PDIP dan Koalisi Pilkada 2018

Here is the original link:

PDI-P dan Koalisi Pilkada 2018

Noory Okthariza  ;   Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial,

CSIS, Jakarta

                                                        KOMPAS, 31 Maret 2018

                                                           

Pola-pola koalisi yang terbangun dalam Pilkada 2018 di 171 daerah menunjukkan ketidakmampuan PDI-P dalam membangun koalisi yang kohesif di tingkat lokal. Pada Pilpres 2014, PDI-P awalnya bermitra dengan PKB, Nasdem, dan Hanura. Setelah Joko Widodo terpilih sebagai presiden, gerbong koalisi pemerintah bertambah dengan masuknya PAN dan Golkar.

Dalam situasi politik normal, idealnya pola koalisi pemerintah di tingkat nasional mengakar hingga ke provinsi, kota, dan kabupaten. Partai di daerah seharusnya mengikuti arah kebijakan dari pemimpin partai di tingkat pusat.    Namun itu tidak terjadi di pemerintahan saat ini. Koalisi yang dibangun PDI-P ternyata lumayan tercerai berai, setidaknya dilihat dari statistik koalisi Pilkada 2018.

Mari kita bandingkan pola koalisi yang dibangun oleh PDI-P dengan dua partai oposisi saat ini, Gerindra dan PKS. CSIS mengumpulkan dataset terkait Pilkada 2018 yang beberapa di antaranya meliputi pola koalisi partai politik di 171 daerah dan background pribadi seperti pekerjaan, umur, dan pendidikan dari 569 pasang calon kepala dan wakil kepala daerah yang akan berkompetisi Juni nanti.

Data ini memungkinkan kami menjawab berbagai pertanyaan menarik, misalnya, di daerah mana saja partai X membentuk koalisi dengan Y, bagaimana indeks korelasi koalisi antarpartai, dan partai mana yang terbanyak mendukung calon purnawirawan TNI/Polri.

Terkait koalisi yang dibangun PDI-P, ada sejumlah temuan menarik. Koalisi yang dibangun PDI-P dengan mitra di pemerintahan seperti PAN dan Golkar ternyata jauh lebih sedikit dibandingkan koalisi yang dibangun kedua partai dengan Gerindra. Dari 171 daerah, PDI-P berkoalisi dengan PAN hanya di 57 daerah. Sementara PAN berkoalisi dengan Gerindra di 73 daerah. PAN juga memilih lebih banyak bekerja sama dengan PKS ketimbang PDI-P. PAN dan PKS akan bersama-sama mendukung calon pemimpin di 64 daerah, sementara PAN dan PDI-P hanya akan bekerja sama di 57 daerah saja.

Di sisi lain, Golkar juga terlihat lebih nyaman berkoalisi dengan Gerindra dibandingkan PDI-P. Ini terbukti dari jumlah koalisi Golkar-Gerindra lebih banyak (65 koalisi) dibandingkan Golkar-PDI-P (57 koalisi).

Jumlah koalisi yang Golkar ciptakan seperti dengan Nasdem, PAN, Hanura, dan PKB juga melampaui jumlah koalisi Golkar dengan PDI-P. Ini artinya, koalisi sesama partai pendukung pemerintah di Pilkada 2018 memang terjadi, tetapi koalisi tersebut terbatas pada koalisi partai-partai pendukung pemerintah minus PDI-P.

Khusus untuk Golkar, fakta bahwa partai ini mampu membentuk jejaring koalisi yang luas membuktikan mereka memiliki fleksibilitas dan adaptasi yang lebih baik dibanding partai lain. Tetapi kenyataan bahwa Golkar memilih mendekat ke Gerindra di tingkat lokal juga adalah sesuatu yang agak janggal, terlebih Golkar baru saja mendapat tambahan kursi di kabinet setelah Idrus Marham diangkat sebagai Menteri Sosial pada reshuffle kabinet Januari lalu.

Buat PDI-P, Pilkada 2018 seharusnya dilihat sebagai momen konsolidasi awal menghadapi Pemilu 2019. Ini momen exercise bagi PDI-P dan partai lain dalam melihat efektivitas koalisi yang terbangun dan sejauh mana mesin politik partai berjalan di tingkat lokal.

