Kenaikan TDL dan Absennya Visi Pembangunan

Terbit di Sindo 24 Juli 2010

Sengkarut kontroversi kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), dipahami lewat konstruk politik, mencerminkan watak rezim SBY dalam mengeksekusi kebijakan ; miskin persiapan, minus koordinasi, dan meminimalkan risiko.

Politik anggaran pemerintah tidak memperlihatkan keberpihakan kepada rakyat kecil. Seperlima APBN yang habis untuk subsidi menjadi alasan utama kenaikan TDL yang dilakukan secara bertahap. Ini bertentangan dengan semangat pemberdayaan masyarakat yang selama ini telah dikampanyekan pemerintah. Program percepetan pengentasan kemiskinian seperti PNPM Mandiri, KUR, jaminan distribusi Raskin, dan Jamkesnas kini menjadi tak berarti. Kenaikan TDL yang dibatasi pada pelanggan 1300 dan 2200 volt ampere ke atas layak diragukan prospeknya. Banyak UKM yang justru mengandalkan daya listrik sebesar itu untuk menjalankan usaha. Artinya, apapun dalih pemerintah tetap akan bermuara pada kenaikan harga, bahkan nasib PHK bagi sebagian orang sebagai konsekuensi naiknya ongkos produksi.

Yang memalukan dari kontroversi kenaikan TDL adalah ketika muncul silang pendapat antara pemerintah dan dunia usaha. Rata-rata hitung-hitungan pemerintah kenaikan TDL tidak akan lebih dari 18%. Sedangkan kenyataannya kenaikan mencapai 35-47% bahkan untuk UKM mencapai 80%. Ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan instansi-instansi terkait sebelum ide ini diwacanakan ke publik. Belakangan baru diketahui, 8 juta pelanggan yang mengalami kenaikan harus menanggung 32 juta pelanggan golongan 450-900 volt ampere yang tidak naik. Sementara insentif yang biasa diperoleh PLN dari perhitungan tarif daya maksimal dan tarif multiguna sebesar 12 triliun diminta dihapuskan. Skema perhitungan yang kacau dan berubah-ubah akhirnya menciptakan ketidakpastian. Rakyat kecil tidak akan mengikuti perdebatan yang terlampau teknis seperti ini.

Kecenderungan meminimalkan risiko dari rezim pemerintahan saat ini dapat dilihat dari timing eksekusi kebijakan. Tahun 2010 hingga 2012 rakyat Indonesia akan terus dikejutkan dengan “gebrakan-gebrakan” yang dilakukan pemerintah, karena dua tahun ke depan adalah “masa-masa pembangunan” sebelum pemerintah injak rem melalui program populis dalam rangka menyambut tahun politik 2014.

Dari sini kita bisa menilai, lemahnya koordinasi dan miskinnya persiapan yang dilakukan pemerintah dapat berakibat fatal. Akar persoalan kelistrikan di Indonesia, selain mahalnya ongkos produksi yang mengandalkan BBM, juga minimnya pasokan listrik. Kenaikan BBM pasti memicu kenaikan TDL. Buruknya manajemen pengelolaan dan ketiadaan visi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia menyebabkan persoalan TDL tidak pernah selesai. Sebagai contoh, sebuah perusahaan tambang batubara di Kalimantan Timur dapat menghasilkan batubara sebanyak 45 juta ton, tetapi pemasarannya hanya 5% untuk kebutuhan domestik dan sisa 95% disediakan untuk kepentingan ekspor. Studi komparatif dari World Coal Institute tahun 2008 menunjukkan dari 246 juta ton produksi batubara, Indonesia mengekspor 203 juta ton atau 82,52% dan sisanya baru digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Berbeda dengan China sebagai produsen batubara terbesar di dunia yang hanya mengalokasikan 1,7% untuk kepentingan ekspor dan sisa 98,3% untuk kepentingan dalam negeri!

Sekali lagi, ini bukan soal sekunder mencari formula perhitungan TDL yang paling tepat. Tetapi, ini adalah soal bagaimana visi strategis pemerintah dalam rangka menginisiai sungguh-sungguh amanah di pasal 33 UUD 1945. Negara korporasi yang mengutamakan bisnis rente atas nama kebijakan negara harus disikat habis. Produk-produk hukum yang memberi kesempatan luas kepada pemodal untuk melakukan kegiatan tambang di bumi Indonesia harus segera direvisi. Pemerintah harus benar-benar menunjukkan keberpihakan kepada rakyat yang ditunjukkan lewat keberanian melakukan terobosan-terobosan visioner. Bukan sekadar hitung-hitungan di atas kertas!

Advertisements

Berharap Pada Ketua KPK

Masuk Koran Sindo 1 Juli 2010

Vedi R Hadiz, guru besar Murdoch University, pernah mengulas panjang-lebar tentang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia berkesimpulan bahwa pemberantasan korupsi bukan soal sistem, aturan, atau ideologi. Pemberantasan korupsi adalah tentang komitmen politik ; yakni, sejauh mana Presiden dan pejabat-pejabat tinggi pemerintahan memiliki political will untuk bersungguh-sungguh memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Watak sistemik korupsi telah menggurita sehingga menghubungkan institusi-institusi pemerintahan dalam lingkaran setan. Pemberantasan korupsi niscaya menimbulkan resistensi karena ada indikasi kuat keterlibatan orang-orang penting di dalamnya. Dalam kasus di Indonesia, korupsi sudah pada tingkat sangat mengkhawatirkan karena ia bermain di level institusi penegak hukum, sehingga membuat kredibilitas hukum jatuh di mata masyarakat.

Komitmen politik itulah yang sekarang kita rindukan karena kondisi kekinian KPK patut membuat kita waspada. Momentum reformasi dan pemberantasan korupsi terancam oleh penonaktifan dua pimpinan KPK pasca penolakan SKPP oleh pengadilan. Hak-hak istimewa KPK sebagai superbody seperti penyadapan dan penuntutan terus digerogoti. Bahkan Presiden pun pernah mengingatkan tentang wewenang KPK yang dianggap terlampau besar. Komitmen pemberantasan korupsi yang kerap mengancam kepentingan banyak pihak membuat KPK tidak disukai dan keberadaannya terus-menerus dipertanyakan oleh mereka yang tidak suka hukum ditegakkan di negeri ini. Padahal, citra positif KPK yang diraih lewat keberanian mengungkap sejumlah kasus korupsi justru menunjukkan kegagalan institusi penegak hukum lain dalam memerangi korupsi. Keberadaan KPK bukan untuk menyaingi kepolisian atau kejaksaan, tetapi untuk mengakselerasi pemberantasan korupsi yang luar biasa di Indonesia.

