Republik Surplus Kekerasan

Konflik Tanjung Priok 14 April 2010 antara warga dan negara menegaskan bahwa kekuasaan yang dijalankan tanpa tindakan komunikatif yang memadai berujung pada konflik tak terhindarkan.

Lebih jauh lagi kita bisa berdebat, benarkah negara ini berjalan sesuai dengan prinsip Republik (asal kata Res Publica yang berarti “kemaslahatan publik”) dimana segala hal mesti diperbincangkan dengan sehat dan rasional. Negara Republik dengan sendirinya mengafirmasi prinsip musyawarah mufakat yang melampaui kepentingan-kepentingan partikular. Semua hal yang bersifat umum harus disepakati dan tidak boleh bergerak satu arah (kecuali bila negara berada dalam kondisi darurat). Dan demi menjalankan prinsip itu, diperlukan adanya penguasa yang menjamin tidak boleh ada aspirasi warga negara yang dilanggar.

Kekuasaan itu sendiri merupakan konsep yang problematik. Kekuasaan dimulai ketika sekelompok orang bersepakat untuk menyelenggarakan kehidupan bersama. Dalam prakteknya, kekuasaan sering dipertahankan lewat sarana yang sah, yaitu kekerasan. Kekerasan ini disahkan lewat mekanisme aturan-aturan hukum di suatu negara. Oleh karena itu, bentuk-bentuk kekerasan yang dilembagakan (seperti polisi, polisi pamong praja, penjara, dan lain-lain) sebenarnya merupakan alat legitimasi negara yang dijalankan melalui simbol-simbol aparatur represi negara. Keberadaan mereka diperlukan sejauh ada pelanggaran atas kehidupan bernegara.

Akan tetapi, skema kekuasaan itu sendiri sudah mengandaikan relasi yang tidak seimbang antarpihak yang bersepakat. Seringkali faktor utama dari ketidakseimbangan ini adalah soal ekonomi. Menjadi mengerikan ketika faktor ekonomi menjadi faktor determinan dalam mengatur kehidupan bernegara. Akibatnya, tatanan sosial yang terbentuk berdiri diatas fundamen yang rawan konflik. Sederet peraturan hukum yang ada juga tidak mencerminkan keadilan dan keadaban untuk mewujudkan Res Publica, melainkan logika hukum yang berjalan diatur oleh logika sempit ekonomi.

Memang, setiap negara tidak terlepas dari aparatus ideologi yang bertanggung jawab mempertahankan integrasi sosial warga dapat berjalan dengan harmonis. Masalahnya adalah apa dasar yang membolehkan negara mengaktifkan atau memaksakan fungsi-fungsi kekuasaannya. Karena agar kekuasaan itu dapat diterima, ia memerlukan sumber legitimasi dari warga negara. Legitimasi inilah yang kini mengalami defisit karena praktek kekuasaan ternyata berjalan tidak sesuai dengan kehendak umum. Padahal, negara Republik adalah negara yang berprinsip “kehendak umum sebagai representasi dari  prinsip yang-luhur dan yang-baik”, seperti keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan. Bukan berpihak pada pemaksaan kehendak dan tipu daya.

Dengan kata lain,  kekerasan yang diperlihatkan dua pihak yang bertikai di Priok, 14 April 2010 kemarin, mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang terkandung dalam Republik. Negara gagal menjamin kebebasan dan keperbihakan pada kehendak umum. Negara gagal menjalankan rasionalitas komunikasi dan masih berjalan atas keberpihakan pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Kekerasan yang terjadi di Priok kemarin, merupakan wujud kekuasaan yang bopeng sebelah.

(Dimuat di Koran Sindo, 22 April 2010)

One thought on “Republik Surplus Kekerasan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s