Exit Strategy Century?

Sri Mulyani Indrawati – dulunya ketua LPEM UI, dosen yang dikatakan teman-teman saya di FE sebagai “brilian dan sangat cerdas” – memang sedang jadi primadona. Bukan hanya karena reformasi di kementrian keuangan yang sudah memecat ratusan orang itu, tapi juga kontroversi politik Century, superioritasnya diantara menteri-menteri keuangan dunia, dan sederet pengakuan internasional yang pernah ia raih. Sri Mulyani konon pernah mengajukan permohonan pengunduran diri dari kabinet ketika pemerintah memutuskan menutup perdagangan saham Bumi Resources, milik Bakrie,  yang anjlok di Bursa Efek Indonesia.

Tulisan ini tak lebih dari analisis kasar atas kontroversi kepergian Sri Mulyani per 1 Juni 2010 ke Bank Dunia. Pendapat serupa juga sudah dikemukan di beberapa media massa. Tetapi, untuk kembali menyegarkan ingatan agar kita terhindar dari “penyakit lupa”, amat penting untuk mendiskusikan persoalan ini secara terbuka sehingga membuka kemungkinan anasir-anasir polemik agar bangsa ini tak jatuh ke tangan demagog.

Pada dasarnya, mayoritas respon positif publik atas kepergian Sri Mulyani ke Bank Dunia seolah-olah menegaskan kembali watak mudah lupa yang mendera bangsa ini sejak lama. Publik terlampau mudah diombang-ambing pemberitaan di berbagai media sehingga lupa pada hal-hal yang jauh lebih subtil yang saat ini sedang melilit Sri Mulyani. Kita patut bertanya, apakah kepergian Sri Mulyani sepenuhnya memberikan keuntungan bagi masyarakat? Atau ada beberapa kompromi mutakhir di dapur politik Indonesia yang luput dari perhatian kita?

Menarik dianalisis kepergian Sri Mulyani dari perspektif badai Century. Semenjak vonis politik oleh DPR dalam polemik Bailout Century, Sri Mulyani mendapat tekanan yang luar biasa. Pertemuan terakhir dengan anggota dewan dalam pembahasan APBN-P antara pemerintah dengan DPR juga diwarnai aksi walk out beberapa anggota dewan. Kecaman demi kecaman yang mengganggu ini tentu mempengaruhi kinerja dan efektifitas pemerintah. Pemerintah, termasuk Sri Mulyani, menjadi tidak leluasa melaksanakan program aksi untuk rakyat. Dalam kurun waktu tertentu, hal ini tentu tidak dapat ditolerir karena hanya membuat prioritas pembangunan terbengkalai.

Jika Yudhoyono tetap bersikukuh mempertahankan Sri Mulyani di kabinet, tentu ada harga yang harus dibayar mahal mengingat risiko politik dan hukum yang kini sedang melilit menterinya. Tekanan demi tekanan yang diarahkan anggota dewan kepada Sri Mulyani dan Boediono berpotensi melumpuhkan kerja kabinet yang dibangun lewan koalisi antarparpol. Oleh karenanya, Yudhoyono beralasan menjauhkan Sri Mulyani dari kemelut politik dalam negeri bukan hanya untuk kepentingan Sri Mulyani sendiri atau nama baik Indonesia di level internasional, tetapi juga demi kepentingan menyelamatkan nasib pemerintahannya dari instabilitas politik permanen.

Dengan kata lain, Sri Mulyani adalah beban politik yang terlampau berat bagi Yudhoyono. Dengan melepas Sri Mulyani, Yudhoyono mungkin berharap tekanan kepada Boediono dapat berkurang dan seiring berjalannya waktu, akan terjadi elite settlement yang dapat mengurangi tensi politik dan membawa pemerintah kembali pada aktifitas pembangunannya.

Sedari awal, jamak dipahami aroma politik yang begitu kental dalam proses pansus Century. Parpol koalisi bersikukuh berbeda pendapat dengan Partai Demokrat dengan alasan “ingin mengungkap kebenaran”. Sedangkan, kompromi-kompromi politik hingga menjelang pengumuman hasil pansus justru menegaskan watak irasional dan kejar-mengejar kepentingan antarparpol yang sangat telanjang.