Di dalam situasi seperti itu lah pemilihan ketua KPK yang baru berlangsung. Nasib pemberantasan korupsi sedang dipertaruhkan. Sejumlah nama-nama beken yang tak diragukan integritasnya di mata publik ditunjuk menjadi panitia seleksi (pansel). Kita senang dengan keputusan Todung Mulya Lubis, salah satu anggota pansel, yang menolak masuk menjadi anggota dewan pembina partai Demokrat karena agenda pemberantasan korupsi saat ini jauh lebih penting baginya. Semangat non partisan memang harus dijaga oleh setiap anggota pansel supaya pansel bisa berkonsentrasi dan mengambil jarak dari lobi-lobi kekuasaan.

Dari 287 pendaftar, sebanyak 145 nama lolos administrasi. Mereka yang lulus tahap administrasi bisa dikategorikan dalam empat kritieria, mantan pengacara koruptor, jaksa, orang-orang yang belum terdengar kiprahnya dalam pemberantasan korupsi, dan orang-orang reformis. Masing-masing kelompok boleh jadi mencerminkan dua kekuatan yang sedang berseteru ; kubu koruptor dan anti koruptor. Hanya akan ada dua orang yang diajukan ke DPR yang kemudian akan memilih ketua KPK yang baru. Calon ketua KPK bukan saja harus dinilai integritas dan kapabilitasnya, tetapi sejauh mana ia memiliki akseptabilitas di mata DPR. Pada analisa terakhir, memang kepentingan politik lah yang akan menentukan selera ketua KPK. Oleh karena itu, pengawasan dan advokasi dari masyarakat sipil mutlak diperlukan untuk memastikan pemilihan ketua KPK dari awal sampai akhir berjalan sesuai dengan semangat anti korupsi.

Kita sangat berharap ketua KPK adalah seorang yang tanpa cela dan terbiasa melakukan reformasi hukum dimanapun ia bekerja. Ketua KPK bukan orang yang harus belajar lagi anatomi korupsi, tetapi orang yang hafal luar dalam bagaimana korupsi bekerja. Ia harus orang yang bernyali, tak bisa didikte, dan melawan korupsi tanpa tebang pilih sehingga mengembalikan harapan kembalinya KPK yang kuat, bersih, dan mandiri.

Sekali kita gagal, maka momentum gerakan nasional melawan korupsi akan hilang. Kepercayaan dan harapan masyarakat akan lumpuh. Dan entah kapan Indonesia akan bangkit dari keterpurukan.

Memaknai Bulan Bung Karno

Sekarang bulan Juni. Pemerintah secara simbolik menerima  bulan Juni sebagai bulan Bung Karno. 1 Juni kemarin ada sikap politik kenegaraan resmi yang menganggap 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. 1 Juni 65 tahun lalu, sebuah pencapaian kebangsaan brilian diucapkan oleh Bung Karno di depan sidang Dokuritsu  Zyunbi Tyoosakai. Konon, setelah tiga hari bersidang, Bung Karno gerah dengan sikap “njelimet” yang ditunjukkan peserta sidang. Padahal, sejak puluhan tahun sebelumnya nasionalisme dan cita-cita kemerdekaan Indonesia sudah digaung-gaungkan. Ketika muncul kesempatan emas mempersiapkan kemerdekaan – yang difasilitasi Jepang – para founding fathers itu malah zwaarwichtig, menjadi gentar hatinya. Inilah yang menjadi sumber kegeraman Bung Karno yang kemudian ia kemukakan pada pidatonya.

Bagi Bung Karno, kemerdekaan itu dia analogikan dengan kawin. Ada yang berani kawin, lekas kawin, dan ada yang takut kawin. Ada yang berani kawin “kalau sudah punya rumah gedung, sudah ada permadani, lampu listrik, dan tempat tidur mental-mentul”. Ada yang berani kawin “kalau sudah mempunyai meja satu, kursi empat, dan tempat tidur”. Beda dengan orang Marhaen, yang “kalau punya satu gubug, satu tikar, satu priuk : dia kawin”. “Sang Klerk dengan satu meja, empat kursi, dia kawin”. Jadi, yang jadi soal adalah : “kita ini berani merdeka atau tidak?” karena kalau masih menunggu ini itu selesai sebelum merdeka, atau menunggu tiap-tiap dari 70 juta rakyat Indonesia merdeka dulu jiwanya, maka “sampai lobang kubur pun Indonesia tidak akan pernah merdeka”.

Dan sikap berani itu pula yang menghantarkan kita pada “jembatan emas” kemerdekaan. Kemerdekaan tidak berarti segala tugas selesai. Kemerdekaan justru membuat kita bekerja. Kemerdekaan berarti membangun kembali potongan-potongan pendek optimisme Indonesia. Bahwa ada tugas maha berat yang menanti diujung sana. Dalam perjalanannya, tak jarang kemerdekaan dipahami secara pejoratif. Kemerdekaan kita katanya “semu”. Indikatornya banyak, mulai dari ketakleluasaan menentukan arah pembangungan, hutang-hutang yang menumpuk di masa lalu, ketidaktegasan para pemimpin, sampai soal kemiskinan. Apa yang dulu dinamakan cita-cita kemerdekaan belum dibayar lunas. Kita masih hidup dalam kondisi berkekurangan.

Tetapi, itu pula yang diingatkan oleh Bung Karno. Karena “disebrang jembatan emas” itu lah tantangan sesungguhnya akan kita hadapi. “Di dalam Indonesia merdeka itulah akan kita cerdaskan rakyat Indonesia, kita sehatkan, dan kita latih pemuda kita agar supaya menjadi kuat”. Jadi, bukan menunggu ini itu tersedia. Sekali lagi, kemerdekaan adalah soal nyali. Soal keberanian.

