Proyek Emansipasi Sosial Politik

Menyimak perkembangan situasi sosial – politik di Indonesia baru-baru ini, menegaskan kembali kepada kita tentang asosiasi kata “sosial” dan “politik” yang bermakna pejoratif. Kondisi sosial diwarnai sikap saling meniadakan antarindividu, ketidakpercayaan sosial, atau bentuk kebrutalan sosial terhadap fasilitas publik. Di level politik juga tak kalah menyedihkannya. Kemenangan di Pilkada diukur dari sejauh mana uang yang beredar, pemanfaatan jejaring klientalisme, bagi-bagi kursi jabatan. Bahkan, kini para pencuri di Senayan bisa berkeliling memberi petuah di Parlemen, TV, dan Media. Orang bersih dikeroyok beramai-ramai. Realitas ini diperparah dengan konstruksi media. Politik dilihat sebagai talkshow. Dan kebenaran politik adalah keberanan talkshow. Para elit terlalu cepat berkomentar, sedangkan orang banyak terlampau mudah hilang ingatannya.

Kondisi ini membawa kita pada kesimpulan awal ; demokrasi tidak mengarah pada apa yang dicita-citakannya (kesetaran, kesejahteraan, kebebasan). Dalam tahap tertentu, demokrasi turut dimaknai secara negatif. Dan tak sedikit orang merindukan untuk kembali ke orde baru. Kita bisa berdebat panjang tentang kualitas demokrasi dan cara menyelenggarakan suatu kehidupan bersama. Tapi paling tidak, satu sebab kita jalan di tempat sampai sekarang karena kita memandang demokrasi seperti ekstasi ; berpikir demokrasi untuk demokrasi itu sendiri. Bukan menempatkan kebenaran demokrasi sebagai kebenaran ‘di situ’.

*

Analisis Historis “yang-Sosial” Masyarakat Urban Indonesia
Situasi sosial kontemporer jamak dikenal sebagai era komputasi dan digitalisasi masyarakat. Segalanya dipermudah dengan prinsip “efisiensi” yang mengandalkan tenaga teknokratis dan penguasaan fasilitas teknologi baru. Hal ini berdampak langsung pada cara kita memandang kehidupan sosial yang untuk sementara ini berubah sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian.

Latar belakang perkembangan sosial-ke-masyarakat-an, dalam perspektif saya, mulai berkembang ketika antarmanusia saling merasa membutuhkan. Ketidakmungkinan pengeksklusian individu lain berdampak pada kesulitan menaklukkan tantangan-tantangan alam dan fenomena keseharian. Sehingga, dalam kondisi alamiah, manusia cenderung mencari ketentraman bagi dirinya dan menjadi safety players ketika ia, secara sukarela, menyerahkan sebagian hak-haknya untuk turut dijalankan orang lain. Hak-hak yang diserahkan itu adalah hak sosial, yang berhubungan dengan fasilitas dan kenyamanan bersama, seperti jaminan keamanan dan hak milik pribadi. Negara bertugas memastikan hak-hak itu tidak bertentangan sehingga menihilkan konflik di masyarakat. Jadi, sedari awal kita melihat, masyarakat tidak pernah menyerahkan hak kepercayaan / keyakinannya untuk diurus orang lain (negara). Masalah keyakinan ketika diambil-alih oleh negara, maka tidak lain hal itu digunakan untuk mengendalikan masyarakat demi mengamankan posisi kekuasaan.

Kita ketahui perkembangan hak sosial pada era itu belum termasuk fasilitas ruang publik – salah satunya disebabkan karena belum adanya konsep “subjek pencerahan” dan masyarakat borjuis/industri yang kita anggap sebagai ‘prasyarat’ kemunculan ruang publik. Selanjutnya, dengan berkembangnya perekonomian industri, semakin jelas terlihat watak asli manusia. Ilmu pengetahuan, baik yang bersifat teknik-empiris maupun moral-komunikatif ternyata hanya dimanfaatkan untuk memuaskan nafsu imperialis manusia. Segalanya diukur dari perspektif ‘manusia rasional’ yang tahu apa yang baik bagi dirinya. Logika komoditi adalah pemahaman yang jamak berkembang akibat cara pandang ini.

