Memaknai Bulan Bung Karno

Sekarang bulan Juni. Pemerintah secara simbolik menerima  bulan Juni sebagai bulan Bung Karno. 1 Juni kemarin ada sikap politik kenegaraan resmi yang menganggap 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. 1 Juni 65 tahun lalu, sebuah pencapaian kebangsaan brilian diucapkan oleh Bung Karno di depan sidang Dokuritsu  Zyunbi Tyoosakai. Konon, setelah tiga hari bersidang, Bung Karno gerah dengan sikap “njelimet” yang ditunjukkan peserta sidang. Padahal, sejak puluhan tahun sebelumnya nasionalisme dan cita-cita kemerdekaan Indonesia sudah digaung-gaungkan. Ketika muncul kesempatan emas mempersiapkan kemerdekaan – yang difasilitasi Jepang – para founding fathers itu malah zwaarwichtig, menjadi gentar hatinya. Inilah yang menjadi sumber kegeraman Bung Karno yang kemudian ia kemukakan pada pidatonya.

Bagi Bung Karno, kemerdekaan itu dia analogikan dengan kawin. Ada yang berani kawin, lekas kawin, dan ada yang takut kawin. Ada yang berani kawin “kalau sudah punya rumah gedung, sudah ada permadani, lampu listrik, dan tempat tidur mental-mentul”. Ada yang berani kawin “kalau sudah mempunyai meja satu, kursi empat, dan tempat tidur”. Beda dengan orang Marhaen, yang “kalau punya satu gubug, satu tikar, satu priuk : dia kawin”. “Sang Klerk dengan satu meja, empat kursi, dia kawin”. Jadi, yang jadi soal adalah : “kita ini berani merdeka atau tidak?” karena kalau masih menunggu ini itu selesai sebelum merdeka, atau menunggu tiap-tiap dari 70 juta rakyat Indonesia merdeka dulu jiwanya, maka “sampai lobang kubur pun Indonesia tidak akan pernah merdeka”.

Dan sikap berani itu pula yang menghantarkan kita pada “jembatan emas” kemerdekaan. Kemerdekaan tidak berarti segala tugas selesai. Kemerdekaan justru membuat kita bekerja. Kemerdekaan berarti membangun kembali potongan-potongan pendek optimisme Indonesia. Bahwa ada tugas maha berat yang menanti diujung sana. Dalam perjalanannya, tak jarang kemerdekaan dipahami secara pejoratif. Kemerdekaan kita katanya “semu”. Indikatornya banyak, mulai dari ketakleluasaan menentukan arah pembangungan, hutang-hutang yang menumpuk di masa lalu, ketidaktegasan para pemimpin, sampai soal kemiskinan. Apa yang dulu dinamakan cita-cita kemerdekaan belum dibayar lunas. Kita masih hidup dalam kondisi berkekurangan.

Tetapi, itu pula yang diingatkan oleh Bung Karno. Karena “disebrang jembatan emas” itu lah tantangan sesungguhnya akan kita hadapi. “Di dalam Indonesia merdeka itulah akan kita cerdaskan rakyat Indonesia, kita sehatkan, dan kita latih pemuda kita agar supaya menjadi kuat”. Jadi, bukan menunggu ini itu tersedia. Sekali lagi, kemerdekaan adalah soal nyali. Soal keberanian.

