Memaknai Bulan Bung Karno

Sekarang bulan Juni. Pemerintah secara simbolik menerima  bulan Juni sebagai bulan Bung Karno. 1 Juni kemarin ada sikap politik kenegaraan resmi yang menganggap 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. 1 Juni 65 tahun lalu, sebuah pencapaian kebangsaan brilian diucapkan oleh Bung Karno di depan sidang Dokuritsu  Zyunbi Tyoosakai. Konon, setelah tiga hari bersidang, Bung Karno gerah dengan sikap “njelimet” yang ditunjukkan peserta sidang. Padahal, sejak puluhan tahun sebelumnya nasionalisme dan cita-cita kemerdekaan Indonesia sudah digaung-gaungkan. Ketika muncul kesempatan emas mempersiapkan kemerdekaan – yang difasilitasi Jepang – para founding fathers itu malah zwaarwichtig, menjadi gentar hatinya. Inilah yang menjadi sumber kegeraman Bung Karno yang kemudian ia kemukakan pada pidatonya.

Bagi Bung Karno, kemerdekaan itu dia analogikan dengan kawin. Ada yang berani kawin, lekas kawin, dan ada yang takut kawin. Ada yang berani kawin “kalau sudah punya rumah gedung, sudah ada permadani, lampu listrik, dan tempat tidur mental-mentul”. Ada yang berani kawin “kalau sudah mempunyai meja satu, kursi empat, dan tempat tidur”. Beda dengan orang Marhaen, yang “kalau punya satu gubug, satu tikar, satu priuk : dia kawin”. “Sang Klerk dengan satu meja, empat kursi, dia kawin”. Jadi, yang jadi soal adalah : “kita ini berani merdeka atau tidak?” karena kalau masih menunggu ini itu selesai sebelum merdeka, atau menunggu tiap-tiap dari 70 juta rakyat Indonesia merdeka dulu jiwanya, maka “sampai lobang kubur pun Indonesia tidak akan pernah merdeka”.

Dan sikap berani itu pula yang menghantarkan kita pada “jembatan emas” kemerdekaan. Kemerdekaan tidak berarti segala tugas selesai. Kemerdekaan justru membuat kita bekerja. Kemerdekaan berarti membangun kembali potongan-potongan pendek optimisme Indonesia. Bahwa ada tugas maha berat yang menanti diujung sana. Dalam perjalanannya, tak jarang kemerdekaan dipahami secara pejoratif. Kemerdekaan kita katanya “semu”. Indikatornya banyak, mulai dari ketakleluasaan menentukan arah pembangungan, hutang-hutang yang menumpuk di masa lalu, ketidaktegasan para pemimpin, sampai soal kemiskinan. Apa yang dulu dinamakan cita-cita kemerdekaan belum dibayar lunas. Kita masih hidup dalam kondisi berkekurangan.

Tetapi, itu pula yang diingatkan oleh Bung Karno. Karena “disebrang jembatan emas” itu lah tantangan sesungguhnya akan kita hadapi. “Di dalam Indonesia merdeka itulah akan kita cerdaskan rakyat Indonesia, kita sehatkan, dan kita latih pemuda kita agar supaya menjadi kuat”. Jadi, bukan menunggu ini itu tersedia. Sekali lagi, kemerdekaan adalah soal nyali. Soal keberanian.