Sayangnya momen konsolidasi ini tampaknya gagal dimanfaatkan secara efektif oleh PDI-P. Adalah Gerindra bersama sekutu utamanya, PKS, yang ternyata lebih berhasil membentuk kekuatan yang lebih solid. Dua partai ini akan bekerja sama di 70 pilkada. Di tambah PAN, partai yang sebetulnya masih punya wakil di kabinet, koalisi oposisi yang terbentuk diperkirakan akan makin menguat seiring Pemilu 2019 yang kian mendekat.

Pemerintah vs oposisi

Sekarang, andaikan koalisi awal pemerintah antara PDI-P, PKB, Nasdem, dan Hanura kembali terjadi pada Pemilu 2019, kita berharap bahwa keempat partai ini terlebih dahulu membentuk sebanyak-banyaknya koalisi pada Pilkada 2018.

Tetapi, ternyata keempat partai hanya bekerja sama di 14 pilkada saja. Dan dari 14 pilkada ini, keempat partai hanya berkoalisi di satu pilgub (yang sebetulnya tidak terlalu signifikan magnitude-nya dalam pilpres), yakni di Provinsi Maluku, dimana mereka mendukung Jenderal (Purn) Murad Ismail. Sementara sisa 13 koalisi terjadi di kabupaten-kabupaten kecil seperti Deli Serdang, Bone, Jayawijaya, dan Mimika.

Sementara koalisi yang terbangun antara Gerindra, PKS, dan PAN berjumlah 39. Dari 39 ini, ketiga partai bersekutu di enam pilgub yang sebagian besar adalah provinsi-provinsi kunci seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur.

Singkatnya, dari segi jumlah koalisi dan juga magnitude daerah tempat koalisi terbentuk, PDIP- tertinggal jauh dari pihak oposisi. Apa pesan penting dari angka-angka di atas? Pertama, kenyataan bahwa jumlah koalisi PDI-P dengan mitra koalisinya lebih kecil dibandingkan koalisi partai oposisi menunjukkan kelemahan PDI-P dalam melakukan komunikasi politik yang luwes dengan partai-partai lain. Dalam momen seperti pilkada, koalisi politik tak akan terbentuk manakala sebuah partai kurang fleksibel dalam menyodorkan nama-nama calon kepala daerah. Koalisi juga tidak akan terbentuk jika sebuah partai terlampau percaya diri mengusung calon kepala daerah tanpa bantuan partai lain.

Ini terjadi, misalnya, dalam Pilkada Jawa Barat di mana PDI-P memutuskan maju sendiri mengusung TB Hasanuddin sebagai calon gubernur tanpa berkoalisi dengan partai mana pun. Padahal, Jawa Barat secara kultural bukanlah basis yang ramah terhadap partai nasionalis seperti PDI-P.

Pesan kedua terkait perlunya kesadaran dini dari petinggi PDI-P, termasuk Presiden Jokowi, bahwa kekuatan-kekuatan politik di sekitar mereka sebetulnya sudah melakukan konsolidasi awal di daerah-daerah.

Ini adalah sesuatu hal yang sesungguhnya lumrah dalam politik di mana setiap partai memilih strategi yang akan mengantarkan mereka ke pusat-pusat kekuasaan. Tetapi kegagalan merespons manuver ini secara bijak akan sangat mungkin menyulitkan peluang Presiden Jokowi terpilih kembali tahun depan.

Advertisements

Perempuan dalam Pilkada 2018

Women meagerly participate in the current Indonesia’s regional election. I took this issue of concern in Kompas print edition, 2 February 2018.

https://kompas.id/baca/opini/2018/02/02/perempuan-dalam-pilkada-2018/

Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 27 Juni 2018 menyisakan tanda tanya soal seberapa inklusif sistem politik Indonesia mendorong partisipasi politik perempuan.

Lihatlah data rekapitulasi kandidat yang sudah dilansir di laman resmi Komisi Pemilihan Umum. Dari total 573 calon gubernur dan bupati yang akan berkompetisi di 171 daerah, hanya ada 49 perempuan. Untuk calon wakil gubernur dan wakil bupati, kondisinya hampir sama. Dari 573 calon, perempuan berjumlah 53 orang saja.

Yang paling parah kalau kita menilik data calon pemimpin di tingkat provinsi. Dari 58 pasang calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berlaga Juni, hanya ada dua calon gubernur dan lima calon wakil gubernur perempuan. Ini berarti secara keseluruhan jumlah calon perempuan hanya 3,4 dan 8,6 persen.

