Politik Uang, Kebijakan, dan Calon Petahana

Original link: https://kompas.id/baca/opini/2019/02/11/politik-uang-kebijakan-dan-calon-petahana/

Politik uang telah cukup lama menodai demokrasi Indonesia. Sejarahnya bisa ditarik setidaknya sejak 2005 yakni ketika Indonesia mulai menerapkan Pilkada langsung sebagai efek dari Pilpres 2004 yang juga dilaksanakan secara langsung. Sebelum 2005, politik uang sebetulnya juga terjadi antarsesama anggota dewan. Tetapi perubahan politik yang terjadi kala itu membuat modus politik uang bergeser ke pemilih yang punya hak suara sehingga mengakibatkan dampak negatif yang dirasakan hingga kini.

Puncak politik uang terjadi pada Pileg 2014. Ditengah ketatnya persaingan, sistem proporsional dengan nomor urut terbuka yang kita terapkan menghasilkan dorongan bagi politisi untuk memberi sesuatu kepada pemilih sebagai bentuk “diferensiasi” yang bisa mereka tawarkan. Ini menciptakan efek bola salju antarkandidat karena pada akhirnya mereka banyak menggunakan strategi kampanye serupa. Akibatnya masyarakat pun merespon dengan menciptakan semacam aturan informal: Jika ingin berkampanye di tempat kami, apa imbalan yang bisa Anda berikan?

Politik uang diyakini buruk bagi demokrasi karena ia menciptakan sebuah hubungan imbal-balik yang tidak sehat antara politisi dan pemilih. Politisi mengharapkan dukungan di bilik suara sementara pemilih mengharapkan keuntungan material jangka pendek. Di sela-sela itu terdapat broker politik (yang kerap disebut “tim sukses”) yang juga turut menikmati imbal-hasil dari hubungan patron-klien ini.

Kasus Pilkada 2018

Tetapi seberapa efektif politik uang mempengaruhi kandidat yang mencalonkan diri dalam Pemilu? Sudah cukup banyak studi soal ini. Salah satunya adalah kompilasi laporan penelitian yang dieditori Aspinall dan Sukmajati (2016) yang mengulas modus operandi politik uang dan patronase dalam Pileg 2014 di berbagai daerah di Indonesia.

Dengan detail yang mengagumkan, para penulis di buku itu bercerita soal modus-modus politik uang yang  ternyata tak hanya mencakup pemberian cash atau barang secara langsung, tetapi juga hal-hal seperti pengobatan gratis, janji-janji pemberian proyek, bantuan bagi masjid, hingga kegiatan-kegiatan social gathering seperti kejuaraan olahraga dan lomba memasak.

Tak ayal, menurut laporan tersebut, cukup banyak masyarakat yang terpengaruh preferensi politiknya. Dan memang pada akhirnya banyak anggota legislatif baik di tingkat pusat dan daerah yang terpilih karena strategi penggunaan politik uang yang jitu di tingkat akar rumput.

Berangkat dari keresahan yang sama, CSIS mencoba melakukan studi soal pengaruh politik uang pada perhelatan Pilkada 2018 lalu. Kami membatasi persoalan pada dukungan terhadap calon petahana dan non-petahana yang berlaga di Pilkada 2018, khususnya yang berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Tetapi studi ini memperluas definisi “politik uang” yang tidak saja berkaitan dengan pemberian keuntungan material sebagaimana yang diulas di atas, tetapi juga dalam bentuk diskresi kebijakan-kebijakan yang bersifat musiman. Ini karena adanya kecenderungan calon petahana dalam Pilkada memanfaatkan diskresinya dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang targeted ke kelompok-kelompok tertentu yang dianggap menguntungkan secara elektoral. Dalam literatur ilmu politik, kebijakan ini sering disebut sebagai kebijakan redistributif non-programatik karena sifatnya yang temporer.

Studi kami didasarkan pada survei yang kami laksanakan kurang lebih satu bulan menjelang hari pemilihan. Kami menanyakan kepada responden di tiga provinsi beberapa pertanyaan terkait isu ini seperti, “Jika Anda ditawarkan uang atau barang dari tim sukses atau pasangan Cagub/Cawagub tertentu, apakah Anda akan menerima tawaran tersebut?” dan “Apakah Anda akan memilih pasangan yang memberikan Anda uang atau barang?” Sementara terkait isu diskresi kebijakan kami menanyakan “Bila ada salah seorang Cagub/Cawagub membangun sarana umum seperti jalan, pasar, MCK, dan masjid di daerah Anda menjelang Pilkada, apakah itu hal yang wajar?

Hasilnya, 46 persen responden di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menyatakan akan menerima tawaran uang atau barang dan 52 persen menyatakan menolak. Terkait dengan apakah akan memilih calon yang memberi uang, mayoritas warga, 56 persen, mengatakan tidak akan memilih calon tersebut dibandingkan mereka yang mengatakan sebaliknya (34 persen).

Hasil ini mengindikasikan bahwa jumlah masyarakat yang secara terang-terangan akan menerima imbalan dari politisi memang masih cukup banyak. Bahkan jumlah ini bisa jadi lebih banyak dari angka yang ditampilkan di atas mengingat adanya kemungkinan responden menyembunyikan jawaban asli mereka karena  mereka tidak mau distigma “bisa dibeli” oleh politik uang.

Selain itu, jawaban pertanyaan kedua juga mengindikasikan rendahnya mekanisme “compliance” dari politik uang. Hal ini dikarenakan pemilih yang mendapat keuntungan material dari politisi belum tentu akan memilih politisi yang bersangkutan. Kotak suara bersifat rahasia dan pemilih pada akhirnya memiliki kebebasan menentukan siapa yang mereka yakini dapat memimpin daerah yang mereka tempati.

Hal yang lebih informatif kita jumpai terkait dengan program-program redistributif menjelang Pemilu. Mayoritas responden, 70 persen, mengatakan bahwa pembangunan fasilitas publik maupun bantuan sosial menjelang Pemilu adalah wajar, bahkan jika kebijakan dilaksanakan menjelang hari pemilihan. Hal ini menunjukkan kesulitan warga dalam membedakan pembangunan yang bersifat politis dan non-politis.

