Demokrasi Radikal di Daerah

Mudik saya beberapa hari ini sangat terganggu dengan maraknya billboard, spanduk, dan segala pernak-pernik menjelang Pilkada Jambi tahun depan. Setidaknya, ada empat calon gubernur yang sudah ambil langkah kuda. Saya jamin, mata Anda akan sakit kalau coba-coba mencari diferensiasi dari keempat calon tersebut. Semuanya identik ; ada yang mengklaim dia pemimpin yang punya visi, sukses membangun kabupatennya, menggratiskan sekolah dan layanan kesehatan, atau ada juga yang ingin melanjutkan sukses adik kandungnya yang saat ini masih menjabat sebagai gubernur. Gambar-gambar itu dihias dengan senyum simetris, seoalah-olah ingin menunjukkan kesan wibawa dan penuh simpati pada rakyat kecil.

Entah apa yang ada dibenak bapak-bapak sekalian, para calon gubernur. Apa bapak menganggap jabatan gubernur itu jabatan prestisius, apa Anda benar2 pemimpin yang kredibel (sedangkan kami, rakyat yang didaerah tak memiliki akses untuk melihat data2 empiris keberhasilan pembangunan di daerah), demokrasi di daerah – sebatas retorika, janji semata. Jarak imajiner yang terbangun antara pemimpin dan rakyat terlalu jauh. Mereka mulai berias diri ketika masa kampanye kan tiba, setelah itu, jangan harap datang kembali untuk sekedar sapa. Jarak yang terlalu jauh itu pula yang saya sesalkan tak coba ditanggulangi lewat terobosan2 mutakhir yang harusnya bisa dilakukan penyelenggara Pemda untuk mendekatkan pemimpin dan pemilih,, kalau saja mereka mau. Pilkada terancam bersisa suara gambar tanpa makna, mereka tak berbicara apa-apa.

Saya juga amat menyesalkan memori pendek masyarakat daerah. Kalau saja kita tidak lupa, tentulah tak kan tertipu terus-menerus. Kalau masyarakat tak memberikan hukuman dalam bentuk meninggalkan pemimpin pembual, maka korupsi dan pembodohan publik akan berjalan terus. Mereka akan berlindung “atas nama rakyat” untuk mengeruk untung sebanyak-banyaknya. Mereka lupa, politik itu perjuangan, politik sebagai panggilan. Politik tak mungkin disederhanakan who get what, how, and when? Kesalahan otonomi daerah selama ini, partisipasi kolektif berjalan terlalu lambat dibanding representasi yang menipu. Akibatnya, mengharap kesetaraan sosial ibarat pungguk merindu bulan, terlampau jauh dari kenyataan.

Sepemahaman saya, otonomi daerah seharusnya memunculkan kemajuan pesat tiap daerah. Asas kemandirian dan kreativitas diakomodir lewat mekanisme ini. Okelah, dalam pemilihan presiden, kita sulit mengharap perubahan dari dekat, karena jarak antara presiden dan pemilih dipisahkan oleh preferensi, letak geografis, dan prioritas penyelesaian masalah tiap provinsi. Tapi pemimpin daerah (gubernur, bupati, walikota) tidak seperti ini. Jaraknya jauh lebih dekat. Dan harusnya, rakyat bisa menilai mereka dengan jujur dan objektif. Tapi itu tak pernah terjadi.

Software pendukung kemajuan daerah berupa kualitas SDM, pendidikan, jejaring sosial, civic education, penguasaan konsep2 pembangunan, dan aktor-aktor demokrasi, belum tersedia dalam jumlah yang memadai. Sementara hardware pembangunan daerah seperti pelembagaan demokrasi, institusionalisasi kepentingan publik, kerjasama lintas sektoral, pemerintah yang responsif dan atisipatif, juga belum terbentuk. Kesinambungan pembangunan pun tak pernah terjadi. Semakin lama, otonomi daerah semakin menjadikan daerah-daerah sebagai subordinat dari pembangunan nasional.

