Jokowi should not take votes for granted

The Jakarta Post: July 22, 2019:

vote for granted.jpg

Advertisements

Challenges of Decentralization

The Jakarta Post, October 7, 2019.

This year marks the twenty years of formal introduction of decentralization program. Despite its real implementation started in early 2001, but legally the idea of having a much more decentralized authority began two years earlier with the passing of Law No. 22/1999 on Local Government and Law No. 25/1999 on Fiscal Balance between Central and Local Government.

Just like in many other countries, decentralization was initially designed to bring government closer to the people, given Indonesia has been ruled by autocracy with strong centralization stance for over three decades. It was also introduced because of the sizable and diverse nature of the country, with its sprawling archipelago and the presence of more than 500 districts and municipalities – many of which are distinct in terms of language, ethnicity, and customs.

For that reasons, the urge of having more de-concentrated power seems inevitable once Indonesia set to democratize itself in 1998. The so-called ‘Big Bang’ decentralization, the term coined by the World Bank economists, essentially denotes to a radical shift that Indonesia experienced from one of the most centralized states to a very much-dispersed regional autonomy.

To be sure, the implementation of this system has been incremental. At the onset of its execution, the focus seems to be less on politics than economic concerns. The Law No. 22/1999 lays out, for instance, the need to have a greater fiscal transfer from central to regional government. This led to the higher share of central government spending to regional government to nearly double in 2000 – 2001.

Relatedly, the Law No. 25/1999 explains the entitlement of local government to earn the so-called balancing fund (dana perimbangan) to boost local development. In 2002, around 90 percent of regional revenues came from this balancing fund, which included the general allocation grant (DAU), special allocation grant (DAK), and shared taxes. This reflects a great reliance in term of financing from regional government to central government.

However, it was not until recently this fiscal transfer has become one impediment in our political system. Indonesia’s fiscal system is quite unique in a sense that it bypasses the role of provincial government in financing its district-level governments. In many occasions, this makes district heads do not feel oblige to work together with governor in a respected province.

This has been worsened with the fact that there is no hierarchical relation between provincial and district or municipality-level governments. The provincial government only plays a “coordinating role,” meaning that it cannot impose any measures for non-compliance. Thus one can imagine when governor and district heads in one province came from competing political parties; making a good cooperation can be a daunting task.

Despite the Law on Local Government clearly states that every district is an independent entity with its own regional autonomy, recent moves from central government has made decentralization to gain a new relevance.

The idea to amend the 1945 Constitution is a case in point. Despite many public contentions, PDIP, the ruling party of President Joko Widodo, strongly supports this amendment. The idea basically aims to attain two things: To revive the New Order-concept of the Broad Guidelines of State Policy (GBHN) and to reinforce the power of People’s Consultative Assembly (MPR).

While we are yet to understand exactly the reasons of this move, but it is safe to say that the plan is a regression for Indonesia’s democracy. We knew from the history how GBHN was being devised; it had never been designed nor discussed in consultancy with regional government, let alone people on the ground. GBHN had always been the top-down product of MPR; it is exclusively devised and imposed by elites.

GBHN could only work in the context of authoritarian in which the same regime endures for a long time, while with democracy, the new elected government can easily annul any programs from its predecessors.

Thanks to decentralization, Indonesia’s now has the Musrenbang, an annual process of planning and budgeting of policies at local level. The Musrenbang began down from village level, and then advances to a higher level such as districts and provinces. In this process, people meet together to discuss issues facing their own communities. They can participate in formulating policies which then will be formally approved by the Bappeda (the local government planning agency).

With all its deficiencies, the Musrenbang is much more representative and nicely fits with decentralization than GBHN, at least in theory.

The idea to strengthen the MPR is also problematic. In the past, the MPR was the supreme body above all institutions, including the president, whereas our system now only acknowledges the check and balances among equally strong institutions.

To some extent, we can understand the dilemma faced by central government in dealing with independent regional governments. The central government wants its development programs to be effectively executed, but the setting of political institutions at times thwarts this purpose.

The contention seems to be always about how to strike a balance between our unitary state and regional autonomy, or about the degree of effectiveness and representativeness. However, it seems that in recent years Jokowi’s administration has accentuated more the unitary elements, instead of embracing more pluralistic tone.

Noory Okthariza is a researcher at the Department of Politics and Social Change, CSIS

Arti Penting Jawa pada Pilpres 2019

Published in Kompas, 18 May 2019. Here is the original link: 

Pilpres 2019 yang telah bersama-sama kita lewati memperlihatkan fenomena pergeseran suara di sejumlah provinsi dan, dalam tahap tertentu, perubahan perilaku pemilih yang perlu diperhatikan bagi pemerintahan terpilih.

Hal paling mendasar dari Pilpres 2019 adalah terjadinya kecenderungan polarisasi antarwilayah di Indonesia. Pada 2014, Presiden Jokowi memenangkan suara di seluruh wilayah, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Kemenangan ini dapat dilihat dari jumlah provinsi maupun kabupaten – kota yang dimenangkan oleh Jokowi – JK.

Lima tahun lalu, eks Gubernur DKI Jakarta ini unggul di 23 dari total 33 provinsi. Di tingkat kabupaten kota, menurut data yang dilansir kawalpemilu.org, secara keseluruhan Jokowi memenangkan 331 wilayah, berbanding 172 wilayah yang dimenangkan Prabowo atau jika dikonversi dalam persentase suara menjadi 66 vs 34 persen.

Sedangkan di tahun 2019, menurut perhitungan manual dari KPU yang masih berlangsung, Jokowi kalah telak di Sumatera. Dia unggul mutlak di Jawa, Kalimantan, Bali, dan Papua. Sementara di Sulawesi, meskipun hanya kalah di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan, ia unggul di empat provinsi lain. Tetapi dalam hal jumlah kemenangan di kabupaten – kota se-Sulawesi, Jokowi ternyata masih kalah dari Prabowo dengan perbandingan 37 dan 39 wilayah.