Perspektif ‘keinginan yang tidak terbatas’ manusia pada titik tertentu akhirnya menimbulkan gejolak sosial. Boleh dikatakan, gejolak sosial yang dimaksud dimaknai sebagai ‘batas-batas dari yang-Sosial’. Artinya, yang-Sosial, bukanlah sesuatu yang tak terbatas. Meskipun hampir tak ada regulasi yang secara eksplisit menyatakan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan dalam berkehidupan-sosial. Kita melulu hanya meletakkan kepercayaan sepunuhnya pada Kredo Kebebasan.

‘batas-batas yang-Sosial’ sebetulnya merupakan manifestasi dari kondisi alamiah manusia dan dengan demikian tidak mungkin terhindarkan. Sifat-sifat itu yakni ; egois, ingin menguasai, dan ketidaksempurnaannya (lackness). Oleh sebab itu, dalam beberapa periode perkembangan sejarah, kita melihat Perang sebagai bagian dari puncak kemanusiaan. Perang dan imperialisme tidak mungkin terhindari karena itu adalah puncak dari kegemilangan Ego manusia. Bahkan dalam taraf-taraf apa yang biasa kita lihat sebagai ‘cara-cara yang demokratis’ sebetulnya juga merupakan manifestasi dari will to power manusia – namun, bentuknya diperhalus oleh kebudayaan dan ‘asas kepatutan’. Persaingan di level kehidupan sehari-hari (tempat kantor, Pilkada, ring tinju) manapun adalah bentuk manifestasi dari kondisi alamiah manusia.

‘Batas-batas yang-Sosial’ ternyata juga ditentukan oleh limit ekonomi. Tentu saja kita harus meninggalkan determinisme ekonomi Marx yang berwatak esensialis itu. Namun, ekonomi disini lebih dilihat sebagai saluran manusia melampiaskan watak evil-nya. Hal ini secara jelas dapat kita lihat pada fenomena kemacetan sehari-hari di Jakarta.

Jalan-jalan di Jakarta diketahui hanya memakan8% dari total wilayah ibukota. Idealnya, sebuah kota padat penduduk minimal mengalokasikan 20% dari total wilayah untuk pembangunan jalan. Hal ini dapat dilihat secara sekaligus sebagai kegagalan pemerintah kota melakukan perencanaan tata kota dan juga ‘kesalahan’ masyarakat urban Jakarta yang tidak pernah memikirkan ‘batas-batas sosial dari ekonomi’ yang disebabkan keputusan mereka membeli mobil.

Si A membeli mobil murni disebabkan karena alasan mobilisasi (atau bisa juga prestise sosial) untuk mempermudah urusannya. Kemudian tetangga sebelah rumah A juga berpikir demikian. Begitu pula orang yang jaraknya 200 KM dari rumahnya A. Mereka semua punya pikiran yang sama tentang mobil. Akhirnya, semua pemilik mobil dipertemukan di jalanan / fasilitas publik, satu-satunya tempat peraduan semua mobil. Jalanan, sebagaimana yang kita ketahui, adalah tempat bergerak manusia untuk mempercepat perjalananannya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Jalanan di Jakarta, sebagai fasilitas ruang publik, justru dijadikan ajang perlombaan menelikung peraturan atau ajang ‘pamer klakson’ dan umpatan ketidaksabaran.

Selanjutnya ruang publik berjumpa paradoks ; keberadaannya dibutuhkan sekaligus diingkari. Jalan yang dulu dianggap mempercepat kini malah dianggap memperlambat gerak manusia. Jalan benar-benar berubah menjadi ‘parlemen jalanan’.
Dengan demikian, kita menyangsikan apakah masih ada yang-Sosial di kehidupan masyarakat Indonesia. Karena ruang publik kini dirampas. Ruang publik bukan lagi ruang milik bersama tempat kita merawat segala pluralitas kepentingan dan aspirasi, namun berubah menjadi tempat bersemayamnya ketamakan. Terlebih bila kita berkaca pada kehidupan masyarakat kecil, adalah tempat dimana ketidakberdayaan karena ketiadaan representasi politik, media, uang, dan kuasa, sehingga tidak mungkin menyulut perubahan.