Bung Karno membangkitkan kembali optimisme kebangsaan. Dia menyarankan Indonesia ini dibangun lewat dasar yang merupakan intisari keindonesiaan, sesuatu yang tidak muncul dalam satu – dua tahun saja, tetapi merupakan pergulatan suatu bangsa yang telah melewati ujian-ujian panjang di pentas sejarah. Itulah Pancasila. Yang dasar-dasarnya dimulai dengan kebangsaan, internasionalisme, mufakat-permusyawaratan, kesejahteraan, dan ketuhanan. Masih menurut Bung Karno, kalau Pancasila itu diperas menjadi tiga, maka kita dapat Trisila ; sosial-demokrasi, sosial-nasionalisme, dan ketuhanan. Kalau masih diperas lagi, maka intisari sesungguhnya dari Indonesia itu ialah “Gotong Royong”. Betapa hebatnya. Negara gotong royong. Inilah jenius Indonesia yang mendasari perjalanan bangsa kita sejak nenek moyang “Indonesia” pertama kali menjejakkan kaki. Gotong royong pula yang menyatukan bangsa-bangsa di nusantara sehingga merenda suatu tenunan keindonesiaan. Jadi, jelas sekali bagi Bung Karno, the state follow the nations. Ada bangsa dulu baru ada negara. Bangsa yang dimaksud disini bukan satu imaji keindonesiaan tunggal, melainkan bangsa-bangsa, yang telah melewati jerit-tangis sejarah. Itulah sebabnya, sampai awal abad 20, apa yang dirasa sebagai perjuangan di bumi Pasundan, misalnya, belum dianggap penting oleh mereka-mereka di Borneo, atau bagi orang-orang di Bali. Karena konsepsi tentang nasionalisme itu belum dilihat secara utuh. Itulah sebabnya, Bung Karno tidak menganggap Prabu Siliwangi di Padjadjaran, Sultan Agung Tirtayasa di Banten, atau Sultan Hasanuddin dari Makassar, sebagai nasion. Nasion adalah sekelompok manusia yang memiliki keterikatan nasib dan tempat, yang digariskan oleh satu titik kepulauan. Dan peta mana pun di dunia ini, akan menunjukkan, gugus kepulauan Indonesia, adalah maha karya yang tak dapat dipisahkan oleh pendefinisian apapun. Indonesia adalah negara kepulauan, yang diapit dua samudra – Pasifik dan India – dan dua benua – Asia dan Australia. Melepaskan Indonesia dari pulau dan laut, yang berarti menyekat nusantara (pulau-pulau yang dikelilingi lautan) berarti menghilangkan transendensi Indonesia sebagai satu imaji kesatuan. Dan itu tidak mungkin. Itulah sebabnya, definisi keindonesiaan dalam perspektif NKRI selalu didefinisikan secara politik. Hal itu penting mengingat segala pluralitas agama, suku, bahasa, adat-istiadat, hanya dapat disatukan oleh kesamaan perasaan bahwa kita ada dalam satu kesatuan ; keindonesiaan. Keindonesiaan dan NKRI adalah bahasa politik bersama yang kita butuhkan. Dan dengan begitu, keindonesiaan amat musykil didefinisikan. Lebih dari sekedar kesamaan nasib, keindonesiaan mensyaratkan kesamaan imajinasi sebagai bangsa.

Dan sebagaimana yang kita tahu, imajinasi adalah konsep dinamis, sesuatu yang diusahakan secara aktif. Imajinasi berarti mensyukuri. Karena imajinasi hanya mungkin kalau kita menatap masa depan. Dengan imajinasi, kita mengantisipasi apa yang akan datang. Atau, kalau boleh saya gunakan Martin Heidegger, imajinasi mirip dengan Sorge (mencandra waktu) ; kesatuan antara masa lalu (faktisitas) yakni keberadaan lahiriah kita sebagai “orang Indonesia”, masa sekarang (eksistensi) yakni apa yang kita alami disini dan saat ini, dan masa depan (antisipasi) yakni kemampuan membaca kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Imajinasi adalah “mesin waktu”. Imagination is power, kata Einstein. Kita membayangkan apa yang kira-kira terjadi kalau kita lakukan “A”, sementara pada saat yang sama, kalau kita lakukan “B”. Imajinasi adalah kemampuan kita membuat pilihan-pilihan.

Imajinasi pula yang tampaknya membidani lahirnya nasionalisme Indonesia awal abad ke-20. Saya selalu terkagum-kagum kala membaca betapa nasionalisme itu tidak jatuh pada hal-hal yang berbau partikular. Nasionalisme kita tidak jatuh pada chauvinisme kedaerahan, tidak pada komunisme, tidak pada Indonesia ubber alles seperti Hitler di Jerman, dan tidak pada materialisme. Hemat saya, nasionalisme kita adalah nasionalisme yang patriotik. Bung Karno seorang Jawa. Tetapi dari sikap dan gagasan-gagasannya, ia jelas bukan “jawa” dalam pengertian tradisional. Nasionalisme menurutnya adalah prasyarat menjalankan internasionalisme yang di dalam bait-bait UU 1945 bertujuan ikut serta dalam membentuk ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Nasionalisme kita tidak mungkin berwatak egois. Nasionalisme patriotik adalah gagasan yang menempatkan dimensi keadilan sosial sebagai bentuk solidaritas sesama warga negara. Coba bayangkan, seadainya gagasan nasionalisme itu dibelokkan oleh Bung Karno – sebagai pembaca berat Marx – pada perjuangan kelas, maka sejarah awal Indonesia akan dilalui melalui revolusi fisik proletariat. Tetapi, kekhawatiran itu tidak terjadi di sejarah modern kita. Bung Karno percaya pada ketimpangan sosial yang mendasari perbedaan kelas. Tetapi kelas-kelas sosial itu sendiri bukan justifikasi dari tindakan. Oleh karena itu, formulasi politik kenegaraan lewat ideologi Marxist yang populer diantara aktivis pemuda di negara dunia ketiga pada awal abad ke 20 tidak berlaku dalam sejarah Indonesia. Bung Karno malah merujuk pada Marhaenisme, yang diinspirasi oleh sekelompok petani-petani kecil di pinggiran Jawa yang terpinggirkan secara sosial, tetapi masih memiliki unit-unit kecil produksi. Jadi, bukan kaum buruh yang terpinggirkan secara sosial, ekonomi, dan politik karena ketiadaan alat-alat produksi. Kaum Marhaen masih memiliki faktor-faktor produksi, tetapi mereka tidak bisa bebas karena terbelenggu penjajah kolonial. Nasionalisme Indonesia tidak mungkin berbau rasial. Kita tidak mengenal istilah pribumi dan non pribumi yang membatasi hak-hak kaum asli dan pendatang, sebagaimana yang terjadi di Malaysia sampai saat ini. Riak-riak kecil sentimen etnisitas memang kerap kita rasakan, tetapi itu tidak lebih dari akrobat yang disulut oleh petualang-petualang politik yang tidak suka Indonesia bersatu. Saya percaya, selama kita teguh memegang dasar-dasar keindonesian tadi, maka nasionalisme Indonesia selamanya adalah nasionalisme yang patriotik.