Di Sumatera, jika tahun 2014 Jokowi masih mendominasi dengan perolehan kemenangan 54 berbanding 46 persen, tahun ini ia terpuruk di angka 37 persen saja. Jokowi hanya berhasil menang di 58 daerah, sementara Prabowo unggul di 97 daerah. Kemenangan Jokowi di wilayah Barat Indonesia ini juga sangat tipikal. Dia unggul di provinsi yang memiliki demografi etnis Jawa yang besar seperti Lampung, atau di wilayah dimana masyarakat Muslim adalah minoritas, misalnya di banyak daerah di Sumatera Utara.

Selain itu Jokowi juga unggul di wilayah-wilayah kepulauan terluar Sumatera, misalnya di daerah-daerah yang menjadi bagian dari gugus kepulauan provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Bengkulu. Tetapi di bagian dalam Pulau Sumatera, termasuk di nyaris seluruh kota-kota kunci pulau ini, Prabowo mendapat keunggulan mutlak.

Secara keseluruhan, menurut hasil sementara dari KPU, perbandingan kemenangan Jokowi dan Prabowo di tingkat kabupaten – kota adalah 280 dan 203. Masih ada data dari beberapa wilayah, terutama di Papua, yang belum masuk ke website KPU hingga tulisan ini dibuat.

Kalau kita hitung berdasarkan presentase, maka total suara Jokowi dan Prabowo berdasarkan jumlah kemenangan di kabupaten – kota di Pilpres 2019 adalah 58 dan 42 persen. Artinya meskipun secara jumlah kemenangan Prabowo berhasil memenangkan lebih banyak wilayah dibandingkan lima tahun lalu, tetapi jumlah suara yang ia raih akan lebih sedikit dibandingkan dengan perolehannya di 2014.

Dua Alasan

Mengapa hal itu bisa terjadi? Ada setidaknya dua penjelasan.

Pertama, Jokowi diuntungkan karena kemenangan besar yang ia peroleh di dua provinsi kunci, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Per 7 Mei 2019, perhitungan KPU menunjukkan Jokowi – Ma’ruf mendapat 77.4 persen di Jawa Tengah sementara Prabowo – Sandi 22.6 persen. Total suara masuk adalah 80.3 persen. Sementara di Jawa Timur dengan suara masuk 58 persen, kandidat petahana memperoleh 67 persen.

Meskipun perhitungan masih berjalan, tren perolehan suara ini diyakini tidak akan berubah banyak.

Jika dibandingkan dengan perolehan di 2014, Jokowi ketika itu “hanya” mendapat 66.6 persen di Jawa Tengah. Ini berarti ada lonjakan sekitar 10 persen suara yang menguntungkan Jokowi. Di Jawa Timur kenaikan suara malah lebih tinggi. Lima tahun lalu mantan Walikota Solo ini memperoleh 53.1 persen berbanding 46.1 persen untuk Prabowo; artinya ada kenaikan sekitar 13 persen di Jawa Timur.

Selisih dua digit untuk provinsi sebesar Jawa Tengah dan Jawa Timur ini terbilang sangat besar. Total pemilih dari dua provinsi ini sekitar 60 juta. Ini berarti Jokowi sudah memperoleh surplus suara lebih dari enam juta dibandingkan Prabowo hanya dari dua provinsi ini saja.

Sementara total pemilih se-Sumatera saja jika digabungkan adalah sekitar 38 juta pemilih. Artinya kekalahan mutlak yang dialami Jokowi di Sumatera dapat dikompensasi dengan kemenangan hanya di dua provinsi Pulau Jawa ini.

Penjelasan kedua, yaitu berkaitan dengan stagnasi suara Prabowo – Sandi di Jakarta dan Jawa Barat, dua provinsi besar lain yang dianggap sebagai basis pemilih pasangan ini.

Pada tahun 2014, Prabowo mendapatkan masing-masing 47 dan 60 persen di dua provinsi. Tetapi per hari ini ia hanya memperoleh 48 dan 58 persen di Jakarta dan Jawa Barat, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan efek elektoral yang diharapkan.

Padahal Prabowo layak berharap lebih mengingat dua provinsi ini dalam dua tiga tahun terakhir menunjukkan sinyalemen perilaku politik yang lebih dekat dengan kubu Prabowo – Sandi. Di Jakarta, misalnya, terpilihnya Anies Baswedan sebagai Gubernur Ibukota dengan dukungan dari kelompok 212 sebetulnya memperlihatkan momentum politik yang lebih berpihak kepada Prabowo. Demikian pula dengan masyarakat di Jawa Barat yang merupakan penyuplai massa paling banyak bagi gerakan 212 tiga tahun silam.

Akan tetapi momentum tersebut ternyata tidak serta-merta berbuah dukungan di kotak suara. Kemenangan telak yang diraih Anies Baswedan atas Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada 2017 lalu, misalnya, ternyata tidak dapat dijadikan pedoman dalam membaca arah dukungan di Pilpres 2019. Jakarta tetap menjadi provinsi dengan persaingan ketat, alias battleground province, yang pada tahun ini ternyata kembali dimenangkan oleh Jokowi. Sementara di Jawa Barat, suara Prabowo justru mengalami penurunan jika dibandingkan 2014, meskipun ia dan Sandi sudah sangat sering menghabiskan waktu berkampanye di provinsi ini.

Stagnasi suara yang dialami Prabowo di dua provinsi ini ditambah dengan kekalahan telak yang ia alami di Jawa Tengah dan Jawa Timur tak pelak menahbiskan Jawa sebagai daerah kunci bagi kemenangan di Pilpres 2019.

Noory Okthariza, Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS.

The Changing Face of Indonesian Elections

Original link: http://www.chinadaily.com.cn/global/2019-03/29/content_37453081.htm

As Indonesia gears up for its presidential election on April 17, the vote, which will be held concurrently with parliamentary elections, will see a rematch between the two candidates who faced off in 2014: incumbent President Joko “Jokowi” Widodo and Prabowo Subianto, former commander of the Indonesian special forces.

