SURAT TERBUKA UNTUK GUBERNUR JAMBI

Assalamu’alaikum Wr Wb.

Salam sejahtera,

Semoga surat ini sampai ke meja Bapak Gubernur dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Semoga Bapak beserta keluarga senantiasa diberi kesehatan melanjutkan amanah berat sebagai “pemimpin masyarakat” yang Bapak emban beberapa tahun ini.

Gubernur Zulkifli, surat ini tertulis atas dasar cinta teramat dalam terhadap Provinsi Jambi, tanah kelahiran saya. Saya bangga menjadi putra daerah Jambi. Di sinilah, masa kecil dan remaja saya habiskan dengan belajar begitu banyak hal. Waktu bermain dan menikmati suasana alami di pelosok Kenali Asam Atas dan Kebun Kopi memberikan saya inspirasi yang berpengaruh pada pendewasaan saya. Ketika itu saya belum terlalu mengenal dunia. Atau bisa jadi saya terlalu bergelayut dalam indahnya permainan masa kanak-kanak hingga tak terlampau peduli pada isu-isu disekitar. Saya juga belum mendapat bench mark pembangunan, karena belum menyentuh dunia luar.

Sampai pada tahun 2006, saya melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia. …

Continue reading

Demokrasi Radikal di Daerah

Mudik saya beberapa hari ini sangat terganggu dengan maraknya billboard, spanduk, dan segala pernak-pernik menjelang Pilkada Jambi tahun depan. Setidaknya, ada empat calon gubernur yang sudah ambil langkah kuda. Saya jamin, mata Anda akan sakit kalau coba-coba mencari diferensiasi dari keempat calon tersebut. Semuanya identik ; ada yang mengklaim dia pemimpin yang punya visi, sukses membangun kabupatennya, menggratiskan sekolah dan layanan kesehatan, atau ada juga yang ingin melanjutkan sukses adik kandungnya yang saat ini masih menjabat sebagai gubernur. Gambar-gambar itu dihias dengan senyum simetris, seoalah-olah ingin menunjukkan kesan wibawa dan penuh simpati pada rakyat kecil.

Entah apa yang ada dibenak bapak-bapak sekalian, para calon gubernur. Apa bapak menganggap jabatan gubernur itu jabatan prestisius, apa Anda benar2 pemimpin yang kredibel (sedangkan kami, rakyat yang didaerah tak memiliki akses untuk melihat data2 empiris keberhasilan pembangunan di daerah), demokrasi di daerah – sebatas retorika, janji semata. Jarak imajiner yang terbangun antara pemimpin dan rakyat terlalu jauh. Mereka mulai berias diri ketika masa kampanye kan tiba, setelah itu, jangan harap datang kembali untuk sekedar sapa. Jarak yang terlalu jauh itu pula yang saya sesalkan tak coba ditanggulangi lewat terobosan2 mutakhir yang harusnya bisa dilakukan penyelenggara Pemda untuk mendekatkan pemimpin dan pemilih,, kalau saja mereka mau. Pilkada terancam bersisa suara gambar tanpa makna, mereka tak berbicara apa-apa.

Saya juga amat menyesalkan memori pendek masyarakat daerah. Kalau saja kita tidak lupa, tentulah tak kan tertipu terus-menerus. Kalau masyarakat tak memberikan hukuman dalam bentuk meninggalkan pemimpin pembual, maka korupsi dan pembodohan publik akan berjalan terus. Mereka akan berlindung “atas nama rakyat” untuk mengeruk untung sebanyak-banyaknya. Mereka lupa, politik itu perjuangan, politik sebagai panggilan. Politik tak mungkin disederhanakan who get what, how, and when? Kesalahan otonomi daerah selama ini, partisipasi kolektif berjalan terlalu lambat dibanding representasi yang menipu. Akibatnya, mengharap kesetaraan sosial ibarat pungguk merindu bulan, terlampau jauh dari kenyataan.

Sepemahaman saya, otonomi daerah seharusnya memunculkan kemajuan pesat tiap daerah. Asas kemandirian dan kreativitas diakomodir lewat mekanisme ini. Okelah, dalam pemilihan presiden, kita sulit mengharap perubahan dari dekat, karena jarak antara presiden dan pemilih dipisahkan oleh preferensi, letak geografis, dan prioritas penyelesaian masalah tiap provinsi. Tapi pemimpin daerah (gubernur, bupati, walikota) tidak seperti ini. Jaraknya jauh lebih dekat. Dan harusnya, rakyat bisa menilai mereka dengan jujur dan objektif. Tapi itu tak pernah terjadi.

