintah dan dunia usaha. Rata-rata hitung-hitungan pemerintah kenaikan TDL tidak akan lebih dari 18%. Sedangkan kenyataannya kenaikan mencapai 35-47% bahkan untuk UKM mencapai 80%. Ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan instansi-instansi terkait sebelum ide ini diwacanakan ke publik. Belakangan baru diketahui, 8 juta pelanggan yang mengalami kenaikan harus menanggung 32 juta pelanggan golongan 450-900 volt ampere yang tidak naik. Sementara insentif yang biasa diperoleh PLN dari perhitungan tarif daya maksimal dan tarif multiguna sebesar 12 triliun diminta dihapuskan. Skema perhitungan yang kacau dan berubah-ubah akhirnya menciptakan ketidakpastian. Rakyat kecil tidak akan mengikuti perdebatan yang terlampau teknis seperti ini.

Kecenderungan meminimalkan risiko dari rezim pemerintahan saat ini dapat dilihat dari timing eksekusi kebijakan. Tahun 2010 hingga 2012 rakyat Indonesia akan terus dikejutkan dengan “gebrakan-gebrakan” yang dilakukan pemerintah, karena dua tahun ke depan adalah “masa-masa pembangunan” sebelum pemerintah injak rem melalui program populis dalam rangka menyambut tahun politik 2014.

Dari sini kita bisa menilai, lemahnya koordinasi dan miskinnya persiapan yang dilakukan pemerintah dapat berakibat fatal. Akar persoalan kelistrikan di Indonesia, selain mahalnya ongkos produksi yang mengandalkan BBM, juga minimnya pasokan listrik. Kenaikan BBM pasti memicu kenaikan TDL. Buruknya manajemen pengelolaan dan ketiadaan visi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia menyebabkan persoalan TDL tidak pernah selesai. Sebagai contoh, sebuah perusahaan tambang batubara di Kalimantan Timur dapat menghasilkan batubara sebanyak 45 juta ton, tetapi pemasarannya hanya 5% untuk kebutuhan domestik dan sisa 95% disediakan untuk kepentingan ekspor. Studi komparatif dari World Coal Institute tahun 2008 menunjukkan dari 246 juta ton produksi batubara, Indonesia mengekspor 203 juta ton atau 82,52% dan sisanya baru digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Berbeda dengan China sebagai produsen batubara terbesar di dunia yang hanya mengalokasikan 1,7% untuk kepentingan ekspor dan sisa 98,3% untuk kepentingan dalam negeri!

Sekali lagi, ini bukan soal sekunder mencari formula perhitungan TDL yang paling tepat. Tetapi, ini adalah soal bagaimana visi strategis pemerintah dalam rangka menginisiai sungguh-sungguh amanah di pasal 33 UUD 1945. Negara korporasi yang mengutamakan bisnis rente atas nama kebijakan negara harus disikat habis. Produk-produk hukum yang memberi kesempatan luas kepada pemodal untuk melakukan kegiatan tambang di bumi Indonesia harus segera direvisi. Pemerintah harus benar-benar menunjukkan keberpihakan kepada rakyat yang ditunjukkan lewat keberanian melakukan terobosan-terobosan visioner. Bukan sekadar hitung-hitungan di atas kertas!

Piala dunia 2010 usai sudah. Spanyol secara gemilang keluar sebagai juara untuk pertama kali. Tim matador dengan meyakinkan keluar sebagai pemenang yang mengusung sepakbola indah. Ya, sepakbola indah. Begitulah yang dikatakan Vicente del Bosque, pelatih Spanyol, dalam menilai keberhasilan negaranya menjuarai Piala Dunia untuk pertama kalinya.

Secara sederhana, sepakbola indah adalah karakter permainan yang mengedepankan taktik menyerang tik-tak, umpan-umpan pendek, dan skill individu pemain yang memukau. Kemenangan bukan menjadi tujuan akhir dari sebuah pertandingan. Filosofi dasar dari sepakbola indah ini sederhana ; lebih dari sekadar olahraga, sepakbola adalah seni pertunjukan. Dan karena ia seni, maka sepakbola haruslah elok dipandang. Penghargaan atas sepakbola bukan saja dilihat sebagai bagian dari olahraga, tetapi sebagai pertunjukan yang memiliki nilai tersendiri. Boleh dibilang, sepakbola adalah salah satu temuan permainan terbaik yang pernah diraih manusia abad 20. Sepakbola mengalihkan perhatian kita dari sejumlah informasi yang lebih sering mengedepankan aspek-aspek negatif.  Dalam kasus Indonesia, konon perhelatan Piala Dunia membuat sejumlah isu-isu politik menguap kepermukaan karena setiap orang, baik pemerintah, politisi, aparat penegak hukum, dan masyrakat luas sibuk nonton bola!

Sepakbola indah akhir-akhir ini mengalami tantangan serius dari sepakbola negatif (negative football). Tim yang menganut paham sepakbola negatif berpikir sebaliknya. Hasil akhir dari pertandingan adalah segala-galanya. Pola permainan hanya penting sejauh ia bisa membawa tim pada kemenangan. Alhasil, sepakbola negatif membuat sebuah kesebelasan bermain pragmatis, bertahan, dan membosankan. Tentu masih jelas dalam ingatan bagaimana Jose Mourinho membuat Barcelona frustasi ketika berhadapan dengan pola super defensif yang diperagakan Inter Milan di semifinal Liga Champion. Meskipun sepakbola negatif tidak dapat dikatakan gagal. Malah sebaliknya, sepakbola negatif efektif meredam tim yang berhasrat menyerang sangat tinggi. Tetapi, sepakbola negatif justru melihat sepakbola secara muram. Sepakbola negatif hanya memandang olahraga demi olahraga itu sendiri. Tidak ada keinginan memberi nilai lebih pada jutaan pasang mata yang merindukan akrobat cantik bak seniman di lapangan hijau.

Sejarah panjang

Usaha menempatkan tren sepakbola dengan permainan menawan, sebagaimana yang diperlihatkan spanyol, sebenarnya dimulai dengan perjuangan panjang. Satu dasawarsa terakhir, sepakbola Spanyol ditandai dengan melimpah ruahnya pemain-pemain kelas dunia yang merumput di negeri mereka. Spanyol kini menjadi kiblat sepabola dunia. Gelontoran Euro dikeluarkan untuk mendatangkan bintang-bintang dunia. Seniman sepakbola asal Prancis, Brazil, Inggris, Argentina berlomba-lomba mendapat tempat utama di klub-klub Spanyol. Adakalanya usaha ini dipandang sinis para pengamat olahraga. Mereka bilang, magnet sepakbola telah membuat sepakbola menjadi bisnis, dan pemain-pemain yang dibayar sangat mahal dianggap telah “melecehkan” sebagian orang, hanya karena banyak penikmat sepakbola bukan berasal dari kalangan ekonomi atas.

Kedatangan pemain-pemain terbaik dunia ke Spanyol tampaknya secara tidak langsung mempengaruhi pola permainan tim nasional Spanyol. Tak kurang dari Zinedine Zidane, Ronaldinho, dan Lionel Messi telah memeragakan permainan sepakbola indah yang mencengangkan mata. Sepakbola indah yang dimainkan Barcelona dan Real Madrid, dua klub raksasa sepakbola Spanyol, tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan dimana-mana. Disinilah kehebatan Spanyol. Kemampuan mereka mendatangkan bintang-bintang sepakbola dunia tidak membuat mereka lupa untuk terus mengasah kemampuan pesepakbola lokal. Mereka tahu, apalah artinya sukses diajang klub tetapi tim nasional sendiri amburadul. Kita melihat dideretan line up pemain Barcelona, Real Madrid atau Valencia, selalu bercokol banyak pemain lokal. Pemain Spanyol tidak pernah gagal bersaing dengan bintang-bintang negara lain.

