Debat Pilpres dan Persoalannya

Original link: https://kumparan.com/@kumparannews/debat-capres-dan-persoalannya-1547802235043864871

Debat pertama calon presiden dan wakil presiden yang berlangsung tadi malam berjalan monoton dan gagal memperlihatkan problem mendasar dari isu-isu yang diangkat. Keempat kandidat datang ke debat dengan persiapan yang sebetulnya cukup matang.

Setidaknya dari laporan-laporan media yang kita baca, kita tahu baik Jokowi – Ma’ruf dan Prabowo – Sandi menghabiskan setidaknya dua hari penuh untuk berlatih. Keduanya juga pasti mendapat banyak masukan soal topik-topik spesifik HAM, korupsi, dan terorisme.

Namun, sebagai sebuah show yang seharusnya menarik, jalannya debat justru membosankan dan kadang membuat kita hilang kesabaran. Penonton seharusnya mendapat penjelasan lebih rinci soal isu-isu krusial yang sempat ditanyakan seperti politik biaya tinggi, tensi antara penegakan hukum dan pelanggaran HAM, serta diskriminasi minoritas. Tetapi exchanges yang diharapkan tidak terlihat, atau kalau pun ada, terkesan nanggung.

Hal ini mungkin disebabkan karena format debat yang didesain KPU sedari awal. Format menentukan jalannya debat. Dalam format semalam, kandidat tidak diberi ruang yang cukup mengontrol sendiri jalannya debat. Mereka hanya boleh bicara dalam waktu yang telah ditentukan. Mereka tidak dibiarkan memotong dan tidak punya cukup kesempatan membantah pandangan calon lain.

Kedua capres dan cawapres juga harus menunggu izin moderator agar membolehkan mereka menjawab pertanyaan yang dilontarkan lawan. Ini sebetulnya sesuatu yang tidak perlu karena menciptakan jeda yang membatasi ruang debat antarkandidat (belum lagi jeda iklan yang terlalu banyak dan lama). Selain itu ia juga mengganggu kenyamanan penonton karena moderator menjadi terlalu banyak bicara dan selalu ada di awal dan disela-sela pertanyaan.

Imam Priyono dan Ira Koesno. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Kritik lain adalah soal kisi-kisi. KPU sebelumnya beralasan pemberian kisi-kisi akan membuat debat menjadi lebih substantif.

Alasan ini tertolak dengan sendirinya. Kisi-kisi membuat kandidat tampil tidak otentik karena jelas terlihat mereka menghafal jawaban-jawaban. Bahkan beberapa kali mereka menunduk membaca catatan yang sudah dipersiapkan tim. Kesempatan bertanya yang diberikan di tengah debat, misalnya di sesi ketiga dan keempat, tidak dioptimalkan dengan baik untuk menyanggah atau membatalkan argumen lawan karena jelas sekali kandidat lebih memilih membaca catatan, alih-alih mengikuti pemaparan lawan secara seksama.

Terakhir, Ira Koesno dan Imam Priyono bukan saja mengontrol jalannya debat, melainkan mereka mendominasi debat semalam. Keduanya terkesan mendikte dan banyak menyampaikan hal-hal yang tidak perlu. Entah apa tujuannya, di akhir debat setiap kandidat diminta “menyampaikan kata-kata yang menyejukkan dan memuji kandidat lain.”

Moderator juga merasa perlu menasihati netizen agar bijak menggunakan sosial media, sampai dengan mengingatkan berkali-kali kepada pendukung kedua pasangan agar tidak terlalu berisik sepanjang debat berlangsung.

Untuk soal terakhir ini, mungkin ada baiknya debat diselenggarakan di studio tertutup tanpa penonton, atau cukup dengan segelintir orang model town hall meeting layaknya Pilpres Amerika Serikat kalau memang kita tidak ingin ada hiruk-pikuk mengganggu.

Masih ada empat debat tersisa. Kita berharap KPU secara serius mengatur ulang format debat agar berjalan lebih menarik dan dipenuhi tukar-menukar argumentasi yang bermutu.

Materi

Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma’ruf Amin menjawab pertanyaan saat Debat Pertama Capres & Cawapres 2019. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)

Prabowo – Sandi adalah pasangan yang paling memerlukan debat tadi malam. Prabowo-Sandi naik ke atas panggung dengan perolehan suara tertinggal sekitar 20 persen menurut survei terakhir. Untuk itu, approach mereka sejak awal adalah “menyerang” dan menelanjangi kekurangan-kekurangan petahana untuk menunjukkan diferensiasi mereka dengan Jokowi – Ma’ruf. Sementara disisi lain, Jokowi – Ma’ruf seharusnya memilih bermain aman dan tidak masuk ke isu-isu sensitif soal HAM dan penegakan hukum.

Di awal-awal debat, Jokowi memberi pernyataan normatif soal visi Indonesia Maju. Ia membaca catatan untuk menekankan pentingnya reformasi hukum dan penegakan HAM, serta pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ia juga berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu.