Dengan begitu, patriotisme dan imajinasi keindonesiaan mensyaratkan sikap yang senantiasa optimis. Optimisme itulah yang kini diam-diam dicuri oleh para koruptor, para demogog politik, dan termasuk mereka yang berusaha mejelek-jelekkan awal kelahiran Indonesia sebagai “kekalahan” dari umat Islam, sehingga sampai sekarang masih terus mendengung-dengungkan aspirasi negara Islam. Mereka mencoba menghisap intisari Indonesia dari dalam. Lama-kelamaan Indonesia bisa lemas, lumpuh, dan mungkin hancur. Tetapi, Indonesia tidak boleh jatuh dalam kondisi seperti itu. Bangsa ini harus terus hidup dan berjalan meskipun seringkali terseok-seok. Optimisme dan perjuangan harus terus diucapkan. Itulah sebabnya, pentingnya politics of hope dalam kerangka patriotisme. Karena Indonesia adalah takdir kita. Tugas kita adalah mengisinya dengan karya dan gagasan untuk menjawab tantangan takdir dan sejarah ini sebaik-baiknya.

Advertisements

SNMPTN dan Persaingan PTN

Tepat tanggal 16-17 Juni 2010 lalu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.

Seleksi yang menentukan nasib calon mahasiswa baru ini sudah menjadi tradisi tahunan. Lebih dari 400.000 ribu calon mahasiswa baru memperebutkan sekitar 80.000 kursi di 54 Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Akibatnya, dapat dipastikan akan banyak diantara mereka yang tersisih, tidak dapat melanjutkan kuliah pada tahun ini, atau terpaksa mengambil pilihan alternatif di kampus-kampus yang menyelenggarakan ujian masuk belakangan.

Yang menarik, beberapa tahun terakhir SNMPTN bukanlah satu-satunya ujian masuk PTN. Beberapa PTN menyelenggarakan ujian masuk mandiri dengan dalih ingin meningkatkan input kualitas mahasiswa. Beberapa PTN, terutama PTN unggulan, menganggap SMPTN tidak memenuhi harapan dan cita-cita mereka menuju world class university. Ujian masuk yang diselenggarakan mandiri itu sebenarnya mengadopsi sistem penerimaan mahasiswa di kampus-kampus ternama di Amerika dan Eropa. Dengan asumsi tingkat pemerataan pendidikan yang lebih baik, wajar jika kompetisi dalam sistem seperti itu bertujuan menjaring mahasiswa-mahasiswa dengan kualitas terbaik. Sedangkan kasus di Indonesia sangat berbeda. Penerapan ujian masuk mandiri di beberapa PTN tak urung membuat alokasi kursi masuk yang diperuntukkan bagi mereka yang lulus melalui SNMPTN semakin kecil. Tentu ini menimbulkan persoalan mengingat proporsi pelaksanaan SNMPTN paling representatif secara nasional dibandingkan ujian masuk mandiri. Ujian masuk mandiri biasanya dilaksanakan secara terpusat di kampus penyelenggara. Calon mahasiswa yang berada di daerah-daerah yang tak terjangkau ujian masuk mandiri termasuk kelompok yang paling dirugikan.