Rahasia lain dibalik kesuksesan Spanyol adalah pembinaan sepakbola sejak usia dini. Banyak pemain kunci Spanyol dibidani dari kesuksesan sebuah akademi sepakbola. Xavi Hernandez, Iniesta, Puyol, dan Cassilas, untuk menyebut sedikit nama, adalah pesepakbola yang lahir dari rahim akademi sepakbola lokal. Bakat sepakbola mereka lahir dan ditemukan di negeri sendiri. Bahkan Lionel Messi, pesepakbola terbaik dunia saat ini, lahir dari akademi sepakbola Barcelona! Dengan cara ini, Spanyol mengalami surplus pemain dengan skil individu istimewa. Mereka memiliki dua lapis pemain yang sama baiknya. Ini adalah buah dari usaha panjang yang dibangun oleh kesadaran penuh dalam mengelola sepakbola secara profesional, sistematis, dan terukur.

Masa Depan Sepakbola

Piala Dunia 2010 telah berakhir. Kesuksesan Spanyol mejadi juara telah membuat rakyatnya berpesta. Mereka setidaknya dapat melupakan sejenak krisis perekonomian yang melanda negeri itu akibat tumpukan utang dan tingginya tingkat pengangguran.

Namun, yang terus harus didukung dari perhelatan akbar empat tahunan ini adalah kesadaran segenap insan sepakbola tentang filosofi sepakbola indah. Karena gegap gempita Piala Dunia telah menegaskan bahwa sepakbola sudah menjadi milik umat manusia. Dan untuk itu, sudah menjadi kewajiban bagi tiap pemain dan pelatih mempertontonkan permainan cantik dan menghibur. Spanyol sudah melakukan itu, dan mereka berhasil. Kemenangan Spanyol adalah kemenangan sepakbola indah.

Vedi R Hadiz, guru besar Murdoch University, pernah mengulas panjang-lebar tentang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia berkesimpulan bahwa pemberantasan korupsi bukan soal sistem, aturan, atau ideologi. Pemberantasan korupsi adalah tentang komitmen politik ; yakni, sejauh mana Presiden dan pejabat-pejabat tinggi pemerintahan memiliki political will untuk bersungguh-sungguh memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Watak sistemik korupsi telah menggurita sehingga menghubungkan institusi-institusi pemerintahan dalam lingkaran setan. Pemberantasan korupsi niscaya menimbulkan resistensi karena ada indikasi kuat keterlibatan orang-orang penting di dalamnya. Dalam kasus di Indonesia, korupsi sudah pada tingkat sangat mengkhawatirkan karena ia bermain di level institusi penegak hukum, sehingga membuat kredibilitas hukum jatuh di mata masyarakat.

Komitmen politik itulah yang sekarang kita rindukan karena kondisi kekinian KPK patut membuat kita waspada. Momentum reformasi dan pemberantasan korupsi terancam oleh penonaktifan dua pimpinan KPK pasca penolakan SKPP oleh pengadilan. Hak-hak istimewa KPK sebagai superbody seperti penyadapan dan penuntutan terus digerogoti. Bahkan Presiden pun pernah mengingatkan tentang wewenang KPK yang dianggap terlampau besar. Komitmen pemberantasan korupsi yang kerap mengancam kepentingan banyak pihak membuat KPK tidak disukai dan keberadaannya terus-menerus dipertanyakan oleh mereka yang tidak suka hukum ditegakkan di negeri ini. Padahal, citra positif KPK yang diraih lewat keberanian mengungkap sejumlah kasus korupsi justru menunjukkan kegagalan institusi penegak hukum lain dalam memerangi korupsi. Keberadaan KPK bukan untuk menyaingi kepolisian atau kejaksaan, tetapi untuk mengakselerasi pemberantasan korupsi yang luar biasa di Indonesia.

Di dalam situasi seperti itu lah pemilihan ketua KPK yang baru berlangsung. Nasib pemberantasan korupsi sedang dipertaruhkan. Sejumlah nama-nama beken yang tak diragukan integritasnya di mata publik ditunjuk menjadi panitia seleksi (pansel). Kita senang dengan keputusan Todung Mulya Lubis, salah satu anggota pansel, yang menolak masuk menjadi anggota dewan pembina partai Demokrat karena agenda pemberantasan korupsi saat ini jauh lebih penting baginya. Semangat non partisan memang harus dijaga oleh setiap anggota pansel supaya pansel bisa berkonsentrasi dan mengambil jarak dari lobi-lobi kekuasaan.

Dari 287 pendaftar, sebanyak 145 nama lolos administrasi. Mereka yang lulus tahap administrasi bisa dikategorikan dalam empat kritieria, mantan pengacara koruptor, jaksa, orang-orang yang belum terdengar kiprahnya dalam pemberantasan korupsi, dan orang-orang reformis. Masing-masing kelompok boleh jadi mencerminkan dua kekuatan yang sedang berseteru ; kubu koruptor dan anti koruptor. Hanya akan ada dua orang yang diajukan ke DPR yang kemudian akan memilih ketua KPK yang baru. Calon ketua KPK bukan saja harus dinilai integritas dan kapabilitasnya, tetapi sejauh mana ia memiliki akseptabilitas di mata DPR. Pada analisa terakhir, memang kepentingan politik lah yang akan menentukan selera ketua KPK. Oleh karena itu, pengawasan dan advokasi dari masyarakat sipil mutlak diperlukan untuk memastikan pemilihan ketua KPK dari awal sampai akhir berjalan sesuai dengan semangat anti korupsi.

Kita sangat berharap ketua KPK adalah seorang yang tanpa cela dan terbiasa melakukan reformasi hukum dimanapun ia bekerja. Ketua KPK bukan orang yang harus belajar lagi anatomi korupsi, tetapi orang yang hafal luar dalam bagaimana korupsi bekerja. Ia harus orang yang bernyali, tak bisa didikte, dan melawan korupsi tanpa tebang pilih sehingga mengembalikan harapan kembalinya KPK yang kuat, bersih, dan mandiri.

Sekali kita gagal, maka momentum gerakan nasional melawan korupsi akan hilang. Kepercayaan dan harapan masyarakat akan lumpuh. Dan entah kapan Indonesia akan bangkit dari keterpurukan.

Bagi Bung Karno, kemerdekaan itu dia analogikan dengan kawin. Ada yang berani kawin, lekas kawin, dan ada yang takut kawin. Ada yang berani kawin “kalau sudah punya rumah gedung, sudah ada permadani, lampu listrik, dan tempat tidur mental-mentul”. Ada yang berani kawin “kalau sudah mempunyai meja satu, kursi empat, dan tempat tidur”. Beda dengan orang Marhaen, yang “kalau punya satu gubug, satu tikar, satu priuk : dia kawin”. “Sang Klerk dengan satu meja, empat kursi, dia kawin”. Jadi, yang jadi soal adalah : “kita ini berani merdeka atau tidak?” karena kalau masih menunggu ini itu selesai sebelum merdeka, atau menunggu tiap-tiap dari 70 juta rakyat Indonesia merdeka dulu jiwanya, maka “sampai lobang kubur pun Indonesia tidak akan pernah merdeka”.