Bung Karno membangkitkan kembali optimisme kebangsaan. Dia menyarankan Indonesia ini dibangun lewat dasar yang merupakan intisari keindonesiaan, sesuatu yang tidak muncul dalam satu – dua tahun saja, tetapi merupakan pergulatan suatu bangsa yang telah melewati ujian-ujian panjang di pentas sejarah. Itulah Pancasila. Yang dasar-dasarnya dimulai dengan kebangsaan, internasionalisme, mufakat-permusyawaratan, kesejahteraan, dan ketuhanan. Masih menurut Bung Karno, kalau Pancasila itu diperas menjadi tiga, maka kita dapat Trisila ; sosial-demokrasi, sosial-nasionalisme, dan ketuhanan. Kalau masih diperas lagi, maka intisari sesungguhnya dari Indonesia itu ialah “Gotong Royong”. Betapa hebatnya. Negara gotong royong. Inilah jenius Indonesia yang mendasari perjalanan bangsa kita sejak nenek moyang “Indonesia” pertama kali menjejakkan kaki. Gotong royong pula yang menyatukan bangsa-bangsa di nusantara sehingga merenda suatu tenunan keindonesiaan. Jadi, jelas sekali bagi Bung Karno, the state follow the nations. Ada bangsa dulu baru ada negara. Bangsa yang dimaksud disini bukan satu imaji keindonesiaan tunggal, melainkan bangsa-bangsa, yang telah melewati jerit-tangis sejarah. Itulah sebabnya, sampai awal abad 20, apa yang dirasa sebagai perjuangan di bumi Pasundan, misalnya, belum dianggap penting oleh mereka-mereka di Borneo, atau bagi orang-orang di Bali. Karena konsepsi tentang nasionalisme itu belum dilihat secara utuh. Itulah sebabnya, Bung Karno tidak menganggap Prabu Siliwangi di Padjadjaran, Sultan Agung Tirtayasa di Banten, atau Sultan Hasanuddin dari Makassar, sebagai nasion. Nasion adalah sekelompok manusia yang memiliki keterikatan nasib dan tempat, yang digariskan oleh satu titik kepulauan. Dan peta mana pun di dunia ini, akan menunjukkan, gugus kepulauan Indonesia, adalah maha karya yang tak dapat dipisahkan oleh pendefinisian apapun. Indonesia adalah negara kepulauan, yang diapit dua samudra – Pasifik dan India – dan dua benua – Asia dan Australia. Melepaskan Indonesia dari pulau dan laut, yang berarti menyekat nusantara (pulau-pulau yang dikelilingi lautan) berarti menghilangkan transendensi Indonesia sebagai satu imaji kesatuan. Dan itu tidak mungkin. Itulah sebabnya, definisi keindonesiaan dalam perspektif NKRI selalu didefinisikan secara politik. Hal itu penting mengingat segala pluralitas agama, suku, bahasa, adat-istiadat, hanya dapat disatukan oleh kesamaan perasaan bahwa kita ada dalam satu kesatuan ; keindonesiaan. Keindonesiaan dan NKRI adalah bahasa politik bersama yang kita butuhkan. Dan dengan begitu, keindonesiaan amat musykil didefinisikan. Lebih dari sekedar kesamaan nasib, keindonesiaan mensyaratkan kesamaan imajinasi sebagai bangsa.

Dan sebagaimana yang kita tahu, imajinasi adalah konsep dinamis, sesuatu yang diusahakan secara aktif. Imajinasi berarti mensyukuri. Karena imajinasi hanya mungkin kalau kita menatap masa depan. Dengan imajinasi, kita mengantisipasi apa yang akan datang. Atau, kalau boleh saya gunakan Martin Heidegger, imajinasi mirip dengan Sorge (mencandra waktu) ; kesatuan antara masa lalu (faktisitas) yakni keberadaan lahiriah kita sebagai “orang Indonesia”, masa sekarang (eksistensi) yakni apa yang kita alami disini dan saat ini, dan masa depan (antisipasi) yakni kemampuan membaca kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Imajinasi adalah “mesin waktu”. Imagination is power, kata Einstein. Kita membayangkan apa yang kira-kira terjadi kalau kita lakukan “A”, sementara pada saat yang sama, kalau kita lakukan “B”. Imajinasi adalah kemampuan kita membuat pilihan-pilihan.

Imajinasi pula yang tampaknya membidani lahirnya nasionalisme Indonesia awal abad ke-20. Saya selalu terkagum-kagum kala membaca betapa nasionalisme itu tidak jatuh pada hal-hal yang berbau partikular. Nasionalisme kita tidak jatuh pada chauvinisme kedaerahan, tidak pada komunisme, tidak pada Indonesia ubber alles seperti Hitler di Jerman, dan tidak pada materialisme. Hemat saya, nasionalisme kita adalah nasionalisme yang patriotik. Bung Karno seorang Jawa. Tetapi dari sikap dan gagasan-gagasannya, ia jelas bukan “jawa” dalam pengertian tradisional. Nasionalisme menurutnya adalah prasyarat menjalankan internasionalisme yang di dalam bait-bait UU 1945 bertujuan ikut serta dalam membentuk ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Nasionalisme kita tidak mungkin berwatak egois. Nasionalisme patriotik adalah gagasan yang menempatkan dimensi keadilan sosial sebagai bentuk solidaritas sesama warga negara. Coba bayangkan, seadainya gagasan nasionalisme itu dibelokkan oleh Bung Karno – sebagai pembaca berat Marx – pada perjuangan kelas, maka sejarah awal Indonesia akan dilalui melalui revolusi fisik proletariat. Tetapi, kekhawatiran itu tidak terjadi di sejarah modern kita. Bung Karno percaya pada ketimpangan sosial yang mendasari perbedaan kelas. Tetapi kelas-kelas sosial itu sendiri bukan justifikasi dari tindakan. Oleh karena itu, formulasi politik kenegaraan lewat ideologi Marxist yang populer diantara aktivis pemuda di negara dunia ketiga pada awal abad ke 20 tidak berlaku dalam sejarah Indonesia. Bung Karno malah merujuk pada Marhaenisme, yang diinspirasi oleh sekelompok petani-petani kecil di pinggiran Jawa yang terpinggirkan secara sosial, tetapi masih memiliki unit-unit kecil produksi. Jadi, bukan kaum buruh yang terpinggirkan secara sosial, ekonomi, dan politik karena ketiadaan alat-alat produksi. Kaum Marhaen masih memiliki faktor-faktor produksi, tetapi mereka tidak bisa bebas karena terbelenggu penjajah kolonial. Nasionalisme Indonesia tidak mungkin berbau rasial. Kita tidak mengenal istilah pribumi dan non pribumi yang membatasi hak-hak kaum asli dan pendatang, sebagaimana yang terjadi di Malaysia sampai saat ini. Riak-riak kecil sentimen etnisitas memang kerap kita rasakan, tetapi itu tidak lebih dari akrobat yang disulut oleh petualang-petualang politik yang tidak suka Indonesia bersatu. Saya percaya, selama kita teguh memegang dasar-dasar keindonesian tadi, maka nasionalisme Indonesia selamanya adalah nasionalisme yang patriotik.

Dengan begitu, patriotisme dan imajinasi keindonesiaan mensyaratkan sikap yang senantiasa optimis. Optimisme itulah yang kini diam-diam dicuri oleh para koruptor, para demogog politik, dan termasuk mereka yang berusaha mejelek-jelekkan awal kelahiran Indonesia sebagai “kekalahan” dari umat Islam, sehingga sampai sekarang masih terus mendengung-dengungkan aspirasi negara Islam. Mereka mencoba menghisap intisari Indonesia dari dalam. Lama-kelamaan Indonesia bisa lemas, lumpuh, dan mungkin hancur. Tetapi, Indonesia tidak boleh jatuh dalam kondisi seperti itu. Bangsa ini harus terus hidup dan berjalan meskipun seringkali terseok-seok. Optimisme dan perjuangan harus terus diucapkan. Itulah sebabnya, pentingnya politics of hope dalam kerangka patriotisme. Karena Indonesia adalah takdir kita. Tugas kita adalah mengisinya dengan karya dan gagasan untuk menjawab tantangan takdir dan sejarah ini sebaik-baiknya.

