Republik Surplus Kekerasan

Konflik Tanjung Priok 14 April 2010 antara warga dan negara menegaskan bahwa kekuasaan yang dijalankan tanpa tindakan komunikatif yang memadai berujung pada konflik tak terhindarkan.

Lebih jauh lagi kita bisa berdebat, benarkah negara ini berjalan sesuai dengan prinsip Republik (asal kata Res Publica yang berarti “kemaslahatan publik”) dimana segala hal mesti diperbincangkan dengan sehat dan rasional. Negara Republik dengan sendirinya mengafirmasi prinsip musyawarah mufakat yang melampaui kepentingan-kepentingan partikular. Semua hal yang bersifat umum harus disepakati dan tidak boleh bergerak satu arah (kecuali bila negara berada dalam kondisi darurat). Dan demi menjalankan prinsip itu, diperlukan adanya penguasa yang menjamin tidak boleh ada aspirasi warga negara yang dilanggar.

Kekuasaan itu sendiri merupakan konsep yang problematik. Kekuasaan dimulai ketika sekelompok orang bersepakat untuk menyelenggarakan kehidupan bersama. Dalam prakteknya, kekuasaan sering dipertahankan lewat sarana yang sah, yaitu kekerasan. Kekerasan ini disahkan lewat mekanisme aturan-aturan hukum di suatu negara. Oleh karena itu, bentuk-bentuk kekerasan yang dilembagakan (seperti polisi, polisi pamong praja, penjara, dan lain-lain) sebenarnya merupakan alat legitimasi negara yang dijalankan melalui simbol-simbol aparatur represi negara. Keberadaan mereka diperlukan sejauh ada pelanggaran atas kehidupan bernegara.

Akan tetapi, skema kekuasaan itu sendiri sudah mengandaikan relasi yang tidak seimbang antarpihak yang bersepakat. Seringkali faktor utama dari ketidakseimbangan ini adalah soal ekonomi. Menjadi mengerikan ketika faktor ekonomi menjadi faktor determinan dalam mengatur kehidupan bernegara. Akibatnya, tatanan sosial yang terbentuk berdiri diatas fundamen yang rawan konflik. Sederet peraturan hukum yang ada juga tidak mencerminkan keadilan dan keadaban untuk mewujudkan Res Publica, melainkan logika hukum yang berjalan diatur oleh logika sempit ekonomi.

Memang, setiap negara tidak terlepas dari aparatus ideologi yang bertanggung jawab mempertahankan integrasi sosial warga dapat berjalan dengan harmonis. Masalahnya adalah apa dasar yang membolehkan negara mengaktifkan atau memaksakan fungsi-fungsi kekuasaannya. Karena agar kekuasaan itu dapat diterima, ia memerlukan sumber legitimasi dari warga negara. Legitimasi inilah yang kini mengalami defisit karena praktek kekuasaan ternyata berjalan tidak sesuai dengan kehendak umum. Padahal, negara Republik adalah negara yang berprinsip “kehendak umum sebagai representasi dari  prinsip yang-luhur dan yang-baik”, seperti keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan. Bukan berpihak pada pemaksaan kehendak dan tipu daya.

Dengan kata lain,  kekerasan yang diperlihatkan dua pihak yang bertikai di Priok, 14 April 2010 kemarin, mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang terkandung dalam Republik. Negara gagal menjamin kebebasan dan keperbihakan pada kehendak umum. Negara gagal menjalankan rasionalitas komunikasi dan masih berjalan atas keberpihakan pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Kekerasan yang terjadi di Priok kemarin, merupakan wujud kekuasaan yang bopeng sebelah.

(Dimuat di Koran Sindo, 22 April 2010)

Advertisements

Pembodohan oleh TV ONE

Mengejutkan sekali, ternyata di Indonesia bukan hanya ada markus pajak, markus pengadilan, atau beberapa “markus” yang jamak diketahui di beberapa lembaga pemerintahan. Sekarang ada lagi “marta”(makelar berita) di tv one, milik Bakrie.

Sangat menjijikkan, ditengah trust masyarakat yang semakin rendah terhadap lembaga negara, kini justru pers ikut-ikutan menyebarkan berita dan kebohongan yang tak bertanggung jawab. Orang yang dijadikan narasumber adalah orang yang tidak-tahu-menahu tentang persoalan apa yang dibicarakan – ketika ia diundang menjadi narasumber 18 maret di tv one. Anehnya, tv one bersama segenap awak redaksi justru berusaha melakukan pembelaan dengan mengajukan “bukti” ke dewan pers. Meski pada akhirnya mereka mengaku telah melakukan kesalahan karena tidak melakukan “cover both side”. Konyol sekali. Padahal transkrip BBM antara presenter dan “markus palsu” itu telah beredar di media dan jelas-jelas memperlihatkan upaya menyembunyikan kebobrokan mereka dalam menampilkan berita.

