Menggugat Finalitas NKRI

“ Sebuah Bangsa adalah komunitas yang diimajinasikan”

(Benedict Anderson)

I

Pengalaman berbagi dalam komunitas ke-bangsa-an seringkali terganggu oleh ungkapan-ungkapan politis tentang konsep nasion, karena orang bisa mengorbankan banyak hal dalam rangka membela ‘kepentingan negara’. Konon, cikal-bakal nasion Indonesia dirumuskan awal abad 20 ketika kesadaran tentang kemandirian dan kemerdekaan tumbuh subur. Era pergerakan pra-kemerdekaan Indonesia digambarkan sebagai periode heroik mempertahankan kemerdekaan suatu bangsa. Kemudian setelah merdeka, kita disibukkan pada urusan ‘mengisi kemerdekaan’ sebagai ‘warisan tugas’ yang mesti diemban generasi mendatang. Keharusan ini mencakup spektrum yang luas – menguasai seluruh dimensi sosial masyarakat.

Ragam hibriditas kebudayaan telah melampaui kesadaran berbangsa kita. Di lapangan kebudayaan, kemajuan teknologi, percepatan informasi, dan integrasi transaksi finansial dunia seakan melumpuhkan batas tapal antarnegara. Thomas Friedman (2006) menjelaskan tiga tahap perkembangan hubungan resiprokal ini ; tahap pertama, kedigdayaan Negara-Bangsa dengan kontrol segenap aparatusnya, kedua, cengrakaman perusahaan multinasional yang sanggup mendikte kemandirian suatu negara, dan ketiga, tahap percepatan informasi ketika dinamika sosial-politik global dapat dilakukan per-individu dan aktor-aktor global kapan saja dan dimana saja. Terlebih, kondisi dunia saat ini berhadapan dengan ‘ancaman’ yang memerlukan payung bersama. Sejumlah isu-isu internasional bukanlah pekerjaan yang bisa diselesaikan satu-dua negara. Ada persoalan terorisme, kemiskinan global, krisis pangan dan energi, climate change, universalisasi demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Ego sektoral antarnegara menjadi tak terlevan ketika kita berhapadan dengan isu global yang mengancam eksistensi planet. Persoalannya status ‘warga negara’ seringkali membatasi kita dalam berinteraksi lintas wilayah. Thus, kita membutuhkan etika global dalam taraf sosial yang dapat menopang kehidupan bersama.1

II

Mendefinisikan ‘Indonesia’ sebagai entitas sosial-budaya yang tetap, akan berhadapan dengan kontradiksi-kontradiksi internal kebudayaan itu sendiri. Sebab, loyalitas kebangsaan kita masih sebatas ikatan primordial. Ukuran kesetiaan tidak dapat diterka karena standar yang digunakan bukan sesuatu yang dapat diterima pada wilayah public reason. Artinya, jebakan etnis-identitas masih dipenuhi pekat indoktrinasi. Adanya tuntutan pemekaran sebagian daerah di Indonesia sepertinya belum benar-benar mencerminkan ketidaksetaraan sosial-ekonomi melainkan ulah oligarki kekuasaan dinastik yang masih menggerogoti politik kita.

Namun, yang lebih menjadi soal ketika kesadaran bernegara itu diselenggarakan secara taklid. Tak masuk akal seorang warga negara lebih mementingkan urusan privat daripada kepentingan publiknya. Dari segi utilitas, memang ada pilihan-pilihan dalam bernegara, atau menjadi warga negara. Namun tetap saja, preferensi kita dibatasi oleh common good yang menjadi titik tolak kita dalam bernegara. 2

Cara kita bernegara diperparah oleh dominasi jargon-jargon demagogis. Konsep ‘NKRI adalah harga mati’ atau ungkapan TNI ‘hidup dan mati untuk negara’ mencerminkan kebodohan politik yang kronis. Kita tidak menyadari falibilitas percakapan publik lewat instalasi demokrasi. Demokrasi sebagai kata kerja, sebagai upaya terus-menerus mengupayakan keadilan sosial dan ekonomi, adalah konsep yang harus terus diupayakan secara aktif dan sungguh-sungguh, bukan meletakkannya pada seoggok kemalasan berpikir karena ia kita kira dapat menyelesaikan segala problem di ruang tamu rumah kita. Inilah yang menjadi tema tulisan ini ; seputar mitologisasi konsep NKRI. NKRI sebagai identitas in the making, becoming, bukan sebuah finalitas layaknya dogma.

III

Sarana konstitusi sebagai alat penyelesai persoalan di masyarakat mesti diterima semua kalangan yang berada dalam ruang lingkup negara. Aspirasi demokrasi karena kebutuhan sosial yang majemuk diupayakan dalam bentuk ketegangan konstitutif tanpa mencederai hak-hak dasar kelompok lain. Aspirasi pandangan yang eksklusif hanya dapat ditolerir pada ranah legal dan sosialnya, tanpa perlu ikut campur pada praktek dan isinya. Dengan begitu, segala bentuk privatisasi ‘yang sosial’ tak boleh mendapat tempat dalam kehidupan demokrasi.

Maka, upaya mengkonstruksi identitas ke-Indonesia-an adalah upaya yang tak mengenal kata akhir. Mengupayakan Indonesia yang ideal dan sejalan dengan etika kosmopolitanisme global adalah sebuah keniscayaan sejarah. Sedangkan mempertahankan keyakinan primordial di era sekarang akan semakin menjauhkan kita dari peran players global. Menyelematkan Indonesia dari pernyataan definitif, begitulah cara kita meneruskan proyek (kemanusiaan) tentang kesetaraan sosial dan kemajuan ekonomi dalam bernegara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s