Prabowo menjelaskan pentingnya visi Indonesia Menang. Ia menyebut indikator-indikator yang lebih konkret seperti swasembada pangan, air bersih, dan bahan bakar sebagai syarat negara berdaulat. Prabowo juga berjanji menaikkan gaji penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim.

Soal janji menaikkan gaji penegak hukum ini, Prabowo tidak berubah dari jargon populisnya 2014. Ia menyebut bahwa untuk membayar penegak hukum secara layak, “kita harus kuasai sumber-sumber ekonomi kita.” Prabowo percaya muara dari lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah rendahnya gaji yang mereka terima. Prabowo juga berjanji menaikkan gaji ASN dengan cara menaikkan tax ratio 16 persen.

Soal feasibility dari ide kenaikan gaji ini biarlah dijawab oleh ahlinya, tapi dalam konteks ini Prabowo – Sandi sedang berbicara ke masyarakat awam. Mereka tidak butuh fact-check yang memvalidasi argumen karena narasi “kenaikan gaji” lebih kepada upaya menjangkau kelompok birokrasi dan TNI/Polri agar mendukung pasangan nomor 02.

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dipijat pasangan cawapresnya Sandiaga Uno saat jeda Debat Pertama Capres & Cawapres 2019. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)

Tetapi langgam lebih jelas diperlihatkan Prabowo ketika ia berbicara soal chief executive law enforcement. Presiden, bagi Prabowo, adalah panglima penegak hukum dan karenanya ia akan “menatar seluruh aparat penegak hukum” dan kalau ada yang menyimpang “akan saya pecat.”

Jokowi harusnya bisa masuk dengan sanggahan kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan eksekutif dalam demokrasi jika konsep Prabowo diterapkan, tetapi itu tidak terjadi karena ia memilih membaca teks yang menekankan soal persatuan dan kesatuan sebagai aset terbesar Indonesia.

Langgam politik Prabowo juga terlihat ketika ia bicara soal pemberantasan terorisme dan radikalisme. Diawali dengan pengalamannya sebagai komandan pasukan anti terror, Prabowo berargumen bahwa negara harus kuat. Ia berjanji secara besar-besaran akan berinvestasi di angkatan perang, polisi, dan intelijen. Ia menekankan bahwa “kita jangan menunggu… supaya kita bisa mendahului teroris.” Ini menggambarkan kesukaan Prabowo terhadap pre-emptive approach dalam pendekatan keamanan – yang sebetulnya sangat problematik dalam negara demokrasi.

Sementara Jokowi – Ma’ruf akan meneruskan program deradikalisasi BNPT yang sudah berjalan. Ma’ruf memberi nuansa Islamis dengan menyitir Fatwa MUI yang mengharamkan terorisme sambil menekankan pendekatan humanis yang tidak melanggar HAM dalam pencegahan paham radikal – intoleran.

Jokowi mendapat big moment ketika ia berhasil memojokkan Prabowo dalam soal gender dan korupsi. Jokowi menanyakan mengapa tidak ada perempuan di jabatan strategis Partai Gerindra. Ia lalu memamerkan 9 menteri perempuan di kabinetnya dan pengangkatan Pansel KPK yang semua anggotanya perempuan tahun 2015 untuk menunjukkan keberpihakannya pada isu gender.

Peneliti CSIS, Noory Okthariza. (Foto: Dok. CSIS)

Prabowo dengan kesulitan menjawab bahwa ia lebih mementingkan output daripada harus memilih orang per orang (“jangan karena ada perempuan kita bangga”) – jawaban yang secara jelas memperlihatkan kelemahan pemahaman Prabowo soal isu gender.

Prabowo juga terpojok ketika Jokowi bertanya mengapa ada banyak mantan napi korupsi yang menjadi caleg Gerindra. Jokowi dengan cerdas mengatakan “Bapak sendiri yang menandatangani berkas caleg, berarti Pak Prabowo setuju dengan ini.” Prabowo terlihat gagap dan menjawab “saya tidak dapat laporan itu.” Ia lalu secara keliru mengatakan apa yang disebut Jokowi sebagai sebuah tuduhan.

Poin terakhir adalah soal penampilan Ma’ruf dan Sandi. Sepanjang debat, Ma’ruf Amin terlihat tegang dan kaku. Ia tampil minimalis sebagai pelengkap Jokowi. Terlihat sekali Ma’ruf hanya dipersiapkan menjawab pertanyaan seputar isu terorisme. Sementara Sandi terlihat rileks dan selalu tersenyum simpatik. Sandi juga tampil cukup baik dengan frekuensi bicara yang hampir sama banyaknya dengan Prabowo. Dalam hal ini, penonton akan menilai lebih Sandi dan Prabowo sebagai pasangan yang kompak dan akrab. Sementara Jokowi dan Ma’ruf terkesan lebih dingin dan berjarak.

Isu-isu yang seharusnya bisa membuat debat menjadi menarik seperti kasus pengungkapan penyerangan Novel Baswedan, pelanggaran HAM 1998, dan pelemahan KPK tidak ada yang disinggung. Padahal ada setidaknya dua sesi dimana masing-masing pasangan diberikan kesempatan bertanya ke pasangan lain. Tetapi semua calon memilih bermain aman dan menghindari pertanyaan-pertanyaan spesifik.