Key events in recent years make this election very different from the previous one.

The 2017 jailing of the former governor of Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, known as Ahok, to some extent has had an impact on national politics. Purnama, an ethnic Chinese, was sentenced to two years in prison on a blasphemy charge after angering Muslim hard-liners, and lost the re-election as governor. In January this year, Purnama was released early after serving 20 months.

The government is now more prepared and willing to take actions for public order.

The latest opinion polls indicate that Jokowi is leading by about 10 to 15 percent. However, the final result is likely to be more competitive, partly because of a relatively sizable swing vote.

In 2014, at the beginning of the election campaigns, Jokowi enjoyed a wide margin over Prabowo. This gradually dwindled as voting day approached, and the final result showed a gap between them of only about 5 percent.

This time around, Jokowi should get a fuller mandate from supporters. For Prabowo, this is his third attempt for the presidency, having lost bids in 2009 and 2014. This election would be his last chance.

Fake news and misinformation loom large in this election, making it harder to evaluate clear major policy differences between candidates. Subsequently, both Jokowi and Prabowo are being drawn more into trivial issues instead of substantive ones.

Sectarian issues keep arising, since they are deemed effective to sway voters. This is one reason why Jokowi chose the prominent conservative cleric Ma’ruf Amin as his running mate.

Ma’ruf is head of the Indonesian Ulema Council, the country’s top Muslim clerical body, and served as the spiritual leader of the Islamic organization Nahdlatul Ulama.

On the economic front, the debate tends to be in favor of Prabowo, since some key issues make Jokowi vulnerable. The nation’s economic growth has been off target. It grew about 5 percent over the past four years, falling short of the 7 percent target that Jokowi promised in 2014.

This is accompanied by other problems like the trade deficit, a weak currency, lack of job creation, relatively high food prices and the slowing growth of the manufacturing sector. But government moves are addressing these, and over time people are expected to better understand the impact of external factors on the economy.

While the ultimate results have yet to be seen, the public’s appreciation for the developments has contributed to Jokowi’s high approval rating – about 70 percent in January.

However, oddly enough, high public approval for Jokowi does not automatically translate into greater political support. His electability seems to remain at about 52 to 54 percent. Somehow this trend does not seem to be an abnormal phenomenon in Indonesian elections. This shows the divided character of Indonesian voters.

As voters develop a more mature outlook in regard to elections, and as democracy matures further in Indonesia, the 2019 polls will, hopefully, run as smoothly as the previous ones.

Jusuf Wanandi is vice-chair of the board of trustees of the Center for Strategic and International Studies Foundation. Noory Okthariza is a researcher of politics and social change at the CSIS. The views do not necessarily reflect those of China Daily.

(China Daily 03/29/2019 page 1)

Pilpres 2019: Isu dan Tantangan

Original link: https://kumparan.com/@kumparannews/pemilu-2019-isu-dan-tantangan-1553745198591285556

Pilpres 2019 memasuki masa-masa kritis tiga minggu menjelang hari pemilihan. Sejak Minggu, 24 Maret 2019, kedua pasangan capres dan cawapres diperbolehkan melaksanakan kampanye terbuka dan rapat umum di mana saja.

Kedua pasangan juga diperbolehkan berkampanye di media cetak, online, dan televisi. Kampanye ini akan berlangsung cukup panjang hingga 13 April 2019 alias empat hari menjelang hari pencoblosan.

Di tengah suasana hiruk-pikuk ini, keunggulan tetap dimiliki oleh Jokowi dan Ma’ruf Amin. Keunggulan pasangan nomor urut satu ini ada di kisaran 20 persen. Atau sekurang-kurangnya pasangan petahana unggul 11,8 persen menurut survei yang dilansir Harian Kompas minggu lalu.

Jika tak ada hal luar biasa terjadi hingga hari pencoblosan, Jokowi akan melengkapi termin kedua kepresidenannya hingga 2024. Bersama dengan Susilo Bambang Yudhoyono, ia menjadi presiden kedua yang terpilih secara beruntun dalam konteks demokrasi langsung yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2004.

Dalam isu-isu kebijakan, Pilpres kali ini menjadi tak jauh berbeda dengan perhelatan sebelumnya. Debat-debat substantif terkait isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat sulit ditemukan. Para kandidat dan pendukungnya lebih sibuk “menyerang” lawannya dengan isu-isu trivial yang jauh dari substansi kampanye.

Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dalam acara Deklarasi Alumni Jogja Satukan Indonesia di Stadion Kridosono, DI Yogyakarta, Sabtu (23/3/2019). Foto: ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

Isu komunisme dan primordialisme agama kembali menyerang Jokowi – sekalipun sang presiden sudah di-back-up oleh eks Ketua MUI yang juga Rais ‘Aam Syuriah Nahdlatul Ulama. Sementara Prabowo kembali harus berurusan dengan isu pelanggaran HAM dan penculikan aktivis 1998.

Di luar itu semua, terdapat pula isu yang sengaja dihembuskan, misalnya terkait tenaga kerja asing asal China, isu tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos, larangan azan, dan penerbitan Tabloid Indonesia Barokah yang menyerang Prabowo – Sandi secara personal.

Memang kita sempat menonton perdebatan yang cukup menarik dan teknikal antara Ma’ruf dan Sandi Uno belum lama ini. Tetapi kualitas seperti itu seyogyanya datang dari kedua calon presiden. Sebab merekalah yang nantinya akan memegang kendali penuh terkait ke mana arah pembangunan Indonesia lima tahun ke depan.