Saya sama sekali ga yakin kalau ini adalah kasus kebohongan publik pertama yang dilakukan stasiun tv. Saya prihatin, belakangan saksikan, pers menjadi ajang pembenaran. Kebenaran bukan lagi ditentukan di arena real, tetapi dilihat dari cara berita yang disampaikan. Kebenaran politik, misalnya, dilihat seperti talkshow. Atau seperti menyaksikan “film  action”. Yang ditawarkan adalah suspense, ketegangan, orang senang melihat orang lain terpojok, tanpa bisa membela diri karena mereka tidak punya corong media.

Saya, sejak jauh-jauh hari sudah memaklumkan pada diri sendiri untuk selalu curiga atas pemberitaan di pers. Sulit sekali mencari pers yang tidak memihak.

Pers sebagai penyampai informasi, tanpa pretensi mengungkap fakta-fakta dibalik berita, tidak lebih.

Sekilas tentang Reduksionisme

Dalam lingkup filsafat subjek, apa yang disebut ‘analisis rasional’ berpulang pada kemampuan identifikasi atas dimensi dunia luar. Klaim kepastian pengetahuan ialah soal keyakinan tentang kekuatan manusia menjalankan proyek emansipasi, dalam rangka menyebar egonya. Klaim rasionalisme yang populer lewat Descartes, mencerminkan penyederhanaan pilihan atas kompleksitas-kompleksitas alam. Upaya ini diperlukan karena dasar eksistensial yang tak terhindarkan ; kondisi mengharuskan manusia mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya.

Pilihan atas kompleksitas pada mulanya berawal dari kondisi ontologis ketidakpastian dan kecemasan yang senantiasa dihadapi manusia. Manusia hidup dalam ‘horor’ yang ia sendiri tak kuasa menyingkirkannya dari pikiran. Untuk itulah mesti ada pilihan. Celakanya apapun bentuk pilihan bukanlah satu gambaran sempurna dari dunia luar, melainkan sekadar menjalankan apa yang harus dilakukan untuk survive. Kemudian muncullah tindakan (action), muncullah konsep, tradisi, lokalitas, komunalitas, dalam gambaran umum dunia manusia. Semua adalah unsur-unsur yang terbahasakan. Dari situ, komunikasi dan konsepsi tentang pengetahuan (science) menjadi mungkin. Jadi, pengetahuan adalah bentuk reduksionis dari dunia yang terbahasakan.

Agak lucu ketika banyak orang beranggapan reduksionisme sebagai “menyederhanakan” karena sebetulnya reduksionisme sendiri adalah proses induktif panjang yang selanjutnya dibakukan melalui konsep ilmu pengetahuan. jadi, reduksionisme selayaknya dipahami sebagai “mempermudah” bukan “menyederhanakan”.

Dengan perkembangan situasi filsafat terakhir, semakin sulit mengatakan adanya kosa kata definitif atas penggunaan konsep-konsep yang reduksionistik. Selalu ada jejak (trace) dalam upaya penyederhanaan kompleksitas ke dalam konsep-konsep baku. Karena kalau tidak, reduksionisme akan menjebak manusia pada dunia yang ia ciptakan sendiri. Keinginan menerjemahkan dimensi-dimensi lain dari dunia justru dapat mengurung manusia pada kemandekan. Artinya, prinsip kesementaraan dan instabilitas harus disusupi dalam teori reduksionisme, agar ia terus-menerus memproduksi konsep-konsep baru yang lebih kaya dan tak terduga.

Kita menemukan praktek reduksionisme dalam pengetahuan, seperti di dalam teori determinisme. Determinisme menganggap bahwa selalu ada penjelasan atas fenomena dan gejala alam. Unsur tersembunyi – yang terdapat dalam konsep pengetahuan dan bahasa – sangat jarang ditemukan karena karakter totalitas dan pengungkapan kebenaran deterministik yang bercorak monolog. Misalnya, dalam teori evolusi Darwin. Prinsip survival adalah prinsip deterministik untuk menjelaskan kontinuitas alam semesta. Derivasi dari teori ini ditemukan dalam kategori dan klasifikasi yang fungsinya ‘memudahkan’ dalam melakukan distingsi pengetahuan.

Reduksionisme bukan tidak memiliki masalah. Satu segi yang bisa dipersoalkan yakni tentang cara manusia mendapat pengetahuan. Apakah unsur dominan pengetahuan itu dipengaruhi bahasa, dimana simbol dan ambiguitas merajalela, sehingga menjebak manusia dalam struktur wacana. Ataukah soal the lackness of subject dalam pencarian pengetahuan karena sifatnya yang tidak pernah bulat penuh. Ataukah ada cara lain, seperti dunia penghayatan, behaviorisme, represi dalam pengertian Freudian, dan sebagainya. Sebab, bagi saya, corak berpikir filsafat adalah frakmentasi dan keterpisahan dalam totalitas. Artinya, akan selalu ada ‘ampas’, selalu ada yang-tak-terkatakan, dalam upaya kita melakukan konseptualisasi dunia luar. Dan karena itulah, reduksionisme dan evolusi pengetahuan akan terus berlangsung.