Otonomi daerah mengingatkan saya pada ekperimen demokrasi radikal yang pernah ditawarkan Chantal dan Enesto Laclau sebagai eksponen postmarxisme abad 21. Dalam konteks multikulturalisme dan globalisasi, perjuangan2 yang bersifat lokal harus diaktifkan. Globalisasi memang terjadi, tapi sebanding dengan kemunculan lokalisasi. Ada percepatan arus informasi lewat kemajuan teknologi tapi kehidupan tradisional yang terisolir dari dunia luar masih menggunakan cara-cara lama. Pasar global mencengkram perekonomian dunia, tetapi arus dominan globalisasi membangkitkan naluri primordial wilayah lain dalam bentuk fanatisme, kecintaan pada tradisi, dan nasionalisme.

Memang pemahaman politik modern yang bebas dari pandangan rasial, primordial, bahkan agama, dianggap bagian dari peenerapan politik mutakhir. Tapi kemajuan itu bukannya tak menyisakan persoalan. Ketidakadilan sosial dan penerapan standar ganda justru menyebabkan negara-negara di dunia ketiga merespons globalisasi dengan sikap skeptis. Akibatnya, aksi penolakan rezim penguasa (globalisasi kadang diidentikkan dengan kapitalisme, padahal dalam banyak hal mereka berbeda) terjadi dibelahan dunia. Muncullah aksi protes dan sikap kritis. Dan dalam konteks pelembagaan mutakhir, kemunculan organisasi sipil sekular akhir abad 20 menandai sikap ini. Para aktivis lingkungan hidup, hukum dan HAM, dan demokrasi yang telah memiliki cabang di hampir tiap negara adalah bukti perubahan sikap dari pengkritik masyarakat post-konsumeristik. Kalau dulu isu yang mereka munculkan adalah revolusi total dengan cara pergantian bentuk ideologi dan oposisi biner, kini mereka bergerak dalam skala lebih kecil namun massif dan beragam.

Pandangan ini juga berasal dari cara melihat konsep Power (kekuasaan) yang telah berubah. Kekuasaan dulu dipandang terpusat, berada pada satu sosok, dalam ruang dan waktu. Filsafat politik mengubah itu semua. Kekuasaan tak lagi berjarak. Kekuasaan kini menyebar dan ada dimana-mana. Dalam bentuk otonomi daerah, misalnya, masyarakat daerah berhak berlomba dalam mengajukan aspirasinya karena kekuasaan dilihat sebagai empty place yang dapat diganti sewaktu-waktu. Asas hak asasi manusia dan kesataraan telah menjadi wacana universal dan harus dihormati. Hingga, perjuangan melawan ketidakadilan tak lagi hanya dapat dilakukan di tingkat pusat, tapi juga di wilayah-wilayah yang dulu jauh dari perhatian orang.

Cara pandang itulah yang membawa saya pada kesimpulan penting dan gentingnya penerapan demokrasi radikal di daerah-daerah Indonesia (termasuk Jambi, daerah yang amat saya cintai). Rakyat di daerah harus sesadar-sadarnya merespons perubahan yang ada. Secara konseptual, mereka dimungkinkan menggalang kekuatan sosial untuk menawarkan perubahan. Gagasan itu kini masih kering, dan harus terus dihidupkan. Entah dalam bentuk pendidikan politik dan kepedulian terhadap persoalan publik seperti jalanan yang rusak, diskontinuitas pembangunan yang tak memperhatikan aspek kesehatan dan pencemaran lingkungan, fasilitas publik seperti layanan kesehatan, pajak, adiministrasi daerah yang tidak efisien, dan pendidikan yang berkualitas rendah, semua itu membutuhkan upaya kolektif dari segenap komponen masyarakat daerah. Kita harus membangun mentalitas berani bertanya, berani meminta pertanggungjawaban, dan mentalitas rasa memiliki daerah sendiri pada masyarakat. Jangan sampai kita menjadi bagian dari upaya pengkerdilan daerah tanpa kita sadari.

Menyambut Lebaran

Baru saja umat Islam di seluruh dunia, merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1430 H. Hari paling dinantikan dalam doktrin suci Islam untuk segenap umatnya. Diawali perjuangan satu bulan menahan nafsu, yang sebenarnya merupakan jihad paling keras sebagaimana pernah diucapkan Rasulullah selepas perang Badar, tibalah umat Islam dihari nan fitri, ketika semuanya suci, putih, seoalah-olah manusia kembali menjadi tabula rasa.

