On China’s Growth

https://www.youtube.com/embed/UR-uWwvpn5c?feature=player_embedded

I came across this fascinating TED talk video last night. The talk was delivered by Yasheng Huang, a professor of School of Management at MIT. He addressed the puzzle: Why China has grown so much faster than India over the last three decades?

As you might expect, the answers about China’s remarkable growth are not alien whatsoever. China outperformed India in terms of infrastructure, education, life expectancy, and GDP per capita. And for Huang, the key reason behind these fortunes rests on the leeway of Chinese government to act above the rule of law.  Unlike their democratic counterparts, Chinese political system facilitates the state to come up with important policies quite handily. While democratic India faces many constraints on policy-making processes (paired with the weak capacity of the state’s bureaucrats), single party system in China enables the state to draw a straight line from the top to lowest-level officials whenever the sizeable agreement needed.

But it doesn’t assume the Chinese political system is unchanged. Instead, and this is exactly the point of Huang’s talk, what makes Chinese system looks impressive is the ability to balance the “static and dynamics” of the system. The “static” simply means the persistence of the regime and party’s structure to change. China maintains its unity and stability as the main features of “Chinese characteristic” since 1949 when the CCP established the modern China. Whereas the “dynamics” refer to a handful of political reforms occurred in China over the last three decades. One may raise a question: How can political reforms in authoritarian government possible? It’s quite ambiguous. Yet Kerry Brown might better illustrate these less understood reforms. He notes how, since 1988, China has undertaken a millions of grassrootselections. The people in village levels voted to choose roughly three million officials in their respective districts. The offices were opened not only for the CCP’s cadre, but also for a wide of range of people who were willing to involve in public services. Brown claims that these village elections could be less understood by people who are more familiar holding the standard “free and fair” elections. The village elections or “grassroots democracy” in China were not intended to choose the top officials in national level but rather selecting public officers in lower/village level. Thus when the solid party structure remains unchanged, the grassroots officials were chosen according to the Chinese “democratic” style.

I am not having a particular interest in Chinese politics nor its political system. But this phenomenon always pondering me to think: What makes the Chinese system endures? Simply the presence of skillful communist cadres, no? And, given its peculiar political and economic circumstances, will such a system lasted in the long run?

 

 

Advertisements

Sedikit Cerita Soal Ilmu Politik di Amerika

Waktu berjalan cepat sekali. Tak terasa sudah dua semester saya lalui di jurusan Ilmu Politik Ohio University. Artinya sudah separuh perjalanan. Tahun depan, jika semua lancar sesuai rencana, saya bisa lulus dengan gelar master.

Saya mau cerita sedikit soal dinamika perkuliahan setahun terakhir. Cerita ini mungkin tak bisa digeneralisasi dan hanya relevan untuk jurusan ilmu politik. Siapa tahu ada yang secara spesifik meng-google seluk-beluk kuliah pascasarjana ilmu politik di Amerika, tulisan ini barangkali bisa sedikit memberi gambaran.

Jika anda telah diterima disalah satu kampus di Amerika, jauh-jauh hari sebelum perkuliahan di mulai, tentukanlah subfield yang ingin ditekuni. Jurusan ilmu politik lazimnya terbagi atas lima subfields: political theory, international relations, comparative politics, American politics, dan political methodology. Pengalaman saya untuk program master, kita diminta fokus cukup untuk satu subfield saja. Tetapi professor akan meminta kita menjelaskan minat kajian secara lebih spesifik. Sebagai contoh, saya menekuni subfield comparative politics dengan kajian khusus soal isu-isu demokratisasi dan pembangunan, state-formation, dan pembangunan politik di Indonesia dan Malaysia. Saya ingin meneliti seberapa jauh efek transisi demokrasi yang permanen terhadap pembangunan di Indonesia dan dibandingkan dengan Malaysia dalam kurun waktu yang sama. Jadi dependent variablenya adalah economic outcomes yang mesti dipilah-pilah ke dalam beberapa  kategori yang lebih spesifik. Singkatnya, saya ingin menaksir seberapa jauh demokratisasi di Indonesia, yang ditandai dengan pergantian rezim pemerintahan, memiliki efek positif/negatif terhadap pembangunan dibandingkan dengan soft-authoritarian yang stabil seperti di Malaysia. Ini saja masih dianggap terlalu makro dan kurang spesifik oleh professor saya (mudahan-mudahan seiring berjalannya waktu bisa menjadi lebih jelas dan terukur).