Namun, cara manusia ber-ada diatas, ditentukan dengan pola komunikasi antarsubjek. Subjek dalam pengertian sosial adalah subjek yang berkekurangan. Kelimpahan subjek dalam bentuk nyata dapat dilihat dari proses komunikasi. Dengan berkomunikasi, artinya manusia melakukan subjektivikasi, yakni proses ‘menjadi’ yang dilakukan terus-menerus tanpa kenal henti. Proses subjektivikasi ini lebih merupakan kebutuhan karena subjek (manusia) adalah subjek yang merindukan sekaligus menegasikan. Artinya, menjalankan antagonisme bukanlah sesuatu yang kita butuhkan melainkan inheren dalam proses komunikasi. Komunikasi sebagai unsur konsititutif yang membentuk karakter sosial yang wujud aplikatifnya dapat kita temui pada pemikiran Habermas.

Akan tetapi, sebagaimana hipotesa diawal tulisan yang mengatakan kondisi sosial kontemporer sebagai era komputasi dan digitalisasi sehingga dapat meloloskan wujud Individu konkrit ke dalam celah-celah filosofis digitalisasi media. Artinya, filsafat bukan lagi dilihat secara murni otonom mampu mengkostruk realitas lewat pemikiran murni independen. Melainkan menceburkan diri ke dalam realitas dan hidup melalui “celah-celah” filosofis yang timbul karena rentetan ketidaklengkapan dunia beserta subjek, sebagaimana yang dikatakan Badiou, untuk kemudian berbalik menata ulang realitas.

Dalam konteks itu, kalaulah ingin menaruh harapan, maka yang-Sosial kini dapat kita temui di kehidupan virtual. Gejala awalnya dapat dilihat dari mobilisasi dukungan massif pada upaya pemberantasan korupsi, dukungan ‘koin prita’, atau dukungan untuk SMI dan Boediono atas penghakiman yang mereka terima di Pansus. Semua bentuk keterilibatan publik secara sukarela itu terjadi di dunia maya. Dari sana, praksis sosial dari sebuah keterlibatan yang murni tanpa paksaan dan bebas dari pengaruh kekuasaan khas ruang publik modern dapat kita temui. Tugas selanjutnya adalah bagaimana menandai potensi positif itu ke dalam sebuah event – dalam kosakata Badiou, agar suatu kebaruan yang penuh dapat kita rasakan.

*

Emansipasi Subjek sebagai Titik Keberangkatan

Subjek yang saya maksud disini mengambil konsep Subjek Slavoj Zizek yang merekonstruksi subjek pencerahan sebagai proyek emansipasi, namun dengan menanggalkan segi esensialisnya. Jauh dari pengertian pasca-strukturalis yang mengubur subjek dari kekayaan struktur eksternal diluar dirinya, redefinisi subjek sebagai bukan pemegang monopoli rasionalitas tunggal perlu mendapat perhatian lebih.

Ide awalnya adalah kita hidup di dunia dimana segi-segi hukum formal, adat-istiadat, konvensi di masyarakat, bahasa, dan segi pembentuk identitas manusia, berada dalam bangunan arbitrer. Fondasi dari seluruh unsur itu dibentuk melalui cara pandang yang gampang berubah sesuai posisi mereka di masyarakat. Tak ada satu kesatuan tunggal yang dapat kita percayai. Di masa sekarang, panduan dalam menjalani hidup lebih mengarah pada keroposnya nilai-nilai lama dan tergantikan oleh nilai-nilai baru yang sepenuhnya lain. Dan segi ekstrimnya, negara bahkan kini lenyap. Orang dapat hidup dan bebas memilih tanpa perlu mengikuti aturan-aturan negara. Ataupun, negara sudah tidak relevan lagi dalam mengatur upaya-upaya kehidupan bersama. Oleh sebab itu, subjek berada pada kondisi bebas memilih. Ia dapat menentukan arah hidup sesuai dengan pilihan-pilihan yang ia yakini, karena ia tak lagi terikat dengan gumpalan-gumpalan keyakinan kultural.

Redefinisi subjek berarti subjektivikasi, yakni proses pembentukan subjek yang merupakan totalitas dari keseluruhan. Cara pandang ini berawal dari problem multiplisitas yang senantiasa tidak pernah cukup dalam menaungi makna dari suatu kata. Akronim Demokrasi misalnya, dapat diartikan sepadan dengan pluralisme atau kebebabsan, lalu pluralisme bisa berkonotasi kebangsaan, adat, agama, suku, dan sebagainya. Pluralisme dalam pengertian apa. Oleh sebab itu, tak pernah ada satu makna tunggal dari sebuah kata. Setiap kata memiliki derivasi makna yang apabila ditarik garis pemisah akan semakin jauh dari makna awalnya. Dengan begitu multiplisitas tak terhindarkan.