Alasan sebenarnya dari penyelenggaraan ujian masuk mandiri adalah tawaran mendapat sumber dana yang lebih besar. Bukan rahasia lagi kalau banyak PTN mengalami kendala finansial. Dana operasional yang diberikan pemerintah tidak pernah cukup menutupi kebutuhan operasional PTN. Melalui penyelenggaraan ujian masuk, PTN mendapat dana segar dengan kebebasan menentukan uang pendaftaran dan dana pembangunan yang dibebankan kepada setiap calon mahasiswa.

Sejumlah PTN pun berkilah sistem SNMPTN terpusat dianggap tidak saja merugikan dalam hal input kualitas mahasiswa – karena kualitas ujian yang dianggap rendah (yang tentu sangat debatable) – tetapi juga merugikan kampus secara finansial karena kongsi pembayaran dilakukan terpusat. Perguruan tinggi unggulan merasa dirugikan dua kali. Dengan demikian, pelan-pelan SNMPTN akan ditinggalkan. Hal ini kontras dengan semangat pemerintah mengevaluasi pelaksanaan pendidikan dasar melalui Ujian Nasional.

Alasan lain yang dikemukakan, ujian masuk mandiri akan membuat kualitas PTN menjadi lebih kompetitif. Mereka bebas menentukan waktu ujian dan tingkat kesulitan soal-soal yang diujikan. Padahal pada saat bersamaan, cara itu “membunuh” PTN lain yang tidak dapat menyelenggarakan ujian mandiri. Mereka hanya akan mendapat mahasiswa “kelas dua” karena kebanyakan dari calon mahasiswa unggulan tersedot habis setelah mengikuti ujian mandiri yang biasanya diselenggarakan sebelum SNMPTN dimulai.

Akar Persoalan

Justifikasi penyelenggaraan ujian mandiri sebenarnya dimulai ketika terjadi perubahan status perguruan tinggi melalui PP 152, 153, 154, dan 155 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) sejak tahun 2000. Lima PTN yang berubah status menjadi PT BHMN ketika itu adalah UI, UGM, ITB, dan IPB. Belakangan menyusul USU, UPI, dan UNAIR. PT BHMN mensyaratkan penyelenggaraan otonomi keuangan dan tata kelola yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kalau dilihat sejarah awal ujian masuk mandiri sebenarnya muncul tidak lama setelah PP tentang PT BHMN ditetapkan. Nama dan bentuk penyelenggaraannya bermacam-macam. Mulai dari Seleksi Masuk Universitas Indonesia (SIMAK UI), Ujian Masuk UGM (UM UGM), Seleksi Masuk Universitas Padjajaran (SMUP), yang semuanya itu mengalokasikan jatah lebih dari 60% kursi mahasiswa. Proporsi kursi untuk mereka yang lulus SNMPTN tidak lebih dari 20% saja. Mereka yang ngotot ingin masuk PTN unggulan akan berpikir dua kali jika mencoba masuk melalui jalur SNMPTN.

Dan yang paling mengerikan dari sistem seperti ini adalah ketika melihat jumlah biaya yang harus dibayarkan calon mahasiswa kepada universitas. Sebelum ujian dimulai, beberapa PTN mengajukan formulir kesanggupan bayar yang harus diisi oleh calon mahasiswa. Angkanya fantastis. Semakin besar kesanggupan bayar si calon mahasiswa, maka kemungkinan diterima di PTN tersebut akan semakin besar. Bahkan di fakultas kedokteran salah satu PTN misalnya, minimal pembayaran sebesar 175 juta rupiah. Bagaimana mungkin dana sebesar itu sanggung dibayar oleh mereka yang tidak mampu? PTN benar-benar telah berubah menjadi ajang bisnis. Sangat Mengerikan. Perguruan tinggi tidak lagi menawarkan jasa, tetapi memperdagangkan pendidikan sebagai barang ekonomi yang bisa mereka perjual-belikan kepada yang membayar paling mahal.

Debat substansial tentang isu ini lagi-lagi berujung pada sejauh mana kontribusi negara dalam pendidikan, terutama pendidikan tinggi, karena penyelenggaraan ujian masuk mandiri adalah sah dan tak terhindarkan mengingat kebutuhan self financing yang menjadi tuntutan PTN.  Logika PTN berjalan sesuai dengan payung hukum yang membawahinya. Tetapi, pelan-pelan sistem ini akan merusak persaingan antaruniversitas dan membuat SNMPTN semakin tidak populer. Penerapan sistem yang tidak ideal akan membuat setiap PTN berlomba-lomba melaksanakan ujian masuk mandiri di tahun-tahun mendatang.