SNMPTN dan Persaingan PTN

Tepat tanggal 16-17 Juni 2010 lalu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.

Seleksi yang menentukan nasib calon mahasiswa baru ini sudah menjadi tradisi tahunan. Lebih dari 400.000 ribu calon mahasiswa baru memperebutkan sekitar 80.000 kursi di 54 Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Akibatnya, dapat dipastikan akan banyak diantara mereka yang tersisih, tidak dapat melanjutkan kuliah pada tahun ini, atau terpaksa mengambil pilihan alternatif di kampus-kampus yang menyelenggarakan ujian masuk belakangan.

Yang menarik, beberapa tahun terakhir SNMPTN bukanlah satu-satunya ujian masuk PTN. Beberapa PTN menyelenggarakan ujian masuk mandiri dengan dalih ingin meningkatkan input kualitas mahasiswa. Beberapa PTN, terutama PTN unggulan, menganggap SMPTN tidak memenuhi harapan dan cita-cita mereka menuju world class university. Ujian masuk yang diselenggarakan mandiri itu sebenarnya mengadopsi sistem penerimaan mahasiswa di kampus-kampus ternama di Amerika dan Eropa. Dengan asumsi tingkat pemerataan pendidikan yang lebih baik, wajar jika kompetisi dalam sistem seperti itu bertujuan menjaring mahasiswa-mahasiswa dengan kualitas terbaik. Sedangkan kasus di Indonesia sangat berbeda. Penerapan ujian masuk mandiri di beberapa PTN tak urung membuat alokasi kursi masuk yang diperuntukkan bagi mereka yang lulus melalui SNMPTN semakin kecil. Tentu ini menimbulkan persoalan mengingat proporsi pelaksanaan SNMPTN paling representatif secara nasional dibandingkan ujian masuk mandiri. Ujian masuk mandiri biasanya dilaksanakan secara terpusat di kampus penyelenggara. Calon mahasiswa yang berada di daerah-daerah yang tak terjangkau ujian masuk mandiri termasuk kelompok yang paling dirugikan.

Alasan sebenarnya dari penyelenggaraan ujian masuk mandiri adalah tawaran mendapat sumber dana yang lebih besar. Bukan rahasia lagi kalau banyak PTN mengalami kendala finansial. Dana operasional yang diberikan pemerintah tidak pernah cukup menutupi kebutuhan operasional PTN. Melalui penyelenggaraan ujian masuk, PTN mendapat dana segar dengan kebebasan menentukan uang pendaftaran dan dana pembangunan yang dibebankan kepada setiap calon mahasiswa.

Sejumlah PTN pun berkilah sistem SNMPTN terpusat dianggap tidak saja merugikan dalam hal input kualitas mahasiswa – karena kualitas ujian yang dianggap rendah (yang tentu sangat debatable) – tetapi juga merugikan kampus secara finansial karena kongsi pembayaran dilakukan terpusat. Perguruan tinggi unggulan merasa dirugikan dua kali. Dengan demikian, pelan-pelan SNMPTN akan ditinggalkan. Hal ini kontras dengan semangat pemerintah mengevaluasi pelaksanaan pendidikan dasar melalui Ujian Nasional.

Alasan lain yang dikemukakan, ujian masuk mandiri akan membuat kualitas PTN menjadi lebih kompetitif. Mereka bebas menentukan waktu ujian dan tingkat kesulitan soal-soal yang diujikan. Padahal pada saat bersamaan, cara itu “membunuh” PTN lain yang tidak dapat menyelenggarakan ujian mandiri. Mereka hanya akan mendapat mahasiswa “kelas dua” karena kebanyakan dari calon mahasiswa unggulan tersedot habis setelah mengikuti ujian mandiri yang biasanya diselenggarakan sebelum SNMPTN dimulai.

Akar Persoalan

Justifikasi penyelenggaraan ujian mandiri sebenarnya dimulai ketika terjadi perubahan status perguruan tinggi melalui PP 152, 153, 154, dan 155 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) sejak tahun 2000. Lima PTN yang berubah status menjadi PT BHMN ketika itu adalah UI, UGM, ITB, dan IPB. Belakangan menyusul USU, UPI, dan UNAIR. PT BHMN mensyaratkan penyelenggaraan otonomi keuangan dan tata kelola yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kalau dilihat sejarah awal ujian masuk mandiri sebenarnya muncul tidak lama setelah PP tentang PT BHMN ditetapkan. Nama dan bentuk penyelenggaraannya bermacam-macam. Mulai dari Seleksi Masuk Universitas Indonesia (SIMAK UI), Ujian Masuk UGM (UM UGM), Seleksi Masuk Universitas Padjajaran (SMUP), yang semuanya itu mengalokasikan jatah lebih dari 60% kursi mahasiswa. Proporsi kursi untuk mereka yang lulus SNMPTN tidak lebih dari 20% saja. Mereka yang ngotot ingin masuk PTN unggulan akan berpikir dua kali jika mencoba masuk melalui jalur SNMPTN.

Dan yang paling mengerikan dari sistem seperti ini adalah ketika melihat jumlah biaya yang harus dibayarkan calon mahasiswa kepada universitas. Sebelum ujian dimulai, beberapa PTN mengajukan formulir kesanggupan bayar yang harus diisi oleh calon mahasiswa. Angkanya fantastis. Semakin besar kesanggupan bayar si calon mahasiswa, maka kemungkinan diterima di PTN tersebut akan semakin besar. Bahkan di fakultas kedokteran salah satu PTN misalnya, minimal pembayaran sebesar 175 juta rupiah. Bagaimana mungkin dana sebesar itu sanggung dibayar oleh mereka yang tidak mampu? PTN benar-benar telah berubah menjadi ajang bisnis. Sangat Mengerikan. Perguruan tinggi tidak lagi menawarkan jasa, tetapi memperdagangkan pendidikan sebagai barang ekonomi yang bisa mereka perjual-belikan kepada yang membayar paling mahal.

Debat substansial tentang isu ini lagi-lagi berujung pada sejauh mana kontribusi negara dalam pendidikan, terutama pendidikan tinggi, karena penyelenggaraan ujian masuk mandiri adalah sah dan tak terhindarkan mengingat kebutuhan self financing yang menjadi tuntutan PTN.  Logika PTN berjalan sesuai dengan payung hukum yang membawahinya. Tetapi, pelan-pelan sistem ini akan merusak persaingan antaruniversitas dan membuat SNMPTN semakin tidak populer. Penerapan sistem yang tidak ideal akan membuat setiap PTN berlomba-lomba melaksanakan ujian masuk mandiri di tahun-tahun mendatang.