Memang minimnya partisipasi perempuan dalam politik juga terjadi di negara maju. Di Amerika Serikat, misalnya, hanya ada enam gubernur perempuan dari 50 negara bagian. Namun, jika dibandingkan kondisi Indonesia memang menyedihkan. Dari 34 provinsi, tak satu pun gubernur perempuan sedang menjabat.

Angka tersebut tentu bukan hal yang menggembirakan. Di tengah semangat global yang ingin meletakkan partisipasi perempuan sebagai arus utama politik modern, kita boleh melihat ini sebagai sebuah kemunduran.

PBB, misalnya, menempatkan kesetaraan jender sebagai satu dari 17 sustainable development goals, target pembangunan berkelanjutan yang disepakati secara universal. Salah satu indikator kesetaraan jender adalah persamaan kesempatan sekaligus persamaan representasi politik kaum perempuan.

Tren pengarusutamaan perempuan dalam politik hari ini tentu dilakukan dengan alasanalasan mendasar. Laporan InterParliamentary Union, lembaga nirlaba yang bekerja sama dengan parlemen di seluruh dunia, menyebutkan, dibandingkan dengan laki-laki, anggota parlemen perempuan di mana pun cenderung mementingkan isu-isu sosial sebagai prioritas legislasi. Isuisu ini antara lain hak-hak pensiun dan jaminan hari tua, cuti melahirkan, tempat penitipan anak, dan kesetaraan pendapatan.

Isu sosial tersebut sering secara sinis dianggap sebagai ”agenda perempuan”. Pandangan seperti ini kurang tepat dan senyatanya tidak menggambarkan tuntutan hidup yang kian kompleks dewasa ini.

Ambil contoh tempat penitipan anak. Ini adalah hak pokok yang sudah seharusnya menjadi keprihatinan kita bersama. Di kota sebesar dan sesibuk Jakarta, idealnya sudah harus ada inisiatif yang digagas oleh pemerintah provinsi untuk menciptakan public day care. Sekurang-kurangnya pemerintah provinsi menekan perusahaan-perusahaan besar (atau dengan memberikan insentif pajak, misalnya) agar menyediakan tempat penitipan anak yang aman dan nyaman agar kedua orangtua si anak bisa bekerja dengan tenang.

Isu kepastian soal jaminan hari tua juga tak kalah penting. Jaminan hari tua bisa menjadi program perlindungan sosial bagi setiap pekerja menyongsong hari tua. Dengan kepastian ini, para pekerja yang sudah tua tak perlu terlalu mengkhawatirkan nasib anak-anaknya ke depan jika kelak mereka pensiun.

Karena itu, ”agenda perempuan” tak boleh dilihat secara sempit. Justru isu-isu sosial ini jika dilaksanakan secara efektif dapat mendatangkan kesejahteraan yang bisa dinikmati semua orang, tak hanya kaum perempuan.

Dua sebab

Mengapa partisipasi calon perempuan dalam Pilkada 2018 demikian rendah? Apa yang bisa dilakukan agar ke depannya jumlah calon perempuan bertambah? Betapapun pentingnya dua pertanyaan ini, kita hanya bisa menjawabnya secara spekulatif.

Kita bisa menyebut setidaknya dua hal. Pertama, kultur politik yang masih feodalistik dan patriarkal. Kedua, rendahnya pengetahuan publik soal kesetaraan jender. Sudah jadi rahasia umum, mayoritas parpol di Indonesia berjalan atas kontrol pendiri partai. Meritokrasi tidak pernah secara sungguh-sungguh dijalankan dan tergantikan oleh patronisme politik yang kental.

Kita juga sangat jarang mendengar ketua atau pengurus perempuan di tingkat DPP, DPD, atau DPC. Sebagian besar keputusan-keputusan strategis partai, seperti pencalonan kepala daerah atau penentuan nomor urut kandidat dalam pemilu, dikerjakan oleh pengurus laki-laki.

Secara tak langsung, hal ini boleh jadi mengecilkan peluang perempuan untuk diusung sebagai kandidat di dalam pemilu.

Yang menyedihkan, kalaupun ada politisi perempuan yang menduduki jabatan publik di tingkat nasional dan daerah, posisi tersebut didapatkan lebih karena faktor kekerabatan. Misalnya, ia anak perempuan atau istri seorang pejabat tinggi atau pimpinan partai tertentu, bukan murni karena kualitas personalnya yang menonjol. Ini membuat kita patut skeptis soal sejauh mana keberadaan mereka di jabatan publik benar-benar merepresentasikan ”agenda perempuan”.