Pada titik terakhir, awal keberangkatan makna mau tidak mau akan bermula dari individu. Dengan begitu, individu (subjek) dipandang sebagai sumber dari totalitas dan keseluruhan makna. Dengan cara inilah kita merelatifkan segala pengertian dunia yang sudah terjamah oleh bahasa. Dunia manusia selama ini terkurung oleh bahasa. Dunia yang kita pahami adalah dunia bahasa yang bentuk materialnya kita temui pada simbol-simbol kebahasaan (the symbolic).

Sedangkan Zizek – dengan dibantu psikonalisa Lacan – melampaui dunia bahasa, dengan merepresentasikan The Real sebagai satu-satunya cita-cita yang tak pernah sampai. Antisipasi The Real sebagai wilayah yang tidak terjamah bahasa adalah satu-satunya kerinduan tempat subjek mengupayakan segenap energi untuk subjektivikasi.

Memang, tidak semua individu menjadi subjek. Ada segolongan manusia yang fungsinya hanya sebagai manusia massa karena ia tidak menjalankan fungsi emansipasinya. Subjek yang beremansipasi adalah subjek yang melaksanakan proyek pembebasan melalui perjuangan. Atau dengan kata lain, subjek yang merasa terpanggilkan karena kebebasannya, lalu melakukan emansipasi. Wilayah ini menyentuh aspek keadilan, dimana keadilan (justice) yang utuh sebagai wilayah yang tidak mungkin tercipta namun akan terus diusahakan. Dengan begitu, pasti ada konflik, akan ada selalu dimensi antagonis dalam proses emansipasi. Dengan demikian tak mungkin ada subjek tanpa perlawanan. Emansipasi identik dengan perlawanan.

Subjektivikasi melalui penolakan terhadap The Symbolic berbeda dengan proses intersubjektif dalam pengertian Habermas untuk memperjelas konsep Subjek ini, berikut saya lampirkan dengan lengkap tulisan Robertus Robert dalam Kembalinya Politik (2008).

“Di dalam Zizek, subjek dilihat dan diakui memiliki kapasitas untuk bertindak secara positif melampaui halangan-halangan simboliknya, namun uniknya kemampuan dan kapasitas itu hadir justru dengan asumsi bahwa subjek itu selalu berkekurangan dan penuh dengan lackness. Di dalam Zizek, negativitas diterima dan disadari, tetapi dengan kesadaran dan kesengajaan untuk dilampaui.”

Dengan begitu, kita mengambil kembali semangat era pencerahan dengan sekali lagi menegaskan otonomi manusia dalam konteks emansipasi atas keterpurukan kondisi sosial-politik kontemporer. Dengan melakukan upaya rekonstruksi subjek, kita harap dapat memulai kembali proyek intellectual striking-force dan membuka peluang-peluang baru atas “celah-celah filosofis” yang dibuat oleh kebudayaan modern.

*

Mengupayakan Keadilan

Mayoritas politik empirik tidak berurusan dengan kebenaran. Dengan begitu, kita mengembalikan filsafat sebagai ajang pertengkaran dalam pikiran. Politik empirik jauh dari kebenaran bukan berarti filsafat politik menjauhkan diri dari realitas. Atau mempersetankan teori dan praktik. Akan tetapi kita mesti membangun suatu metateori yang memungkinkan suatu pengambilan kebijakan berkaitan dengan kehidupan bersama menjadi mungkin dan terlegitimasi. Atau menapaki jejak historis perkembangan ‘kejadian-kejadian’ yang efek langsungnya dirasa oleh hampir seluruh masyarakat. Dengan begitu, mempercayai metateori dari sebuah kejadian politik, murni untuk memberikan pendasaran tentang suatu bentuk tindakan apakah dapat dikategorikan telah mentransendensikan prinsip keadilan atau tidak (justice or injustice).

Keadilan hanya dapat diupayakan oleh politik. Karena hanya politik yang berurusan dengan menata kehidupan bersama secara adil. Sejak era Sokrates, Plato, dan Aristoteles, filsafat telah membicarakan bagaimana mengupayakan eudamonia di dalam polis.