Dana Aspirasi dan Penguatan Demokrasi

Kontroversi usulan Dana Aspirasi yang diajukan Golkar terlanjur mendapat respon negatif dari berbagai kalangan. Banyak yang menduga ini adalah upaya Golkar mendulang uang milik negara sebanyak-banyaknya. Bahkan ada yang dengan sinis melihat Dana Aspirasi sebagai tukar guling atas konsekuensi pelepasan kasus Century. Saya tergoda membayangkan isu ini dari perspektif lain. Meskipun dari awal saya cukup heran melihat keberanian Golkar bertarung sendirian ditengah penolakan fraksi-fraksi di parlemen. Dengan berlindung pada isu populis, Golkar menyindir parpol lain sebagai yang “kurang peduli terhadap pembangungan di daerah”. Benarkah demikian?

Polemik usulan Dana Aspirasi yang diajukan Golkar sebenarnya merupakan tawaran debat substansial mengenai bagaimana demokrasi harus dibiayai. Sepuluh tahun lebih demokrasi dijalankan di Indonesia tanpa kejelasan apa implikasi penerapan demokrasi terhadap pembiayaan dan pembangunan sistem demokrasi yang dilembagakan. Masih terdapat masalah-masalah mendasar yang membuat ongkos demokrasi kita menjadi mahal. Tidak salah kalau ada yang menganggap hanya orang-orang kaya yang bisa dipilih dalam demokrasi kita. Akibatnya, penyelenggaraan demokrasi bergantung pada aktor-aktor yang memiliki kekuatan finansial. Pengertian demokrasi sebagai dari, oleh, dan untuk rakyat menjadi semu. Dari sini amat mungkin kongkalikong penguasa – pengusaha bermain melampaui pengutamaan kepentingan publik.

Selain itu, sistem proporsional dengan segala variannya yang dipilih Indonesia menyebabkan jarak yang terbangun antara pemilih dan wakil-wakilnya terlalu jauh. Apalagi ditambah dengan faktor geografis dan proporsi keterwakilan, dimana wakil-wakil rakyat di tiap Dapil belum tentu orang yang benar-benar paham kondisi dan aspirasi pemilihnya. Akibatnya, pemilih cepat dilupakan (atau melupakan) dan hanya dimanfaatkan parpol menjelang Pemilu. Rakyat sesungguhnya tidak pernah benar-benar berpartisipasi dalam politik.

Usulan Dana Aspirasi ini adalah salah satu alternatif penguatan demokrasi via representasi. Pelan-pelan, kita sedang menuju demokrasi yang berbasis konstituen (constituent-based) yang mengandaikan kepedulian masyarakat sipil atas seangkarut isu-isu publik. Sudah cukup waktu dan energi dikeluarkan dalam mengelola politik demokrasi tanpa partisipasi dalam arti sebenarnya. Kalau selama ini anggota dewan berteriak bahwa tugas mereka adalah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, sekarang saatnya konstituen demokrasi menjalankan fungsi yang sama terhadap wakil-wakil mereka. Dengan begitu, kemungkinan pelembagaan dan jaring aspirasi yang lebih kuat dapat berjalan beriringan dengan kepedulian wakil rakyat terhadap Dapil-nya.

Bukan rahasia lagi kalau kelemahan partai politik Indonesia senantiasa bergantung pada siapa pemegang uang. Golkar bukannya tidak sadar isu populis bagi “rakyat” ini ternyata berubah menjadi sangat tidak populis ketika masuk pada debat tumpang-tindihnya fungsi pengawasan DPR dibanding dengan kemungkinan anggota dewan menjadi pelaksana program pembangunan. Naluri politik Golkar tampaknya menginginkan sejauh mana respon publik terhadap usulan ini sembari mempersiapkan langkah awal investasi 2014.

Meskipun begitu, secantik apapun tema baru yang diwacanakan tetap harus membuat kita curiga. Karena dalam politik hanya orang bodoh yang percaya bahwa seorang politisi akan berbaik hati membantu orang lain tanpa mengutamakankepentingan dirinya. Dengan penguatan representasi, yang ditandai dengan partisipasi masyarakat di tiap Dapil, kita dapat mencegah atau katakanlah meminimalisir unsur-unsur kecurangan politisi, menagih janji, sekaligus menghukum mereka dengan tidak memilih lagi di Pemilu selanjutnya. Kita ingin memastikan tak ada politisi yang meraup untung pribadi tanpa memprioritaskan kepentingan publik yang menjadi tugas mereka.

Keutuhan Sebagai Simptom ; Kritik Atas Teori Keadilan

Tulisan ini adalah kritik atas penggunaan konsep-konsep keadilan yang bertujuan menjaga keutuhan masyarakat. Konsep keadilan memiliki asumsi dasar dimana pluralitas masyarakat dapat ditundukkan pada mekanisme reasonable consensus dimana setiap individu diandaikan akan mengejar kepentingan yang bersifat sosial[1]. Manifestasi dari teori ini diterapkan untuk menjaga integrasi di masyarakat.

Penggunaan intertekstualitas dalam menjelaskan kritik teori keadilan menjadi tak terhindarkan. Psikoanalisa Lacan saya gunakan sebagai pintu masuk mengeksplorasi gagasan bias relasi kekuasaan dalam teori keadilan. Saya juga menggabungkan Carl Schmitt dan Slavoj Zizek untuk membuktikan konsep keutuhan / kesatuan sebagai simptom. Diakhir tulisan, tak lupa saya tunjukkan beberapa konsekuensi penggunaan konsep the political yang dipertentangkan dengan teori keadilan.

*

Sejarah filsafat adalah sejarah yang merangkum dunia. Filsafat berobsesi memberi gambaran utuh tentang realitas ke dalam satu unifikasi teoritis. Dunia yang dikonsepsikan adalah dunia yang direpresentasikan lewat refleksi filosofis. Dengan cara ini, filsafat berpretensi memberi satu landasan bagaimana cara seharusnya manusia mengada. Tidak ada cara lain selain menemukan satu formulasi yang bertujuan menciptakan keadilan dan kebaikan bersama.[2] Dari sini, dimulailah satu konsepsi tentang keadilan.

Para filsuf kontrak sosial memiliki pandangan beragam tentang hal ini. Mulai dari Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau, ketiganya tidak hanya berbeda secara politik, melainkan juga berbeda konsepsi mereka tentang manusia. Di luar mereka, ada John Stuart Mill yang mengutamakan utilitas dengan tujuan mengokohkan “the permanent interest of man as a progressive being” (Mill, On Liberty). Masih menurut Mill, keutuhan seperti itu hanya dapat diterapkan oleh Representative Government sebagai satu tugas historis yang sudah dirintis oleh teoritisi kontrak sosial. Jadi, bagi kaum utilitiarian, tidak ada jalan alternatif bagi kita selain menyempurnakan konsepsi masyarakat dan negara yang telah ada. Bentuk pemerintahan harus menyesuaikan dengan kehendak umum dari masyarakat. Masyarakat sebagai arus utama opini yang mesti diperhatikan.