Dan sikap berani itu pula yang menghantarkan kita pada “jembatan emas” kemerdekaan. Kemerdekaan tidak berarti segala tugas selesai. Kemerdekaan justru membuat kita bekerja. Kemerdekaan berarti membangun kembali potongan-potongan pendek optimisme Indonesia. Bahwa ada tugas maha berat yang menanti diujung sana. Dalam perjalanannya, tak jarang kemerdekaan dipahami secara pejoratif. Kemerdekaan kita katanya “semu”. Indikatornya banyak, mulai dari ketakleluasaan menentukan arah pembangungan, hutang-hutang yang menumpuk di masa lalu, ketidaktegasan para pemimpin, sampai soal kemiskinan. Apa yang dulu dinamakan cita-cita kemerdekaan belum dibayar lunas. Kita masih hidup dalam kondisi berkekurangan.

Tetapi, itu pula yang diingatkan oleh Bung Karno. Karena “disebrang jembatan emas” itu lah tantangan sesungguhnya akan kita hadapi. “Di dalam Indonesia merdeka itulah akan kita cerdaskan rakyat Indonesia, kita sehatkan, dan kita latih pemuda kita agar supaya menjadi kuat”. Jadi, bukan menunggu ini itu tersedia. Sekali lagi, kemerdekaan adalah soal nyali. Soal keberanian.

Bung Karno membangkitkan kembali optimisme kebangsaan. Dia menyarankan Indonesia ini dibangun lewat dasar yang merupakan intisari keindonesiaan, sesuatu yang tidak muncul dalam satu – dua tahun saja, tetapi merupakan pergulatan suatu bangsa yang telah melewati ujian-ujian panjang di pentas sejarah. Itulah Pancasila. Yang dasar-dasarnya dimulai dengan kebangsaan, internasionalisme, mufakat-permusyawaratan, kesejahteraan, dan ketuhanan. Masih menurut Bung Karno, kalau Pancasila itu diperas menjadi tiga, maka kita dapat Trisila ; sosial-demokrasi, sosial-nasionalisme, dan ketuhanan. Kalau masih diperas lagi, maka intisari sesungguhnya dari Indonesia itu ialah “Gotong Royong”. Betapa hebatnya. Negara gotong royong. Inilah jenius Indonesia yang mendasari perjalanan bangsa kita sejak nenek moyang “Indonesia” pertama kali menjejakkan kaki. Gotong royong pula yang menyatukan bangsa-bangsa di nusantara sehingga merenda suatu tenunan keindonesiaan. Jadi, jelas sekali bagi Bung Karno, the state follow the nations. Ada bangsa dulu baru ada negara. Bangsa yang dimaksud disini bukan satu imaji keindonesiaan tunggal, melainkan bangsa-bangsa, yang telah melewati jerit-tangis sejarah. Itulah sebabnya, sampai awal abad 20, apa yang dirasa sebagai perjuangan di bumi Pasundan, misalnya, belum dianggap penting oleh mereka-mereka di Borneo, atau bagi orang-orang di Bali. Karena konsepsi tentang nasionalisme itu belum dilihat secara utuh. Itulah sebabnya, Bung Karno tidak menganggap Prabu Siliwangi di Padjadjaran, Sultan Agung Tirtayasa di Banten, atau Sultan Hasanuddin dari Makassar, sebagai nasion. Nasion adalah sekelompok manusia yang memiliki keterikatan nasib dan tempat, yang digariskan oleh satu titik kepulauan. Dan peta mana pun di dunia ini, akan menunjukkan, gugus kepulauan Indonesia, adalah maha karya yang tak dapat dipisahkan oleh pendefinisian apapun. Indonesia adalah negara kepulauan, yang diapit dua samudra – Pasifik dan India – dan dua benua – Asia dan Australia. Melepaskan Indonesia dari pulau dan laut, yang berarti menyekat nusantara (pulau-pulau yang dikelilingi lautan) berarti menghilangkan transendensi Indonesia sebagai satu imaji kesatuan. Dan itu tidak mungkin. Itulah sebabnya, definisi keindonesiaan dalam perspektif NKRI selalu didefinisikan secara politik. Hal itu penting mengingat segala pluralitas agama, suku, bahasa, adat-istiadat, hanya dapat disatukan oleh kesamaan perasaan bahwa kita ada dalam satu kesatuan ; keindonesiaan. Keindonesiaan dan NKRI adalah bahasa politik bersama yang kita butuhkan. Dan dengan begitu, keindonesiaan amat musykil didefinisikan. Lebih dari sekedar kesamaan nasib, keindonesiaan mensyaratkan kesamaan imajinasi sebagai bangsa.

Dan sebagaimana yang kita tahu, imajinasi adalah konsep dinamis, sesuatu yang diusahakan secara aktif. Imajinasi berarti mensyukuri. Karena imajinasi hanya mungkin kalau kita menatap masa depan. Dengan imajinasi, kita mengantisipasi apa yang akan datang. Atau, kalau boleh saya gunakan Martin Heidegger, imajinasi mirip dengan Sorge (mencandra waktu) ; kesatuan antara masa lalu (faktisitas) yakni keberadaan lahiriah kita sebagai “orang Indonesia”, masa sekarang (eksistensi) yakni apa yang kita alami disini dan saat ini, dan masa depan (antisipasi) yakni kemampuan membaca kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Imajinasi adalah “mesin waktu”. Imagination is power, kata Einstein. Kita membayangkan apa yang kira-kira terjadi kalau kita lakukan “A”, sementara pada saat yang sama, kalau kita lakukan “B”. Imajinasi adalah kemampuan kita membuat pilihan-pilihan.

Imajinasi pula yang tampaknya membidani lahirnya nasionalisme Indonesia awal abad ke-20. Saya selalu terkagum-kagum kala membaca betapa nasionalisme itu tidak jatuh pada hal-hal yang berbau partikular. Nasionalisme kita tidak jatuh pada chauvinisme kedaerahan, tidak pada komunisme, tidak pada Indonesia ubber alles seperti Hitler di Jerman, dan tidak pada materialisme. Hemat saya, nasionalisme kita adalah nasionalisme yang patriotik. Bung Karno seorang Jawa. Tetapi dari sikap dan gagasan-gagasannya, ia jelas bukan “jawa” dalam pengertian tradisional. Nasionalisme menurutnya adalah prasyarat menjalankan internasionalisme yang di dalam bait-bait UU 1945 bertujuan ikut serta dalam membentuk ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Nasionalisme kita tidak mungkin berwatak egois. Nasionalisme patriotik adalah gagasan yang menempatkan dimensi keadilan sosial sebagai bentuk solidaritas sesama warga negara. Coba bayangkan, seadainya gagasan nasionalisme itu dibelokkan oleh Bung Karno – sebagai pembaca berat Marx – pada perjuangan kelas, maka sejarah awal Indonesia akan dilalui melalui revolusi fisik proletariat. Tetapi, kekhawatiran itu tidak terjadi di sejarah modern kita. Bung Karno percaya pada ketimpangan sosial yang mendasari perbedaan kelas. Tetapi kelas-kelas sosial itu sendiri bukan justifikasi dari tindakan. Oleh karena itu, formulasi politik kenegaraan lewat ideologi Marxist yang populer diantara aktivis pemuda di negara dunia ketiga pada awal abad ke 20 tidak berlaku dalam sejarah Indonesia. Bung Karno malah merujuk pada Marhaenisme, yang diinspirasi oleh sekelompok petani-petani kecil di pinggiran Jawa yang terpinggirkan secara sosial, tetapi masih memiliki unit-unit kecil produksi. Jadi, bukan kaum buruh yang terpinggirkan secara sosial, ekonomi, dan politik karena ketiadaan alat-alat produksi. Kaum Marhaen masih memiliki faktor-faktor produksi, tetapi mereka tidak bisa bebas karena terbelenggu penjajah kolonial. Nasionalisme Indonesia tidak mungkin berbau rasial. Kita tidak mengenal istilah pribumi dan non pribumi yang membatasi hak-hak kaum asli dan pendatang, sebagaimana yang terjadi di Malaysia sampai saat ini. Riak-riak kecil sentimen etnisitas memang kerap kita rasakan, tetapi itu tidak lebih dari akrobat yang disulut oleh petualang-petualang politik yang tidak suka Indonesia bersatu. Saya percaya, selama kita teguh memegang dasar-dasar keindonesian tadi, maka nasionalisme Indonesia selamanya adalah nasionalisme yang patriotik.