Tingginya angka dukungan terhadap program-program redistributif di atas menciptakan insentif bagi calon petahana untuk memanfaatkan diskresinya dalam menjalankan program pembangunan yang bersifat adhoc. Dan memang kita sudah cukup maklum bahwa menjelang Pemilu, bantuan-bantuan sosial dari Pemda menjadi kian marak. Calon pertahana bisa berlindung dibalik argumentasi bahwa apa yang mereka lakukan adalah demi kemaslahatan publik, meskipun faktanya banyak program bersifat diskriminatif dalam periode waktu tertentu.

Terakhir, kami menemukan asosiasi yang sangat kuat antara mereka yang mengatakan program-program di atas sebagai sesuatu hal yang “wajar” dengan dukungan terhadap calon petahana. Dalam hal ini, dukungan terhadap petahana nyaris dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan calon non-petahana. Dukungan terhadap petahana dari responden yang menjawab menerima pemberian material juga jauh lebih tinggi dibandingkan non-petahana.

Penjelasan di atas menunjukkan masih panjangnya jalan memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia.

 

Noory Okthariza, Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS, Jakarta.

Advertisements

Debat Pilpres dan Persoalannya

Original link: https://kumparan.com/@kumparannews/debat-capres-dan-persoalannya-1547802235043864871

Debat pertama calon presiden dan wakil presiden yang berlangsung tadi malam berjalan monoton dan gagal memperlihatkan problem mendasar dari isu-isu yang diangkat. Keempat kandidat datang ke debat dengan persiapan yang sebetulnya cukup matang.

Setidaknya dari laporan-laporan media yang kita baca, kita tahu baik Jokowi – Ma’ruf dan Prabowo – Sandi menghabiskan setidaknya dua hari penuh untuk berlatih. Keduanya juga pasti mendapat banyak masukan soal topik-topik spesifik HAM, korupsi, dan terorisme.

Namun, sebagai sebuah show yang seharusnya menarik, jalannya debat justru membosankan dan kadang membuat kita hilang kesabaran. Penonton seharusnya mendapat penjelasan lebih rinci soal isu-isu krusial yang sempat ditanyakan seperti politik biaya tinggi, tensi antara penegakan hukum dan pelanggaran HAM, serta diskriminasi minoritas. Tetapi exchanges yang diharapkan tidak terlihat, atau kalau pun ada, terkesan nanggung.

Hal ini mungkin disebabkan karena format debat yang didesain KPU sedari awal. Format menentukan jalannya debat. Dalam format semalam, kandidat tidak diberi ruang yang cukup mengontrol sendiri jalannya debat. Mereka hanya boleh bicara dalam waktu yang telah ditentukan. Mereka tidak dibiarkan memotong dan tidak punya cukup kesempatan membantah pandangan calon lain.

Kedua capres dan cawapres juga harus menunggu izin moderator agar membolehkan mereka menjawab pertanyaan yang dilontarkan lawan. Ini sebetulnya sesuatu yang tidak perlu karena menciptakan jeda yang membatasi ruang debat antarkandidat (belum lagi jeda iklan yang terlalu banyak dan lama). Selain itu ia juga mengganggu kenyamanan penonton karena moderator menjadi terlalu banyak bicara dan selalu ada di awal dan disela-sela pertanyaan.

Imam Priyono dan Ira Koesno. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Kritik lain adalah soal kisi-kisi. KPU sebelumnya beralasan pemberian kisi-kisi akan membuat debat menjadi lebih substantif.

Alasan ini tertolak dengan sendirinya. Kisi-kisi membuat kandidat tampil tidak otentik karena jelas terlihat mereka menghafal jawaban-jawaban. Bahkan beberapa kali mereka menunduk membaca catatan yang sudah dipersiapkan tim. Kesempatan bertanya yang diberikan di tengah debat, misalnya di sesi ketiga dan keempat, tidak dioptimalkan dengan baik untuk menyanggah atau membatalkan argumen lawan karena jelas sekali kandidat lebih memilih membaca catatan, alih-alih mengikuti pemaparan lawan secara seksama.

Terakhir, Ira Koesno dan Imam Priyono bukan saja mengontrol jalannya debat, melainkan mereka mendominasi debat semalam. Keduanya terkesan mendikte dan banyak menyampaikan hal-hal yang tidak perlu. Entah apa tujuannya, di akhir debat setiap kandidat diminta “menyampaikan kata-kata yang menyejukkan dan memuji kandidat lain.”

Moderator juga merasa perlu menasihati netizen agar bijak menggunakan sosial media, sampai dengan mengingatkan berkali-kali kepada pendukung kedua pasangan agar tidak terlalu berisik sepanjang debat berlangsung.

Untuk soal terakhir ini, mungkin ada baiknya debat diselenggarakan di studio tertutup tanpa penonton, atau cukup dengan segelintir orang model town hall meeting layaknya Pilpres Amerika Serikat kalau memang kita tidak ingin ada hiruk-pikuk mengganggu.

Masih ada empat debat tersisa. Kita berharap KPU secara serius mengatur ulang format debat agar berjalan lebih menarik dan dipenuhi tukar-menukar argumentasi yang bermutu.

Materi

Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma’ruf Amin menjawab pertanyaan saat Debat Pertama Capres & Cawapres 2019. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)

Prabowo – Sandi adalah pasangan yang paling memerlukan debat tadi malam. Prabowo-Sandi naik ke atas panggung dengan perolehan suara tertinggal sekitar 20 persen menurut survei terakhir. Untuk itu, approach mereka sejak awal adalah “menyerang” dan menelanjangi kekurangan-kekurangan petahana untuk menunjukkan diferensiasi mereka dengan Jokowi – Ma’ruf. Sementara disisi lain, Jokowi – Ma’ruf seharusnya memilih bermain aman dan tidak masuk ke isu-isu sensitif soal HAM dan penegakan hukum.

