E-Democracy

Jalannya Pemilu 9 April lalu menarik dalam beberapa pertimbangan ; partai politik semakin memanfaatkan media teknologi komukasi dan informasi untuk mendekatkan diri kepada para pemilih dan beberapa jajak pendapat yang dilakukan dibeberapa media teknologi (internet) ternyata menunjukkan hasil yang berbeda dengan hasil riset yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei.

Polarisasi interaksi masyarakat sebagai dampak dari konsumerisme dan gaya hidup individualistik membuat keterlibatan politik (political engagement) masyarakat tidak lagi didasari atas kesadaran ideologis, tapi lebih pada alasan-alasan praktis untuk menentukan pilihan politiknya. Agaknya masyarakat pun semakin jarang untuk sekedar berpartisipasi dalam kumpulan civic organizations yang justru menopang sistem demokrasi itu sendiri. Defisit modal sosial sebagai bagian dari penguatan demokrasi semakin menguatkan hipotesis krisis demokrasi yang sedang kita alami.

Ketidakpercayaan masyarakat boleh jadi disebabkan oleh adanya jarak antara pemilih dan partai (pemerintah). Gaya berkomunikasi selama ini kurang memerhatikan keterikatan antara masyarakat sebagai salah satu objek politik dengan tujuan dari suatu kebijakan. Akibatnya, elit menempatkan pemilih pada posisi yang rendah – dibuktikan dengan kurangnya loyalitas politik, defisit level partisipasi masyarakat dalam berpolitik, dan berkembangbiaknya sinisme publik terhadap institusi pemerintah, partai, dan orang per orang. Memang tingginya tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu tidak serta merta berkorelasi dengan kualitas demokrasi. Namun, kohesi sosial yang menyebabkan masyarakat semakin absen dalam politik bisa dijadikan alat delegitimasi terhadap hasil pemilu atau jalannya pemerintahan.

Justru pada saat inilah waktu paling tepat bagi elit untuk melakukan komunikasi politik dua arah ; dengan mengikutsertakan pemilih lewat cara penyampaian materi kampanye yang interaktif. Alih-alih sekedar pasif menyaksikan lewat televisi atau kampanye dilapangan terbuka, masyarakat modern lebih membutuhkan keterlibatan langsung mereka dalam proses politik. Dengan begitu, mereka akan lebih ‘didengar’ dan merasa sebagai bagian dari perubahan yang sesungguhnya. Contoh Pemilu AS 1996, Jon Katz (1997) pernah mengulas tentang ‘Digital Nation’ yang digerakkan oleh ‘Online Citizen’- yang kemudian ia namakan ‘Netizen’ – sebagai penanda masa depan gaya berpolitik dunia. Tentu saja penggunaan media teknologi membutuhkan pra syarat khusus ; tingkat kesejahteraan yang baik, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, dan kepedulian politik yang dibuktikan dengan ikut serta menjadi bagian dari proses politik. Politik Indonesia bukan tidak mungkin sedang berjalan kearah sana.

Meskipun usaha penguatan demokrasi belum bisa dipastikan oleh baiknya network yang terbangun antara elit dan massa, sebab terbangun jarak imajiner antara dunia maya sebagai ruang publik dengan representasi politik di dunia nyata. Sebagaimana sebuah kebijakan yang harus ditindaklanjuti, keterlibatan publik dalam e-democracy hanya akan sia-sia dan memunculkan kesan sedikit usaha elit di media online dengan kemampuan interaksi riil dari masyarakat. Artinya, media teknologi hanya digunakan sebagai media kampanye an sich tanpa kejelasan prioritas dan tindak lanjut program kerja.

Menarik menyimak jajak pendapat yang dilakukan oleh beberapa website lokal terkemuka beberapa hari menjelang pencontrengan. Sebagaimana yang dilansir oleh detik.com, jajak pendapat menunjukkan PKS sebagai partai politik paling populer versi e-citizen. Sementara beberapa riset oleh lembaga survei terkemuka menggambarkan kejar-mengejar perolehan suara antara Demokrat, PDIP, dan Golkar. Dari hasil jajak pendapat di atas, secara sederhana kita dapat menyimpulkan dua hal ; kesatu, karakteristik pemilih (e-citizen) masih belum merata dan hanya terkonsentrasi pada beberapa partai tertentu. Sampai sejauh ini, PKS paling mampu membuktikan sebagai partai dengan basis massa yang relatif ‘melek’ teknologi informasi. Tapi sayang, keunggulan ini tidak diimbangi dengan tingkat distribusi yang memadai di daerah-daerah lain Indonesia. Karakter High-Tech Citizen tidak mencerminkan peroleh suara sesungguhnya. Sementara Demokrat, PDIP, dan Golkar membuktikan sebagai well-established political party karena sebaran perolehan suara ditiap daerah nyaris merata. Meskipun basis massa ketiga partai ini bukan berasal dari kategori e-citizen, namun sebaran informasi dan gaya kampanye ketiga partai paling mengena untuk mayoritas rakyat Indonesia. Kedua, penyebaran media internet belum merata dan praktis masih dinikmati minoritas kalangan urban sehingga kita dapat memahami mengapa terjadi perbedaan antara jajak pendapat di dunia digital dan survei lapangan.

Pertanyaannya, efektifkah penerapan e-democracy di Indonesia? kalkulasi sementara menginformasikan efektifitasnya masih terbatas pada skala lokal – perkotaan. E-democracy akan efektif diterapkan pada komunitas epistemis yang well-informed dan cenderung sulit membagi waktu untuk terlibat dalam secular civic engagement. E-democracy juga akan efektif bila tidak hanya diterapkan untuk akumulasi kekuatan politik seperti yang kita temui pada pemilu, tetapi juga dalam mengorganisasikan kekuatan massa untuk menggerakkan mereka kepada tujuan-tujuan tertentu. Perubahan-perubahan kultural bukan tidak mungkin dimulai lewat proses radikal ‘meletakkan semua hal dan semua orang online’ sehingga mampu melucuti kesulitan-kesulitan spasial karena letak geografis dalam berkomunikasi.

Konteks Indonesia membutuhkan waktu setidaknya beberapa tahun lagi. Karakteristik sosio-kultural masyarakat Indonesia belum mencapai taraf well-informed society. Artinya, metode kampanye pun tidak bisa lepas dari cara-cara konvensional sebelumnya ; mendatangi dan mengumpulkan langsung kader dan simpatisan atau seruan politik terhadap masyarakat untuk ikut serta pada Pemilu.

Tak diragukan lagi, peran teknologi informasi sebagai alat pokok dalam menjembatani kebuntuan komunikasi politik antara elit dan warga negara. Meskipun belum pasti mampu memperkuat nilai-nilai demokrasi, tapi tantangan kontemporer demokrasi adalah sejauh tidak kehilangan ruh legitimasi warga negara dengan cara melibatkan mereka dalam proses politik atau pengambilan kebijakan. Terbentuknya penghubung antara e-citizen dan e-government setidaknya mentransendisikan satu pola baru komunikasi politik dimana kita tidak hanya merasakan bentuk keterlibatan politik saja, namun mampu mengeksplorasi ide-ide ideal kenegaraan sesama warga negara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s