Dengan begitu, patriotisme dan imajinasi keindonesiaan mensyaratkan sikap yang senantiasa optimis. Optimisme itulah yang kini diam-diam dicuri oleh para koruptor, para demogog politik, dan termasuk mereka yang berusaha mejelek-jelekkan awal kelahiran Indonesia sebagai “kekalahan” dari umat Islam, sehingga sampai sekarang masih terus mendengung-dengungkan aspirasi negara Islam. Mereka mencoba menghisap intisari Indonesia dari dalam. Lama-kelamaan Indonesia bisa lemas, lumpuh, dan mungkin hancur. Tetapi, Indonesia tidak boleh jatuh dalam kondisi seperti itu. Bangsa ini harus terus hidup dan berjalan meskipun seringkali terseok-seok. Optimisme dan perjuangan harus terus diucapkan. Itulah sebabnya, pentingnya politics of hope dalam kerangka patriotisme. Karena Indonesia adalah takdir kita. Tugas kita adalah mengisinya dengan karya dan gagasan untuk menjawab tantangan takdir dan sejarah ini sebaik-baiknya.

Seleksi yang menentukan nasib calon mahasiswa baru ini sudah menjadi tradisi tahunan. Lebih dari 400.000 ribu calon mahasiswa baru memperebutkan sekitar 80.000 kursi di 54 Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Akibatnya, dapat dipastikan akan banyak diantara mereka yang tersisih, tidak dapat melanjutkan kuliah pada tahun ini, atau terpaksa mengambil pilihan alternatif di kampus-kampus yang menyelenggarakan ujian masuk belakangan.

Yang menarik, beberapa tahun terakhir SNMPTN bukanlah satu-satunya ujian masuk PTN. Beberapa PTN menyelenggarakan ujian masuk mandiri dengan dalih ingin meningkatkan input kualitas mahasiswa. Beberapa PTN, terutama PTN unggulan, menganggap SMPTN tidak memenuhi harapan dan cita-cita mereka menuju world class university. Ujian masuk yang diselenggarakan mandiri itu sebenarnya mengadopsi sistem penerimaan mahasiswa di kampus-kampus ternama di Amerika dan Eropa. Dengan asumsi tingkat pemerataan pendidikan yang lebih baik, wajar jika kompetisi dalam sistem seperti itu bertujuan menjaring mahasiswa-mahasiswa dengan kualitas terbaik. Sedangkan kasus di Indonesia sangat berbeda. Penerapan ujian masuk mandiri di beberapa PTN tak urung membuat alokasi kursi masuk yang diperuntukkan bagi mereka yang lulus melalui SNMPTN semakin kecil. Tentu ini menimbulkan persoalan mengingat proporsi pelaksanaan SNMPTN paling representatif secara nasional dibandingkan ujian masuk mandiri. Ujian masuk mandiri biasanya dilaksanakan secara terpusat di kampus penyelenggara. Calon mahasiswa yang berada di daerah-daerah yang tak terjangkau ujian masuk mandiri termasuk kelompok yang paling dirugikan.

Alasan sebenarnya dari penyelenggaraan ujian masuk mandiri adalah tawaran mendapat sumber dana yang lebih besar. Bukan rahasia lagi kalau banyak PTN mengalami kendala finansial. Dana operasional yang diberikan pemerintah tidak pernah cukup menutupi kebutuhan operasional PTN. Melalui penyelenggaraan ujian masuk, PTN mendapat dana segar dengan kebebasan menentukan uang pendaftaran dan dana pembangunan yang dibebankan kepada setiap calon mahasiswa.

Sejumlah PTN pun berkilah sistem SNMPTN terpusat dianggap tidak saja merugikan dalam hal input kualitas mahasiswa – karena kualitas ujian yang dianggap rendah (yang tentu sangat debatable) – tetapi juga merugikan kampus secara finansial karena kongsi pembayaran dilakukan terpusat. Perguruan tinggi unggulan merasa dirugikan dua kali. Dengan demikian, pelan-pelan SNMPTN akan ditinggalkan. Hal ini kontras dengan semangat pemerintah mengevaluasi pelaksanaan pendidikan dasar melalui Ujian Nasional.

Alasan lain yang dikemukakan, ujian masuk mandiri akan membuat kualitas PTN menjadi lebih kompetitif. Mereka bebas menentukan waktu ujian dan tingkat kesulitan soal-soal yang diujikan. Padahal pada saat bersamaan, cara itu “membunuh” PTN lain yang tidak dapat menyelenggarakan ujian mandiri. Mereka hanya akan mendapat mahasiswa “kelas dua” karena kebanyakan dari calon mahasiswa unggulan tersedot habis setelah mengikuti ujian mandiri yang biasanya diselenggarakan sebelum SNMPTN dimulai.

Akar Persoalan

Justifikasi penyelenggaraan ujian mandiri sebenarnya dimulai ketika terjadi perubahan status perguruan tinggi melalui PP 152, 153, 154, dan 155 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) sejak tahun 2000. Lima PTN yang berubah status menjadi PT BHMN ketika itu adalah UI, UGM, ITB, dan IPB. Belakangan menyusul USU, UPI, dan UNAIR. PT BHMN mensyaratkan penyelenggaraan otonomi keuangan dan tata kelola yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kalau dilihat sejarah awal ujian masuk mandiri sebenarnya muncul tidak lama setelah PP tentang PT BHMN ditetapkan. Nama dan bentuk penyelenggaraannya bermacam-macam. Mulai dari Seleksi Masuk Universitas Indonesia (SIMAK UI), Ujian Masuk UGM (UM UGM), Seleksi Masuk Universitas Padjajaran (SMUP), yang semuanya itu mengalokasikan jatah lebih dari 60% kursi mahasiswa. Proporsi kursi untuk mereka yang lulus SNMPTN tidak lebih dari 20% saja. Mereka yang ngotot ingin masuk PTN unggulan akan berpikir dua kali jika mencoba masuk melalui jalur SNMPTN.

Dan yang paling mengerikan dari sistem seperti ini adalah ketika melihat jumlah biaya yang harus dibayarkan calon mahasiswa kepada universitas. Sebelum ujian dimulai, beberapa PTN mengajukan formulir kesanggupan bayar yang harus diisi oleh calon mahasiswa. Angkanya fantastis. Semakin besar kesanggupan bayar si calon mahasiswa, maka kemungkinan diterima di PTN tersebut akan semakin besar. Bahkan di fakultas kedokteran salah satu PTN misalnya, minimal pembayaran sebesar 175 juta rupiah. Bagaimana mungkin dana sebesar itu sanggung dibayar oleh mereka yang tidak mampu? PTN benar-benar telah berubah menjadi ajang bisnis. Sangat Mengerikan. Perguruan tinggi tidak lagi menawarkan jasa, tetapi memperdagangkan pendidikan sebagai barang ekonomi yang bisa mereka perjual-belikan kepada yang membayar paling mahal.