Software pendukung kemajuan daerah berupa kualitas SDM, pendidikan, jejaring sosial, civic education, penguasaan konsep2 pembangunan, dan aktor-aktor demokrasi, belum tersedia dalam jumlah yang memadai. Sementara hardware pembangunan daerah seperti pelembagaan demokrasi, institusionalisasi kepentingan publik, kerjasama lintas sektoral, pemerintah yang responsif dan atisipatif, juga belum terbentuk. Kesinambungan pembangunan pun tak pernah terjadi. Semakin lama, otonomi daerah semakin menjadikan daerah-daerah sebagai subordinat dari pembangunan nasional.

Otonomi daerah mengingatkan saya pada ekperimen demokrasi radikal yang pernah ditawarkan Chantal dan Enesto Laclau sebagai eksponen postmarxisme abad 21. Dalam konteks multikulturalisme dan globalisasi, perjuangan2 yang bersifat lokal harus diaktifkan. Globalisasi memang terjadi, tapi sebanding dengan kemunculan lokalisasi. Ada percepatan arus informasi lewat kemajuan teknologi tapi kehidupan tradisional yang terisolir dari dunia luar masih menggunakan cara-cara lama. Pasar global mencengkram perekonomian dunia, tetapi arus dominan globalisasi membangkitkan naluri primordial wilayah lain dalam bentuk fanatisme, kecintaan pada tradisi, dan nasionalisme.

Memang pemahaman politik modern yang bebas dari pandangan rasial, primordial, bahkan agama, dianggap bagian dari peenerapan politik mutakhir. Tapi kemajuan itu bukannya tak menyisakan persoalan. Ketidakadilan sosial dan penerapan standar ganda justru menyebabkan negara-negara di dunia ketiga merespons globalisasi dengan sikap skeptis. Akibatnya, aksi penolakan rezim penguasa (globalisasi kadang diidentikkan dengan kapitalisme, padahal dalam banyak hal mereka berbeda) terjadi dibelahan dunia. Muncullah aksi protes dan sikap kritis. Dan dalam konteks pelembagaan mutakhir, kemunculan organisasi sipil sekular akhir abad 20 menandai sikap ini. Para aktivis lingkungan hidup, hukum dan HAM, dan demokrasi yang telah memiliki cabang di hampir tiap negara adalah bukti perubahan sikap dari pengkritik masyarakat post-konsumeristik. Kalau dulu isu yang mereka munculkan adalah revolusi total dengan cara pergantian bentuk ideologi dan oposisi biner, kini mereka bergerak dalam skala lebih kecil namun massif dan beragam.

Pandangan ini juga berasal dari cara melihat konsep Power (kekuasaan) yang telah berubah. Kekuasaan dulu dipandang terpusat, berada pada satu sosok, dalam ruang dan waktu. Filsafat politik mengubah itu semua. Kekuasaan tak lagi berjarak. Kekuasaan kini menyebar dan ada dimana-mana. Dalam bentuk otonomi daerah, misalnya, masyarakat daerah berhak berlomba dalam mengajukan aspirasinya karena kekuasaan dilihat sebagai empty place yang dapat diganti sewaktu-waktu. Asas hak asasi manusia dan kesataraan telah menjadi wacana universal dan harus dihormati. Hingga, perjuangan melawan ketidakadilan tak lagi hanya dapat dilakukan di tingkat pusat, tapi juga di wilayah-wilayah yang dulu jauh dari perhatian orang.

Cara pandang itulah yang membawa saya pada kesimpulan penting dan gentingnya penerapan demokrasi radikal di daerah-daerah Indonesia (termasuk Jambi, daerah yang amat saya cintai). Rakyat di daerah harus sesadar-sadarnya merespons perubahan yang ada. Secara konseptual, mereka dimungkinkan menggalang kekuatan sosial untuk menawarkan perubahan. Gagasan itu kini masih kering, dan harus terus dihidupkan. Entah dalam bentuk pendidikan politik dan kepedulian terhadap persoalan publik seperti jalanan yang rusak, diskontinuitas pembangunan yang tak memperhatikan aspek kesehatan dan pencemaran lingkungan, fasilitas publik seperti layanan kesehatan, pajak, adiministrasi daerah yang tidak efisien, dan pendidikan yang berkualitas rendah, semua itu membutuhkan upaya kolektif dari segenap komponen masyarakat daerah. Kita harus membangun mentalitas berani bertanya, berani meminta pertanggungjawaban, dan mentalitas rasa memiliki daerah sendiri pada masyarakat. Jangan sampai kita menjadi bagian dari upaya pengkerdilan daerah tanpa kita sadari.