Dalam konteks tradisi di Indonesia, Idul Fitri ditandai dengan tradisi mudik (pulang kampung), saling memaafkan, menjalin kembali silaturahmi atau sering disebut halal bi halal. Konon tradisi seperti ini khas Indonesia dan tak ditemui di negeri muslim lainnya. Migrasi temporal yang dilakukan berjuta-juta manusia ini, menggerakkan perekonomian lewat perputaran trilyunan rupiah, mengisi pengalaman dan warna-warni baru kehidupan, atau bahkan menghentikan sejenak jantung aktivitas di kota-kota besar. Saya yang pulang ke kampung halaman di Jambi juga turut merasakan indahnya nuansa kefitrian itu. Sungguh, arti penting Idul Fitri secara materil dan imateril sangatlah luar biasa.

Namun ada sedikit renungan yang ingin saya shared dengan blog’ers sekalian, saya bertanya-tanya, mengapa pada hari itu manusia Indonesia merasa perlu menempuh perjalanan ratusan mil untuk bertemu sanak saudara – kendatipun hanya beberapa hari saja – sembari meninggalkan sederet aktivitas rutin mereka? Ini fenomena menarik untuk dicermati. Orang bisa setahun penuh bekerja mengumpulkan uang, memenuhi kebutuhan hidup, untuk mendapatkan apa yang dinamakan dengan identitas eksistensial, sebagaimana psikolog behavioristik menyebutkan ; keinginan untuk diakui, dicintai, agar manusia ‘meng-ada’ dalam dunianya. Aktivitas sosial menuntut adanya pre-condition of social environment sebagai latar apa yang akan kita lakukan kemudian. Dengan begitu, kita merasa perlu berpolah ; bekerja, beraktivitas, menaklukkan tantangan-tantangan dunia. Tapi, Idul Fitri mengalahkan itu semua. Aktivitas rutin selesai dihari itu.

Bagi saya, inilah salah satu kekhasan sifat manusiawi kita ; manusia adalah makhluk yang rindu pulang. Ya, kita semua, tak peduli darimana kita berasal dan latar belakang apapun itu, kita akan merindukan asal-muasal alias tanah kelahiran kita. Seingat saya, ide ini pernah dicetuskan oleh alm. Nurcholish Madjid ketika saya membaca bukunya sewaktu SMA dan saya bersepakat dengan itu.

Blog’ers, Orang Indonesia yang lama tinggal di luar negeri pada saat-saat tertentu pastilah terbesit dari lubuk hatinya kembali ke tanah air, begitupula para pekerja profesional di kota-kota besar seperti Jakarta, kita dengan mudah melihat eksodus besar-besaran kelompok ini kembali ke daerah asalnya menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri. Kini saya jadi lebih paham, dalam konteks kemerdekaan Indonesia, mengapa benih-benih nasionalisme dan cikal-bakal nasion Indonesia baru muncul pada awal abad 20. Kondisi sosial-politik kala itu memungkinkan sekelompok elit bangsa ini mengenyam pendidikan liberal ala Barat di Eropa (mayoritas mereka kala itu bersekolah di Belanda) ataupun pendidikan sekuler sebagai tindaklanjut politik etis akhir abad 19. Nun jauh disana, konon, elit modern generasi pertama Indonesia ini rutin melakukan pertemuan memikirkan nasib bangsa kedepan (paham nasionalisme ketika itu memang sudah menjadi tren pemikiran di penjuru Eropa). Mereka berdebat tentang visi masa depan nasion Indonesia, berpikir keras memajukan kecerdasan rakyat, mencari peluang dengan mencari format corong politik yang cocok ditengah represi kolonialis kala itu. Singkatnya, kerinduan akan tanah air dan kampung halaman membuncah berkali-kali lipat ketika mereka berada di luar negeri. Harus ada feedback yang bisa mereka berikan, sepadan dengan kesempatan emas yang mereka raih untuk belajar disana. Pengalaman yang sama persis diceritakan oleh beberapa teman yang sempat beranjangsana ke luar negeri. Mereka bilang, cinta tanah air bukan pengalaman yang bisa diajarkan seperti yang pernah saya alami di bangku sekolah, tetapi harus dialami sedalam mungkin kemudian kita menyimpulkan sendiri, lewat nasionalisme itu, apa yang bisa kita berikan untuk negeri ini.