Di awal-awal debat, Jokowi memberi pernyataan normatif soal visi Indonesia Maju. Ia membaca catatan untuk menekankan pentingnya reformasi hukum dan penegakan HAM, serta pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ia juga berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu.

Prabowo menjelaskan pentingnya visi Indonesia Menang. Ia menyebut indikator-indikator yang lebih konkret seperti swasembada pangan, air bersih, dan bahan bakar sebagai syarat negara berdaulat. Prabowo juga berjanji menaikkan gaji penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim.

Soal janji menaikkan gaji penegak hukum ini, Prabowo tidak berubah dari jargon populisnya 2014. Ia menyebut bahwa untuk membayar penegak hukum secara layak, “kita harus kuasai sumber-sumber ekonomi kita.” Prabowo percaya muara dari lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah rendahnya gaji yang mereka terima. Prabowo juga berjanji menaikkan gaji ASN dengan cara menaikkan tax ratio 16 persen.

Soal feasibility dari ide kenaikan gaji ini biarlah dijawab oleh ahlinya, tapi dalam konteks ini Prabowo – Sandi sedang berbicara ke masyarakat awam. Mereka tidak butuh fact-check yang memvalidasi argumen karena narasi “kenaikan gaji” lebih kepada upaya menjangkau kelompok birokrasi dan TNI/Polri agar mendukung pasangan nomor 02.

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dipijat pasangan cawapresnya Sandiaga Uno saat jeda Debat Pertama Capres & Cawapres 2019. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)

Tetapi langgam lebih jelas diperlihatkan Prabowo ketika ia berbicara soal chief executive law enforcement. Presiden, bagi Prabowo, adalah panglima penegak hukum dan karenanya ia akan “menatar seluruh aparat penegak hukum” dan kalau ada yang menyimpang “akan saya pecat.”

Jokowi harusnya bisa masuk dengan sanggahan kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan eksekutif dalam demokrasi jika konsep Prabowo diterapkan, tetapi itu tidak terjadi karena ia memilih membaca teks yang menekankan soal persatuan dan kesatuan sebagai aset terbesar Indonesia.

Langgam politik Prabowo juga terlihat ketika ia bicara soal pemberantasan terorisme dan radikalisme. Diawali dengan pengalamannya sebagai komandan pasukan anti terror, Prabowo berargumen bahwa negara harus kuat. Ia berjanji secara besar-besaran akan berinvestasi di angkatan perang, polisi, dan intelijen. Ia menekankan bahwa “kita jangan menunggu… supaya kita bisa mendahului teroris.” Ini menggambarkan kesukaan Prabowo terhadap pre-emptive approach dalam pendekatan keamanan – yang sebetulnya sangat problematik dalam negara demokrasi.

Sementara Jokowi – Ma’ruf akan meneruskan program deradikalisasi BNPT yang sudah berjalan. Ma’ruf memberi nuansa Islamis dengan menyitir Fatwa MUI yang mengharamkan terorisme sambil menekankan pendekatan humanis yang tidak melanggar HAM dalam pencegahan paham radikal – intoleran.

Jokowi mendapat big moment ketika ia berhasil memojokkan Prabowo dalam soal gender dan korupsi. Jokowi menanyakan mengapa tidak ada perempuan di jabatan strategis Partai Gerindra. Ia lalu memamerkan 9 menteri perempuan di kabinetnya dan pengangkatan Pansel KPK yang semua anggotanya perempuan tahun 2015 untuk menunjukkan keberpihakannya pada isu gender.

Peneliti CSIS, Noory Okthariza. (Foto: Dok. CSIS)

Prabowo dengan kesulitan menjawab bahwa ia lebih mementingkan output daripada harus memilih orang per orang (“jangan karena ada perempuan kita bangga”) – jawaban yang secara jelas memperlihatkan kelemahan pemahaman Prabowo soal isu gender.

Prabowo juga terpojok ketika Jokowi bertanya mengapa ada banyak mantan napi korupsi yang menjadi caleg Gerindra. Jokowi dengan cerdas mengatakan “Bapak sendiri yang menandatangani berkas caleg, berarti Pak Prabowo setuju dengan ini.” Prabowo terlihat gagap dan menjawab “saya tidak dapat laporan itu.” Ia lalu secara keliru mengatakan apa yang disebut Jokowi sebagai sebuah tuduhan.

Poin terakhir adalah soal penampilan Ma’ruf dan Sandi. Sepanjang debat, Ma’ruf Amin terlihat tegang dan kaku. Ia tampil minimalis sebagai pelengkap Jokowi. Terlihat sekali Ma’ruf hanya dipersiapkan menjawab pertanyaan seputar isu terorisme. Sementara Sandi terlihat rileks dan selalu tersenyum simpatik. Sandi juga tampil cukup baik dengan frekuensi bicara yang hampir sama banyaknya dengan Prabowo. Dalam hal ini, penonton akan menilai lebih Sandi dan Prabowo sebagai pasangan yang kompak dan akrab. Sementara Jokowi dan Ma’ruf terkesan lebih dingin dan berjarak.

Isu-isu yang seharusnya bisa membuat debat menjadi menarik seperti kasus pengungkapan penyerangan Novel Baswedan, pelanggaran HAM 1998, dan pelemahan KPK tidak ada yang disinggung. Padahal ada setidaknya dua sesi dimana masing-masing pasangan diberikan kesempatan bertanya ke pasangan lain. Tetapi semua calon memilih bermain aman dan menghindari pertanyaan-pertanyaan spesifik.

Noory Okthariza, Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS.

Impact of 2018 identity politics

Indonesian politics has been marred by heightening identity-based politics over the last two or three years. Despite its peak passing after the Jakarta election in 2017, the remnants of those 2016 massive rallies were still powerful enough to mold our politics in 2018.

There are at least three important conclusions to be drawn with regard to our growing conservatism in politics.

First, we were surprised by the immense turnout during the reunion of the “212” movement last month. Compared to the Dec. 2, 2016 rally against then-Jakarta governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama for blasphemy, the 2018 event seemed more profound in terms of the crowd’s number and its messages.