Debat substansial tentang isu ini lagi-lagi berujung pada sejauh mana kontribusi negara dalam pendidikan, terutama pendidikan tinggi, karena penyelenggaraan ujian masuk mandiri adalah sah dan tak terhindarkan mengingat kebutuhan self financing yang menjadi tuntutan PTN.  Logika PTN berjalan sesuai dengan payung hukum yang membawahinya. Tetapi, pelan-pelan sistem ini akan merusak persaingan antaruniversitas dan membuat SNMPTN semakin tidak populer. Penerapan sistem yang tidak ideal akan membuat setiap PTN berlomba-lomba melaksanakan ujian masuk mandiri di tahun-tahun mendatang.

Polemik usulan Dana Aspirasi yang diajukan Golkar sebenarnya merupakan tawaran debat substansial mengenai bagaimana demokrasi harus dibiayai. Sepuluh tahun lebih demokrasi dijalankan di Indonesia tanpa kejelasan apa implikasi penerapan demokrasi terhadap pembiayaan dan pembangunan sistem demokrasi yang dilembagakan. Masih terdapat masalah-masalah mendasar yang membuat ongkos demokrasi kita menjadi mahal. Tidak salah kalau ada yang menganggap hanya orang-orang kaya yang bisa dipilih dalam demokrasi kita. Akibatnya, penyelenggaraan demokrasi bergantung pada aktor-aktor yang memiliki kekuatan finansial. Pengertian demokrasi sebagai dari, oleh, dan untuk rakyat menjadi semu. Dari sini amat mungkin kongkalikong penguasa – pengusaha bermain melampaui pengutamaan kepentingan publik.

Selain itu, sistem proporsional dengan segala variannya yang dipilih Indonesia menyebabkan jarak yang terbangun antara pemilih dan wakil-wakilnya terlalu jauh. Apalagi ditambah dengan faktor geografis dan proporsi keterwakilan, dimana wakil-wakil rakyat di tiap Dapil belum tentu orang yang benar-benar paham kondisi dan aspirasi pemilihnya. Akibatnya, pemilih cepat dilupakan (atau melupakan) dan hanya dimanfaatkan parpol menjelang Pemilu. Rakyat sesungguhnya tidak pernah benar-benar berpartisipasi dalam politik.

Usulan Dana Aspirasi ini adalah salah satu alternatif penguatan demokrasi via representasi. Pelan-pelan, kita sedang menuju demokrasi yang berbasis konstituen (constituent-based) yang mengandaikan kepedulian masyarakat sipil atas seangkarut isu-isu publik. Sudah cukup waktu dan energi dikeluarkan dalam mengelola politik demokrasi tanpa partisipasi dalam arti sebenarnya. Kalau selama ini anggota dewan berteriak bahwa tugas mereka adalah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, sekarang saatnya konstituen demokrasi menjalankan fungsi yang sama terhadap wakil-wakil mereka. Dengan begitu, kemungkinan pelembagaan dan jaring aspirasi yang lebih kuat dapat berjalan beriringan dengan kepedulian wakil rakyat terhadap Dapil-nya.

Bukan rahasia lagi kalau kelemahan partai politik Indonesia senantiasa bergantung pada siapa pemegang uang. Golkar bukannya tidak sadar isu populis bagi “rakyat” ini ternyata berubah menjadi sangat tidak populis ketika masuk pada debat tumpang-tindihnya fungsi pengawasan DPR dibanding dengan kemungkinan anggota dewan menjadi pelaksana program pembangunan. Naluri politik Golkar tampaknya menginginkan sejauh mana respon publik terhadap usulan ini sembari mempersiapkan langkah awal investasi 2014.

Meskipun begitu, secantik apapun tema baru yang diwacanakan tetap harus membuat kita curiga. Karena dalam politik hanya orang bodoh yang percaya bahwa seorang politisi akan berbaik hati membantu orang lain tanpa mengutamakankepentingan dirinya. Dengan penguatan representasi, yang ditandai dengan partisipasi masyarakat di tiap Dapil, kita dapat mencegah atau katakanlah meminimalisir unsur-unsur kecurangan politisi, menagih janji, sekaligus menghukum mereka dengan tidak memilih lagi di Pemilu selanjutnya. Kita ingin memastikan tak ada politisi yang meraup untung pribadi tanpa memprioritaskan kepentingan publik yang menjadi tugas mereka.

Penggunaan intertekstualitas dalam menjelaskan kritik teori keadilan menjadi tak terhindarkan. Psikoanalisa Lacan saya gunakan sebagai pintu masuk mengeksplorasi gagasan bias relasi kekuasaan dalam teori keadilan. Saya juga menggabungkan Carl Schmitt dan Slavoj Zizek untuk membuktikan konsep keutuhan / kesatuan sebagai simptom. Diakhir tulisan, tak lupa saya tunjukkan beberapa konsekuensi penggunaan konsep the political yang dipertentangkan dengan teori keadilan.

*

Sejarah filsafat adalah sejarah yang merangkum dunia. Filsafat berobsesi memberi gambaran utuh tentang realitas ke dalam satu unifikasi teoritis. Dunia yang dikonsepsikan adalah dunia yang direpresentasikan lewat refleksi filosofis. Dengan cara ini, filsafat berpretensi memberi satu landasan bagaimana cara seharusnya manusia mengada. Tidak ada cara lain selain menemukan satu formulasi yang bertujuan menciptakan keadilan dan kebaikan bersama.[2] Dari sini, dimulailah satu konsepsi tentang keadilan.

Para filsuf kontrak sosial memiliki pandangan beragam tentang hal ini. Mulai dari Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau, ketiganya tidak hanya berbeda secara politik, melainkan juga berbeda konsepsi mereka tentang manusia. Di luar mereka, ada John Stuart Mill yang mengutamakan utilitas dengan tujuan mengokohkan “the permanent interest of man as a progressive being” (Mill, On Liberty). Masih menurut Mill, keutuhan seperti itu hanya dapat diterapkan oleh Representative Government sebagai satu tugas historis yang sudah dirintis oleh teoritisi kontrak sosial. Jadi, bagi kaum utilitiarian, tidak ada jalan alternatif bagi kita selain menyempurnakan konsepsi masyarakat dan negara yang telah ada. Bentuk pemerintahan harus menyesuaikan dengan kehendak umum dari masyarakat. Masyarakat sebagai arus utama opini yang mesti diperhatikan.

Asumsi dasar dari teoritisi kontrak sosial adalah : kita mampu menyelenggarakan tata pemerintahan melalui satu tempat injak bersama. Segenap perbedaan diyakini dapat direduksi ketika manusia menyadari ada sesuatu lebih berharga yang melampui dirinya sendiri. Doktrin liberalisme klasik pun seperti itu. Individu harus dibiarkan bebas. Bahwa individualisme pada dasarnya bersifat generous karena semakin kita membiarkan individu mencari kepentingannya sendiri, maka semakin baik pula hal itu demi masyarakat.[3]

Jadi, jelas sekali terdapat bias argumentasi liberal dalam teori sosial kontrak. Sebagaimana yang akan dibahas, hal ini menimbulkan polemik, terutama yang datang dari aliran filsafat kontinental yang berhadapan dengan filsafat anglo saxon. Tetapi, satu hal yang tampaknya luput dari teori liberal adalah filosofi dasar liberalisme tentang kebebasan. Dua aliran ini bersepakat untuk menerima kebebasan sebagai prasyarat memulai debat filosofis. Tetapi, berbeda pada aplikasi konkrit, terutama yang menyangkut pandangan politik.