Soal lain, lemahnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan jender. Pandangan dikotomis bahwa perempuan harus mengurus masalah domestik rumah tangga dan laki-laki sebagai pencari nafkah masih sangat mengakar di Indonesia. Padahal, tuntutan kehidupan saat ini yang ditandai biaya hidup yang kian tinggi seharusnya membuat cara pandang dikotomis perlahan-lahan memudar.

Selain itu, di sejumlah tempat di Indonesia ada aturan-aturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan, seperti pemberlakuan jam malam dan larangan keluar tanpa ditemani mahram (suami atau saudara kandung). Dalam konteks kampanye politik di pilkada, aturan seperti ini jelas membatasi ruang gerak kandidat perempuan dalam berkampanye dan mendekatkan diri ke konstituen.

Rendahnya pemahaman akan kesetaraan jender membuat calon perempuan sulit bersaing dengan calon laki-laki di pilkada. Ini karena banyak pemilih yang masih menilai jabatan politik, seperti kepala daerah dan anggota Dewan, adalah jabatan laki-laki.

Memang menghadirkan perempuan dalam politik tak cukup diupayakan lewat rekayasa sistem politik saja. Perlu ada perubahan kultural dan perbaikan kesadaran publik soal pentingnya aspek kesetaraan jender.

Perombakan Kabinet dan Politik Pasca-212

This article was published in Seputar Indonesia, 30 January 2018. 

Satu hal yang sering luput dari perbicangan politik hari ini adalah bahwa politik Indonesia sebetulnya sudah memasuki era baru pasca gerakan massa 212 tahun 2016 lalu.

Politik pasca 212 ditandai setidaknya dengan tiga hal. Pertama, menguatnya pengaruh politik Islam yang ditandai dengan kemenangan Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta; kedua, mengerasnya hubungan oposisional antara koalisi pemerintah dan koalisi yang dipimpin Prabowo Subianto; dan ketiga, mulai munculnya perimbangan kekuatan militer terhadap supremasi sipil. Menguatnya pengaruh politik Islam terjadi bukan tanpa sebab. Meskipun awalnya tak disadari, “kecelakaan politik” yang menimpa gubernur Basuki Tjahaja Purnama kala itu menciptakan momentum bagi kelompok Islam untuk mengorganisir diri.

Kita tahu bahwa pada akhirnya momentum politik ini berhasil dimanfaatkan secara gemilang. Kelompok Islam tidak saja sukses menggalang mobilisasi massa berkali-kali selama Pilkada Jakarta berlangsung, tetapi mereka juga berhasil mendudukkan kandidat mereka ke kursi nomor satu di ibukota. Keberhasilan ini menciptakan kepuasan tersendiri bagi kelompok Islam. Jika dulu aspirasi politik Islam dianggap lebih bersifat simbolik dan berjalan lewat jalur parlementer, kini mereka sadar bahwa jalur eksekutif ternyata jauh lebih memikat. Kini, setelah Anies-Sandi terpilih, tampaknya “jalan Jakarta” akan coba diterapkan di beberapa daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak Juni mendatang.

Memang ini adalah tugas yang tidak mudah. Pilkada Jakarta terjadi dalam konteks yang sangat khusus dimana ada gubernur non-Muslim yang berasal dari etnis minoritas. Sang gubernur kala itu juga dianggap telah melukai umat Muslim serta berlaku tidak patut terhadap ulama. Tetapi “jalan Jakarta” yang dimaksud disini adalah soal komposisi koalisi politik yang terbangun. Pasca gerakan 212, kita tahu bahwa ada setidaknya tiga partai politik yang kian solid membangun kekuataan. Tiga partai ini adalah Gerindra, PKS, dan PAN.

Ketiga partai ini, yang besar kemungkinan mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres 2019, telah memutuskan untuk melakukan semacam pre-test, ujian awal, yang tujuan utamanya adalah memenangkan Prabowo pada Pilpres tahun depan. Ujian awal ini disepakati dilakukan di Pilkada 2018. Ketiga partai bersepakat untuk berada dalam koalisi bersama mengusung kandidat gubernur di tiga provinsi besar: Jawa Barat (Sudrajat – Saikhu), Jawa Tengah (Sudirman Said – Ida Fauziah), dan Sumatera Utara (Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah).