It is clear that the movement has successfully solidified its base and will be a firm voting bloc for Prabowo Subianto in the April presidential election.

Our surprise also comes down to how feeble the selection of Ma’ruf Amin as the vice presidential candidate for incumbent President Joko “Jokowi” Widodo was to at least mollify the situation. As we recall, the main reason why Jokowi picked Ma’ruf was to sway Muslim voters and, at the same time, cracking down on the sturdiness of the movement.

However, it becomes obvious now that Ma’ruf does not necessarily have a strong hold within the 212 movement folks — despite being leader of the powerful Indonesian Ulema Council (MUI).

Or if he does, for whatever reason Ma’ruf seems not bold enough to oppose the movement. This is quite a liability for Jokowi’s camp as election time is approaching.

This brings us to my second point about the state of Islam in Indonesia.

The inefficacy of Ma’ruf in containing the rising clout of Islamism validates the ever-increasing schism within the Islamic groups. Being the MUI leader does not automatically make him the spokesperson of all Muslims.

This is apparently true for the leaders of two big Muslim organizations, namely Muhammadiyah and Nahdatul Ulama (NU).

Yes, they are both the oldest and largest groups.

But, instead of listening to their own clerics, many Muhammadiyah and NU members these days are more fascinated in sermons given by the newly sprung up preachers who do not associate themselves with the two mainstream groups.

A survey by Denny JA’s LSI last October confirms this view. When respondents were asked, “who is the most listened to cleric to you?” the top five answers in order were Abdul Somad, Arifin Ilham, Yusuf Mansyur, Abdullah Gymnastiar and Rizieq Shihab.

Whereas three clerics from NU such as Salahudin Wahid, Said Aqil Sirodj, Mustofa Bisri trail far behind. And combined with two senior NU clerics of Maimoen Zubair and the late Slamet Effendy Yusuf, the religious calls of these five figures were listened to by only 15 percent of respondents.

Therefore, we are perhaps in the state where the established Muslim organizations are losing ground to individual preachers.

These top individuals are more attractive probably because their sermons touch upon the more relevant aspects of day-to-day life of Indonesian Muslims.

For example, they talked a lot about household problems, marriage and youth empowerment.

The traditional groups should find a way to deal with this or otherwise they could be more and more irrelevant in the near future.

The last point is about the simultaneous regional elections held in mid-2018. At first we were worried about whether or not the same strategy of smear campaigns of the Jakarta’s gubernatorial election of 2017 would be replicated. This was a legitimate concern given the sizable voters involved (around 150 million) who would vote for 171 regional leaders.

The Centre for Strategic and International Studies’ research of local elections reveals that Jakarta’s model of sectarianism-based politics emanated very limitedly at local level.

Despite identity remaining a salient factor in determining the elections’ outcomes, we learned that the reason for using it was very much context specific.

For example, issues that matter most for voters revolved around whether or not the candidates were natives from respected regions, who their parents were, and which clans or tribes the candidates were from.

These are essentially enduring issues popping up in every election cycle and were not necessarily affected by what happened in Jakarta.

Sectarian issues were played out but have never been deliberately played at the same level as in 2017. We noted that people at regency level had a strong wish for reformist leaders, however they also weighed this preference with a more primordial concern.

Therefore, identity politics is indeed happening and remains to shape our politics. But its effect is actually quite limited at national level.

What are the consequences of all this as we gear up for the presidential election?

To be sure, the prospect of religious sentiment is still lurking. If there is no case as big as the protests leading to Ahok’s imprisonment and all other things being equal in the lead up to voting day, one might expect campaign season will be relatively peaceful.

But this optimism entails Ma’ruf to be more assertive and engaging, especially in major provinces where the supporters of conservatism vastly breed such as Jakarta, Banten and West Java.

The room for such optimism is also there partly because the incumbent’s challengers actually have weak leverage to speak comfortably on behalf of Muslim voters.

Both Prabowo and his vice-presidential candidate Sandiaga Uno are hardly polarizing figures and basically have no interest in any Islamist ideas. They both have neither formal Islamic education nor affinity with Islamism throughout their careers.

The problem really lies with the core supporters of the two. Should they gain a momentum to reunify, or at least deliberately escalate their effort to play the religious sentiment card, the campaign trail would be frightful.

***

The writer is a researcher at the Department of Politics and Social Change, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta. 

Original link: https://www.thejakartapost.com/academia/2019/01/04/impact-of-2018-identity-politics.html

PDIP dan Koalisi Pilkada 2018

Here is the original link:

PDI-P dan Koalisi Pilkada 2018

Noory Okthariza  ;   Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial,

CSIS, Jakarta

                                                        KOMPAS, 31 Maret 2018

                                                           

Pola-pola koalisi yang terbangun dalam Pilkada 2018 di 171 daerah menunjukkan ketidakmampuan PDI-P dalam membangun koalisi yang kohesif di tingkat lokal. Pada Pilpres 2014, PDI-P awalnya bermitra dengan PKB, Nasdem, dan Hanura. Setelah Joko Widodo terpilih sebagai presiden, gerbong koalisi pemerintah bertambah dengan masuknya PAN dan Golkar.

Dalam situasi politik normal, idealnya pola koalisi pemerintah di tingkat nasional mengakar hingga ke provinsi, kota, dan kabupaten. Partai di daerah seharusnya mengikuti arah kebijakan dari pemimpin partai di tingkat pusat.    Namun itu tidak terjadi di pemerintahan saat ini. Koalisi yang dibangun PDI-P ternyata lumayan tercerai berai, setidaknya dilihat dari statistik koalisi Pilkada 2018.

Mari kita bandingkan pola koalisi yang dibangun oleh PDI-P dengan dua partai oposisi saat ini, Gerindra dan PKS. CSIS mengumpulkan dataset terkait Pilkada 2018 yang beberapa di antaranya meliputi pola koalisi partai politik di 171 daerah dan background pribadi seperti pekerjaan, umur, dan pendidikan dari 569 pasang calon kepala dan wakil kepala daerah yang akan berkompetisi Juni nanti.