Saya kurang paham bagaimana dengan studi PhD. Tetapi sejauh yang saya ketahui, selain satu major wajib, PhD student juga diharapkan mengambil minor untuk satu – dua subfield lain. Jadi misalkan majornya di comparative politics, minornya bisa di political methodology dan/atau political theory. Pengkhususan ini sebenarnya bermuara pada mata kuliah apa yang akan kita ambil selama menempuh studi pascasarjana. Mereka yang mengambil major di political theory, sebagai contoh, akan diwajibkan mengambil minimal sekian credit hours untuk kelas-kelas berorientasi filsafat politik (critical race theory, feminist theory, political liberalism, democratic theory, etc) sementara yang ingin fokus di international relations akan berkutat dengan kuliah-kuliah seperti international political economy, international organization, IR theory, dan sebagainya.

Meskipun kita sudah menentukan subfield khusus, menariknya, jurusan ilmu politik di Amerika tetap mewajibkan mahasiswa mengambil setidaknya dua mata kuliah pokok dari subfield lain. Biasanya mata kuliah upper classes ini ditawarkan dalam bentuk seminar (lebih banyak diskusi sesama mahasiswa sementara dosen tidak lagi memberi lecture). Partisipasi di kelas, selain paper tentu saja, menjadi salah satu elemen penilaian terpenting untuk grade akhir mahasiswa. Berdasarkan pengalaman, banyak international students – termasuk saya sendiri – mengalami kendala dalam berpartisipasi di kelas. Entah karena masalah bahasa, tak punya cukup ide, atau perasaan kurang percaya diri untuk berpartisipasi. Sementara graduate students asal Amerika adalah termasuk orang-orang yang sangat pede dan tahu benar apa yang mereka katakan. Kabar baiknya, professor dan mahasiswa disini sangat welcome dengan segala bentuk partisipasi. Mereka akan memuji atau sebaliknya memberi catatan secara layak jika melihat ada kelemahan dalam argumen yang kita sampaikan. Professor tidak akan secara langsung mematahkan argumen anda. Sebaliknya ia akan menyampaikan pandangan-pandangan alternatif yang memungkinkan kita menimbang segala sesuatu dari banyak sisi.

Kembali lagi soal mata kuliah, selain mata kuliah seminar dan subfield, grad students juga akan digembleng dengan beberapa mata kuliah dasar yang bertujuan mengantarkan perdebatan-perdebatan klasik dan mutakhir dalam literatur ilmu politik. Di luar itu, kita juga diwajibkan mengambil mata kuliah statistik untuk metodologi. Belum lagi kalau kita merasa punya kecenderungan ke riset kualitatif. Kuliah pengantar riset kualitatif menjadi wajib hukumnya (selain kuantitatif yang merupakan “default” metodologi disini). Kelas-kelas wajib ini adakalanya membuat kita kesulitan mengambil elective courses dalam dua semester pertama. Sebab, mata kuliah wajib seperti teori dan metodologi memang diwajibkan untuk dua semester awal. Kecuali jika anda siap mengambil lebih dari tiga mata kuliah dalam satu semester, saya tidak menyarankan mengambil elective courses di tahun pertama.

Kenapa tidak saya sarankan mengambil lebih dari tiga mata kuliah? Well, ini pengalaman pribadi yang mungkin tidak bisa digeneralisasi. Untuk satu mata kuliah pokok, kita diwajibkan membaca paling tidak 250-300an halaman per minggu. Bila dikali tiga mata kuliah berarti bisa 1000 halaman. Belum lagi tugas review bacaan untuk tiap mata kuliah yang harus dikumpulkan tiap minggunya. Bagi saya ini berat. Apalagi kalau kita juga terinspirasi melakukan riset/proyek independen di luar kuliah yang sedang kita ambil.

Jika ingin lulus dari program master, setidaknya kita harus mengambil minimal 48 credit hours yang dibagi ke dalam 4 semester. Jika mengambil 3 mata kuliah (atau 12 credit) setiap semester, anda bisa berharap lulus dalam 2 tahun. Ada juga mahasiswa yang nekat ingin lulus dalam 1.5 tahun. Caranya dia ambil tiga semester full courses plus summer class. Jadi dikala mahasiswa lain menikmati libur musim panas, si mahasiswa rajin ini tetap setia belajar di kampus.