Jika digabungkan, ketiga provinsi ini menaungi kurang lebih 95.3 juta penduduk, jumlah yang sangat besar dari total 258 juta penduduk Indoneisa. Dan apapun hasil akhir dari pemilihan gubernur di tiga provinsi ini, ketiga partai akan mendapatkan kebaikan. Jika menang, artinya mereka berhasil mendudukkan kandidatnya di kursi kekuasaan, dan jika kalah, sekurang-kurangnya mereka mendapat pelajaran berharga soal strategi menggalang kekuatan di lapangan agar makin solid pada 2019 nanti. Dan dalam dua konteks di ataslah muncul fenomena menarik.

Di pentas politik Indonesia, perlahan-lahan muncul pemain baru yang tampak kian penting untuk diperhatikan, yakni politik militer. Politik militer mewujud dalam diri mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Pasca Pilkada DKI, Gatot tanpa disangka- sangka menjadi aktor politik baru yang banyak dieluelukan masyarakat, khususnya dari kelompok Islam. Sang Jenderal tampaknya terpancing. Ia terlihat melakukan beberapa manuver secara sadar dan sistematis untuk meningkatkan popularitasnya.

Manuver-manuver yang ia lakukan misalnya melaksanakan pengajian-pengajian besar di Mabes TNI, memberi ceramah di kampus-kampus, mendatangi ulama-ulama, dan mengeluarkan beberapa statement populis seperti pemberhentian kerja sama militer Indonesia dan Australia. Demi mencegah manuver Panglima TNIyangkiandiluar kendali, Presiden Jokowi akhir-nya bersikap tegas: Memberhentikan Sang Jenderal dari jabatan Panglima meskipun masa pensiunnya masih cukup panjang. Tetapi presiden sadar bahwa dinamika politik satu setengah tahun ke belakang telah memberi panggung cukup terbuka bagi militer untuk menebar pengaruh.

Suka atau tidak, militer telah ikut mewarnai panggung politik Indonesia akhir-akhir ini. Keputusan memberhentikan Panglima TNI sendiri tidak menjamin akan menyurutkan pengaruh politik militer di tingkat nasional. Dan dalam konteks itulah kita memaknai reshufflekabinet yang dilakukan Presiden Jokowi 17 Januari. Terlihat ada upaya perimbangan kekuatan yang coba dilakukan Presiden terhadap militer. Mantan Panglima TNI Moeldoko masuk kabinet sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan Teten Masduki.

Hal ini diikuti dengan masuknya Agum Gumilar, tokoh senior di kalangan purnawirawan angkatan darat, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Agum dan Moeldoko akan bergabung dengan figur senior militer lainnya yang sudah ada di kabinet seperti Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, dan Ryamizard Ryacudu. Pertanyaannya kemudian apakah reshuffle ini berhasil menjawab dua kebutuhan sekaligus, yakni membatasi pengaruh politik militer yang kian menegas serta menjinakkan kekuatan politik Islam? Saya cenderung yakin bahwa pengaruh militer akan perlahan- lahan melemah, seiring dicabutnya mandat Jenderal Gatot oleh Presiden.

Kini Gatot tak lagi punya kuasa akan pasukan dan kuasa komando teritorial. Lagipula, rencana rotasi jabatan-jabatan strategis ditubuh TNI yang ia rencanakan menjelang lengser telah dianulir oleh Marsekal Tjahjanto, Panglima TNI baru. Tetapi soal politik Islam memang lebih rumit. Kita baru akan mendapat gambaran lebih utuh setidaknya sampai dengan Pilkada serentak usai digelar 27 Juni 2018.

Jika koalisi yang dipimpin Prabowo Subianto sukses memenangkan provinsi-provinsi kunci Juni nanti, pengaruh politik Islam kemungkinan akan semakin mengakar. Sambil terus bersiasat menghadapi perheletan Pilkada 2018, pemerintahan Jokowi mesti menemukan strategi bagaimana menghadapi kekuatan politik Islam, jika mereka ingin terpilih kembali.

Noory Okthariza
Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS, Jakarta

First Article in Kompas

Inspired by my last post, I tried to write a more systematic yet press-friendly article about the Indonesian millenials. And it was published by Kompas on December 28. So happy!