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) menyapa pendukungnya saat melaksanakan kampanye terbuka di Merauke, Papua, Senin (25/3/2019). Foto: ANTARA FOTO/Tim BPN

Sayangnya arah pembangunan yang diharapkan tersebut tak kunjung hadir. Diferensiasi antarkandidat tidak tampak jelas. Minimnya perdebatan substantif antarkandidat membuat isu-isu penting tergantikan oleh pertengkaran di sosial media. Dan sebagaimana yang bisa diduga, pertengkaran di dunia online dalam konteks Indonesia akhir-akhir ini selalu sarat dengan insinuasi pribadi, misinformasi, dan berita bohong.

Polarisasi dalam derajat tertentu memang terjadi. Tetapi tingkat kedalaman dari polarisasi ini lebih banyak terjadi di dunia maya daripada dunia nyata. Meskipun, ini barangkali sedikit kabar baik yang patut disyukuri, tingkat polarisasi Pilpres tahun ini tidak mencapai level yang sama sebagaimana Pilgub DKI Jakarta 2016 – 2017 lalu.

Pileg yang terlupakan

Spanduk kampanye yang terpasang di sepanjang jalan raya. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Pemilu 17 April 2019 nanti juga bertujuan memilih wakil-wakil rakyat di kursi DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dilaksanakannya Pemilu secara langsung telah membuat perhatian rakyat tersedot hanya pada urusan Pilpres, sedangkan Pileg cenderung terabaikan.

Ini sesuatu yang agak disayangkan. Sebab banyak hal yang akhirnya luput dari perhatian terkait Pileg ini. Misalnya, kita tidak tahu seberapa jauh politik uang masih dijalankan, apa modus operandinya, dan bagaimana mekanisme kerjanya (politik uang sendiri mencapai titik puncaknya pada penyelenggaraan Pileg 2014 lalu).

Selain itu, kita juga tidak terlalu mengerti strategi elektoral masing-masing caleg di tingkat akar rumput dalam rangka meraup suara pemilih; bagaimana kompetisi di internal partai mengingat sistem proporsional dengan nomor urut terbuka masih diterapkan; apa dan bagaimana tantangan yang dihadapi oleh partai-partai baru seperti PSI, Perindo, Partai Berkarya, dan Partai Garuda; serta tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi caleg non-petahana yang minim jejaring dan sumber daya politik, khususnya anak-anak muda yang memutuskan maju di Pileg 2019.

Dari sisi kaca mata pemilih, Pemilu 2019 juga menjadi momen yang menyulitkan bagi mereka. Ini karena pemilih dihadapkan pada pilihan yang demikian kompleks. Bayangkan saja, ketika berjalan menuju kotak suara, pemilih akan dihadapkan pada setidaknya empat kertas suara ukuran besar, yang mayoritas di antaranya berisikan foto-foto serta nama-nama orang yang tidak mereka ketahui.

Terdapat 16 partai yang ikut serta dalam Pemilu tahun ini. Jika masing-masing partai memiliki list delapan nama untuk tiap dapil, maka jumlah nama dan foto di tiap kertas suara di dapil tersebut adalah 128 orang. Anggaplah ini angka untuk Pileg yang memilih anggota DPR RI.

Belum lagi jika dijumlahkan dengan caleg yang maju di tingkat DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota – maka jumlah ini luar biasa banyak dan pemilih tidak mungkin punya informasi dan waktu yang cukup untuk menyerap ini semua.

Suasana Rapat Paripurna ke-12 Penutupan Masa Sidang III DPR RI Tahun 2018-2019 di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu (13/2). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Kondisi ini membuat pemilih di Indonesia masuk dalam kategori low information voters, yakni kondisi di mana pemilih tidak punya kemampuan memproses semua informasi terkait Pemilu yang ada di depan mata. Akibatnya, pemilih bertumpu pada shortcut alias jalan pintas dalam rangka membantu mereka mengambil keputusan.

Shortcut paling mudah adalah politisasi agama, isu-isu SARA, dan penggunaan nama besar keluarga atau klan yang memiliki jejaring politik mumpuni di dapil tertentu. Shortcut lain yang mungkin juga efektif adalah penggunaan politik uang dalam arti luas, yakni pemberian keuntungan material kepada konstituen yang tak hanya berupa uang, tetapi juga barang-barang seperti kalender, kaos, gelas, dan juga termasuk sejumlah acara-acara sosial kemasyarakatan seperti lomba memasak, pengajian-pengajian, kompetisi olahraga, dan panggung musik dangdut.

Salah satu tantangan elektoral pasca Pileg ini adalah bagaimana menyederhanakan sistem kepartaian kita tanpa menghalangi kebebasan orang dalam mengekspresikan kepentingan politiknya. Meskipun Pileg diikuti oleh 14 partai dan jumlah partai yang bercokol di parlemen saat ini adalah 9, semangat penyederhaan sistem kepartaian ini, menurut saya, harus diteruskan.

Regulasi elektoral di Indonesia sebetulnya sudah cukup progresif. Ambang batas parlemen terus dinaikkan setiap Pemilu (4 persen untuk tahun ini). Syarat administratif lolos Pemilu juga cukup berat, di antaranya harus memiliki kantor dan pengurus di seluruh provinsi dan 75 persen kepengurusan di kabupaten/kota di tiap provinsi.

Mereka juga diharuskan memiliki kepengurusan di minimal 50 persen kecamatan, dan paling sedikit memiliki 30 persen keterwakilan perempuan. Dengan syarat administratif seperti itu, terbayang di benak kita betapa mahalnya mendirikan partai baru di negara kepulauan dengan luas seperti Indonesia. Tetapi ini tampaknya tidak terlalu menjadi soal bagi segelintir elit karena partai-partai baru masih saja bermunculan di setiap Pemilu.

Untuk itu, ke depannya perlu kiranya kita memikirkan strategi baru dalam rangka menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia. Ambang batas parlemen harus terus dinaikkan setiap Pemilu. Tetapi cara ini perlu dikombinasikan dengan mengecilkan district magnitude alias jumlah kursi yang diperebutkan di tiap dapil.