Bung Karno membangkitkan kembali optimisme kebangsaan. Dia menyarankan Indonesia ini dibangun lewat dasar yang merupakan intisari keindonesiaan, sesuatu yang tidak muncul dalam satu – dua tahun saja, tetapi merupakan pergulatan suatu bangsa yang telah melewati ujian-ujian panjang di pentas sejarah. Itulah Pancasila. Yang dasar-dasarnya dimulai dengan kebangsaan, internasionalisme, mufakat-permusyawaratan, kesejahteraan, dan ketuhanan. Masih menurut Bung Karno, kalau Pancasila itu diperas menjadi tiga, maka kita dapat Trisila ; sosial-demokrasi, sosial-nasionalisme, dan ketuhanan. Kalau masih diperas lagi, maka intisari sesungguhnya dari Indonesia itu ialah “Gotong Royong”. Betapa hebatnya. Negara gotong royong. Inilah jenius Indonesia yang mendasari perjalanan bangsa kita sejak nenek moyang “Indonesia” pertama kali menjejakkan kaki. Gotong royong pula yang menyatukan bangsa-bangsa di nusantara sehingga merenda suatu tenunan keindonesiaan. Jadi, jelas sekali bagi Bung Karno, the state follow the nations. Ada bangsa dulu baru ada negara. Bangsa yang dimaksud disini bukan satu imaji keindonesiaan tunggal, melainkan bangsa-bangsa, yang telah melewati jerit-tangis sejarah. Itulah sebabnya, sampai awal abad 20, apa yang dirasa sebagai perjuangan di bumi Pasundan, misalnya, belum dianggap penting oleh mereka-mereka di Borneo, atau bagi orang-orang di Bali. Karena konsepsi tentang nasionalisme itu belum dilihat secara utuh. Itulah sebabnya, Bung Karno tidak menganggap Prabu Siliwangi di Padjadjaran, Sultan Agung Tirtayasa di Banten, atau Sultan Hasanuddin dari Makassar, sebagai nasion. Nasion adalah sekelompok manusia yang memiliki keterikatan nasib dan tempat, yang digariskan oleh satu titik kepulauan. Dan peta mana pun di dunia ini, akan menunjukkan, gugus kepulauan Indonesia, adalah maha karya yang tak dapat dipisahkan oleh pendefinisian apapun. Indonesia adalah negara kepulauan, yang diapit dua samudra – Pasifik dan India – dan dua benua – Asia dan Australia. Melepaskan Indonesia dari pulau dan laut, yang berarti menyekat nusantara (pulau-pulau yang dikelilingi lautan) berarti menghilangkan transendensi Indonesia sebagai satu imaji kesatuan. Dan itu tidak mungkin. Itulah sebabnya, definisi keindonesiaan dalam perspektif NKRI selalu didefinisikan secara politik. Hal itu penting mengingat segala pluralitas agama, suku, bahasa, adat-istiadat, hanya dapat disatukan oleh kesamaan perasaan bahwa kita ada dalam satu kesatuan ; keindonesiaan. Keindonesiaan dan NKRI adalah bahasa politik bersama yang kita butuhkan. Dan dengan begitu, keindonesiaan amat musykil didefinisikan. Lebih dari sekedar kesamaan nasib, keindonesiaan mensyaratkan kesamaan imajinasi sebagai bangsa.

Dan sebagaimana yang kita tahu, imajinasi adalah konsep dinamis, sesuatu yang diusahakan secara aktif. Imajinasi berarti mensyukuri. Karena imajinasi hanya mungkin kalau kita menatap masa depan. Dengan imajinasi, kita mengantisipasi apa yang akan datang. Atau, kalau boleh saya gunakan Martin Heidegger, imajinasi mirip dengan Sorge (mencandra waktu) ; kesatuan antara masa lalu (faktisitas) yakni keberadaan lahiriah kita sebagai “orang Indonesia”, masa sekarang (eksistensi) yakni apa yang kita alami disini dan saat ini, dan masa depan (antisipasi) yakni kemampuan membaca kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Imajinasi adalah “mesin waktu”. Imagination is power, kata Einstein. Kita membayangkan apa yang kira-kira terjadi kalau kita lakukan “A”, sementara pada saat yang sama, kalau kita lakukan “B”. Imajinasi adalah kemampuan kita membuat pilihan-pilihan.