On Indonesian’s Millennials

We often tempted to characterize millennials as a new voting block as opposed to older generations. This is especially true in Indonesia, where young people comprise a big chunk of its population. But how different actually millennials are? Our common understanding mostly said that millennials are more open, more tolerant, etc. But the recent CSIS survey on millennials surprisingly revealed much more bleak depictions about their social and political attitudes. Prompted by the recent Jakarta’s election wherein the Chinese incumbent candidate’s Basuki Tjahaya Purnama was beaten badly by the Islamist supported candidate’s Anies Baswedan, we asked the following question: “Would you be willing to accept a leader whose religion is different from your own”? Bear in mind that around 90 percent of Indonesians are Muslims. So this question essentially indicates their willingness to be led by non-muslim. The result shows that around 54 percent of millennials rejected this idea, compared to only 39 percent of them who said the opposite.

Another question asked their attitudes towards minorities such as LGBT member. The survey asked: “Would you be willing to accept LGBT communities”. Though it might not be surprising to see the majority of youth in Indonesia will confront the LGBTs, but knowing that around 95 percent of them cannot accept LGBTs is still startling, at least for myself.

There are a bunch of other questions in the survey that will prompt you to think twice about how different actually millennials are.

 image001image002

Me and Music

These days, I seem to spend time for music as much as I spend time for doing political science. I do love music. I remember I’ve begun collecting cassette records when I was in middle school. Aside from several Indonesian bands, my brother introduced me to listen to western rock bands like The Calling, Coldplay, and Oasis. Coldplay’s A Rush of Blood to the Head and The Calling’s Camino Palmero, for instance, have never failed me.

Then back in high school, I took my music to the next level. My friends and I forged a band. We were not that good at playing instruments though. But there was a regular art performance coming down. And we believed that we had to perform something to look “cool.” So there you go. We rented a studio. We practiced music a lot more than we had for our exam days. And crazily enough, we took sometime to practice in the midnight on the third day of national examination because our school was going to hold a farewell event for us right after the national exam was over! Yes, it was crazy. But looking back, it was worth experiencing too.

The upside of having a band in the past transcended when you start listening to music of your interests. This is something that I bumped into quite recently. During my grad school years, I was given privilege to get access to record stores – the independent ones. America was such a heaven for music junkies. Independent record stores were perhaps literally available in every corner of the town, including in small counties like Athens, Ohio where I lived.

Despite the presence of big corporation like Barnes & Noble or Amazon, independent record stores, and so do indie bands, withstand. The stores catered vast collections of used CDs and vinyl records from hugely different artists from various genres. With very affordable prices. Starting from $2 or $3, you can get your all-time-favorite albums on your pocket.

And by chance, I lived with a roommate who liked to buy CDs. He told me to come to local record store near campus to look around. So I went there. I ended up buying two or three CDs (Bob Dylan and Pat Metheny’s albums) to be played in my music player I inherited from my Indonesian’s mate who was about to move out of state.

I didn’t really figure the keen experience of listening to music until quite recently. My music playlists were used to be exhausted me. The playlists were barely improving. Perhaps because by then I was not literate enough to a set of ‘good’ music playlists. But I’ve come to like watching some blues and rock covers on youtube for quite awhile. These covers enthralled me. There was hardly a night passed without watching some covers. I wanted to learn that. So I thought it’s time to buy me a set of music gears. I decided to buy a used Fender electric guitar, an amp, and an effect – all from online stores.

As a student, these gears ripped me off. But they helped me a lot to keep me sane. In fact, music was a great escape when I felt fed up with politics. Likewise, getting your hand an instrument makes you become more sensitive about sound, rhyme, beat – all those stuff. And the side effect of that is that it induces you to listen more, meaning, in my case, buying more CDs! So whenever I got a chance going out of Athens, I made a visit to used record store. It was a great experience. Getting to record stores and finding your favorite albums in there, I bet you, is an experience that cannot even begin to compete if you listen to your music from youtube or simply download it from iTunes.

PKI and Sukarno in the Words of Suharto

I’ve never found any works on Indonesian massacre of 1965 referred to Suharto’s own words on why and how did he purge the Indonesian communists (or allegedly communists). This video below is mesmerizing to me as it shows, at least, why did he take a strong force against PKI in 1965 and, consequently, the feuds he had on Sukarno during the raucous time of 1965.

Suharto revealed that he had warned Sukarno since 1958 about the potential recurring rebellions of PKI when the two met in Central Java. When Sukarno made a visit, Suharto was a then-military commander of Diponegoro area (it covers the whole territory of Yogyakarta and Central Java).