Kritik tajam atas penerapan prinsip liberalisme dalam teori keadilan adalah terdapatnya kesenjangan yang luar biasa tajam antara impian liberal dan praktek kebebasan. Liberalisme berubah menjadi tak lebih dari transaksi kekuasaan yang ditandai penguasaan tak seimbang atas faktor-faktor produksi. Liberalisme berubah menjadi ideologi elitis yang menguntungkan pihak penguasa. Filsafat kontinental, yang memiliki tradisi kuat dalam sejarah pemikiran kiri, masih menyimpan benih-benih revolusioner yang ditanamkan Karl Marx. Filsafat kontinental membaca peluang emansipasi yang ditemukan relevansinya dalam konteks postmarxisme. Postmarxisme adalah paham kontemporer yang tidak lagi menganggap perjuangan kelas sebagai satu-satunya jalan menuju impian sosialistik. Masyarakat kontemporer terlalu kompleks untuk dijelaskan dalam satu teori deterministik. Sebaliknya, relasi antarmasyarakat harus dipahami sebagai relasi pluralistik yang bersifat antagonis. Perjuangan kelas harus dipahami sebagai hegemonic struggle, yang mana mengisyaratkan adanya pembebasan subjek dari hegemoni struktural. Kesulitan emansipasi dalam konteks postmodern selama ini disebabkan karena tidak adanya teori ideologi yang lengkap yang bisa menjadi panduan bagi masyarakat plural. Dimensi plural inilah yang selama ini hilang dari analisis-analisis pemikir kiri. Baru pada pemikiran Louis Althusser – seorang Marxis Postrukturalis – kita menemukan distingsi berbeda dalam memandang kapitalisme sebagai wacana ideologi. Menurut Althusser, kapitalisme bekerja melalui interpelasi ; yaitu kondisi dimana antara kesadaran internal subjek dengan realitas eksternal telah terdistorsi oleh apartus penguasa. Kita tidak lagi dapat membedakan diri kita dengan realitas eksternal. Semua aturan, konvensi, dan hukum simbolik yang ada diluar diri kita merupakan struktur-struktur yang telah mengubur subjek. Tidak pernah ada subjek yang independen. Semuanya terdistorsi oleh kekuatan-kekuatan yang berada diluar kemampuan manusia untuk mengubahnya.

Dari pemikiran Althusser lah, selanjutnya muncul kritik ideologi yang ditujukan pada sistem kapitalisme yang kini menjelma menjadi kekuatan determinan dalam tata sosial-kemasyarakatan. Salah satu pendukung teori Althusser ini adalah Jacques Lacan, seorang pewaris psikoanalisis. Namun, berbeda dari Althusser, Lacan menggambarkan cara kerja kapitalisme ini dalam trikotomi The Imaginary, The Symbolic, dan The Real yang merupakan penjelasan baru atas psikoanalisis. Psikoanalisis menolak pengetahuan empirik yang terhampar pada realitas faktual. Bagi psikoanalisis, kebenaran terletak pada alam bawah sadar manusia. Ketidaksadaran lah yang merupakan kebenaran yang sesungguhnya. Hanya saja, kebenaran itu selama ini tertutupi oleh superego yang menundukkan hasrat dalam aktivitas-aktivitas yang dianggap “wajar”.

Trikotomi Lacanian dimulai dengan the imaginary (yang-imajiner) atau fase cermin. Yang imajiner adalah saat dimana sang subjek belum memiliki kesadaran penuh dan bergantung pada sosok diluar dirinya. Subjek masih menyamakan dirinya dengan “cermin” di luar dirinya. Sama dengan seorang bayi yang tidak bisa membedakan dirinya dengan ibunya. Yang imajiner tetap bisa muncul pada saat manusia sudah dewasa, yang ditandai dengan obsesi menjadi orang lain yang contohnya ditemukan pada prinsip like dan love. Yang imajiner sebenarnya merupakan obsesi subjek untuk mendapati apa yang tidak mungkin ia miliki.!

The symbolic (yang-simbolik) adalah dunia manusia yang terjamah bahasa. yang simbolik adalah semua pengetahuan-pengetahuan baku yang sudah kita ketahui. Tidak ada pengetahuan di dunia ini yang terlewatkan oleh bahasa. Bahasa adalah tempat manusia mengada. Manusia hidup dan berkembang di dalam bahasa. Menerima yang-simbolik berarti menerima konsep-konsep umum, kewajaran, ketaatan, dan seterusnya. Tetapi, yang-simbolik tidak bisa disamakan dengan realitas. Menurut Lacan, realitas selalu bertumpu pada simptom. Simptom adalah segala kekuatan yang mengunci realitas dalam model keutuhan. Simptom mengatur bulat-lonjong realitas sesuai dengan kepentingan ideologi yang berkuasa. Sudah pasti di dalam simptom terdapat tingkatan-tingkatan berbeda berdasar level pengaruhnya di masyarakat. Semakin kuat pengaruh simptom, semakin banyak individu yang tertarik  oleh keberadaannya. Simptom menciptakan imajinasi seoalah-olah realitas terbangun lewat harmoni. Dengan demikian kita mendapatkan definisi minimal tentang simptom sebagai manifestasi simbolik atas keutuhan imajiner yang tak mungkin.

Sedangkan the Real (yang-Riil) adalah dunia fantasi. Fantasi berarti kondisi seolah-olah. Menurut Lacan, manusia dihadapkan pada keinginan terus-menerus menuju yang-Riil sekaligus mengingkarinya. Artinya, penerimaan dan penolakan atas yang-Riil terjadi pada saat bersamaan. Keberadaannya diinginkan sekaligus juga ditolak. Yang-Riil sejalan dengan prinsip hasrat dalam psikoanalisis Lacan yang menganggap manusia sebagai mesin hasrat. Manusia terus-menerus memproduksi hasrat untuk menuju yang-Riil, yang sayangnya tak pernah ia dapatkan. Penolakan atau menganggap yang Riil telah selesai hanya akan berujung pada violence[4]. Ini memang konsep yang rumit. Tetapi menurut Zizek, penerapan konkritnya dapat ditemukan pada kapitalisme (yang juga dalam beberapa hal cocok dengan teori keadilan).

Kapitalisme adalah pengejawantahan yang-Riil itu sendiri. Kapitalisme berusaha mengembalikan sesuatu yang hilang dari diri manusia untuk kemudian di komodifikasi. Apakah sesuatu yang hilang itu ditemukan? Sama sekali tidak! Tetapi, kapitalisme berpretensi seolah-olah berhasil menemukannya dan mengeksploitasinya semata-mata untuk kepentingan ekonomi. Dengan mengeksploitasi yang Riil, kapitalisme sebagai ideologi dominan menjelma menjadi ideologi yang berkuasa. Prinsip seolah-olah menopang realitas yang sudah ada dan akhirnya menjebak manusia ke dalam yang-imajiner. Akhirnya, kehidupan manusia tidak bisa lepas dari dunia “yang sudah ada”. Dunia diterima sebagaimana adanya.

*

Pluralitas di masyarakat harus diterima sebagai kenyataan terdapatnya benih-benih antagonisme yang tak terkira. Lebih dari sekedar menciptakan reasonable consensus, pluralitas ini sebaiknya dipahami dalam kerangka teoritis penciptaan fantasi terus-menerus yang dikelola oleh yang-Riil. Karena sebagaimana yang telah dijelaskan, ketika yang Riil dianggap selesai, maka masyarakat akan jatuh pada yang-imajiner. Mengapa bisa begitu? Kata kuncinya terletak pada kata “keadilan” sebagai fantasi. Dengan terus-menerus merekonstruksi fantasi, subjek akan terus-menerus berkekurangan (lackness). Prinsip ini amat khas di dalam psikoanalisis Lacan yang melihat the lackness subject sebagai bentuk kompensasi atas ketidaklengkapan yang-Riil. Dengan memformulasikan ketegangan konstitutif antara yang-imajiner dan yang-Riil, subjek terus-menerus melakukan subjektivikasi. Artinya, proses menjadi subjek sendiri tidak pernah lengkap. Subjek selalu terdislokasi. Subjek tidak pernah menjadi subjek!