Dana Aspirasi dan Penguatan Demokrasi

Kontroversi usulan Dana Aspirasi yang diajukan Golkar terlanjur mendapat respon negatif dari berbagai kalangan. Banyak yang menduga ini adalah upaya Golkar mendulang uang milik negara sebanyak-banyaknya. Bahkan ada yang dengan sinis melihat Dana Aspirasi sebagai tukar guling atas konsekuensi pelepasan kasus Century. Saya tergoda membayangkan isu ini dari perspektif lain. Meskipun dari awal saya cukup heran melihat keberanian Golkar bertarung sendirian ditengah penolakan fraksi-fraksi di parlemen. Dengan berlindung pada isu populis, Golkar menyindir parpol lain sebagai yang “kurang peduli terhadap pembangungan di daerah”. Benarkah demikian?

Polemik usulan Dana Aspirasi yang diajukan Golkar sebenarnya merupakan tawaran debat substansial mengenai bagaimana demokrasi harus dibiayai. Sepuluh tahun lebih demokrasi dijalankan di Indonesia tanpa kejelasan apa implikasi penerapan demokrasi terhadap pembiayaan dan pembangunan sistem demokrasi yang dilembagakan. Masih terdapat masalah-masalah mendasar yang membuat ongkos demokrasi kita menjadi mahal. Tidak salah kalau ada yang menganggap hanya orang-orang kaya yang bisa dipilih dalam demokrasi kita. Akibatnya, penyelenggaraan demokrasi bergantung pada aktor-aktor yang memiliki kekuatan finansial. Pengertian demokrasi sebagai dari, oleh, dan untuk rakyat menjadi semu. Dari sini amat mungkin kongkalikong penguasa – pengusaha bermain melampaui pengutamaan kepentingan publik.

Selain itu, sistem proporsional dengan segala variannya yang dipilih Indonesia menyebabkan jarak yang terbangun antara pemilih dan wakil-wakilnya terlalu jauh. Apalagi ditambah dengan faktor geografis dan proporsi keterwakilan, dimana wakil-wakil rakyat di tiap Dapil belum tentu orang yang benar-benar paham kondisi dan aspirasi pemilihnya. Akibatnya, pemilih cepat dilupakan (atau melupakan) dan hanya dimanfaatkan parpol menjelang Pemilu. Rakyat sesungguhnya tidak pernah benar-benar berpartisipasi dalam politik.

Usulan Dana Aspirasi ini adalah salah satu alternatif penguatan demokrasi via representasi. Pelan-pelan, kita sedang menuju demokrasi yang berbasis konstituen (constituent-based) yang mengandaikan kepedulian masyarakat sipil atas seangkarut isu-isu publik. Sudah cukup waktu dan energi dikeluarkan dalam mengelola politik demokrasi tanpa partisipasi dalam arti sebenarnya. Kalau selama ini anggota dewan berteriak bahwa tugas mereka adalah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, sekarang saatnya konstituen demokrasi menjalankan fungsi yang sama terhadap wakil-wakil mereka. Dengan begitu, kemungkinan pelembagaan dan jaring aspirasi yang lebih kuat dapat berjalan beriringan dengan kepedulian wakil rakyat terhadap Dapil-nya.

Bukan rahasia lagi kalau kelemahan partai politik Indonesia senantiasa bergantung pada siapa pemegang uang. Golkar bukannya tidak sadar isu populis bagi “rakyat” ini ternyata berubah menjadi sangat tidak populis ketika masuk pada debat tumpang-tindihnya fungsi pengawasan DPR dibanding dengan kemungkinan anggota dewan menjadi pelaksana program pembangunan. Naluri politik Golkar tampaknya menginginkan sejauh mana respon publik terhadap usulan ini sembari mempersiapkan langkah awal investasi 2014.

Meskipun begitu, secantik apapun tema baru yang diwacanakan tetap harus membuat kita curiga. Karena dalam politik hanya orang bodoh yang percaya bahwa seorang politisi akan berbaik hati membantu orang lain tanpa mengutamakankepentingan dirinya. Dengan penguatan representasi, yang ditandai dengan partisipasi masyarakat di tiap Dapil, kita dapat mencegah atau katakanlah meminimalisir unsur-unsur kecurangan politisi, menagih janji, sekaligus menghukum mereka dengan tidak memilih lagi di Pemilu selanjutnya. Kita ingin memastikan tak ada politisi yang meraup untung pribadi tanpa memprioritaskan kepentingan publik yang menjadi tugas mereka.