Status ontologi politik yang dipahami sebagai usaha menghadirkan yang tidak-mungkin kembali kita pinjam dari Alain Badiou. Berbeda dari Aristoteles yang melihat ada sebagaimana ada-nya (being qua being) yang berarti mengandaikan adanya substansi sebagai yang ‘ada’. Badiou bertitik tolak pada ‘ada’ sebagai ‘situasi’, yang majemuk, dan tak terbatas. ‘ada’ sebagai situasi berarti menghilangkan segi esensialis dari yang ‘Ada’ yang satu dan menutup peluang filsafat untuk berbicara tentang kualitas tunggal dari ‘ada’. Pengandaian substansi dari ‘ada’ bukan dilihat dari esensi tentang ‘Ada’ yang satu, melainkan meyakini ‘ada’ sebagai ‘ada disana’. ‘ada’ sebagai kebenaran yang ‘disitu’. Meletakkan ‘ada’ dalam konteks situasi berarti meyakini letak ‘ada’ di garis antara. Dengan begitu, politik tidak lagi dipahami sebagai the art of possible melainkan something else is possible.

‘Situasi’ merujuk kepada segenap kondisi sosial-politik-ekonomi yang memungkinkan terjadinya event. ‘situasi’ berada dalam wilayah kekosongan tempat tak terjamah yang tak terkatakan dan menjadi syarat awal munculnya kebaruan. Dengan kata lain, kekosongan dalam kosakata Alain Badiou, bukan sesuatu yang ‘tidak ada’ karena tidak ada, tetapi tidak ada (kosong) karena ia tak terkatakan. Untuk lebih mudah, Badiou menggunakan paradoks bilangan ‘0’ sebagai yang-Kosong tapi mampu menkonstitusi bilangan-bilangan numerik lainnya. Dalam beberapa pengertian yang hampir mirip, Lacan mengungkapkannya sebagai The Real dan Claude Lefort mengandaikannya sebagai empty place. Selalu menjaga kondisi kekosongan itu agar tetap hidup adalah tugas dari filsafat kontemporer. Karena, kembali harus ditegaskan, filsafat tidak lagi dilihat sebagai pemikiran otonom melainkan mencuri peluang lewat ‘kondisi-kondisi filosofis’ yang diakibatkan ketidakcukupan kebudayaan modern.

Kemajemukan situasi mengandaikan batasan yang tak terhingga tentang kemungkinan melakukan perbaikan-perbaikan. Karena situasi berasosiasi dengan segala aktivitas kita di dunia. Dengan cara itu, selalu ada peluang untuk kebaruan. Dan selalu ada keyakinan untuk melakukan perubahan.
Ontologi perubahan revolusioner kondisi sosial-politik kontemporer dapat diandaikan seperti menonton fiksi di film-film heroik dimana sang tokoh protagonis mampu mentransformasi kondisi hingga memutar-balik keadaan. Meskipun kita hidup bukan di dunia fiksi, begitulah harusnya semangat emansipasi subjek dilakukan. Subjek yang berada dalam kondisi pluralitas pilihan-pilihan harus mampu memanfaatkan energi perubahan untuk mengaktualisasikan hal-hal-yang-tidak-mungkin, menerjang batas kewajaran, dan dengan terus melakukan subjektivikasi.

Melakukan tindakan (action) karena kesetiaan terhadap truth – dalam kosakata Badiou berarti melakukan procedure of truth. Prosedur kebenaran dipahami sebagai pikiran, yang menurut Badiou “thought is the name of the subject of a procedure of truth”. Pikiran dan kebenaran ibarat sekeping mata uang. Pikiran sebagai prosedur kebenaran adalah metode yang menggerakkan manusia untuk mencapai kebaruan yang kolektif. Kebenaran sebagai kebaruan berarti mengganti secara total ide-ide, aktor, paradigma berpikir, dan kondisi sosial-politik. Modus kebenaran yang hanya bisa dipahami jika subjek terdapat secara generik di dalamnya unsur kemanusiaan.

Badiou mengatakan orientasi kebaruan yang ia maksud memang jarang terjadi, tapi bukan berarti tidak mungkin. Ia merujuk kepada Revolusi Kebudayaan Cina dan Revolusi Prancis sebagai contoh terbaik dari event.

Dengan kata lain, kemampuan berpikir, menjadi unsur konstitutif utama bagi kesataran politik. Untuk menciptakan keadilan, maka kita membutuhkan sebanyak-banyaknya ‘orang-orang yang berpikir’. Penerimaan ini harus dianggap sebagai aksioma untuk kembali mengerjakan proyek keadilan sosial-politik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s