Tetapi, asumsi dasar subjek yang berkekurangan inilah yang harus dilampaui. Alih-alih menjelaskan ketidaklengkapan subjek, kita sebaiknya memaklumkan bahwa pengandaian realitas yang sempurna adalah bentuk simptom yang menipu. Realitas tidak boleh dipahami sebagaimana adanya. Realitas dan keutuhan terjadi karena politik performatif[5] bekerja. Dengan usaha menciptakan keutuhan di masyarakat, maka realitas dibuat sebisa mungkin apolitis. Depolitisasi masyarakat ini bertujuan mengamankan kesalahan-kesalahan penguasa dari dimensi subversif dan kemungkinan yang-politis menguak ke permukaan

*

Persis pada titik inilah kita bersinggungan dengan teori keadilan. Asumsi dasar keadilan adalah menihilkan dimensi antagonistik demi kepentingan bersama. Sementara, antagonisme pluralistik melihat realitas terjalin dari kumpulan subjek yang berkekurangan. Fantasi subjek hanya akan membuat adanya subjek-subjek yang tersingkir oleh diskursus. Diskursus sengaja diciptakan agar potensialitas tindakan termanifestasikan dalam tarik-menarik hegemoni. Politik adalah soal lawan-kawan (Schmitt). Dengan cara itu, subjek yang kurang beruntung tidak hanya tersingkir secara diskursus, tetapi juga tersingkir secara politis, bahkan fisik. Inilah politik yang dipahami dalam kerangka hegemonic struggle.

Selanjutnya muncul pertanyaan, apakah prinsip negativitas seperti ini sama saja artinya dengan rasionalitas instrumental? Sama sekali tidak. Pikiran itu timbul karena the political acapkali disalahpahami dengan depolitik sebagaimana adanya. Sementara the political lebih merujuk pada konsepsi metapolitik yang tidak berurusan dengan realitas empirik. Metapolik mencoba memberikan perspektif bahwa pertentangan dan perbedaan itu inheren dan selalu dibutuhkan agar the political senantiasa tumbuh dan dirawat.

Dengan demikian, kritik untuk teori keadilan tidak lagi dilihat dalam perspektif kiri klasik yang menganggap masyarakat terdiri dari dua kelas yang berbeda. Melainkan lebih dari itu, masyarakat dipahami sebagai antagonisme dalam jumlah yang tak terkira. Pada aspek paling mikro dari masyarakat, yaitu individu, bahkan telah terdapat benih-benih fasis. Upaya meredamnya dalam satu model keutuhan sebagaimana yang diusahakan teori keadilan, akan berujung pada distorsi subjek. Untuk itu, konsepsi psikoanalisis Lacanian ditambah rekonstruksi subjek Zizekian adalah salah satu jalan keluar terbaik untuk mengkritisi kondisi kapitalisme kontemporer.

*

Beberapa konsekuensi akan terjadi dengan penerimaan konsep di atas. Pertama, mau tidak mau, the political mengandaikan intervensi atas hukum-hukum simbolik untuk mengubah  koordinat situasi yang dikendalikan oleh teori keadilan. Politik dilihat secara subversif. Politik sebagai perlawanan. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk dalam masyarakat kapitalisme lanjut, termasuk melihat kemungkinan perubahan kondisi masyarakat yang kita inginkan. Politik bukan dipandang sebagai the art of possible, melainkan the art of attacking the impossible. Kedua, pentingnya imajinasi dalam politik. Imajinasi bukan dipahami sebagaimana kita memahami imajinasi negara dan realitas yang sama. Imajinasi adalah tentang “something else”. Imajinasi adalah unsur generik yang membawa kita pada kesetiaan (fidelity) atas kebenaran (Badiou). Ketiga, penolakan atas representasi. Dalam pengertian the political, representasi adalah fiksi. Dengan begitu, politik subversif selalu mengambil jarak dengan pemerintah. Kebeneran tidak mungkin direpresentasikan. Yang-politis melihat kebenaran sebagai presentasi yang harus terus-menerus diusahakan. Keempat, subjek harus lah dipahami secara berkekurangan, namun dengan tujuan untuk melampauinya. Kekurangan subjek ini dikompensasikan melalui fantasi yang mengandaikan hegemoni antarsubjek. Jadi, pilihannya apakah kita dihegemoni atau menghegemoni orang lain. Dengan begitu, sudah pasti ada subjek yang tersingkir dari diskursus antagonis. Penyingkiran dapat dilakukan dengan berbagam macam cara. Mulai dari diskursus politik, wacana, ekonomi, sampai penyingkiran secara fisik. Kelima, the political tidak bisa berjalan sendiri. Penerimaan atas the political akan membuat orang-orang yang terlibat di dalamnya senantiasa asing dan elitis. Karena hampir jarang orang yang berpikir perubahan  karena terkooptasi oleh moralitas dan jouissance. Untuk itu, the political harus dilengkapi oleh the ethical agar dirinya menjadi lengkap dan memiliki dasar berpijak yang lebih kokoh. Kemungkinan meletakkan the ethical sebelum the political adalah tugas filsafat kiri baru agar wacana teoritis ini tidak terkubur seiring berjalannya waktu.

Sumber Rujukan

John Rawls, Lectures on History of Political Philosophy, Harvard University Press, 2007

John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, 1999

Butler, Laclau, dan Zizek, Contingency, Hegemony, Unversality, Verso, 2000

Slavoj Zizek, The Sublime Object of Ideology, Verso 2008

[2] Plato dalam John Rawls : Lectures on History of Political Philosophy (2007) Hal 3. Plato menemukannya dalam Philosopher’s King sementara Lenin dalam Revolutionary Vanguard.

[3] Adam Smith menganalogikannya dengan “kisah sepotong roti”  yang amat terkenal itu.

[4] Contoh pengingkaran atas yang Riil adalah aksi main hakin sendiri terhadap pemeluk Ahmadiyah baru-baru ini. massa yang mengatasnamakan umat Islam menganggap Islam yang benar adalah Islam versi mereka dan mereka merasa wajib memaksakan kehendak yang Riil itu kepada masyarakat lain. Yang Riil, yang seharusnya dibiarkan dalam kondisi falibilis justru dicederai oleh ungkapan final. Akhirnya, yang Riil pun jatuh pada kekerasan.

[5] Judit Butler dan Zizek : Contingency, Hegemony, Universality. Politik performatif bekerja melalui speech act. Tujuannya adalah menetralisir benih-benih antagonisme ke dalam model keutuhan yang diinginkan.

Tulisan ini tak lebih dari analisis kasar atas kontroversi kepergian Sri Mulyani per 1 Juni 2010 ke Bank Dunia. Pendapat serupa juga sudah dikemukan di beberapa media massa. Tetapi, untuk kembali menyegarkan ingatan agar kita terhindar dari “penyakit lupa”, amat penting untuk mendiskusikan persoalan ini secara terbuka sehingga membuka kemungkinan anasir-anasir polemik agar bangsa ini tak jatuh ke tangan demagog.

