Demokrasi Radikal di Daerah

Mudik saya beberapa hari ini sangat terganggu dengan maraknya billboard, spanduk, dan segala pernak-pernik menjelang Pilkada Jambi tahun depan. Setidaknya, ada empat calon gubernur yang sudah ambil langkah kuda. Saya jamin, mata Anda akan sakit kalau coba-coba mencari diferensiasi dari keempat calon tersebut. Semuanya identik ; ada yang mengklaim dia pemimpin yang punya visi, sukses membangun kabupatennya, menggratiskan sekolah dan layanan kesehatan, atau ada juga yang ingin melanjutkan sukses adik kandungnya yang saat ini masih menjabat sebagai gubernur. Gambar-gambar itu dihias dengan senyum simetris, seoalah-olah ingin menunjukkan kesan wibawa dan penuh simpati pada rakyat kecil.

Entah apa yang ada dibenak bapak-bapak sekalian, para calon gubernur. Apa bapak menganggap jabatan gubernur itu jabatan prestisius, apa Anda benar2 pemimpin yang kredibel (sedangkan kami, rakyat yang didaerah tak memiliki akses untuk melihat data2 empiris keberhasilan pembangunan di daerah), demokrasi di daerah – sebatas retorika, janji semata. Jarak imajiner yang terbangun antara pemimpin dan rakyat terlalu jauh. Mereka mulai berias diri ketika masa kampanye kan tiba, setelah itu, jangan harap datang kembali untuk sekedar sapa. Jarak yang terlalu jauh itu pula yang saya sesalkan tak coba ditanggulangi lewat terobosan2 mutakhir yang harusnya bisa dilakukan penyelenggara Pemda untuk mendekatkan pemimpin dan pemilih,, kalau saja mereka mau. Pilkada terancam bersisa suara gambar tanpa makna, mereka tak berbicara apa-apa.

Saya juga amat menyesalkan memori pendek masyarakat daerah. Kalau saja kita tidak lupa, tentulah tak kan tertipu terus-menerus. Kalau masyarakat tak memberikan hukuman dalam bentuk meninggalkan pemimpin pembual, maka korupsi dan pembodohan publik akan berjalan terus. Mereka akan berlindung “atas nama rakyat” untuk mengeruk untung sebanyak-banyaknya. Mereka lupa, politik itu perjuangan, politik sebagai panggilan. Politik tak mungkin disederhanakan who get what, how, and when? Kesalahan otonomi daerah selama ini, partisipasi kolektif berjalan terlalu lambat dibanding representasi yang menipu. Akibatnya, mengharap kesetaraan sosial ibarat pungguk merindu bulan, terlampau jauh dari kenyataan.

Sepemahaman saya, otonomi daerah seharusnya memunculkan kemajuan pesat tiap daerah. Asas kemandirian dan kreativitas diakomodir lewat mekanisme ini. Okelah, dalam pemilihan presiden, kita sulit mengharap perubahan dari dekat, karena jarak antara presiden dan pemilih dipisahkan oleh preferensi, letak geografis, dan prioritas penyelesaian masalah tiap provinsi. Tapi pemimpin daerah (gubernur, bupati, walikota) tidak seperti ini. Jaraknya jauh lebih dekat. Dan harusnya, rakyat bisa menilai mereka dengan jujur dan objektif. Tapi itu tak pernah terjadi.

Software pendukung kemajuan daerah berupa kualitas SDM, pendidikan, jejaring sosial, civic education, penguasaan konsep2 pembangunan, dan aktor-aktor demokrasi, belum tersedia dalam jumlah yang memadai. Sementara hardware pembangunan daerah seperti pelembagaan demokrasi, institusionalisasi kepentingan publik, kerjasama lintas sektoral, pemerintah yang responsif dan atisipatif, juga belum terbentuk. Kesinambungan pembangunan pun tak pernah terjadi. Semakin lama, otonomi daerah semakin menjadikan daerah-daerah sebagai subordinat dari pembangunan nasional.