Central Java was considered the center of electorates of PKI. As such, PKI won in Central Java in 1955 election. Suharto assumed that the greater PKI could endanger the army power – as it should have been obvious as PKI did two early rebellions in Java back in 1926 and 1948. These rebellions were recent enough to put PKI always in likely confrontation against the army. But when Suharto told the president about his anxieties, Sukarno was getting grumpy. Suharto said he was blamed by the president (“saya dimarahi”). Paraphrasing Sukarno, Suharto said “the strong PKI is the fact. They earned power from people. That’s the power that must be taken. We have to make them comply with PKI Pancasila” (“Itu kan kenyataan (PKI kuat). Kan PKI dapat dukungan dari rakyat. Itu harus kita perhatikan. Sekarang bagaimana caranya kita berjuang menjadikan PKI itu PKI Pancasila”). Suharto also said that communism, along with nationalism, and Islam, had been the ideals that Sukarno proudly sold to the world (“Nasakom itu adalah jualan bung Karno ke dunia, termasuk ke PBB”).

Thus it becomes clear for the young general that the president himself will always back the communist party. Nonetheless within such a raging context, we don’t yet to have any hints whether the systematic plans of coup existed within the army. There is no plot that convinced scholars about whether Suharto carried out or planned the coup from the very scratch. In fact, the coup of 1965 was not at all look like the recent failed coup in Turkey. And if Suharto, after all, did a coup, apparently it was not planned as such. At least it was not until the killings of 6 generals in the night of October 1 that changed the game. Suharto and the army saw the support from people has swung toward him and then he confiscated the power from Sukarno – who shunned putting PKI in the sideline in the aftermath of October 1.

So, in retrospect, what we seen is more about a situational yet rational response from the army (or Suharto) too deal with intense pressures in the midst of post-Gestok rather than a committed and planned taking of power from Sukarno. This is the insight of Asvi Warman Adam, a historian, who dubbed the 1965 coup as the “creeping coup” (kudeta merangkak). For Asvi, the transfer of power from Sukarno to Suharto took place in a number of sequential steps: (1) The killings of general October 1  1965, (2) the issued of Supersemar on March 11 1966 through which Suharto granted discretionary power to dissolve PKI, (3) the rejection of Nawaksara Speech of Sukarno in front of parliament (MPRS) on June 22 1966 that caused the immediate termination of presidential position from Sukarno as the parliament’s mandatory, and (4) the appointment of Suharto as acting-president on February 22 1967.

But, for sure, this situational response comes at the expense of unimaginable ramifications for Indonesians in the years to come, particularly to those allegedly communists.

On Jokowi’s Cabinet Reshuffle

The announcement of Jokowi’s new cabinet has elicited a fair amount of attention in Indonesia. This is the second time Jokowi harnesses his discretion to change the composition of his ministers. The first cabinet reshuffle was done in August 2015, less than a year after Jokowi holds office, wherein 6 new ministers were inaugurated. 4 out of 6 ministers were coming from economic portfolio, which in itself signaling the strong drift of the president to jump start Indonesian economy. The recent reshuffle was quite similar. At least 10 out of 13 ministries were from economic sectors. Some ministers were reassigned to new ministerial positions while some others were completely being sacked.

Nonetheless, I think the new emerging phenomenon from Jokowi’s presidency is his arousing awareness to widen public support for him. This awareness is less visible during his first year. For example, none of 4 ministers in the first round of reshuffle were coming from political background. They don’t have a strong social base either. They are, using a common term in Indonesian politics, technocrats or professionals. The term foreshadows the differentiation with other ministers from political parties background who, most of the time, have been less favorable in public eyes than the technocrats. While the rest of two ministers, Luhut Panjaitan and Pramono Anung, were high rank politicians that are indispensable if president Jokowi expects political support from parties.

Nonetheless, the second reshuffle signals that the president is now more willing to share power with his allies. Two parties, Golkar and PAN, have demonstrated their willingness to join cabinet. This leads them to ministerial-granting policy. Golkar’s cadre was elected as minister of industry and PAN’s cadre was being minister of bureaucratic reform. Aside from that, Wiranto, the chairman of Hanura party and a tainted, retired general with a bleak human rights record, was elected as coordinating minister of political, legal, and security affairs. And Enggartiasto Lukito from Nasdem party was to be trade minister.