Data ini memungkinkan kami menjawab berbagai pertanyaan menarik, misalnya, di daerah mana saja partai X membentuk koalisi dengan Y, bagaimana indeks korelasi koalisi antarpartai, dan partai mana yang terbanyak mendukung calon purnawirawan TNI/Polri.

Terkait koalisi yang dibangun PDI-P, ada sejumlah temuan menarik. Koalisi yang dibangun PDI-P dengan mitra di pemerintahan seperti PAN dan Golkar ternyata jauh lebih sedikit dibandingkan koalisi yang dibangun kedua partai dengan Gerindra. Dari 171 daerah, PDI-P berkoalisi dengan PAN hanya di 57 daerah. Sementara PAN berkoalisi dengan Gerindra di 73 daerah. PAN juga memilih lebih banyak bekerja sama dengan PKS ketimbang PDI-P. PAN dan PKS akan bersama-sama mendukung calon pemimpin di 64 daerah, sementara PAN dan PDI-P hanya akan bekerja sama di 57 daerah saja.

Di sisi lain, Golkar juga terlihat lebih nyaman berkoalisi dengan Gerindra dibandingkan PDI-P. Ini terbukti dari jumlah koalisi Golkar-Gerindra lebih banyak (65 koalisi) dibandingkan Golkar-PDI-P (57 koalisi).

Jumlah koalisi yang Golkar ciptakan seperti dengan Nasdem, PAN, Hanura, dan PKB juga melampaui jumlah koalisi Golkar dengan PDI-P. Ini artinya, koalisi sesama partai pendukung pemerintah di Pilkada 2018 memang terjadi, tetapi koalisi tersebut terbatas pada koalisi partai-partai pendukung pemerintah minus PDI-P.

Khusus untuk Golkar, fakta bahwa partai ini mampu membentuk jejaring koalisi yang luas membuktikan mereka memiliki fleksibilitas dan adaptasi yang lebih baik dibanding partai lain. Tetapi kenyataan bahwa Golkar memilih mendekat ke Gerindra di tingkat lokal juga adalah sesuatu yang agak janggal, terlebih Golkar baru saja mendapat tambahan kursi di kabinet setelah Idrus Marham diangkat sebagai Menteri Sosial pada reshuffle kabinet Januari lalu.

Buat PDI-P, Pilkada 2018 seharusnya dilihat sebagai momen konsolidasi awal menghadapi Pemilu 2019. Ini momen exercise bagi PDI-P dan partai lain dalam melihat efektivitas koalisi yang terbangun dan sejauh mana mesin politik partai berjalan di tingkat lokal.

Sayangnya momen konsolidasi ini tampaknya gagal dimanfaatkan secara efektif oleh PDI-P. Adalah Gerindra bersama sekutu utamanya, PKS, yang ternyata lebih berhasil membentuk kekuatan yang lebih solid. Dua partai ini akan bekerja sama di 70 pilkada. Di tambah PAN, partai yang sebetulnya masih punya wakil di kabinet, koalisi oposisi yang terbentuk diperkirakan akan makin menguat seiring Pemilu 2019 yang kian mendekat.

Pemerintah vs oposisi

Sekarang, andaikan koalisi awal pemerintah antara PDI-P, PKB, Nasdem, dan Hanura kembali terjadi pada Pemilu 2019, kita berharap bahwa keempat partai ini terlebih dahulu membentuk sebanyak-banyaknya koalisi pada Pilkada 2018.

Tetapi, ternyata keempat partai hanya bekerja sama di 14 pilkada saja. Dan dari 14 pilkada ini, keempat partai hanya berkoalisi di satu pilgub (yang sebetulnya tidak terlalu signifikan magnitude-nya dalam pilpres), yakni di Provinsi Maluku, dimana mereka mendukung Jenderal (Purn) Murad Ismail. Sementara sisa 13 koalisi terjadi di kabupaten-kabupaten kecil seperti Deli Serdang, Bone, Jayawijaya, dan Mimika.

Sementara koalisi yang terbangun antara Gerindra, PKS, dan PAN berjumlah 39. Dari 39 ini, ketiga partai bersekutu di enam pilgub yang sebagian besar adalah provinsi-provinsi kunci seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur.

Singkatnya, dari segi jumlah koalisi dan juga magnitude daerah tempat koalisi terbentuk, PDIP- tertinggal jauh dari pihak oposisi. Apa pesan penting dari angka-angka di atas? Pertama, kenyataan bahwa jumlah koalisi PDI-P dengan mitra koalisinya lebih kecil dibandingkan koalisi partai oposisi menunjukkan kelemahan PDI-P dalam melakukan komunikasi politik yang luwes dengan partai-partai lain. Dalam momen seperti pilkada, koalisi politik tak akan terbentuk manakala sebuah partai kurang fleksibel dalam menyodorkan nama-nama calon kepala daerah. Koalisi juga tidak akan terbentuk jika sebuah partai terlampau percaya diri mengusung calon kepala daerah tanpa bantuan partai lain.

Ini terjadi, misalnya, dalam Pilkada Jawa Barat di mana PDI-P memutuskan maju sendiri mengusung TB Hasanuddin sebagai calon gubernur tanpa berkoalisi dengan partai mana pun. Padahal, Jawa Barat secara kultural bukanlah basis yang ramah terhadap partai nasionalis seperti PDI-P.

Pesan kedua terkait perlunya kesadaran dini dari petinggi PDI-P, termasuk Presiden Jokowi, bahwa kekuatan-kekuatan politik di sekitar mereka sebetulnya sudah melakukan konsolidasi awal di daerah-daerah.

Ini adalah sesuatu hal yang sesungguhnya lumrah dalam politik di mana setiap partai memilih strategi yang akan mengantarkan mereka ke pusat-pusat kekuasaan. Tetapi kegagalan merespons manuver ini secara bijak akan sangat mungkin menyulitkan peluang Presiden Jokowi terpilih kembali tahun depan.