Asumsi dasar dari teoritisi kontrak sosial adalah : kita mampu menyelenggarakan tata pemerintahan melalui satu tempat injak bersama. Segenap perbedaan diyakini dapat direduksi ketika manusia menyadari ada sesuatu lebih berharga yang melampui dirinya sendiri. Doktrin liberalisme klasik pun seperti itu. Individu harus dibiarkan bebas. Bahwa individualisme pada dasarnya bersifat generous karena semakin kita membiarkan individu mencari kepentingannya sendiri, maka semakin baik pula hal itu demi masyarakat.[3]

Jadi, jelas sekali terdapat bias argumentasi liberal dalam teori sosial kontrak. Sebagaimana yang akan dibahas, hal ini menimbulkan polemik, terutama yang datang dari aliran filsafat kontinental yang berhadapan dengan filsafat anglo saxon. Tetapi, satu hal yang tampaknya luput dari teori liberal adalah filosofi dasar liberalisme tentang kebebasan. Dua aliran ini bersepakat untuk menerima kebebasan sebagai prasyarat memulai debat filosofis. Tetapi, berbeda pada aplikasi konkrit, terutama yang menyangkut pandangan politik.

Kritik tajam atas penerapan prinsip liberalisme dalam teori keadilan adalah terdapatnya kesenjangan yang luar biasa tajam antara impian liberal dan praktek kebebasan. Liberalisme berubah menjadi tak lebih dari transaksi kekuasaan yang ditandai penguasaan tak seimbang atas faktor-faktor produksi. Liberalisme berubah menjadi ideologi elitis yang menguntungkan pihak penguasa. Filsafat kontinental, yang memiliki tradisi kuat dalam sejarah pemikiran kiri, masih menyimpan benih-benih revolusioner yang ditanamkan Karl Marx. Filsafat kontinental membaca peluang emansipasi yang ditemukan relevansinya dalam konteks postmarxisme. Postmarxisme adalah paham kontemporer yang tidak lagi menganggap perjuangan kelas sebagai satu-satunya jalan menuju impian sosialistik. Masyarakat kontemporer terlalu kompleks untuk dijelaskan dalam satu teori deterministik. Sebaliknya, relasi antarmasyarakat harus dipahami sebagai relasi pluralistik yang bersifat antagonis. Perjuangan kelas harus dipahami sebagai hegemonic struggle, yang mana mengisyaratkan adanya pembebasan subjek dari hegemoni struktural. Kesulitan emansipasi dalam konteks postmodern selama ini disebabkan karena tidak adanya teori ideologi yang lengkap yang bisa menjadi panduan bagi masyarakat plural. Dimensi plural inilah yang selama ini hilang dari analisis-analisis pemikir kiri. Baru pada pemikiran Louis Althusser – seorang Marxis Postrukturalis – kita menemukan distingsi berbeda dalam memandang kapitalisme sebagai wacana ideologi. Menurut Althusser, kapitalisme bekerja melalui interpelasi ; yaitu kondisi dimana antara kesadaran internal subjek dengan realitas eksternal telah terdistorsi oleh apartus penguasa. Kita tidak lagi dapat membedakan diri kita dengan realitas eksternal. Semua aturan, konvensi, dan hukum simbolik yang ada diluar diri kita merupakan struktur-struktur yang telah mengubur subjek. Tidak pernah ada subjek yang independen. Semuanya terdistorsi oleh kekuatan-kekuatan yang berada diluar kemampuan manusia untuk mengubahnya.

Dari pemikiran Althusser lah, selanjutnya muncul kritik ideologi yang ditujukan pada sistem kapitalisme yang kini menjelma menjadi kekuatan determinan dalam tata sosial-kemasyarakatan. Salah satu pendukung teori Althusser ini adalah Jacques Lacan, seorang pewaris psikoanalisis. Namun, berbeda dari Althusser, Lacan menggambarkan cara kerja kapitalisme ini dalam trikotomi The Imaginary, The Symbolic, dan The Real yang merupakan penjelasan baru atas psikoanalisis. Psikoanalisis menolak pengetahuan empirik yang terhampar pada realitas faktual. Bagi psikoanalisis, kebenaran terletak pada alam bawah sadar manusia. Ketidaksadaran lah yang merupakan kebenaran yang sesungguhnya. Hanya saja, kebenaran itu selama ini tertutupi oleh superego yang menundukkan hasrat dalam aktivitas-aktivitas yang dianggap “wajar”.

Trikotomi Lacanian dimulai dengan the imaginary (yang-imajiner) atau fase cermin. Yang imajiner adalah saat dimana sang subjek belum memiliki kesadaran penuh dan bergantung pada sosok diluar dirinya. Subjek masih menyamakan dirinya dengan “cermin” di luar dirinya. Sama dengan seorang bayi yang tidak bisa membedakan dirinya dengan ibunya. Yang imajiner tetap bisa muncul pada saat manusia sudah dewasa, yang ditandai dengan obsesi menjadi orang lain yang contohnya ditemukan pada prinsip like dan love. Yang imajiner sebenarnya merupakan obsesi subjek untuk mendapati apa yang tidak mungkin ia miliki.!

The symbolic (yang-simbolik) adalah dunia manusia yang terjamah bahasa. yang simbolik adalah semua pengetahuan-pengetahuan baku yang sudah kita ketahui. Tidak ada pengetahuan di dunia ini yang terlewatkan oleh bahasa. Bahasa adalah tempat manusia mengada. Manusia hidup dan berkembang di dalam bahasa. Menerima yang-simbolik berarti menerima konsep-konsep umum, kewajaran, ketaatan, dan seterusnya. Tetapi, yang-simbolik tidak bisa disamakan dengan realitas. Menurut Lacan, realitas selalu bertumpu pada simptom. Simptom adalah segala kekuatan yang mengunci realitas dalam model keutuhan. Simptom mengatur bulat-lonjong realitas sesuai dengan kepentingan ideologi yang berkuasa. Sudah pasti di dalam simptom terdapat tingkatan-tingkatan berbeda berdasar level pengaruhnya di masyarakat. Semakin kuat pengaruh simptom, semakin banyak individu yang tertarik  oleh keberadaannya. Simptom menciptakan imajinasi seoalah-olah realitas terbangun lewat harmoni. Dengan demikian kita mendapatkan definisi minimal tentang simptom sebagai manifestasi simbolik atas keutuhan imajiner yang tak mungkin.