Barangkali ini terlalu jauh, tetapi, saya kira seperti itu jualah kita sebaiknya memandang kematian. Sebab, kematian berarti pembebasan manusia yang paling hakiki. Disaat itulah kita ‘pulang’ keharibaan terbaik ; bertemu dengan Zat yang menggenggam jiwa ini. Tentu saja, sangat naïf kalau saya bilang kita tak perlu bersedih bila ditinggal oleh orang-orang dekat selama-lamanya. Tapi yang saya maksud, kematian sebagai pintu masuk keabadian (immortality), kebebasan, kesempatan berjumpa dengan Rabb dan para kekasih-Nya.

Sekarang pandangan saya tentang manusia sebagai “makhluk yang rindu pulang” dalam konteks lebaran tahun ini kira-kira berbunyi ; Idul Fitri adalah puncak pengalaman keagamaan manusia Indonesia. Karena pada hari itulah manusia Indonesia meninggalkan segala atribut duniawinya, mengembalikan mereka kembali ke sejarah awalnya, dan diatas itu semua, membawa mereka kembali pada kefitrian. Menjadi spesial karena pengalaman ini tidak dialami satu-dua orang saja, tapi melibatkan komponen masyarakat paling besar dan turut dirasa bahkan oleh orang-orang yang notabene tidak merayakan lebaran.

Allahumma inna ij ‘alna minnal ‘aidin waj ‘alna minnal fai’zin. “Ya Allah, setelah berpuasa ini, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang kembali ke fitrah”

Pemuda dan Masa Depan Indonesia

Tulisan lama yang dbuat untuk menyambut kemerdekaan RI ke-64

Gambaran ideal tentang kemerdekaan tentu dapat dilihat secara multiperspektif. Kalau ditanyakan pada sekelompok orang yang berpandangan sinis di negeri ini, sangat boleh jadi mereka lebih senang mengedepankan keburukan ditengah-tengah kebaikan yang melimpah. Sebaliknya, meminta pendapat pada sekelompok intelektual yang terkooptasi oleh kekuasaan, pendapat President can do no wrong menjadi harga mati. Mereka senantiasa meyakinkan semua pihak bahwa tak ada yang salah di negeri ini, mereka seolah-olah menutupi  kenyataan dalamnya jurang perbedaan antarkelompok masyarakat.

Wacana siapa yang paling pantas memimpin bangsa, apakah kelompok tua atau kelompok muda yang muncul setahun silam menggelitik saya. Mereka seperti berpandangan bangsa ini akan hidup seumur manusia generasi sekarang saja. Sedangkan regenarasi mutlak dilakukan sebab suatu bangsa tak bisa diukur dari umur manusia. Di Indonesia, agaknya ini merupakan hukum sosial. Generasi tua yang telah berakar di masyarakat hingga dimitoskan oleh massa, secara instingtif tidak suka pada pikiran-pikiran baru pada masyarakat. Suara oknum generasi tua yang menghendaki established thinking dipertahankan, sebetulnya cermin dari suara generasi bukan lagi suara orang perorang. Begitupula suara oknum pemuda yang menyuarakan pembaharuan dan ide-ide mutakhir, bukanlah suara oknum melainkan mewakilkan suara generasinya.

Menggantungkan Masa Depan

Masa depan Indonesia berada di tangan mereka yang kuat bacaan akan masa depan. Bukan dalam bentuk academic exercise yang kering, tapi secara akurat mencerminkan dimensi kesejarahan nusantara dalam mendorong kemajuan. Ada visi yang jelas mau dibawa kemana arah perjalanan bangsa. Dengan visi dan mimpi, mereka menumbuhkan kembali optimisme yang kadung meredup akibat  perbuatan-perbuatan elit yang tak bertanggung jawab.

Modal visi dan impian tentang Indonesia yang dicita-citakan, haruslah dibarengi dengan kreatifitas. Dalam pergulatan sehari-harinya, seorang kreatif senantiasa menampilkan hal-hal yang belum ada dan sebisa mungkin menghindari adanya campur tangan atau pengaruh kerja rutin. Dia selalu menemukan sesuatu yang baru sesuai dengan cita rasanya. Dalam taraf awal, kita mesti mengobarkan semangat mencipta pada generasi muda. Emosi mencipta akan membuat kita gelisah. Dan kegelisahan membuat kita bergerak. Kita tidak akan pernah puas  dalam situasi kegelisahan itu, kegelisahan yang memang kita cari sendiri.