Sejumlah spanduk kampanye yang terpasang di tiang listrik. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Literatur politik perbandingan sistem Pemilu menunjukkan bahwa district magnitudetinggi memang cenderung menguntungkan partai-partai kecil dan menengah. Mereka akan terus bertahan dalam setiap Pemilu, meskipun tidak akan pernah menjadi kekuatan yang cukup besar untuk menguasai parlemen. Ini karena partai-partai tersebut akan berebut sisa suara yang tidak habis diraih oleh partai-partai besar di tiap dapil.

Sistem proporsional representatif yang diterapkan di Indonesia memungkinkan suara di dapil dengan jumlah kursi yang banyak terbagi secara merata di beberapa partai. Sementara jika alokasi kursi di tiap dapil diperkecil, diyakini suara pemilih akan terkonsentrasi ke beberapa partai besar yang memang secara tradisional punya pengaruh tinggi di dapil tertentu.

Jika hal ini bisa dituangkan ke dalam undang-undang Pemilu yang akan datang, maka diharapkan Indonesia akan mengadopsi sistem Pemilu yang lebih sederhana.

-Noory Okthariza, Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial, Centre for Strategic and International Studies (CSIS)-

Politik Uang, Kebijakan, dan Calon Petahana

Original link: https://kompas.id/baca/opini/2019/02/11/politik-uang-kebijakan-dan-calon-petahana/

Politik uang telah cukup lama menodai demokrasi Indonesia. Sejarahnya bisa ditarik setidaknya sejak 2005 yakni ketika Indonesia mulai menerapkan Pilkada langsung sebagai efek dari Pilpres 2004 yang juga dilaksanakan secara langsung. Sebelum 2005, politik uang sebetulnya juga terjadi antarsesama anggota dewan. Tetapi perubahan politik yang terjadi kala itu membuat modus politik uang bergeser ke pemilih yang punya hak suara sehingga mengakibatkan dampak negatif yang dirasakan hingga kini.

Puncak politik uang terjadi pada Pileg 2014. Ditengah ketatnya persaingan, sistem proporsional dengan nomor urut terbuka yang kita terapkan menghasilkan dorongan bagi politisi untuk memberi sesuatu kepada pemilih sebagai bentuk “diferensiasi” yang bisa mereka tawarkan. Ini menciptakan efek bola salju antarkandidat karena pada akhirnya mereka banyak menggunakan strategi kampanye serupa. Akibatnya masyarakat pun merespon dengan menciptakan semacam aturan informal: Jika ingin berkampanye di tempat kami, apa imbalan yang bisa Anda berikan?

Politik uang diyakini buruk bagi demokrasi karena ia menciptakan sebuah hubungan imbal-balik yang tidak sehat antara politisi dan pemilih. Politisi mengharapkan dukungan di bilik suara sementara pemilih mengharapkan keuntungan material jangka pendek. Di sela-sela itu terdapat broker politik (yang kerap disebut “tim sukses”) yang juga turut menikmati imbal-hasil dari hubungan patron-klien ini.

Kasus Pilkada 2018

Tetapi seberapa efektif politik uang mempengaruhi kandidat yang mencalonkan diri dalam Pemilu? Sudah cukup banyak studi soal ini. Salah satunya adalah kompilasi laporan penelitian yang dieditori Aspinall dan Sukmajati (2016) yang mengulas modus operandi politik uang dan patronase dalam Pileg 2014 di berbagai daerah di Indonesia.

Dengan detail yang mengagumkan, para penulis di buku itu bercerita soal modus-modus politik uang yang  ternyata tak hanya mencakup pemberian cash atau barang secara langsung, tetapi juga hal-hal seperti pengobatan gratis, janji-janji pemberian proyek, bantuan bagi masjid, hingga kegiatan-kegiatan social gathering seperti kejuaraan olahraga dan lomba memasak.

Tak ayal, menurut laporan tersebut, cukup banyak masyarakat yang terpengaruh preferensi politiknya. Dan memang pada akhirnya banyak anggota legislatif baik di tingkat pusat dan daerah yang terpilih karena strategi penggunaan politik uang yang jitu di tingkat akar rumput.

Berangkat dari keresahan yang sama, CSIS mencoba melakukan studi soal pengaruh politik uang pada perhelatan Pilkada 2018 lalu. Kami membatasi persoalan pada dukungan terhadap calon petahana dan non-petahana yang berlaga di Pilkada 2018, khususnya yang berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Tetapi studi ini memperluas definisi “politik uang” yang tidak saja berkaitan dengan pemberian keuntungan material sebagaimana yang diulas di atas, tetapi juga dalam bentuk diskresi kebijakan-kebijakan yang bersifat musiman. Ini karena adanya kecenderungan calon petahana dalam Pilkada memanfaatkan diskresinya dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang targeted ke kelompok-kelompok tertentu yang dianggap menguntungkan secara elektoral. Dalam literatur ilmu politik, kebijakan ini sering disebut sebagai kebijakan redistributif non-programatik karena sifatnya yang temporer.

Studi kami didasarkan pada survei yang kami laksanakan kurang lebih satu bulan menjelang hari pemilihan. Kami menanyakan kepada responden di tiga provinsi beberapa pertanyaan terkait isu ini seperti, “Jika Anda ditawarkan uang atau barang dari tim sukses atau pasangan Cagub/Cawagub tertentu, apakah Anda akan menerima tawaran tersebut?” dan “Apakah Anda akan memilih pasangan yang memberikan Anda uang atau barang?” Sementara terkait isu diskresi kebijakan kami menanyakan “Bila ada salah seorang Cagub/Cawagub membangun sarana umum seperti jalan, pasar, MCK, dan masjid di daerah Anda menjelang Pilkada, apakah itu hal yang wajar?

Hasilnya, 46 persen responden di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menyatakan akan menerima tawaran uang atau barang dan 52 persen menyatakan menolak. Terkait dengan apakah akan memilih calon yang memberi uang, mayoritas warga, 56 persen, mengatakan tidak akan memilih calon tersebut dibandingkan mereka yang mengatakan sebaliknya (34 persen).