Tentang Menulis dan Tulisan

Well, harus kuakui, blog ini amat jarang kuperhatikan. Malas memang jadi kendala utama, selain waktu, tentunya. Sebenarnya, aku bukannya tidak menuliskan isi pikiran ; ide, gagasan, memoir, cerpen, atau bahkan sepenggal syair dan puisi. Sebagai penerima beasiswa PPSDMS Nurul Fikri, sudah menjadi kewajibanku mengirimkan satu artikel opini ke media massa tiap bulan. Bahkan lebih dari itu ; aku bisa mengirim satu hingga dua artikel opini tiap minggunya dan alhamdullilah, beberapa sudah ada yang pernah dimuat. Hebat kan? Hehe..

Tapi, setelah aku ‘bongkar-gudang’ file-file tulisanku, aku jadi semakin sadar gaya penulisan yang sangat tipikal ; terlalu serius, kaku, dan seringkali mengangkat tema-tema, yang barangkali dianggap ‘berat’ bagi sebagian mahasiswa (itu juga salah satu sebab kenapa blog ini jarang dikunjungi orang ). Sangat mungkin ilmu filsafat, jurusan yang kuambil di UI, menjabat Ketua BEM, dan sederet aktivitas di dunia kemahasiswaan membentuk pola pikirku saat ini.. Memang, aku punya minat luas pada bidang sosial-humanioara. Cakupan tema bidang itu menarik karena menantang kita agar terus berpikir, menganalisis situasi, menemukan varian2 baru yang kiranya menuntut kreativitas dan inovasi yang “out of the box”.

Tapi itu juga yang jadi masalahnya. Tulisan seorang yang belajar ilmu sosial amat mungkin bias atau disalahartikan. Ada dua sebab ; pertama, ketidakmampuan penulis membedakan mana fakta independen yang bebas dari penafsiran penulis, analisis yang jernih dari penulis, dan/atau kutipan-gagasan yang sering di klaim sebagai pendapat penulis. Kedua, ketidakmampuan para pembaca tulisan2 ilmu sosial, dalam menafsirkan perbedaan2 diatas. Kemudian konteks pembicaraan ilmu sosial-humaniora juga rawan mengalami perluasan yang seringkali tak terhindarkan. Jadinya, tak cukup hanya mengandalkan satu varian teori dalam menganalisis persoalan. Disinilah dibutuhkan kejeniusan dari seorang penulis ; tafsir dan kemampuan imajinasi.

Berbicara mengenai interaksi antara pembaca dan penulis, ada satu teori bahasa yang diperkenalkan Roland Barthes (seoarang ahli semiotika) ”the death of the author”. Menurutnya, ketika sebuah tulisan sudah dipublikasikan alias masuk di ruang publik, maka peran penulis harus dikubur dalam-dalam. Pembaca bebas menafsirkan dan membentuk pemahamannya sendiri. Karena, cerita, bahkan privasi apa yang diceritakan menjadi tak berjarak. Penulis tak lagi bisa mengklaim (alur ceritanya harus begini-begitu) cerita itu miliknya. Cerita harus-mutlak menjadi milik pembaca. Darisini muncul pemahaman multitafsir yang mendukung konteks multikulturalisme dan pluralisme masyarakat modern.

Aku lumayan setuju dengan si Barthes ini, mengingat nasib penulis yang malang seringkali tidak diakibatkan oleh kedunguan mereka, melainkan judgement pembaca. Mungkin, dari sekian banyak penulis, yang paling apes adalah para novelis, pencerita, atau cerpenis terkemuka. Mengapa, karena orang akan dengan sangat mudah mengkaitkan apa yang mereka baca dengan sosok penulis. Kalau ada ketidaksinkronan antara fakta dan realita, maka siap2 menerima sanksi sosial yang diskriminatif ini. Terlebih, kita hidup di jejaring sosial yang penuh kecurigaan, ekpektasi berlebihan, penumpuan kesalahan atau harapan pada seseorang. Padahal menurutku, kemampuan yang dimiliki oleh para pencerita diatas tak ada duanya. Mereka punya yang namanya IMAJINASI. Ya, Imajinasi, itulah yang membuat dunia mengakui karya komponis seperti Mozart, Bach, dan Beethoven sebagai mahakarya. Atau penggambaran imajinatif novel Don Quixote karya Carventes, dan Hamlet, Romeo and Juliet hingga Macbeth karya Shakspeare. Kemampuan bercerita dan kritik sosial yang dibangun lewat syair, puisi, novel, roman – bagiku ada dilevel paling atas dari seorang “ahli bahasa” (mungkin karena ini juga bangsa arab sejak zaman kuno menganggap karya sastra sebagai budaya tinggi dalam peradaban mereka). Oleh karena itulah, cara menulis terbaik adalah menulis dengan rasa bebas-merdeka, tanpa tekanan (atau merasa tertekan) dari sudut manapun. Bebas mengkreasikan tulisan yang dituangkan lewat ide-ide bernas. Aku percaya sedang menuju kesana. : )