Otonomi daerah mengingatkan saya pada ekperimen demokrasi radikal yang pernah ditawarkan Chantal dan Enesto Laclau sebagai eksponen postmarxisme abad 21. Dalam konteks multikulturalisme dan globalisasi, perjuangan2 yang bersifat lokal harus diaktifkan. Globalisasi memang terjadi, tapi sebanding dengan kemunculan lokalisasi. Ada percepatan arus informasi lewat kemajuan teknologi tapi kehidupan tradisional yang terisolir dari dunia luar masih menggunakan cara-cara lama. Pasar global mencengkram perekonomian dunia, tetapi arus dominan globalisasi membangkitkan naluri primordial wilayah lain dalam bentuk fanatisme, kecintaan pada tradisi, dan nasionalisme.

Memang pemahaman politik modern yang bebas dari pandangan rasial, primordial, bahkan agama, dianggap bagian dari peenerapan politik mutakhir. Tapi kemajuan itu bukannya tak menyisakan persoalan. Ketidakadilan sosial dan penerapan standar ganda justru menyebabkan negara-negara di dunia ketiga merespons globalisasi dengan sikap skeptis. Akibatnya, aksi penolakan rezim penguasa (globalisasi kadang diidentikkan dengan kapitalisme, padahal dalam banyak hal mereka berbeda) terjadi dibelahan dunia. Muncullah aksi protes dan sikap kritis. Dan dalam konteks pelembagaan mutakhir, kemunculan organisasi sipil sekular akhir abad 20 menandai sikap ini. Para aktivis lingkungan hidup, hukum dan HAM, dan demokrasi yang telah memiliki cabang di hampir tiap negara adalah bukti perubahan sikap dari pengkritik masyarakat post-konsumeristik. Kalau dulu isu yang mereka munculkan adalah revolusi total dengan cara pergantian bentuk ideologi dan oposisi biner, kini mereka bergerak dalam skala lebih kecil namun massif dan beragam.

Pandangan ini juga berasal dari cara melihat konsep Power (kekuasaan) yang telah berubah. Kekuasaan dulu dipandang terpusat, berada pada satu sosok, dalam ruang dan waktu. Filsafat politik mengubah itu semua. Kekuasaan tak lagi berjarak. Kekuasaan kini menyebar dan ada dimana-mana. Dalam bentuk otonomi daerah, misalnya, masyarakat daerah berhak berlomba dalam mengajukan aspirasinya karena kekuasaan dilihat sebagai empty place yang dapat diganti sewaktu-waktu. Asas hak asasi manusia dan kesataraan telah menjadi wacana universal dan harus dihormati. Hingga, perjuangan melawan ketidakadilan tak lagi hanya dapat dilakukan di tingkat pusat, tapi juga di wilayah-wilayah yang dulu jauh dari perhatian orang.

Cara pandang itulah yang membawa saya pada kesimpulan penting dan gentingnya penerapan demokrasi radikal di daerah-daerah Indonesia (termasuk Jambi, daerah yang amat saya cintai). Rakyat di daerah harus sesadar-sadarnya merespons perubahan yang ada. Secara konseptual, mereka dimungkinkan menggalang kekuatan sosial untuk menawarkan perubahan. Gagasan itu kini masih kering, dan harus terus dihidupkan. Entah dalam bentuk pendidikan politik dan kepedulian terhadap persoalan publik seperti jalanan yang rusak, diskontinuitas pembangunan yang tak memperhatikan aspek kesehatan dan pencemaran lingkungan, fasilitas publik seperti layanan kesehatan, pajak, adiministrasi daerah yang tidak efisien, dan pendidikan yang berkualitas rendah, semua itu membutuhkan upaya kolektif dari segenap komponen masyarakat daerah. Kita harus membangun mentalitas berani bertanya, berani meminta pertanggungjawaban, dan mentalitas rasa memiliki daerah sendiri pada masyarakat. Jangan sampai kita menjadi bagian dari upaya pengkerdilan daerah tanpa kita sadari.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s