Banyak kecaman dan ketidaksetujuan akan menjadi rintangan yang harus ditembus. Tapi ini akan berjalan sementara, sebab arus pembaharuan tak dapat dibendung. Pembaharuan adalah hukum alam yang tak dapat ditolak. Tinggal bagaimana para pemuda memosisikan diri mereka ; apakah ingin menjadi reactive modernizer yang menerima pembaharuan karena tak dapat mengelak dari seretan arus sejarah. Atau menjadi creative modernizer sebagai orang-orang terdepan dalam menyuarakan pembaharuan bagi bangsa.

Dalam kaitan itu, visi masa depan Indonesia haruslah dinyatakan dalam time frame yang jelas. Dengan begitu, kita memiliki scale of priority dalam menempatkan kebijakan pembangunan. Karena betapapun retorika kemerdekaan dikumandangkan sedemikian rupa, orang akan bertambah bingung dengan makna kemerdekaan. Sebab, seluruh janji kemerdekaan yang tertera di pembukaan UUD 1945 belum dibayar lunas. Masyarakat belum merasa merdeka dari kemiskinan, kebodohan, apalagi ikut ambil bagian dalam perdamaian global. Pemuda harus bisa menyuarakan aspirasinya dalam seperti sekarang hingga masyarakat merasakan kehadirannya.

Saya kira, itulah tantangan pemuda saat ini dalam menawarkan mimpi-mimpi keindonesiaan. Sejarah awal berdirinya republik pun seperti itu. Kita mulai bernegara dalam kondisi serba prihatin :  rakyat yang miskin, rakyat yang tidak cerdas, infrastuktur yang tidak ada. Kemudian datang sekelompok pemuda terpelajar sejak era pra kemerdekaan yang meyakinkan masyarakat dengan impian-impian kemerdekaan.  Gagasan-gagasan mereka dipercakapkan di harian umum, komunitas intelektual, kedai kopi, hingga akhirnya berhasil menggerakkan 70 juta rakyat Indonesia ketika itu.

Bung Karno pernah berujar, “menawarkan gagasan ibarat menjatuhkan palu godam diatas meja”. Dan “palu godam” itu haruslah terdengar getaran dan suaranya hingga pelosok negeri. Mulai memberanikan dan membiasakan diri mengungkap gagasan dan karya-karya nyata akan membuat masyarakat merasakan kehadirannya. Peluang itu kini makin terbuka. Kita bisa lihat, di universitas, di bisnis, partai-partai, NGO, bahkan pada tingkat tertentu di pemerintahan, signifikansi peran pemuda semakin tampak.

Peran strategis pemuda dalam mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia 64 tahun lalu, tak diragukan lagi, memiliki arti penting dalam perjalanan sejarah panjang Indonesia. Secara simbolik, tedapat investasi permanen dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan yang dilakukan pemuda.  Sekarang ini waktunya untuk mengembalikan warisan sejarah agar peran dan fungsi pemuda tidak lagi ahistoris dalam perjalanan bangsa.

Menuju Kepemimpinan Decisive

Tulisan yang gagal dimuat di media : )

Kemenangan mutlak Capres Incumbent SBY pada Pilpres yang lalu mengindikasikan tingginya ekspektasi rakyat kepada Presiden terpilih. Berbagai persoalan domestik, serangan kubu lawan, plus kampanye berbau SARA menjelang pencontrengan tak menghalangi preferensi mayoritas rakyat menentukan pilihan kepadanya. SBY mengantongi 60% suara, jauh melampaui dua pasangan lainnya.

Bola emas ada ditangan Presiden. Sistem Presidensial harus dijalankan sebagaimana mestinya. Kekuasaan Eksekutif yang bebas dari intervensi legisltatif dapat dibuktikan dengan kemerdekaan mengangkat menteri-menteri yang memimpin departemen dan non departemen. Pengalaman politik akamodasionis selama lima tahun terakhir harus diakhiri, mengingat kabinet dijadikan ajang kompromi beragam kepentingan. Kemenangan mutlak Demokrat plus barisan pendukungnya diperkuat dengan popularitas SBY yang menjulang adalah garansi berjalannya pemerintahan yang efektif.