Hasil ini mengindikasikan bahwa jumlah masyarakat yang secara terang-terangan akan menerima imbalan dari politisi memang masih cukup banyak. Bahkan jumlah ini bisa jadi lebih banyak dari angka yang ditampilkan di atas mengingat adanya kemungkinan responden menyembunyikan jawaban asli mereka karena  mereka tidak mau distigma “bisa dibeli” oleh politik uang.

Selain itu, jawaban pertanyaan kedua juga mengindikasikan rendahnya mekanisme “compliance” dari politik uang. Hal ini dikarenakan pemilih yang mendapat keuntungan material dari politisi belum tentu akan memilih politisi yang bersangkutan. Kotak suara bersifat rahasia dan pemilih pada akhirnya memiliki kebebasan menentukan siapa yang mereka yakini dapat memimpin daerah yang mereka tempati.

Hal yang lebih informatif kita jumpai terkait dengan program-program redistributif menjelang Pemilu. Mayoritas responden, 70 persen, mengatakan bahwa pembangunan fasilitas publik maupun bantuan sosial menjelang Pemilu adalah wajar, bahkan jika kebijakan dilaksanakan menjelang hari pemilihan. Hal ini menunjukkan kesulitan warga dalam membedakan pembangunan yang bersifat politis dan non-politis.

Tingginya angka dukungan terhadap program-program redistributif di atas menciptakan insentif bagi calon petahana untuk memanfaatkan diskresinya dalam menjalankan program pembangunan yang bersifat adhoc. Dan memang kita sudah cukup maklum bahwa menjelang Pemilu, bantuan-bantuan sosial dari Pemda menjadi kian marak. Calon pertahana bisa berlindung dibalik argumentasi bahwa apa yang mereka lakukan adalah demi kemaslahatan publik, meskipun faktanya banyak program bersifat diskriminatif dalam periode waktu tertentu.

Terakhir, kami menemukan asosiasi yang sangat kuat antara mereka yang mengatakan program-program di atas sebagai sesuatu hal yang “wajar” dengan dukungan terhadap calon petahana. Dalam hal ini, dukungan terhadap petahana nyaris dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan calon non-petahana. Dukungan terhadap petahana dari responden yang menjawab menerima pemberian material juga jauh lebih tinggi dibandingkan non-petahana.

Penjelasan di atas menunjukkan masih panjangnya jalan memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia.

 

Noory Okthariza, Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial, CSIS, Jakarta.

Debat Pilpres dan Persoalannya

Original link: https://kumparan.com/@kumparannews/debat-capres-dan-persoalannya-1547802235043864871

Debat pertama calon presiden dan wakil presiden yang berlangsung tadi malam berjalan monoton dan gagal memperlihatkan problem mendasar dari isu-isu yang diangkat. Keempat kandidat datang ke debat dengan persiapan yang sebetulnya cukup matang.

Setidaknya dari laporan-laporan media yang kita baca, kita tahu baik Jokowi – Ma’ruf dan Prabowo – Sandi menghabiskan setidaknya dua hari penuh untuk berlatih. Keduanya juga pasti mendapat banyak masukan soal topik-topik spesifik HAM, korupsi, dan terorisme.

Namun, sebagai sebuah show yang seharusnya menarik, jalannya debat justru membosankan dan kadang membuat kita hilang kesabaran. Penonton seharusnya mendapat penjelasan lebih rinci soal isu-isu krusial yang sempat ditanyakan seperti politik biaya tinggi, tensi antara penegakan hukum dan pelanggaran HAM, serta diskriminasi minoritas. Tetapi exchanges yang diharapkan tidak terlihat, atau kalau pun ada, terkesan nanggung.

Hal ini mungkin disebabkan karena format debat yang didesain KPU sedari awal. Format menentukan jalannya debat. Dalam format semalam, kandidat tidak diberi ruang yang cukup mengontrol sendiri jalannya debat. Mereka hanya boleh bicara dalam waktu yang telah ditentukan. Mereka tidak dibiarkan memotong dan tidak punya cukup kesempatan membantah pandangan calon lain.

Kedua capres dan cawapres juga harus menunggu izin moderator agar membolehkan mereka menjawab pertanyaan yang dilontarkan lawan. Ini sebetulnya sesuatu yang tidak perlu karena menciptakan jeda yang membatasi ruang debat antarkandidat (belum lagi jeda iklan yang terlalu banyak dan lama). Selain itu ia juga mengganggu kenyamanan penonton karena moderator menjadi terlalu banyak bicara dan selalu ada di awal dan disela-sela pertanyaan.

Imam Priyono dan Ira Koesno. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Kritik lain adalah soal kisi-kisi. KPU sebelumnya beralasan pemberian kisi-kisi akan membuat debat menjadi lebih substantif.

Alasan ini tertolak dengan sendirinya. Kisi-kisi membuat kandidat tampil tidak otentik karena jelas terlihat mereka menghafal jawaban-jawaban. Bahkan beberapa kali mereka menunduk membaca catatan yang sudah dipersiapkan tim. Kesempatan bertanya yang diberikan di tengah debat, misalnya di sesi ketiga dan keempat, tidak dioptimalkan dengan baik untuk menyanggah atau membatalkan argumen lawan karena jelas sekali kandidat lebih memilih membaca catatan, alih-alih mengikuti pemaparan lawan secara seksama.

Terakhir, Ira Koesno dan Imam Priyono bukan saja mengontrol jalannya debat, melainkan mereka mendominasi debat semalam. Keduanya terkesan mendikte dan banyak menyampaikan hal-hal yang tidak perlu. Entah apa tujuannya, di akhir debat setiap kandidat diminta “menyampaikan kata-kata yang menyejukkan dan memuji kandidat lain.”

