Politik Uang, Kebijakan, dan Calon Petahana

Original link: https://kompas.id/baca/opini/2019/02/11/politik-uang-kebijakan-dan-calon-petahana/

Politik uang telah cukup lama menodai demokrasi Indonesia. Sejarahnya bisa ditarik setidaknya sejak 2005 yakni ketika Indonesia mulai menerapkan Pilkada langsung sebagai efek dari Pilpres 2004 yang juga dilaksanakan secara langsung. Sebelum 2005, politik uang sebetulnya juga terjadi antarsesama anggota dewan. Tetapi perubahan politik yang terjadi kala itu membuat modus politik uang bergeser ke pemilih yang punya hak suara sehingga mengakibatkan dampak negatif yang dirasakan hingga kini.

Puncak politik uang terjadi pada Pileg 2014. Ditengah ketatnya persaingan, sistem proporsional dengan nomor urut terbuka yang kita terapkan menghasilkan dorongan bagi politisi untuk memberi sesuatu kepada pemilih sebagai bentuk “diferensiasi” yang bisa mereka tawarkan. Ini menciptakan efek bola salju antarkandidat karena pada akhirnya mereka banyak menggunakan strategi kampanye serupa. Akibatnya masyarakat pun merespon dengan menciptakan semacam aturan informal: Jika ingin berkampanye di tempat kami, apa imbalan yang bisa Anda berikan?

Politik uang diyakini buruk bagi demokrasi karena ia menciptakan sebuah hubungan imbal-balik yang tidak sehat antara politisi dan pemilih. Politisi mengharapkan dukungan di bilik suara sementara pemilih mengharapkan keuntungan material jangka pendek. Di sela-sela itu terdapat broker politik (yang kerap disebut “tim sukses”) yang juga turut menikmati imbal-hasil dari hubungan patron-klien ini.

Kasus Pilkada 2018

Tetapi seberapa efektif politik uang mempengaruhi kandidat yang mencalonkan diri dalam Pemilu? Sudah cukup banyak studi soal ini. Salah satunya adalah kompilasi laporan penelitian yang dieditori Aspinall dan Sukmajati (2016) yang mengulas modus operandi politik uang dan patronase dalam Pileg 2014 di berbagai daerah di Indonesia.

Dengan detail yang mengagumkan, para penulis di buku itu bercerita soal modus-modus politik uang yang  ternyata tak hanya mencakup pemberian cash atau barang secara langsung, tetapi juga hal-hal seperti pengobatan gratis, janji-janji pemberian proyek, bantuan bagi masjid, hingga kegiatan-kegiatan social gathering seperti kejuaraan olahraga dan lomba memasak.

Tak ayal, menurut laporan tersebut, cukup banyak masyarakat yang terpengaruh preferensi politiknya. Dan memang pada akhirnya banyak anggota legislatif baik di tingkat pusat dan daerah yang terpilih karena strategi penggunaan politik uang yang jitu di tingkat akar rumput.

Berangkat dari keresahan yang sama, CSIS mencoba melakukan studi soal pengaruh politik uang pada perhelatan Pilkada 2018 lalu. Kami membatasi persoalan pada dukungan terhadap calon petahana dan non-petahana yang berlaga di Pilkada 2018, khususnya yang berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Tetapi studi ini memperluas definisi “politik uang” yang tidak saja berkaitan dengan pemberian keuntungan material sebagaimana yang diulas di atas, tetapi juga dalam bentuk diskresi kebijakan-kebijakan yang bersifat musiman. Ini karena adanya kecenderungan calon petahana dalam Pilkada memanfaatkan diskresinya dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang targeted ke kelompok-kelompok tertentu yang dianggap menguntungkan secara elektoral. Dalam literatur ilmu politik, kebijakan ini sering disebut sebagai kebijakan redistributif non-programatik karena sifatnya yang temporer.

Studi kami didasarkan pada survei yang kami laksanakan kurang lebih satu bulan menjelang hari pemilihan. Kami menanyakan kepada responden di tiga provinsi beberapa pertanyaan terkait isu ini seperti, “Jika Anda ditawarkan uang atau barang dari tim sukses atau pasangan Cagub/Cawagub tertentu, apakah Anda akan menerima tawaran tersebut?” dan “Apakah Anda akan memilih pasangan yang memberikan Anda uang atau barang?” Sementara terkait isu diskresi kebijakan kami menanyakan “Bila ada salah seorang Cagub/Cawagub membangun sarana umum seperti jalan, pasar, MCK, dan masjid di daerah Anda menjelang Pilkada, apakah itu hal yang wajar?

Hasilnya, 46 persen responden di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menyatakan akan menerima tawaran uang atau barang dan 52 persen menyatakan menolak. Terkait dengan apakah akan memilih calon yang memberi uang, mayoritas warga, 56 persen, mengatakan tidak akan memilih calon tersebut dibandingkan mereka yang mengatakan sebaliknya (34 persen).

Hasil ini mengindikasikan bahwa jumlah masyarakat yang secara terang-terangan akan menerima imbalan dari politisi memang masih cukup banyak. Bahkan jumlah ini bisa jadi lebih banyak dari angka yang ditampilkan di atas mengingat adanya kemungkinan responden menyembunyikan jawaban asli mereka karena  mereka tidak mau distigma “bisa dibeli” oleh politik uang.

Selain itu, jawaban pertanyaan kedua juga mengindikasikan rendahnya mekanisme “compliance” dari politik uang. Hal ini dikarenakan pemilih yang mendapat keuntungan material dari politisi belum tentu akan memilih politisi yang bersangkutan. Kotak suara bersifat rahasia dan pemilih pada akhirnya memiliki kebebasan menentukan siapa yang mereka yakini dapat memimpin daerah yang mereka tempati.

Hal yang lebih informatif kita jumpai terkait dengan program-program redistributif menjelang Pemilu. Mayoritas responden, 70 persen, mengatakan bahwa pembangunan fasilitas publik maupun bantuan sosial menjelang Pemilu adalah wajar, bahkan jika kebijakan dilaksanakan menjelang hari pemilihan. Hal ini menunjukkan kesulitan warga dalam membedakan pembangunan yang bersifat politis dan non-politis.

Tingginya angka dukungan terhadap program-program redistributif di atas menciptakan insentif bagi calon petahana untuk memanfaatkan diskresinya dalam menjalankan program pembangunan yang bersifat adhoc. Dan memang kita sudah cukup maklum bahwa menjelang Pemilu, bantuan-bantuan sosial dari Pemda menjadi kian marak. Calon pertahana bisa berlindung dibalik argumentasi bahwa apa yang mereka lakukan adalah demi kemaslahatan publik, meskipun faktanya banyak program bersifat diskriminatif dalam periode waktu tertentu.

Terakhir, kami menemukan asosiasi yang sangat kuat antara mereka yang mengatakan program-program di atas sebagai sesuatu hal yang “wajar” dengan dukungan terhadap calon petahana. Dalam hal ini, dukungan terhadap petahana nyaris dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan calon non-petahana. Dukungan terhadap petahana dari responden yang menjawab menerima pemberian material juga jauh lebih tinggi dibandingkan non-petahana.

Penjelasan di atas menunjukkan masih panjangnya jalan memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia.

 

Noory Okthariza, Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS, Jakarta.

Advertisements