The joining of Golkar and PAN has allowed Jokowi to reap remarkable support in parliament. By adding to PDIP, PPP, Nasdem, and Hanura, his coalition is now controlling 386 seats compared to opposition parties, which only pose 113 seats (excluding Democrat party which remains neutral).

Many people start jeering at Jokowi because of his decision. Indeed, at the beginning of his presidency, Jokowi was known for his unapologetic rhetoric for not “bagi-bagi kursi kekuasaan” (a power-sharing strategy in exchange of political support). This rhetoric doesn’t hold anymore. But people who jeer at him are missing the point.

The gripping political power is a bless for any politicians. In many occasions, this means having an unambiguous support from parties and mass-based organization. Jokowi seems to realize this when he has been about two years in power. For example, the rest of 3 ministers in current reshuffle were not from economic sectors. But they offer clear electorates for president. Wiranto is the chairman of Hanura; Asman Abnur is PAN member; and Muhajir, the minister of education, is a high rank official of Muhammadiyah, the second largest Muslim organization in Indonesia.

In Wiranto and Muhajir cases, their appointments spark controversies. Wiranto is a scandalous figure to be appointed amidst the government efforts to commence investigations over past human rights violations. He was deemed responsible during riots 1998 and the kidnapping of several activists when he was acting as the commander of the military. Whereas Muhajir’s appointment was less on his personal credibility. It is because he replaces Anies Baswedan, a clean and popular figure among Indonesians, especially the youth. I in fact happened to support Anies in 2014 presidential race. He sought a presidential nominee via the Democrat party’s convention. He failed at the convention, yet switching to take side on Jokowi thereafter. Jokowi appointed him as spokesman during his fierce campaign against Prabowo Subianto. After Jokowi won the election, Anies was chosen as minister of education. Indonesians greeted the appointment of Anies, partly because he has engaged in education issues in Indonesia, inter alia, as the founder of Indonesia Mengajar. But the president seems to eager to widen his public support by choosing Muhajir. This is not to say that Anies doesn’t have public legitimation. He does. But his “political price” is modest than Muhammadiyah, who hasn’t been instated in the cabinet yet.

The president has enjoyed strong bases more than ever. He has been stronger politically and socially. The complicated question now is, will he succeed?

Comparative Historical Analysis

I am drawing up a plan to learn more about comparative historical analysis (CHA). This is a profound approach in comparative politics in which (regrettably) I don’t feel to have enough exposure in grad school. My encounter with CHA was made through comparative politics’ courses in my department, but not by way of technical-method courses alike. So when I took democratization’s class, for example, I got a chance to read Moore’s Social Origins or Skocpol’s State and Social Revolutions (surely not in its entirety). I got a sense of what the authors were talking about. But I did not necessarily grasp about how can the authors validate or not to validate their arguments? I mean, how can we convince several main factors trigger macro structures like revolutions, democracy, institutions, etc to set in? The CHA answers to that might rest on the “complex interplay” of many forces where the events or places are taking place. It thus compels us to read extensively about history before making an argument. To be sure, clearly nobody wish to write something considered too simplistic or too narrow. But complexity is explained once a clear framework proposed.

Apparently my experiences in writing papers thus far suggest that writing a kind of historical papers are a way harder than quantitative ones. One seeks to write a historical paper, I think, will always start with ideas or problems that interest him most. Once he knows the ideas, he can start sorting out data or information from a wide range of sources that fit into his ideas. So ideas come before data. The latter is quite different though. In my experiences writing quantitative papers, I never, and cannot, start with ideas. Indeed, I didn’t know what to write before I look upon my data. When data available, I usually start running various regression models to see what I can come up with. A glimpse of ideas pop up, but quite often unsettled. So I run another model again up until I got a better sense about what I am going to write. When I see interesting yet unexpected findings in my data, then I can start thinking about the best conceivable framework to put the findings in a coherent manner. Then I start writing. I nearly begin with “data or research design section” first. Then writing the results, or the main body of the paper before working on literature review. So it is a bit in a reverse order compared to that of you read in a “normal” paper.

Back to CHA, I am eager to learn more about this, as I know my research plan will be much related to history. There are some compelling sources to begin with. For a starter like I am, an excellent piece would be Lijphart (1971, 1975), Skocpol & Somers (1980), Steinmo & Thelen edited volume (1992), and Mahoney & Thelen (2015). Also there is a good article from Slater & Ziblatt (2013). All give you a proper framework to work in the field of CHA.