Satu catatan khusus. Program MA ilmu politik sebenarnya tidak lazim di kampus-kampus Amerika Serikat (sering disebut dengan terminal degree karena program MA memang idealnya ditujukan sebagai persiapan menjalani PhD). Normalnya, seorang mahasiswa langsung mencemplungkan diri di program PhD begitu lulus dari sarjana (sementara gelar MA akan diraih secara otomatis ketika sedang menempuh PhD, atau non terminal degree). Kebetulan program beasiswa yang sedang saya jalani hanya memungkinkan saya menempuh program master. Tetapi adalah suatu yang sangat umum jika mahasiswa program MA langsung melanjutkan studi ke program PhD. Jika melanjutkan ke kampus yang sama, credit hours yang telah diambil di program master bisa dihitung sebagai credit di program PhD. Sementara jika melanjutkan ke kampus lain, kita harus mulai dari awal, belajar lagi teori-teori dan metodologi dari nol. Lama? Ya. Tetapi begitulah sistem pendidikan di Amerika. Perlu persistent, motivasi, rasa cinta dan hobi melakukan riset secara independent jika ingin survive. Program MA normalnya diselesaikan dalam 2 tahun. Sementara PhD di Amerika bisa diselesaikan dalam jangka waktu 5 – 7 tahun, sebuah investasi waktu lama yang tidak semua orang siap menjalaninya. Konon banyak mahasiswa PhD yang berpikir ulang ketika menjalani masa studi. Selain soal waktu, masalah lain seperti ketidakpastian finansial (stipend yang tak banyak), tekanan akademik, keinginan untuk segera established di usia yang semakin matang, dan soal-soal non-akademik lainnya kerap menjadi persoalan yang berujung pada terhentinya perkuliahan.

Masih banyak sebetulnya serba-serbi perkuliahan yang menarik untuk diceritakan. Saya akan cicil dalam beberapa posts. Semoga catatan singkat ini bermanfaat.

Democracy and Growth?

One of interesting puzzles from those who seek to associate democracy with development is this: to what extent democracy influences growth? This is a worth-pondering question. In the time when the works about China/Singapore growth model have become more frequent, I think this question needs to seriously reexamine. This question virtually highlights another important question such as why countries need to democratize? Or what cost they might lose if they choose not to democratize? Let say a country x that has gone through a democratic transition (I know “democratic transition” itself is such a vague term), does not experience satisfactory growth after particular periods, then why should they care about democracy if it does not contribute for change?    

A recent major study by Acemoglu and Robinson (2014) shows how democracy and growth is actually inter-connected. “Democracy causes growth by promoting more investment, increasing schooling, inducing economic reforms, improving public good provision, and reducing social unrest.” That’s a pretty straightforward argument. And I guess one way to make a valid judgment of their finding is by picking a country that has gone through an experience of being ruled by both authoritarian and democratic regimes and compare to another country that has been ruled endlessly by an undemocratic government. 


GDP might be one of proper measurements to figure out how captivate the growth under democracy is. We can do descriptive statistics by looking at the general tendency of GDP in the aftermath of democratic transition. If the overall propensity of GDP over the course of time remains steady, we may infer there is no significant influence of democracy to GDP. Or in other words, the forms of government have no impact to GDP. Whereas on the other hand, if we find that the overall propensity of GDP before and after democratization is very different (either growing or declining), we may conclude the opposite.


Indonesia and Malaysia may represent our puzzle. Indonesia underwent transition in 1998 after a series of uprising successfully overthrew President Suharto while, conversely, since proclaiming its independence in 1957 Malaysia has been ruled by the soft-authoritarian of UMNO regime. One interesting addendum might be useful: From 1980s to 1990s, both countries, along with Singapore, and a handful of East Asian countries were regarded as the “developmental model” for developing countries, marked by a great deal involvement of the states in the economy. How powerful the “developmental model” before and after democratization? Take a look at the Indonesian and Malaysian GDP of 1980s-1997 and 1998 onwards.



As we can see in the graph, the growth of both countries tends to increase slowly in the period of 1980 to 1997. Then the crisis came and led to the declining of GDP in 1998. From 1998 onwards, Indonesia and Malaysia took different trajectories. And the graph shows how both countries managed to raise their GDP in the post crisis year. Nonetheless, the percentage increase is so much different. While Malaysia experienced roughly 300% GDP growth from 1998 to 2013, within the same period Indonesia accelerated more than 800% of its economic size. The highest growth particularly ensued since 2004 (when President SBY came to power), the time when some pundits refer as “stable democracy” after passing through a messy period of transition. Interestingly, in the aftermath of 1998 crisis, both countries had almost the same GDP (approximately 100 billion USD), but the gap goes wider and wider since then.

Doesn’t it confirm Acemoglu and Robinson’s claim? Does democracy cause and accelerate growth? Looking forward to hearing any comments.