Kepemimpinan decisive SBY sebetulnya semakin terlihat jelas dalam tiga level menjelang Pilpres. Pertama, berbeda dengan image peragu yang digembar-gemborkan lawan politiknya, SBY menentukan kalkulasi politiknya sendiri dengan memilih Boediono – seorang yang tak memiliki basis massa jelas – sebagai pendampingnya, ditengah “lamaran” partai-partai koalisi. Keberaniannya menentukan kalkulasi politik tidak populer dilakukan dengan tidak menempatkan popularitas pragmatis dalam prioritas utama. SBY lebih memilih menyelamatkan prioritas ekonomi jangka panjang ketimbang menggantungkan harapan “bermain aman” dengan mengesampingkan cawapres lain yang dianggap lebih populer. Kedua, pilihannya untuk tidak mengumbar janji manis selama kampanye. Kampanye SBY-Boediono bukanlah bentuk kampanye populis. Berbeda dengan retorika kerakyatan yang diumbar calon lain, SBY tahu betul target-target realistis yang bisa dicapai pemerintahannya, tentu dengan mengandalkan komunikasi ke konstituen yang eloquent. Ketiga, pernyataan SBY bahwa koalisi bukan ajang bagi-bagi kursi cukup melegakan kita karena SBY tak ingin terjebak pada tekanan keputusan yang ia ambil sendiri. Kita menunggu untuk menyaksikan janji SBY dalam merealisasikan “Kabinet Kerja” bukan “Kabinet Koalisi”. Karena ketakutan paling mendasar dari pembentukan kabinet saat ini adalah berulangnya “politik balas budi” alias “dagang sapi”. Partai-partai yang merasa memiliki saham dalam mengantarkan SBY ke tampuk pemerintahan akan berharap kader mereka ditempatkan di kabinet. Perilaku ini aneh karena seharusnya sistem presidensial menjamin independensi hubungan antara eksekutif dan legislatif. Presiden tak boleh ragu-ragu menentukan hak prerogatifnya. Terlebih, SBY dipilih langsung oleh rakyat dengan tingkat keterpilihan lebih besar dibanding 2004.

Lewat momentum inilah kepemimpinan decisive SBY lagi-lagi diuji. Kita berharap munculnya orang-orang yang tak diragukan kapabilitasnya, bersih, dan tanpa cela memimpin lembaga pemerintahan.

Dukungan Presiden

Namun perlu diingat, dukungan publik (public support) terhadap Presiden terpiilih selama kampanye tidak serta merta berkelindan dengan dukungan politik (political support) pada pemerintahan. Padahal, kepemimpinan decisive butuh contoh pengambilan keputusan yang cepat, tegas, dan tak populer demi kemaslahatan publik. Sayang dalam kosakata politik Indonesia, istilah perubahan belum merupakan sesuatu yang populer. Pemimpin politik lebih diidolakan dengan kesantunan dan etika ketimbang gagasan dan ide-ide bernas.

Tugas SBY adalah mengelola negara dengan melampaui harapan (exceed expectation) tanpa keraguan mengambil kebijakan. Jurang yang memisahkan antara modal sosial dan modal elektoral harus didekatkan sehingga tercipta sistem Presidensial yang efektif. Dengan dukungan tadi, sangat pantas kita berharap banyak pada Presiden terpilih. Tidak boleh ada ruang bagi kegagalan menyalahgunakan kekuasaan. Perilaku rakyat pemilih yang memilih strategi straight-ticket bukan split-ticket, yakni satu paket Presiden dan Partai pada pemilihan yang lalu akan memengaruhi efektifitas jalannya sistem presidensial. SBY akan menikmati dukungan mayoritas anggota parlemen yang juga dikuasai Partai Demokrat.