Moderator juga merasa perlu menasihati netizen agar bijak menggunakan sosial media, sampai dengan mengingatkan berkali-kali kepada pendukung kedua pasangan agar tidak terlalu berisik sepanjang debat berlangsung.

Untuk soal terakhir ini, mungkin ada baiknya debat diselenggarakan di studio tertutup tanpa penonton, atau cukup dengan segelintir orang model town hall meeting layaknya Pilpres Amerika Serikat kalau memang kita tidak ingin ada hiruk-pikuk mengganggu.

Masih ada empat debat tersisa. Kita berharap KPU secara serius mengatur ulang format debat agar berjalan lebih menarik dan dipenuhi tukar-menukar argumentasi yang bermutu.

Materi

Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma’ruf Amin menjawab pertanyaan saat Debat Pertama Capres & Cawapres 2019. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)

Prabowo – Sandi adalah pasangan yang paling memerlukan debat tadi malam. Prabowo-Sandi naik ke atas panggung dengan perolehan suara tertinggal sekitar 20 persen menurut survei terakhir. Untuk itu, approach mereka sejak awal adalah “menyerang” dan menelanjangi kekurangan-kekurangan petahana untuk menunjukkan diferensiasi mereka dengan Jokowi – Ma’ruf. Sementara disisi lain, Jokowi – Ma’ruf seharusnya memilih bermain aman dan tidak masuk ke isu-isu sensitif soal HAM dan penegakan hukum.

Di awal-awal debat, Jokowi memberi pernyataan normatif soal visi Indonesia Maju. Ia membaca catatan untuk menekankan pentingnya reformasi hukum dan penegakan HAM, serta pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ia juga berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu.

Prabowo menjelaskan pentingnya visi Indonesia Menang. Ia menyebut indikator-indikator yang lebih konkret seperti swasembada pangan, air bersih, dan bahan bakar sebagai syarat negara berdaulat. Prabowo juga berjanji menaikkan gaji penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim.

Soal janji menaikkan gaji penegak hukum ini, Prabowo tidak berubah dari jargon populisnya 2014. Ia menyebut bahwa untuk membayar penegak hukum secara layak, “kita harus kuasai sumber-sumber ekonomi kita.” Prabowo percaya muara dari lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah rendahnya gaji yang mereka terima. Prabowo juga berjanji menaikkan gaji ASN dengan cara menaikkan tax ratio 16 persen.

Soal feasibility dari ide kenaikan gaji ini biarlah dijawab oleh ahlinya, tapi dalam konteks ini Prabowo – Sandi sedang berbicara ke masyarakat awam. Mereka tidak butuh fact-check yang memvalidasi argumen karena narasi “kenaikan gaji” lebih kepada upaya menjangkau kelompok birokrasi dan TNI/Polri agar mendukung pasangan nomor 02.

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dipijat pasangan cawapresnya Sandiaga Uno saat jeda Debat Pertama Capres & Cawapres 2019. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)

Tetapi langgam lebih jelas diperlihatkan Prabowo ketika ia berbicara soal chief executive law enforcement. Presiden, bagi Prabowo, adalah panglima penegak hukum dan karenanya ia akan “menatar seluruh aparat penegak hukum” dan kalau ada yang menyimpang “akan saya pecat.”

Jokowi harusnya bisa masuk dengan sanggahan kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan eksekutif dalam demokrasi jika konsep Prabowo diterapkan, tetapi itu tidak terjadi karena ia memilih membaca teks yang menekankan soal persatuan dan kesatuan sebagai aset terbesar Indonesia.

Langgam politik Prabowo juga terlihat ketika ia bicara soal pemberantasan terorisme dan radikalisme. Diawali dengan pengalamannya sebagai komandan pasukan anti terror, Prabowo berargumen bahwa negara harus kuat. Ia berjanji secara besar-besaran akan berinvestasi di angkatan perang, polisi, dan intelijen. Ia menekankan bahwa “kita jangan menunggu… supaya kita bisa mendahului teroris.” Ini menggambarkan kesukaan Prabowo terhadap pre-emptive approach dalam pendekatan keamanan – yang sebetulnya sangat problematik dalam negara demokrasi.

Sementara Jokowi – Ma’ruf akan meneruskan program deradikalisasi BNPT yang sudah berjalan. Ma’ruf memberi nuansa Islamis dengan menyitir Fatwa MUI yang mengharamkan terorisme sambil menekankan pendekatan humanis yang tidak melanggar HAM dalam pencegahan paham radikal – intoleran.

Jokowi mendapat big moment ketika ia berhasil memojokkan Prabowo dalam soal gender dan korupsi. Jokowi menanyakan mengapa tidak ada perempuan di jabatan strategis Partai Gerindra. Ia lalu memamerkan 9 menteri perempuan di kabinetnya dan pengangkatan Pansel KPK yang semua anggotanya perempuan tahun 2015 untuk menunjukkan keberpihakannya pada isu gender.

Peneliti CSIS, Noory Okthariza. (Foto: Dok. CSIS)

Prabowo dengan kesulitan menjawab bahwa ia lebih mementingkan output daripada harus memilih orang per orang (“jangan karena ada perempuan kita bangga”) – jawaban yang secara jelas memperlihatkan kelemahan pemahaman Prabowo soal isu gender.

Prabowo juga terpojok ketika Jokowi bertanya mengapa ada banyak mantan napi korupsi yang menjadi caleg Gerindra. Jokowi dengan cerdas mengatakan “Bapak sendiri yang menandatangani berkas caleg, berarti Pak Prabowo setuju dengan ini.” Prabowo terlihat gagap dan menjawab “saya tidak dapat laporan itu.” Ia lalu secara keliru mengatakan apa yang disebut Jokowi sebagai sebuah tuduhan.