Sedangkan the Real (yang-Riil) adalah dunia fantasi. Fantasi berarti kondisi seolah-olah. Menurut Lacan, manusia dihadapkan pada keinginan terus-menerus menuju yang-Riil sekaligus mengingkarinya. Artinya, penerimaan dan penolakan atas yang-Riil terjadi pada saat bersamaan. Keberadaannya diinginkan sekaligus juga ditolak. Yang-Riil sejalan dengan prinsip hasrat dalam psikoanalisis Lacan yang menganggap manusia sebagai mesin hasrat. Manusia terus-menerus memproduksi hasrat untuk menuju yang-Riil, yang sayangnya tak pernah ia dapatkan. Penolakan atau menganggap yang Riil telah selesai hanya akan berujung pada violence[4]. Ini memang konsep yang rumit. Tetapi menurut Zizek, penerapan konkritnya dapat ditemukan pada kapitalisme (yang juga dalam beberapa hal cocok dengan teori keadilan).

Kapitalisme adalah pengejawantahan yang-Riil itu sendiri. Kapitalisme berusaha mengembalikan sesuatu yang hilang dari diri manusia untuk kemudian di komodifikasi. Apakah sesuatu yang hilang itu ditemukan? Sama sekali tidak! Tetapi, kapitalisme berpretensi seolah-olah berhasil menemukannya dan mengeksploitasinya semata-mata untuk kepentingan ekonomi. Dengan mengeksploitasi yang Riil, kapitalisme sebagai ideologi dominan menjelma menjadi ideologi yang berkuasa. Prinsip seolah-olah menopang realitas yang sudah ada dan akhirnya menjebak manusia ke dalam yang-imajiner. Akhirnya, kehidupan manusia tidak bisa lepas dari dunia “yang sudah ada”. Dunia diterima sebagaimana adanya.

*

Pluralitas di masyarakat harus diterima sebagai kenyataan terdapatnya benih-benih antagonisme yang tak terkira. Lebih dari sekedar menciptakan reasonable consensus, pluralitas ini sebaiknya dipahami dalam kerangka teoritis penciptaan fantasi terus-menerus yang dikelola oleh yang-Riil. Karena sebagaimana yang telah dijelaskan, ketika yang Riil dianggap selesai, maka masyarakat akan jatuh pada yang-imajiner. Mengapa bisa begitu? Kata kuncinya terletak pada kata “keadilan” sebagai fantasi. Dengan terus-menerus merekonstruksi fantasi, subjek akan terus-menerus berkekurangan (lackness). Prinsip ini amat khas di dalam psikoanalisis Lacan yang melihat the lackness subject sebagai bentuk kompensasi atas ketidaklengkapan yang-Riil. Dengan memformulasikan ketegangan konstitutif antara yang-imajiner dan yang-Riil, subjek terus-menerus melakukan subjektivikasi. Artinya, proses menjadi subjek sendiri tidak pernah lengkap. Subjek selalu terdislokasi. Subjek tidak pernah menjadi subjek!

Tetapi, asumsi dasar subjek yang berkekurangan inilah yang harus dilampaui. Alih-alih menjelaskan ketidaklengkapan subjek, kita sebaiknya memaklumkan bahwa pengandaian realitas yang sempurna adalah bentuk simptom yang menipu. Realitas tidak boleh dipahami sebagaimana adanya. Realitas dan keutuhan terjadi karena politik performatif[5] bekerja. Dengan usaha menciptakan keutuhan di masyarakat, maka realitas dibuat sebisa mungkin apolitis. Depolitisasi masyarakat ini bertujuan mengamankan kesalahan-kesalahan penguasa dari dimensi subversif dan kemungkinan yang-politis menguak ke permukaan

*

Persis pada titik inilah kita bersinggungan dengan teori keadilan. Asumsi dasar keadilan adalah menihilkan dimensi antagonistik demi kepentingan bersama. Sementara, antagonisme pluralistik melihat realitas terjalin dari kumpulan subjek yang berkekurangan. Fantasi subjek hanya akan membuat adanya subjek-subjek yang tersingkir oleh diskursus. Diskursus sengaja diciptakan agar potensialitas tindakan termanifestasikan dalam tarik-menarik hegemoni. Politik adalah soal lawan-kawan (Schmitt). Dengan cara itu, subjek yang kurang beruntung tidak hanya tersingkir secara diskursus, tetapi juga tersingkir secara politis, bahkan fisik. Inilah politik yang dipahami dalam kerangka hegemonic struggle.

Selanjutnya muncul pertanyaan, apakah prinsip negativitas seperti ini sama saja artinya dengan rasionalitas instrumental? Sama sekali tidak. Pikiran itu timbul karena the political acapkali disalahpahami dengan depolitik sebagaimana adanya. Sementara the political lebih merujuk pada konsepsi metapolitik yang tidak berurusan dengan realitas empirik. Metapolik mencoba memberikan perspektif bahwa pertentangan dan perbedaan itu inheren dan selalu dibutuhkan agar the political senantiasa tumbuh dan dirawat.

Dengan demikian, kritik untuk teori keadilan tidak lagi dilihat dalam perspektif kiri klasik yang menganggap masyarakat terdiri dari dua kelas yang berbeda. Melainkan lebih dari itu, masyarakat dipahami sebagai antagonisme dalam jumlah yang tak terkira. Pada aspek paling mikro dari masyarakat, yaitu individu, bahkan telah terdapat benih-benih fasis. Upaya meredamnya dalam satu model keutuhan sebagaimana yang diusahakan teori keadilan, akan berujung pada distorsi subjek. Untuk itu, konsepsi psikoanalisis Lacanian ditambah rekonstruksi subjek Zizekian adalah salah satu jalan keluar terbaik untuk mengkritisi kondisi kapitalisme kontemporer.