Menumbuhkan Optimisme Kita

Tulisan pengantar pada buletin BEM FIB UI dalam rangka menyambut mahasiswa baru FIB UI angkatan 2009..lumayan buat nyemangatin para ‘jiwa-jiwa muda’ ini supaya ga ‘mati muda’ 🙂

Membangun UI, sama dengan membangun Bangsa

(Usman Chatib Warsa, Mantan Rektor Universitas Indonesia)

Begitulah janji Rektor Universitas Indonesia ketika saya pertama kali menginjakkan kaki di kampus ini. Sungguh, saya teramat yakin dengan kata-kata diatas. Spirit awal dibukanya kampus Universitas Indonesia memang bertujuan agar seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang asal-usul ataupun latar belakang ekonominya, dapat tumbuh-berkembang membesarkan bangsa. Disinilah calon pemimpin dari tiap sektor kehidupan di gembleng dan merasakan kerasnya kompetisi. Insya Allah, UI adalah kampus yang merepresentasikan keindonesiaan.

Sebangun dengan sejarah besar UI, mahasiswa kampus ini tercatat ikut serta dalam setiap fase genting perubahan di Indonesia, sejak era pra kemerdekaan hingga sekarang. Mahasiswa UI tidak hanya identik dengan “singa gerakannya”, tapi juga produk intelektual, penalaran kritis, keberpihakan pada nasib rakyat, dan pengembangan masyarakat. Saya kira, semua akan sepakat dan memang begitulah seharusnya kita bertindak.

Tetapi, saya menyadari, dalam iklim kemahasiswaan seperti sekarang, cukup berisiko berbicara seperti ini. Setiap penegasaan terhadap cita-cita, sejarah besar, dan nilai-nilai bersama sangat mungkin terkesan naif dan menutup-nutupi kenyataan bahwa ada permasalahan serius yang sedang kita hadapi. Ada persoalan kemiskinan, pengangguran, biaya pendidikan yang makin mahal, birokrasi kampus yang berbelit, ketergantungan pemuda pada narkoba dan dan segala bentuk kesia-siaan yang membuat kita tidak yakin atas apa yang kita lakukan.

Akan tetapi, bagi saya, kita tak punya pilihan. Itulah sederet tantangan yang harus kita hadapi saat ini. Mengabaikan tantangan terpenting akan menempatkan kita sebagai generasi pertama dalam sejarah yang merasakan kehidupan yang lebih lemah daripada yang kita warisi. Hanya harapan, mimpi, dan optimisme menatap masa depan yang mampu menyelamatkan kita dari keterpurukan. Kerja keras dan kerja cerdas harus mengarahkan kesadaran kolektif kita dalam setiap usaha perubahan. Mungkin, masing-masing kita mungkin punya cerita yang berbeda. Namun, saya merasa, hal-hal yang menyatukan kita jauh lebih banyak dan lebih berarti dibandingkan perbedaan-perbedaan itu.

Itulah yang saya tawarkan untuk semua mahasiswa baru UI angkatan 2009 dan lebih khusus lagi, mahasiswa baru FIB UI 2009. Salam hormat dan bangga saya atas pencapaian kalian semua. Selamat datang di kampus perjuangan. Jangan pernah terucap kata puas dalam berjuang, karena sejatinya anda baru memulai semuanya. Yakinlah dengan kemampuan yang anda miliki, berikanlah yang terbaik karena status “mahasiswa” adalah barang mewah bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, terlebih, ditengah nasib pendidikan yang masih tanda tanya. Teman-teman mahasiswa baru, amat saya harapkan berada di garis terdepan perubahan bangsa.

Hidup Mahasiswa.!! Hidup Rakyat Indonesia.!!

Noory Okthariza (Ketua Umum BEM FIB UI 2009)

Tentang Menulis dan Tulisan

Well, harus kuakui, blog ini amat jarang kuperhatikan. Malas memang jadi kendala utama, selain waktu, tentunya. Sebenarnya, aku bukannya tidak menuliskan isi pikiran ; ide, gagasan, memoir, cerpen, atau bahkan sepenggal syair dan puisi. Sebagai penerima beasiswa PPSDMS Nurul Fikri, sudah menjadi kewajibanku mengirimkan satu artikel opini ke media massa tiap bulan. Bahkan lebih dari itu ; aku bisa mengirim satu hingga dua artikel opini tiap minggunya dan alhamdullilah, beberapa sudah ada yang pernah dimuat. Hebat kan? Hehe..