Perempuan dalam Pilkada 2018

Women meagerly participate in the current Indonesia’s regional election. I took this issue of concern in Kompas print edition, 2 February 2018.

https://kompas.id/baca/opini/2018/02/02/perempuan-dalam-pilkada-2018/

Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 27 Juni 2018 menyisakan tanda tanya soal seberapa inklusif sistem politik Indonesia mendorong partisipasi politik perempuan.

Lihatlah data rekapitulasi kandidat yang sudah dilansir di laman resmi Komisi Pemilihan Umum. Dari total 573 calon gubernur dan bupati yang akan berkompetisi di 171 daerah, hanya ada 49 perempuan. Untuk calon wakil gubernur dan wakil bupati, kondisinya hampir sama. Dari 573 calon, perempuan berjumlah 53 orang saja.

Yang paling parah kalau kita menilik data calon pemimpin di tingkat provinsi. Dari 58 pasang calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berlaga Juni, hanya ada dua calon gubernur dan lima calon wakil gubernur perempuan. Ini berarti secara keseluruhan jumlah calon perempuan hanya 3,4 dan 8,6 persen.

Memang minimnya partisipasi perempuan dalam politik juga terjadi di negara maju. Di Amerika Serikat, misalnya, hanya ada enam gubernur perempuan dari 50 negara bagian. Namun, jika dibandingkan kondisi Indonesia memang menyedihkan. Dari 34 provinsi, tak satu pun gubernur perempuan sedang menjabat.

Angka tersebut tentu bukan hal yang menggembirakan. Di tengah semangat global yang ingin meletakkan partisipasi perempuan sebagai arus utama politik modern, kita boleh melihat ini sebagai sebuah kemunduran.

PBB, misalnya, menempatkan kesetaraan jender sebagai satu dari 17 sustainable development goals, target pembangunan berkelanjutan yang disepakati secara universal. Salah satu indikator kesetaraan jender adalah persamaan kesempatan sekaligus persamaan representasi politik kaum perempuan.

Tren pengarusutamaan perempuan dalam politik hari ini tentu dilakukan dengan alasanalasan mendasar. Laporan InterParliamentary Union, lembaga nirlaba yang bekerja sama dengan parlemen di seluruh dunia, menyebutkan, dibandingkan dengan laki-laki, anggota parlemen perempuan di mana pun cenderung mementingkan isu-isu sosial sebagai prioritas legislasi. Isuisu ini antara lain hak-hak pensiun dan jaminan hari tua, cuti melahirkan, tempat penitipan anak, dan kesetaraan pendapatan.

Isu sosial tersebut sering secara sinis dianggap sebagai ”agenda perempuan”. Pandangan seperti ini kurang tepat dan senyatanya tidak menggambarkan tuntutan hidup yang kian kompleks dewasa ini.

Ambil contoh tempat penitipan anak. Ini adalah hak pokok yang sudah seharusnya menjadi keprihatinan kita bersama. Di kota sebesar dan sesibuk Jakarta, idealnya sudah harus ada inisiatif yang digagas oleh pemerintah provinsi untuk menciptakan public day care. Sekurang-kurangnya pemerintah provinsi menekan perusahaan-perusahaan besar (atau dengan memberikan insentif pajak, misalnya) agar menyediakan tempat penitipan anak yang aman dan nyaman agar kedua orangtua si anak bisa bekerja dengan tenang.

Isu kepastian soal jaminan hari tua juga tak kalah penting. Jaminan hari tua bisa menjadi program perlindungan sosial bagi setiap pekerja menyongsong hari tua. Dengan kepastian ini, para pekerja yang sudah tua tak perlu terlalu mengkhawatirkan nasib anak-anaknya ke depan jika kelak mereka pensiun.

Karena itu, ”agenda perempuan” tak boleh dilihat secara sempit. Justru isu-isu sosial ini jika dilaksanakan secara efektif dapat mendatangkan kesejahteraan yang bisa dinikmati semua orang, tak hanya kaum perempuan.

Dua sebab

Mengapa partisipasi calon perempuan dalam Pilkada 2018 demikian rendah? Apa yang bisa dilakukan agar ke depannya jumlah calon perempuan bertambah? Betapapun pentingnya dua pertanyaan ini, kita hanya bisa menjawabnya secara spekulatif.

Kita bisa menyebut setidaknya dua hal. Pertama, kultur politik yang masih feodalistik dan patriarkal. Kedua, rendahnya pengetahuan publik soal kesetaraan jender. Sudah jadi rahasia umum, mayoritas parpol di Indonesia berjalan atas kontrol pendiri partai. Meritokrasi tidak pernah secara sungguh-sungguh dijalankan dan tergantikan oleh patronisme politik yang kental.

Kita juga sangat jarang mendengar ketua atau pengurus perempuan di tingkat DPP, DPD, atau DPC. Sebagian besar keputusan-keputusan strategis partai, seperti pencalonan kepala daerah atau penentuan nomor urut kandidat dalam pemilu, dikerjakan oleh pengurus laki-laki.

Secara tak langsung, hal ini boleh jadi mengecilkan peluang perempuan untuk diusung sebagai kandidat di dalam pemilu.

Yang menyedihkan, kalaupun ada politisi perempuan yang menduduki jabatan publik di tingkat nasional dan daerah, posisi tersebut didapatkan lebih karena faktor kekerabatan. Misalnya, ia anak perempuan atau istri seorang pejabat tinggi atau pimpinan partai tertentu, bukan murni karena kualitas personalnya yang menonjol. Ini membuat kita patut skeptis soal sejauh mana keberadaan mereka di jabatan publik benar-benar merepresentasikan ”agenda perempuan”.

Soal lain, lemahnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan jender. Pandangan dikotomis bahwa perempuan harus mengurus masalah domestik rumah tangga dan laki-laki sebagai pencari nafkah masih sangat mengakar di Indonesia. Padahal, tuntutan kehidupan saat ini yang ditandai biaya hidup yang kian tinggi seharusnya membuat cara pandang dikotomis perlahan-lahan memudar.

