Model Pembangunan Jepang

Tadinya saya mau pulang cepat hari ini, tapi batal karena hujan. Akhirnya saya memutuskan menepi saja di sudut kampus sambil menunggu hujan reda. Hujan gerimis beberapa hari terakhir menandakan musim gugur sudah tiba di Athens. Tak lama lagi daun-daun akan berubah warna jadi kuning keemasan yang membuat kampus OU jadi tambah cantik. Dulu waktu pertama kali datang kesini, saya tak terlalu peduli dengan pergantian musim. Sekarang, setelah melewati empat musim berbeda, jadi sadar kalau musim gugur adalah musim favorit saya.

Temperatur di musim gugur ada diantara summer dan winter. Saya suka musim gugur bukan saja karena suasananya yang sejuk (dan dedaunan yang berubah warna), tetapi lebih karena dalam beberapa bulan kita akan jarang melihat matahari. Suasana pada siang hari biasanya menjadi kelabu dan basah. Dibanding musim panas, musim gugur juga lebih berangin. Itu sebabnya pada musim ini mahasiswa mulai rajin ‘menutup diri’ dengan jaket, boot, dan celana panjang. Saya bilang ‘menutup diri’ karena selama summer mahasiswa Amerika memang cuek sekali dengan penampilannya; datang ke kelas dengan celana pendek dan sandal jepit adalah hal biasa buat mereka. Mungkin itu disebabkan karena winter disini yang lumayan panjang hingga mereka bosan dengan outfits yang itu-itu saja.

Ngomong-ngomong soal kuliah, semester ini rasanya berjalan cepat sekali. Tiba-tiba sudah masuk midterm. Perpustakaan juga selalu ramai sampai larut malam. Memang, kesan saya pada tahun ini mahasiswa jadi lebih rajin belajar di perpus dibandingkan setahun lalu. Akibatnya saya sering mendapati kesulitan mencari tempat yang tenang buat belajar. Spot-spot favorit saya seperti quite area biasanya baru lengang menjelang tengah malam. Sementara spot di luar quite area biasanya kurang asik karena agak bising oleh mahasiswa yang suka belajar kelompok.

Soal belajar kelompok saya punya sedikit cerita. Salah satu kelas yang saya ambil, East Asia in World Politics, membuat saya dan beberapa teman memutuskan untuk belajar bersama buat midterm. Kuliah ini diampu seorang professor Jepang yang brilian. Seminggu sebelum ujian, dia memberikan kami beberapa terms, concepts, dan pertanyaan yang akan dijadikan soal. Karena kuliah ini banyak bersinggungan dengan sejarah China, Jepang , dan Korea – sementara mayoritas mahasiswa adalah mahasiswa yang awam dengan sejarah negara tersebut – akhirnya tidak ada cara lain, daripada jadi bingung sendiri dengan historical details yang bikin pusing, mending kami belajar kelompok.

Salah satu teman kelompok saya adalah mahasiwa asal Jepang. Saya banyak diskusi sama dia soal sejarah Jepang sebelum dan setelah pemerintahan Meiji. Dia bilang di era Tokugawa (masa sebelum Meiji), Jepang menerapkan politik isolasionisme; mereka anti terhadap dunia luar dan sepenuhnya memfokuskan diri pada konsolidasi politik di dalam negeri. Pada masa ini juga sudah berkembang sistem kelas sosial dalam masyarakat Jepang, dimana kelas samurai menempati kelas terhormat diatas seniman, petani, dan pedagang. Posisi samurai ada di bawah damyo, semacam penguasa feodal Jepang yang menguasai domain-domain pemerintahan yang disebut han. Saya penasaran apa yang membuat Jepang bisa demikian cepat mengejar ketertinggalannya dalam politik internasional pasca pemerintahan Meiji (yang mengambil alih kekuasaan dari dinasti Tokugawa secara damai pada 1868).

Jawaban standar yang biasa kita dengar adalah karena pada masa itu Jepang meninggalkan politik isolationist dan mulai terbuka pada dunia luar. Oke. Tapi dalam hal apa mereka terbuka dan apa yang memungkinkan politik ‘keterbukaan’ ini? Kalau toh ’keterbukaan’ adalah kunci kemajuan, bukankah negara-negara lain tinggal mengikuti jalan yang dipilih Jepang? Kenapa negara lain di Asia Timur, pada masa itu, gagal atau tidak mau memilih jalur ‘keterbukaan’?

Sepertinya ada political constraints yang dialami masing-masing negara dalam konteks earlier developmental path. Dan dari obrolan saya dengan teman saya ini, kami sepakat bahwa ada faktor-faktor struktural yang menyebabkan model pembangunan Jepang menjadi demikian exceptional; Jepang, dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Timur, adalah negara yang paling ringan menghadapi political constraints dalam rangka mejadi negara modern. Sementara sebaliknya, China adalah yang paling tidak diuntungkan karena latar belakang dinamika politik di negeri tirai bambu tersebut pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20.