Yang diuntungkan dari kepergian Sri Mulyani pertama-tama adalah Golkar. Sejak awal Golkar lah yang paling aktif menggalang kekuatan dalam menyelenggarakan “pengadilan Century”. Polemik antara Bakrie dan Sri Mulyani yang disinyalir berlatar belakang bisnis adalah awal hubungan tidak mesra diantara keduanya. Idealisme Sri Mulyani yang reformis tidak nyambung untuk berkompromi dengan pragmatisme Bakrie. Alhasil, upaya menggusur menteri keuangan “asal jangan Sri Mulyani” adalah tema paling hangat dalam drama pansus tempo hari. Kepastian terpilihnya Bakrie sebagai ketua harian sekretariat bersama partai koalisi mengonfirmasi ihwal kejanggalan yang terjadi di pansus. Bahkan, Bakrie langsung “menghina Presiden” saat beredar kabar dapat dipanggilnya anggota kabinet pada rapat-rapat sekber yang dipimpin Bakrie. Tanpa harus menjadi Presiden, Bakrie sebenarnya punya kuasa yang sama dengan Yudhoyono.

Selanjutnya, porsi keuntungan lebih sedikit diperoleh Yudhoyono. Kepergian Sri Mulyani ke Bank Dunia berpotensi menciptakan iklim yang sangat kondusif dalam relasi kekuatan antarpartai di parlemen. Kita akan kembali menyaksikan relasi yang cair antara pemerintah dan parlemen, tapi tanpa bumbu-bumbu pecang kongsi. Lebih dari itu, Yudhoyono tentu juga mendapat sorotan dunia internasional karena alasan Bank Dunia memilih Sri Mulyani salah satunya adalah keberhasilannya membimbing Indonesia keluar dari krisis.  Meskipun harus kehilangan salah satu menteri terbaiknya, Yudhoyono tidak perlu khawatir karena stok sumber daya dengan orientasi ekonomi mainstream ala pemerintah cukup banyak tersedia di Indonesia.

Sedangkan yang harus gigit jari sembari mengakui kekalahannya dalam hal pengalaman politik adalah seluruh partai koalisi minus Golkar (PKS, PKB, PAN, PPP). Partai koalisi tidak punya barganing sebagaimana Golkar. Mereka tidak mendapat apapun selain kecaman masyarakat yang terlanjur menganggap Sri Mulyani sebagai pihak yang terzhalimi. Parpol lah yang dianggap biang kerok kepergian Sri Mulyani ke Bank Dunia. Sri Mulyani kini menjadi primadona dan simbol masyarakat atas kejanggalan politik tanah air.

Dan yang paling dirugikan tetap rakyat Indonesia. Permainan politik elit dan irasionalitas koalisi pemerintahan Yudhoyono jilid II adalah bukti betapa representasi politik tidak pernah sungguh-sungguh menjangkau kepentingan rakyat. Tidak akan pernah ada pilihan yang hilang apabila rakyat menyatakan absen atau berpartisipasi dalam proses politik karena memang pilihan bagi mereka tidak pernah ada. Pilihan-pilihan strategis sepenuhnya dikuasi dan dikendalikan oleh mereka yang berkuasa. Kepergian Sri Mulyani ke Washington hanya memberi enjoyment sesaat dan tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan publik.

Respon Yudhoyono

Menarik untuk menyimak apa yang pernah disampaikan Adnan Buyung Nasution yang mempertanyakan ketegasan Yudhoyono. Mengapa Presiden – ketika berita pansus Century mencuat – tidak serta-merta menyatakan dirinya lah yang paling bertanggung jawab? Dan malah terkesan setengah hati untuk menyelamatkan Sri Mulyani? Presiden ketika itu memilih diam untuk mencerna perkembangan politik yang sedang berlangsung. Kalau saja ketegasan itu ditunjukkan, koordinat situasi akan berubah dan pemerintah tidak dibulan-bulani oleh anggota koalisinya sendiri. Kelambanan (atau ketidakberanian) menentukan sikap secara cepat dan tepat akhirnya memperkeruh situasi. Charles de Gaulle pernah bilang : to govern is to choose. sayang to choose itu tidak pernah diambil oleh Presiden.

Tetapi, akhirnya kita sama-sama tahu. Presiden lebih memilih exit strategy yang dianggap “indah” untuk menghindari resiko politik yang lebih besar. Dan hal ini mungkin dianggap lumrah kalau kita tetap mempertahankan definisi politik Indonesia sebagai interrelasi kekuatan dan bagi-bagi kursi kekuasaan. Politik Indonesia masih didominasi politik partikelir yang jauh dari tema-tema perubahan. Instalasi demokrasi terus dimanfaatkan untuk kepentingan mereka yang berkuasa. Dengan ini cara ini, politik selamanya ditempatkan pada titik terendah!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s