Poin terakhir adalah soal penampilan Ma’ruf dan Sandi. Sepanjang debat, Ma’ruf Amin terlihat tegang dan kaku. Ia tampil minimalis sebagai pelengkap Jokowi. Terlihat sekali Ma’ruf hanya dipersiapkan menjawab pertanyaan seputar isu terorisme. Sementara Sandi terlihat rileks dan selalu tersenyum simpatik. Sandi juga tampil cukup baik dengan frekuensi bicara yang hampir sama banyaknya dengan Prabowo. Dalam hal ini, penonton akan menilai lebih Sandi dan Prabowo sebagai pasangan yang kompak dan akrab. Sementara Jokowi dan Ma’ruf terkesan lebih dingin dan berjarak.

Isu-isu yang seharusnya bisa membuat debat menjadi menarik seperti kasus pengungkapan penyerangan Novel Baswedan, pelanggaran HAM 1998, dan pelemahan KPK tidak ada yang disinggung. Padahal ada setidaknya dua sesi dimana masing-masing pasangan diberikan kesempatan bertanya ke pasangan lain. Tetapi semua calon memilih bermain aman dan menghindari pertanyaan-pertanyaan spesifik.

Noory Okthariza, Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS.

Impact of 2018 identity politics

Indonesian politics has been marred by heightening identity-based politics over the last two or three years. Despite its peak passing after the Jakarta election in 2017, the remnants of those 2016 massive rallies were still powerful enough to mold our politics in 2018.

There are at least three important conclusions to be drawn with regard to our growing conservatism in politics.

First, we were surprised by the immense turnout during the reunion of the “212” movement last month. Compared to the Dec. 2, 2016 rally against then-Jakarta governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama for blasphemy, the 2018 event seemed more profound in terms of the crowd’s number and its messages.

It is clear that the movement has successfully solidified its base and will be a firm voting bloc for Prabowo Subianto in the April presidential election.

Our surprise also comes down to how feeble the selection of Ma’ruf Amin as the vice presidential candidate for incumbent President Joko “Jokowi” Widodo was to at least mollify the situation. As we recall, the main reason why Jokowi picked Ma’ruf was to sway Muslim voters and, at the same time, cracking down on the sturdiness of the movement.

However, it becomes obvious now that Ma’ruf does not necessarily have a strong hold within the 212 movement folks — despite being leader of the powerful Indonesian Ulema Council (MUI).

Or if he does, for whatever reason Ma’ruf seems not bold enough to oppose the movement. This is quite a liability for Jokowi’s camp as election time is approaching.

This brings us to my second point about the state of Islam in Indonesia.

The inefficacy of Ma’ruf in containing the rising clout of Islamism validates the ever-increasing schism within the Islamic groups. Being the MUI leader does not automatically make him the spokesperson of all Muslims.

This is apparently true for the leaders of two big Muslim organizations, namely Muhammadiyah and Nahdatul Ulama (NU).

Yes, they are both the oldest and largest groups.

But, instead of listening to their own clerics, many Muhammadiyah and NU members these days are more fascinated in sermons given by the newly sprung up preachers who do not associate themselves with the two mainstream groups.

A survey by Denny JA’s LSI last October confirms this view. When respondents were asked, “who is the most listened to cleric to you?” the top five answers in order were Abdul Somad, Arifin Ilham, Yusuf Mansyur, Abdullah Gymnastiar and Rizieq Shihab.

Whereas three clerics from NU such as Salahudin Wahid, Said Aqil Sirodj, Mustofa Bisri trail far behind. And combined with two senior NU clerics of Maimoen Zubair and the late Slamet Effendy Yusuf, the religious calls of these five figures were listened to by only 15 percent of respondents.

Therefore, we are perhaps in the state where the established Muslim organizations are losing ground to individual preachers.

These top individuals are more attractive probably because their sermons touch upon the more relevant aspects of day-to-day life of Indonesian Muslims.

For example, they talked a lot about household problems, marriage and youth empowerment.

The traditional groups should find a way to deal with this or otherwise they could be more and more irrelevant in the near future.

The last point is about the simultaneous regional elections held in mid-2018. At first we were worried about whether or not the same strategy of smear campaigns of the Jakarta’s gubernatorial election of 2017 would be replicated. This was a legitimate concern given the sizable voters involved (around 150 million) who would vote for 171 regional leaders.

The Centre for Strategic and International Studies’ research of local elections reveals that Jakarta’s model of sectarianism-based politics emanated very limitedly at local level.

Despite identity remaining a salient factor in determining the elections’ outcomes, we learned that the reason for using it was very much context specific.

For example, issues that matter most for voters revolved around whether or not the candidates were natives from respected regions, who their parents were, and which clans or tribes the candidates were from.

These are essentially enduring issues popping up in every election cycle and were not necessarily affected by what happened in Jakarta.

Sectarian issues were played out but have never been deliberately played at the same level as in 2017. We noted that people at regency level had a strong wish for reformist leaders, however they also weighed this preference with a more primordial concern.

Therefore, identity politics is indeed happening and remains to shape our politics. But its effect is actually quite limited at national level.

What are the consequences of all this as we gear up for the presidential election?

To be sure, the prospect of religious sentiment is still lurking. If there is no case as big as the protests leading to Ahok’s imprisonment and all other things being equal in the lead up to voting day, one might expect campaign season will be relatively peaceful.

But this optimism entails Ma’ruf to be more assertive and engaging, especially in major provinces where the supporters of conservatism vastly breed such as Jakarta, Banten and West Java.

The room for such optimism is also there partly because the incumbent’s challengers actually have weak leverage to speak comfortably on behalf of Muslim voters.

Both Prabowo and his vice-presidential candidate Sandiaga Uno are hardly polarizing figures and basically have no interest in any Islamist ideas. They both have neither formal Islamic education nor affinity with Islamism throughout their careers.

The problem really lies with the core supporters of the two. Should they gain a momentum to reunify, or at least deliberately escalate their effort to play the religious sentiment card, the campaign trail would be frightful.

***

The writer is a researcher at the Department of Politics and Social Change, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta. 

Original link: https://www.thejakartapost.com/academia/2019/01/04/impact-of-2018-identity-politics.html