Selain itu, di sejumlah tempat di Indonesia ada aturan-aturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan, seperti pemberlakuan jam malam dan larangan keluar tanpa ditemani mahram (suami atau saudara kandung). Dalam konteks kampanye politik di pilkada, aturan seperti ini jelas membatasi ruang gerak kandidat perempuan dalam berkampanye dan mendekatkan diri ke konstituen.

Rendahnya pemahaman akan kesetaraan jender membuat calon perempuan sulit bersaing dengan calon laki-laki di pilkada. Ini karena banyak pemilih yang masih menilai jabatan politik, seperti kepala daerah dan anggota Dewan, adalah jabatan laki-laki.

Memang menghadirkan perempuan dalam politik tak cukup diupayakan lewat rekayasa sistem politik saja. Perlu ada perubahan kultural dan perbaikan kesadaran publik soal pentingnya aspek kesetaraan jender.

Perombakan Kabinet dan Politik Pasca-212

This article was published in Seputar Indonesia, 30 January 2018. 

Satu hal yang sering luput dari perbicangan politik hari ini adalah bahwa politik Indonesia sebetulnya sudah memasuki era baru pasca gerakan massa 212 tahun 2016 lalu.

Politik pasca 212 ditandai setidaknya dengan tiga hal. Pertama, menguatnya pengaruh politik Islam yang ditandai dengan kemenangan Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta; kedua, mengerasnya hubungan oposisional antara koalisi pemerintah dan koalisi yang dipimpin Prabowo Subianto; dan ketiga, mulai munculnya perimbangan kekuatan militer terhadap supremasi sipil. Menguatnya pengaruh politik Islam terjadi bukan tanpa sebab. Meskipun awalnya tak disadari, “kecelakaan politik” yang menimpa gubernur Basuki Tjahaja Purnama kala itu menciptakan momentum bagi kelompok Islam untuk mengorganisir diri.

Kita tahu bahwa pada akhirnya momentum politik ini berhasil dimanfaatkan secara gemilang. Kelompok Islam tidak saja sukses menggalang mobilisasi massa berkali-kali selama Pilkada Jakarta berlangsung, tetapi mereka juga berhasil mendudukkan kandidat mereka ke kursi nomor satu di ibukota. Keberhasilan ini menciptakan kepuasan tersendiri bagi kelompok Islam. Jika dulu aspirasi politik Islam dianggap lebih bersifat simbolik dan berjalan lewat jalur parlementer, kini mereka sadar bahwa jalur eksekutif ternyata jauh lebih memikat. Kini, setelah Anies-Sandi terpilih, tampaknya “jalan Jakarta” akan coba diterapkan di beberapa daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak Juni mendatang.

Memang ini adalah tugas yang tidak mudah. Pilkada Jakarta terjadi dalam konteks yang sangat khusus dimana ada gubernur non-Muslim yang berasal dari etnis minoritas. Sang gubernur kala itu juga dianggap telah melukai umat Muslim serta berlaku tidak patut terhadap ulama. Tetapi “jalan Jakarta” yang dimaksud disini adalah soal komposisi koalisi politik yang terbangun. Pasca gerakan 212, kita tahu bahwa ada setidaknya tiga partai politik yang kian solid membangun kekuataan. Tiga partai ini adalah Gerindra, PKS, dan PAN.

Ketiga partai ini, yang besar kemungkinan mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres 2019, telah memutuskan untuk melakukan semacam pre-test, ujian awal, yang tujuan utamanya adalah memenangkan Prabowo pada Pilpres tahun depan. Ujian awal ini disepakati dilakukan di Pilkada 2018. Ketiga partai bersepakat untuk berada dalam koalisi bersama mengusung kandidat gubernur di tiga provinsi besar: Jawa Barat (Sudrajat – Saikhu), Jawa Tengah (Sudirman Said – Ida Fauziah), dan Sumatera Utara (Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah).

Jika digabungkan, ketiga provinsi ini menaungi kurang lebih 95.3 juta penduduk, jumlah yang sangat besar dari total 258 juta penduduk Indoneisa. Dan apapun hasil akhir dari pemilihan gubernur di tiga provinsi ini, ketiga partai akan mendapatkan kebaikan. Jika menang, artinya mereka berhasil mendudukkan kandidatnya di kursi kekuasaan, dan jika kalah, sekurang-kurangnya mereka mendapat pelajaran berharga soal strategi menggalang kekuatan di lapangan agar makin solid pada 2019 nanti. Dan dalam dua konteks di ataslah muncul fenomena menarik.

Di pentas politik Indonesia, perlahan-lahan muncul pemain baru yang tampak kian penting untuk diperhatikan, yakni politik militer. Politik militer mewujud dalam diri mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Pasca Pilkada DKI, Gatot tanpa disangka- sangka menjadi aktor politik baru yang banyak dieluelukan masyarakat, khususnya dari kelompok Islam. Sang Jenderal tampaknya terpancing. Ia terlihat melakukan beberapa manuver secara sadar dan sistematis untuk meningkatkan popularitasnya.

Manuver-manuver yang ia lakukan misalnya melaksanakan pengajian-pengajian besar di Mabes TNI, memberi ceramah di kampus-kampus, mendatangi ulama-ulama, dan mengeluarkan beberapa statement populis seperti pemberhentian kerja sama militer Indonesia dan Australia. Demi mencegah manuver Panglima TNIyangkiandiluar kendali, Presiden Jokowi akhir-nya bersikap tegas: Memberhentikan Sang Jenderal dari jabatan Panglima meskipun masa pensiunnya masih cukup panjang. Tetapi presiden sadar bahwa dinamika politik satu setengah tahun ke belakang telah memberi panggung cukup terbuka bagi militer untuk menebar pengaruh.