Tapi, setelah aku ‘bongkar-gudang’ file-file tulisanku, aku jadi semakin sadar gaya penulisan yang sangat tipikal ; terlalu serius, kaku, dan seringkali mengangkat tema-tema, yang barangkali dianggap ‘berat’ bagi sebagian mahasiswa (itu juga salah satu sebab kenapa blog ini jarang dikunjungi orang ). Sangat mungkin ilmu filsafat, jurusan yang kuambil di UI, menjabat Ketua BEM, dan sederet aktivitas di dunia kemahasiswaan membentuk pola pikirku saat ini.. Memang, aku punya minat luas pada bidang sosial-humanioara. Cakupan tema bidang itu menarik karena menantang kita agar terus berpikir, menganalisis situasi, menemukan varian2 baru yang kiranya menuntut kreativitas dan inovasi yang “out of the box”.

Tapi itu juga yang jadi masalahnya. Tulisan seorang yang belajar ilmu sosial amat mungkin bias atau disalahartikan. Ada dua sebab ; pertama, ketidakmampuan penulis membedakan mana fakta independen yang bebas dari penafsiran penulis, analisis yang jernih dari penulis, dan/atau kutipan-gagasan yang sering di klaim sebagai pendapat penulis. Kedua, ketidakmampuan para pembaca tulisan2 ilmu sosial, dalam menafsirkan perbedaan2 diatas. Kemudian konteks pembicaraan ilmu sosial-humaniora juga rawan mengalami perluasan yang seringkali tak terhindarkan. Jadinya, tak cukup hanya mengandalkan satu varian teori dalam menganalisis persoalan. Disinilah dibutuhkan kejeniusan dari seorang penulis ; tafsir dan kemampuan imajinasi.

Berbicara mengenai interaksi antara pembaca dan penulis, ada satu teori bahasa yang diperkenalkan Roland Barthes (seoarang ahli semiotika) ”the death of the author”. Menurutnya, ketika sebuah tulisan sudah dipublikasikan alias masuk di ruang publik, maka peran penulis harus dikubur dalam-dalam. Pembaca bebas menafsirkan dan membentuk pemahamannya sendiri. Karena, cerita, bahkan privasi apa yang diceritakan menjadi tak berjarak. Penulis tak lagi bisa mengklaim (alur ceritanya harus begini-begitu) cerita itu miliknya. Cerita harus-mutlak menjadi milik pembaca. Darisini muncul pemahaman multitafsir yang mendukung konteks multikulturalisme dan pluralisme masyarakat modern.

Aku lumayan setuju dengan si Barthes ini, mengingat nasib penulis yang malang seringkali tidak diakibatkan oleh kedunguan mereka, melainkan judgement pembaca. Mungkin, dari sekian banyak penulis, yang paling apes adalah para novelis, pencerita, atau cerpenis terkemuka. Mengapa, karena orang akan dengan sangat mudah mengkaitkan apa yang mereka baca dengan sosok penulis. Kalau ada ketidaksinkronan antara fakta dan realita, maka siap2 menerima sanksi sosial yang diskriminatif ini. Terlebih, kita hidup di jejaring sosial yang penuh kecurigaan, ekpektasi berlebihan, penumpuan kesalahan atau harapan pada seseorang. Padahal menurutku, kemampuan yang dimiliki oleh para pencerita diatas tak ada duanya. Mereka punya yang namanya IMAJINASI. Ya, Imajinasi, itulah yang membuat dunia mengakui karya komponis seperti Mozart, Bach, dan Beethoven sebagai mahakarya. Atau penggambaran imajinatif novel Don Quixote karya Carventes, dan Hamlet, Romeo and Juliet hingga Macbeth karya Shakspeare. Kemampuan bercerita dan kritik sosial yang dibangun lewat syair, puisi, novel, roman – bagiku ada dilevel paling atas dari seorang “ahli bahasa” (mungkin karena ini juga bangsa arab sejak zaman kuno menganggap karya sastra sebagai budaya tinggi dalam peradaban mereka). Oleh karena itulah, cara menulis terbaik adalah menulis dengan rasa bebas-merdeka, tanpa tekanan (atau merasa tertekan) dari sudut manapun. Bebas mengkreasikan tulisan yang dituangkan lewat ide-ide bernas. Aku percaya sedang menuju kesana. : )