Pada dasarnya, mayoritas respon positif publik atas kepergian Sri Mulyani ke Bank Dunia seolah-olah menegaskan kembali watak mudah lupa yang mendera bangsa ini sejak lama. Publik terlampau mudah diombang-ambing pemberitaan di berbagai media sehingga lupa pada hal-hal yang jauh lebih subtil yang saat ini sedang melilit Sri Mulyani. Kita patut bertanya, apakah kepergian Sri Mulyani sepenuhnya memberikan keuntungan bagi masyarakat? Atau ada beberapa kompromi mutakhir di dapur politik Indonesia yang luput dari perhatian kita?

Menarik dianalisis kepergian Sri Mulyani dari perspektif badai Century. Semenjak vonis politik oleh DPR dalam polemik Bailout Century, Sri Mulyani mendapat tekanan yang luar biasa. Pertemuan terakhir dengan anggota dewan dalam pembahasan APBN-P antara pemerintah dengan DPR juga diwarnai aksi walk out beberapa anggota dewan. Kecaman demi kecaman yang mengganggu ini tentu mempengaruhi kinerja dan efektifitas pemerintah. Pemerintah, termasuk Sri Mulyani, menjadi tidak leluasa melaksanakan program aksi untuk rakyat. Dalam kurun waktu tertentu, hal ini tentu tidak dapat ditolerir karena hanya membuat prioritas pembangunan terbengkalai.

Jika Yudhoyono tetap bersikukuh mempertahankan Sri Mulyani di kabinet, tentu ada harga yang harus dibayar mahal mengingat risiko politik dan hukum yang kini sedang melilit menterinya. Tekanan demi tekanan yang diarahkan anggota dewan kepada Sri Mulyani dan Boediono berpotensi melumpuhkan kerja kabinet yang dibangun lewan koalisi antarparpol. Oleh karenanya, Yudhoyono beralasan menjauhkan Sri Mulyani dari kemelut politik dalam negeri bukan hanya untuk kepentingan Sri Mulyani sendiri atau nama baik Indonesia di level internasional, tetapi juga demi kepentingan menyelamatkan nasib pemerintahannya dari instabilitas politik permanen.

Dengan kata lain, Sri Mulyani adalah beban politik yang terlampau berat bagi Yudhoyono. Dengan melepas Sri Mulyani, Yudhoyono mungkin berharap tekanan kepada Boediono dapat berkurang dan seiring berjalannya waktu, akan terjadi elite settlement yang dapat mengurangi tensi politik dan membawa pemerintah kembali pada aktifitas pembangunannya.

Sedari awal, jamak dipahami aroma politik yang begitu kental dalam proses pansus Century. Parpol koalisi bersikukuh berbeda pendapat dengan Partai Demokrat dengan alasan “ingin mengungkap kebenaran”. Sedangkan, kompromi-kompromi politik hingga menjelang pengumuman hasil pansus justru menegaskan watak irasional dan kejar-mengejar kepentingan antarparpol yang sangat telanjang.

Yang diuntungkan dari kepergian Sri Mulyani pertama-tama adalah Golkar. Sejak awal Golkar lah yang paling aktif menggalang kekuatan dalam menyelenggarakan “pengadilan Century”. Polemik antara Bakrie dan Sri Mulyani yang disinyalir berlatar belakang bisnis adalah awal hubungan tidak mesra diantara keduanya. Idealisme Sri Mulyani yang reformis tidak nyambung untuk berkompromi dengan pragmatisme Bakrie. Alhasil, upaya menggusur menteri keuangan “asal jangan Sri Mulyani” adalah tema paling hangat dalam drama pansus tempo hari. Kepastian terpilihnya Bakrie sebagai ketua harian sekretariat bersama partai koalisi mengonfirmasi ihwal kejanggalan yang terjadi di pansus. Bahkan, Bakrie langsung “menghina Presiden” saat beredar kabar dapat dipanggilnya anggota kabinet pada rapat-rapat sekber yang dipimpin Bakrie. Tanpa harus menjadi Presiden, Bakrie sebenarnya punya kuasa yang sama dengan Yudhoyono.

Selanjutnya, porsi keuntungan lebih sedikit diperoleh Yudhoyono. Kepergian Sri Mulyani ke Bank Dunia berpotensi menciptakan iklim yang sangat kondusif dalam relasi kekuatan antarpartai di parlemen. Kita akan kembali menyaksikan relasi yang cair antara pemerintah dan parlemen, tapi tanpa bumbu-bumbu pecang kongsi. Lebih dari itu, Yudhoyono tentu juga mendapat sorotan dunia internasional karena alasan Bank Dunia memilih Sri Mulyani salah satunya adalah keberhasilannya membimbing Indonesia keluar dari krisis.  Meskipun harus kehilangan salah satu menteri terbaiknya, Yudhoyono tidak perlu khawatir karena stok sumber daya dengan orientasi ekonomi mainstream ala pemerintah cukup banyak tersedia di Indonesia.

Sedangkan yang harus gigit jari sembari mengakui kekalahannya dalam hal pengalaman politik adalah seluruh partai koalisi minus Golkar (PKS, PKB, PAN, PPP). Partai koalisi tidak punya barganing sebagaimana Golkar. Mereka tidak mendapat apapun selain kecaman masyarakat yang terlanjur menganggap Sri Mulyani sebagai pihak yang terzhalimi. Parpol lah yang dianggap biang kerok kepergian Sri Mulyani ke Bank Dunia. Sri Mulyani kini menjadi primadona dan simbol masyarakat atas kejanggalan politik tanah air.

Dan yang paling dirugikan tetap rakyat Indonesia. Permainan politik elit dan irasionalitas koalisi pemerintahan Yudhoyono jilid II adalah bukti betapa representasi politik tidak pernah sungguh-sungguh menjangkau kepentingan rakyat. Tidak akan pernah ada pilihan yang hilang apabila rakyat menyatakan absen atau berpartisipasi dalam proses politik karena memang pilihan bagi mereka tidak pernah ada. Pilihan-pilihan strategis sepenuhnya dikuasi dan dikendalikan oleh mereka yang berkuasa. Kepergian Sri Mulyani ke Washington hanya memberi enjoyment sesaat dan tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan publik.

Respon Yudhoyono

Menarik untuk menyimak apa yang pernah disampaikan Adnan Buyung Nasution yang mempertanyakan ketegasan Yudhoyono. Mengapa Presiden – ketika berita pansus Century mencuat – tidak serta-merta menyatakan dirinya lah yang paling bertanggung jawab? Dan malah terkesan setengah hati untuk menyelamatkan Sri Mulyani? Presiden ketika itu memilih diam untuk mencerna perkembangan politik yang sedang berlangsung. Kalau saja ketegasan itu ditunjukkan, koordinat situasi akan berubah dan pemerintah tidak dibulan-bulani oleh anggota koalisinya sendiri. Kelambanan (atau ketidakberanian) menentukan sikap secara cepat dan tepat akhirnya memperkeruh situasi. Charles de Gaulle pernah bilang : to govern is to choose. sayang to choose itu tidak pernah diambil oleh Presiden.

Tetapi, akhirnya kita sama-sama tahu. Presiden lebih memilih exit strategy yang dianggap “indah” untuk menghindari resiko politik yang lebih besar. Dan hal ini mungkin dianggap lumrah kalau kita tetap mempertahankan definisi politik Indonesia sebagai interrelasi kekuatan dan bagi-bagi kursi kekuasaan. Politik Indonesia masih didominasi politik partikelir yang jauh dari tema-tema perubahan. Instalasi demokrasi terus dimanfaatkan untuk kepentingan mereka yang berkuasa. Dengan ini cara ini, politik selamanya ditempatkan pada titik terendah!