Noory Okthariza, Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS.

Advertisements

Impact of 2018 identity politics

Indonesian politics has been marred by heightening identity-based politics over the last two or three years. Despite its peak passing after the Jakarta election in 2017, the remnants of those 2016 massive rallies were still powerful enough to mold our politics in 2018.

There are at least three important conclusions to be drawn with regard to our growing conservatism in politics.

First, we were surprised by the immense turnout during the reunion of the “212” movement last month. Compared to the Dec. 2, 2016 rally against then-Jakarta governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama for blasphemy, the 2018 event seemed more profound in terms of the crowd’s number and its messages.

It is clear that the movement has successfully solidified its base and will be a firm voting bloc for Prabowo Subianto in the April presidential election.

Our surprise also comes down to how feeble the selection of Ma’ruf Amin as the vice presidential candidate for incumbent President Joko “Jokowi” Widodo was to at least mollify the situation. As we recall, the main reason why Jokowi picked Ma’ruf was to sway Muslim voters and, at the same time, cracking down on the sturdiness of the movement.

However, it becomes obvious now that Ma’ruf does not necessarily have a strong hold within the 212 movement folks — despite being leader of the powerful Indonesian Ulema Council (MUI).

Or if he does, for whatever reason Ma’ruf seems not bold enough to oppose the movement. This is quite a liability for Jokowi’s camp as election time is approaching.

This brings us to my second point about the state of Islam in Indonesia.

The inefficacy of Ma’ruf in containing the rising clout of Islamism validates the ever-increasing schism within the Islamic groups. Being the MUI leader does not automatically make him the spokesperson of all Muslims.

This is apparently true for the leaders of two big Muslim organizations, namely Muhammadiyah and Nahdatul Ulama (NU).

Yes, they are both the oldest and largest groups.

But, instead of listening to their own clerics, many Muhammadiyah and NU members these days are more fascinated in sermons given by the newly sprung up preachers who do not associate themselves with the two mainstream groups.

A survey by Denny JA’s LSI last October confirms this view. When respondents were asked, “who is the most listened to cleric to you?” the top five answers in order were Abdul Somad, Arifin Ilham, Yusuf Mansyur, Abdullah Gymnastiar and Rizieq Shihab.

Whereas three clerics from NU such as Salahudin Wahid, Said Aqil Sirodj, Mustofa Bisri trail far behind. And combined with two senior NU clerics of Maimoen Zubair and the late Slamet Effendy Yusuf, the religious calls of these five figures were listened to by only 15 percent of respondents.

Therefore, we are perhaps in the state where the established Muslim organizations are losing ground to individual preachers.

These top individuals are more attractive probably because their sermons touch upon the more relevant aspects of day-to-day life of Indonesian Muslims.

For example, they talked a lot about household problems, marriage and youth empowerment.

The traditional groups should find a way to deal with this or otherwise they could be more and more irrelevant in the near future.

The last point is about the simultaneous regional elections held in mid-2018. At first we were worried about whether or not the same strategy of smear campaigns of the Jakarta’s gubernatorial election of 2017 would be replicated. This was a legitimate concern given the sizable voters involved (around 150 million) who would vote for 171 regional leaders.

The Centre for Strategic and International Studies’ research of local elections reveals that Jakarta’s model of sectarianism-based politics emanated very limitedly at local level.

Despite identity remaining a salient factor in determining the elections’ outcomes, we learned that the reason for using it was very much context specific.

For example, issues that matter most for voters revolved around whether or not the candidates were natives from respected regions, who their parents were, and which clans or tribes the candidates were from.

These are essentially enduring issues popping up in every election cycle and were not necessarily affected by what happened in Jakarta.

Sectarian issues were played out but have never been deliberately played at the same level as in 2017. We noted that people at regency level had a strong wish for reformist leaders, however they also weighed this preference with a more primordial concern.

Therefore, identity politics is indeed happening and remains to shape our politics. But its effect is actually quite limited at national level.

What are the consequences of all this as we gear up for the presidential election?

To be sure, the prospect of religious sentiment is still lurking. If there is no case as big as the protests leading to Ahok’s imprisonment and all other things being equal in the lead up to voting day, one might expect campaign season will be relatively peaceful.

But this optimism entails Ma’ruf to be more assertive and engaging, especially in major provinces where the supporters of conservatism vastly breed such as Jakarta, Banten and West Java.

The room for such optimism is also there partly because the incumbent’s challengers actually have weak leverage to speak comfortably on behalf of Muslim voters.

Both Prabowo and his vice-presidential candidate Sandiaga Uno are hardly polarizing figures and basically have no interest in any Islamist ideas. They both have neither formal Islamic education nor affinity with Islamism throughout their careers.

The problem really lies with the core supporters of the two. Should they gain a momentum to reunify, or at least deliberately escalate their effort to play the religious sentiment card, the campaign trail would be frightful.

***

The writer is a researcher at the Department of Politics and Social Change, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta. 

Original link: https://www.thejakartapost.com/academia/2019/01/04/impact-of-2018-identity-politics.html