Di Jepang, peralihan kekuasaan dari Tokugawa ke pemerintahan Meiji dilakukan secara relatif damai. Ada sedikit tantangan dari keturunan Tokugawa ketika itu, tetapi mayoritas kekuatan politik berpihak pada emperor. Potensi konflik dari keturunan Tokugawa, yang segera akan kehilangan kekuasaannya, dapat diredakan dengan pemberian konsesi politik yang layak berupa jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Jepang mengajarkan kita cara terbaik mengakhiri konflik politik; berikan konsensi kemudian bersatu. Alih-alih membersihkan pengaruh politik dari simpatisan Tokugawa, emperor mengikutsertakan mereka ke dalam pemerintahan baru sehingga yang terjadi bukanlah turbulensi politik, melainkan sebuah rekonsiliasi.

Selain itu, jauh sebelum pemerintahan Meiji muncul, keturunan samurai telah menjabat sebagai pegawai di hampir seluruh instansi pemerintahan. Sebuah artikel menarik ditulis Ezra Vogel, profesor Harvard University, yang mengulas soal keterlibatan samurai ini. Dia bilang setidaknya 90% pegawai pemerintah pada awal era Meiji berlatar belakang samurai. Ketika pemerintahan berpindah dari Tokugawa ke Meiji, para samurai ini tidak ikut-ikutan diganti. Sebaliknya, mereka tetap duduk sebagai abdi negara. Akibatnya kontinuitas dan stabilitas politik negara tetap terjaga; Jepang tidak terpecah-terpecah ke dalam sekte politik karena peralihan kekuasaan. Dalam literatur klasik ilmu politik, apa yang dilakukan Jepang adalah keberhasilan mereka dalam membentuk political order yang stabil. Ini konsep penting dalam developmental state model a la negara-negara Asia seperti Singapore, Malaysia, atau Indonesia jaman Pak Harto. Pemikirnya bisa dilacak mulai dari Huntington (bukunya political order in changing societies) hingga Fukuyama (the origins of political order).

Penting pula dicatat bahwa struktur sosial masyarakat Jepang memang unik. Tadi dikatakan kalau samurai adalah kelas berkuasa pada Jepang era Tokugawa. Adanya kelas penguasa di masyarakat memang bukan cerita tentang Jepang saja. Hampir semua sejarah negara-bangsa punya cerita yang mirip. Di Indonesia jaman dulu kita mengenal priyayi feodal yang tanahnya digarap oleh petani gurem. Petani gurem ini tidak punya tanah apalagi akses terhadap alat-alat produksi. Hal yang mirip terjadi di Inggris sebelum revolusi industri (dan juga setelah revolusi). Pada barons adalah tuan tanah yang bisa memprivatisasi jasa keamanan dengan mengangkat semacam preman demi memperoleh keamanan atas properti mereka. Mereka yang berkuasa di Inggris dan Indonesia adalah tuan tanah yang kaya raya – yang tidak punya hubungan langsung dengan pemerintahan. Sementara di Jepang adalah sebaliknya. Samurai adalah pekerja pemerintahan dan mereka sama sekali tak memiliki land ownership. Gaji mereka dibayar secara profesional oleh para damyo dan shogun yang memungkinkan mereka bisa lebih fokus pada kewajiban-kewajiban sipil, alih-alih menimbun kekayaan. Terlebih kita cukup familiar dengan cerita soal nilai-nilai ksatria yang dipegang teguh para samurai. Ini modal penting menjalankan roda pemerintahan modern.

Singkatnya, Jepang punya alasan kuat bergegas menyongsong era baru; mereka kohesif secara politik dan mulai terbuka terhadap dunia luar. Ketika situasi politik dunia berubah – ditandai dengan power shifting dari timur ke barat – Jepang mulai memainkan peran di kawasan. Major power seperti Amerika Serikat dan Inggris butuh negara satelit agar dapat menjaga kepentingan mereka di Asia Timur. China tentu bukan pilihan, sementara Korea masih amat lemah. Dengan demikian, Jepang adalah pilihan paling realistis buat barat. Meskipun ini bukan lagi cara valid untuk membaca politik dunia menjelang perang dunia ke-2, tetapi cerita ini membawa pesan soal pentingnya tatanan politik yang stabil sebagai prasyarat pembangunan. Isu ini sebetulnya sudah lumayan kuno dalam ilmu politik. Perdebatan soal developmental state sudah selesai tahun 1990an. Tetapi menarik juga kalau kita pikir-pikir relevansi mutakhir dari teori ini apalagi mengingat kejadian-kejadian ekonomi di negara berkembang beberapa bulan terakhir. Kenapa secara masif terjadi perlambatan ekonomi di negara-negara berkembang? Apakah ketergantungan terhadap dollar AS dan ekonomi China di negara berkembang adalah pertanda wacana kosong soal emerging markets yang dulu sering digembar-gemborkan? Kalau jawabannya ya, maka kita punya alasan untuk berkata apa yang terjadi di Jepang pada masa lalu sebetulnya lebih mengagumkan dari yang bisa kita bayangkan.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s