Imajinasi pula yang tampaknya membidani lahirnya nasionalisme Indonesia awal abad ke-20. Saya selalu terkagum-kagum kala membaca betapa nasionalisme itu tidak jatuh pada hal-hal yang berbau partikular. Nasionalisme kita tidak jatuh pada chauvinisme kedaerahan, tidak pada komunisme, tidak pada Indonesia ubber alles seperti Hitler di Jerman, dan tidak pada materialisme. Hemat saya, nasionalisme kita adalah nasionalisme yang patriotik. Bung Karno seorang Jawa. Tetapi dari sikap dan gagasan-gagasannya, ia jelas bukan “jawa” dalam pengertian tradisional. Nasionalisme menurutnya adalah prasyarat menjalankan internasionalisme yang di dalam bait-bait UU 1945 bertujuan ikut serta dalam membentuk ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Nasionalisme kita tidak mungkin berwatak egois. Nasionalisme patriotik adalah gagasan yang menempatkan dimensi keadilan sosial sebagai bentuk solidaritas sesama warga negara. Coba bayangkan, seadainya gagasan nasionalisme itu dibelokkan oleh Bung Karno – sebagai pembaca berat Marx – pada perjuangan kelas, maka sejarah awal Indonesia akan dilalui melalui revolusi fisik proletariat. Tetapi, kekhawatiran itu tidak terjadi di sejarah modern kita. Bung Karno percaya pada ketimpangan sosial yang mendasari perbedaan kelas. Tetapi kelas-kelas sosial itu sendiri bukan justifikasi dari tindakan. Oleh karena itu, formulasi politik kenegaraan lewat ideologi Marxist yang populer diantara aktivis pemuda di negara dunia ketiga pada awal abad ke 20 tidak berlaku dalam sejarah Indonesia. Bung Karno malah merujuk pada Marhaenisme, yang diinspirasi oleh sekelompok petani-petani kecil di pinggiran Jawa yang terpinggirkan secara sosial, tetapi masih memiliki unit-unit kecil produksi. Jadi, bukan kaum buruh yang terpinggirkan secara sosial, ekonomi, dan politik karena ketiadaan alat-alat produksi. Kaum Marhaen masih memiliki faktor-faktor produksi, tetapi mereka tidak bisa bebas karena terbelenggu penjajah kolonial. Nasionalisme Indonesia tidak mungkin berbau rasial. Kita tidak mengenal istilah pribumi dan non pribumi yang membatasi hak-hak kaum asli dan pendatang, sebagaimana yang terjadi di Malaysia sampai saat ini. Riak-riak kecil sentimen etnisitas memang kerap kita rasakan, tetapi itu tidak lebih dari akrobat yang disulut oleh petualang-petualang politik yang tidak suka Indonesia bersatu. Saya percaya, selama kita teguh memegang dasar-dasar keindonesian tadi, maka nasionalisme Indonesia selamanya adalah nasionalisme yang patriotik.

Dengan begitu, patriotisme dan imajinasi keindonesiaan mensyaratkan sikap yang senantiasa optimis. Optimisme itulah yang kini diam-diam dicuri oleh para koruptor, para demogog politik, dan termasuk mereka yang berusaha mejelek-jelekkan awal kelahiran Indonesia sebagai “kekalahan” dari umat Islam, sehingga sampai sekarang masih terus mendengung-dengungkan aspirasi negara Islam. Mereka mencoba menghisap intisari Indonesia dari dalam. Lama-kelamaan Indonesia bisa lemas, lumpuh, dan mungkin hancur. Tetapi, Indonesia tidak boleh jatuh dalam kondisi seperti itu. Bangsa ini harus terus hidup dan berjalan meskipun seringkali terseok-seok. Optimisme dan perjuangan harus terus diucapkan. Itulah sebabnya, pentingnya politics of hope dalam kerangka patriotisme. Karena Indonesia adalah takdir kita. Tugas kita adalah mengisinya dengan karya dan gagasan untuk menjawab tantangan takdir dan sejarah ini sebaik-baiknya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s