Suka atau tidak, militer telah ikut mewarnai panggung politik Indonesia akhir-akhir ini. Keputusan memberhentikan Panglima TNI sendiri tidak menjamin akan menyurutkan pengaruh politik militer di tingkat nasional. Dan dalam konteks itulah kita memaknai reshufflekabinet yang dilakukan Presiden Jokowi 17 Januari. Terlihat ada upaya perimbangan kekuatan yang coba dilakukan Presiden terhadap militer. Mantan Panglima TNI Moeldoko masuk kabinet sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan Teten Masduki.

Hal ini diikuti dengan masuknya Agum Gumilar, tokoh senior di kalangan purnawirawan angkatan darat, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Agum dan Moeldoko akan bergabung dengan figur senior militer lainnya yang sudah ada di kabinet seperti Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, dan Ryamizard Ryacudu. Pertanyaannya kemudian apakah reshuffle ini berhasil menjawab dua kebutuhan sekaligus, yakni membatasi pengaruh politik militer yang kian menegas serta menjinakkan kekuatan politik Islam? Saya cenderung yakin bahwa pengaruh militer akan perlahan- lahan melemah, seiring dicabutnya mandat Jenderal Gatot oleh Presiden.

Kini Gatot tak lagi punya kuasa akan pasukan dan kuasa komando teritorial. Lagipula, rencana rotasi jabatan-jabatan strategis ditubuh TNI yang ia rencanakan menjelang lengser telah dianulir oleh Marsekal Tjahjanto, Panglima TNI baru. Tetapi soal politik Islam memang lebih rumit. Kita baru akan mendapat gambaran lebih utuh setidaknya sampai dengan Pilkada serentak usai digelar 27 Juni 2018.

Jika koalisi yang dipimpin Prabowo Subianto sukses memenangkan provinsi-provinsi kunci Juni nanti, pengaruh politik Islam kemungkinan akan semakin mengakar. Sambil terus bersiasat menghadapi perheletan Pilkada 2018, pemerintahan Jokowi mesti menemukan strategi bagaimana menghadapi kekuatan politik Islam, jika mereka ingin terpilih kembali.

Noory Okthariza
Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS, Jakarta

First Article in Kompas

Inspired by my last post, I tried to write a more systematic yet press-friendly article about the Indonesian millenials. And it was published by Kompas on December 28. So happy!

On Indonesian’s Millennials

We often tempted to characterize millennials as a new voting block as opposed to older generations. This is especially true in Indonesia, where young people comprise a big chunk of its population. But how different actually millennials are? Our common understanding mostly said that millennials are more open, more tolerant, etc. But the recent CSIS survey on millennials surprisingly revealed much more bleak depictions about their social and political attitudes. Prompted by the recent Jakarta’s election wherein the Chinese incumbent candidate’s Basuki Tjahaya Purnama was beaten badly by the Islamist supported candidate’s Anies Baswedan, we asked the following question: “Would you be willing to accept a leader whose religion is different from your own”? Bear in mind that around 90 percent of Indonesians are Muslims. So this question essentially indicates their willingness to be led by non-muslim. The result shows that around 54 percent of millennials rejected this idea, compared to only 39 percent of them who said the opposite.

Another question asked their attitudes towards minorities such as LGBT member. The survey asked: “Would you be willing to accept LGBT communities”. Though it might not be surprising to see the majority of youth in Indonesia will confront the LGBTs, but knowing that around 95 percent of them cannot accept LGBTs is still startling, at least for myself.

There are a bunch of other questions in the survey that will prompt you to think twice about how different actually millennials are.

 image001image002

Me and Music

These days, I seem to spend time for music as much as I spend time for doing political science. I do love music. I remember I’ve begun collecting cassette records when I was in middle school. Aside from several Indonesian bands, my brother introduced me to listen to western rock bands like The Calling, Coldplay, and Oasis. Coldplay’s A Rush of Blood to the Head and The Calling’s Camino Palmero, for instance, have never failed me.

Then back in high school, I took my music to the next level. My friends and I forged a band. We were not that good at playing instruments though. But there was a regular art performance coming down. And we believed that we had to perform something to look “cool.” So there you go. We rented a studio. We practiced music a lot more than we had for our exam days. And crazily enough, we took sometime to practice in the midnight on the third day of national examination because our school was going to hold a farewell event for us right after the national exam was over! Yes, it was crazy. But looking back, it was worth experiencing too.

The upside of having a band in the past transcended when you start listening to music of your interests. This is something that I bumped into quite recently. During my grad school years, I was given privilege to get access to record stores – the independent ones. America was such a heaven for music junkies. Independent record stores were perhaps literally available in every corner of the town, including in small counties like Athens, Ohio where I lived.

Despite the presence of big corporation like Barnes & Noble or Amazon, independent record stores, and so do indie bands, withstand. The stores catered vast collections of used CDs and vinyl records from hugely different artists from various genres. With very affordable prices. Starting from $2 or $3, you can get your all-time-favorite albums on your pocket.

And by chance, I lived with a roommate who liked to buy CDs. He told me to come to local record store near campus to look around. So I went there. I ended up buying two or three CDs (Bob Dylan and Pat Metheny’s albums) to be played in my music player I inherited from my Indonesian’s mate who was about to move out of state.

I didn’t really figure the keen experience of listening to music until quite recently. My music playlists were used to be exhausted me. The playlists were barely improving. Perhaps because by then I was not literate enough to a set of ‘good’ music playlists. But I’ve come to like watching some blues and rock covers on youtube for quite awhile. These covers enthralled me. There was hardly a night passed without watching some covers. I wanted to learn that. So I thought it’s time to buy me a set of music gears. I decided to buy a used Fender electric guitar, an amp, and an effect – all from online stores.

As a student, these gears ripped me off. But they helped me a lot to keep me sane. In fact, music was a great escape when I felt fed up with politics. Likewise, getting your hand an instrument makes you become more sensitive about sound, rhyme, beat – all those stuff. And the side effect of that is that it induces you to listen more, meaning, in my case, buying more CDs! So whenever I got a chance going out of Athens, I made a visit to used record store. It was a great experience. Getting to record stores and finding your favorite albums in there, I bet you, is an experience that cannot even begin to compete if you listen to your music from youtube or simply download it from iTunes.