*

Beberapa konsekuensi akan terjadi dengan penerimaan konsep di atas. Pertama, mau tidak mau, the political mengandaikan intervensi atas hukum-hukum simbolik untuk mengubah  koordinat situasi yang dikendalikan oleh teori keadilan. Politik dilihat secara subversif. Politik sebagai perlawanan. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk dalam masyarakat kapitalisme lanjut, termasuk melihat kemungkinan perubahan kondisi masyarakat yang kita inginkan. Politik bukan dipandang sebagai the art of possible, melainkan the art of attacking the impossible. Kedua, pentingnya imajinasi dalam politik. Imajinasi bukan dipahami sebagaimana kita memahami imajinasi negara dan realitas yang sama. Imajinasi adalah tentang “something else”. Imajinasi adalah unsur generik yang membawa kita pada kesetiaan (fidelity) atas kebenaran (Badiou). Ketiga, penolakan atas representasi. Dalam pengertian the political, representasi adalah fiksi. Dengan begitu, politik subversif selalu mengambil jarak dengan pemerintah. Kebeneran tidak mungkin direpresentasikan. Yang-politis melihat kebenaran sebagai presentasi yang harus terus-menerus diusahakan. Keempat, subjek harus lah dipahami secara berkekurangan, namun dengan tujuan untuk melampauinya. Kekurangan subjek ini dikompensasikan melalui fantasi yang mengandaikan hegemoni antarsubjek. Jadi, pilihannya apakah kita dihegemoni atau menghegemoni orang lain. Dengan begitu, sudah pasti ada subjek yang tersingkir dari diskursus antagonis. Penyingkiran dapat dilakukan dengan berbagam macam cara. Mulai dari diskursus politik, wacana, ekonomi, sampai penyingkiran secara fisik. Kelima, the political tidak bisa berjalan sendiri. Penerimaan atas the political akan membuat orang-orang yang terlibat di dalamnya senantiasa asing dan elitis. Karena hampir jarang orang yang berpikir perubahan  karena terkooptasi oleh moralitas dan jouissance. Untuk itu, the political harus dilengkapi oleh the ethical agar dirinya menjadi lengkap dan memiliki dasar berpijak yang lebih kokoh. Kemungkinan meletakkan the ethical sebelum the political adalah tugas filsafat kiri baru agar wacana teoritis ini tidak terkubur seiring berjalannya waktu.

Sumber Rujukan

John Rawls, Lectures on History of Political Philosophy, Harvard University Press, 2007

John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, 1999

Butler, Laclau, dan Zizek, Contingency, Hegemony, Unversality, Verso, 2000

Slavoj Zizek, The Sublime Object of Ideology, Verso 2008


[1] Untuk perbandingan, dua aplikasi berbeda diterapkan oleh Jurgen Habermas dan John Rawls. Habermas mengunakan modus komunikasi bebas distorsi yang hanya cocok diterapkan pada masyarakat demokratis liberal. Sementara John Rawls mendasarkan teori keadilan pada social primary goods (John Rawls : A Theory of Justice, 1999) Bias liberalisme adalah sesuatu yang khas dari pandangan dua filsuf ini.

[2] Plato dalam John Rawls : Lectures on History of Political Philosophy (2007) Hal 3. Plato menemukannya dalam Philosopher’s King sementara Lenin dalam Revolutionary Vanguard.

[3] Adam Smith menganalogikannya dengan “kisah sepotong roti”  yang amat terkenal itu.

[4] Contoh pengingkaran atas yang Riil adalah aksi main hakin sendiri terhadap pemeluk Ahmadiyah baru-baru ini. massa yang mengatasnamakan umat Islam menganggap Islam yang benar adalah Islam versi mereka dan mereka merasa wajib memaksakan kehendak yang Riil itu kepada masyarakat lain. Yang Riil, yang seharusnya dibiarkan dalam kondisi falibilis justru dicederai oleh ungkapan final. Akhirnya, yang Riil pun jatuh pada kekerasan.

[5] Judit Butler dan Zizek : Contingency, Hegemony, Universality. Politik performatif bekerja melalui speech act. Tujuannya adalah menetralisir benih-benih antagonisme ke dalam model keutuhan yang diinginkan.

Exit Strategy Century?

Sri Mulyani Indrawati – dulunya ketua LPEM UI, dosen yang dikatakan teman-teman saya di FE sebagai “brilian dan sangat cerdas” – memang sedang jadi primadona. Bukan hanya karena reformasi di kementrian keuangan yang sudah memecat ratusan orang itu, tapi juga kontroversi politik Century, superioritasnya diantara menteri-menteri keuangan dunia, dan sederet pengakuan internasional yang pernah ia raih. Sri Mulyani konon pernah mengajukan permohonan pengunduran diri dari kabinet ketika pemerintah memutuskan menutup perdagangan saham Bumi Resources, milik Bakrie,  yang anjlok di Bursa Efek Indonesia.

Tulisan ini tak lebih dari analisis kasar atas kontroversi kepergian Sri Mulyani per 1 Juni 2010 ke Bank Dunia. Pendapat serupa juga sudah dikemukan di beberapa media massa. Tetapi, untuk kembali menyegarkan ingatan agar kita terhindar dari “penyakit lupa”, amat penting untuk mendiskusikan persoalan ini secara terbuka sehingga membuka kemungkinan anasir-anasir polemik agar bangsa ini tak jatuh ke tangan demagog.

Pada dasarnya, mayoritas respon positif publik atas kepergian Sri Mulyani ke Bank Dunia seolah-olah menegaskan kembali watak mudah lupa yang mendera bangsa ini sejak lama. Publik terlampau mudah diombang-ambing pemberitaan di berbagai media sehingga lupa pada hal-hal yang jauh lebih subtil yang saat ini sedang melilit Sri Mulyani. Kita patut bertanya, apakah kepergian Sri Mulyani sepenuhnya memberikan keuntungan bagi masyarakat? Atau ada beberapa kompromi mutakhir di dapur politik Indonesia yang luput dari perhatian kita?

Menarik dianalisis kepergian Sri Mulyani dari perspektif badai Century. Semenjak vonis politik oleh DPR dalam polemik Bailout Century, Sri Mulyani mendapat tekanan yang luar biasa. Pertemuan terakhir dengan anggota dewan dalam pembahasan APBN-P antara pemerintah dengan DPR juga diwarnai aksi walk out beberapa anggota dewan. Kecaman demi kecaman yang mengganggu ini tentu mempengaruhi kinerja dan efektifitas pemerintah. Pemerintah, termasuk Sri Mulyani, menjadi tidak leluasa melaksanakan program aksi untuk rakyat. Dalam kurun waktu tertentu, hal ini tentu tidak dapat ditolerir karena hanya membuat prioritas pembangunan terbengkalai.

Jika Yudhoyono tetap bersikukuh mempertahankan Sri Mulyani di kabinet, tentu ada harga yang harus dibayar mahal mengingat risiko politik dan hukum yang kini sedang melilit menterinya. Tekanan demi tekanan yang diarahkan anggota dewan kepada Sri Mulyani dan Boediono berpotensi melumpuhkan kerja kabinet yang dibangun lewan koalisi antarparpol. Oleh karenanya, Yudhoyono beralasan menjauhkan Sri Mulyani dari kemelut politik dalam negeri bukan hanya untuk kepentingan Sri Mulyani sendiri atau nama baik Indonesia di level internasional, tetapi juga demi kepentingan menyelamatkan nasib pemerintahannya dari instabilitas politik permanen.

Dengan kata lain, Sri Mulyani adalah beban politik yang terlampau berat bagi Yudhoyono. Dengan melepas Sri Mulyani, Yudhoyono mungkin berharap tekanan kepada Boediono dapat berkurang dan seiring berjalannya waktu, akan terjadi elite settlement yang dapat mengurangi tensi politik dan membawa pemerintah kembali pada aktifitas pembangunannya.

Sedari awal, jamak dipahami aroma politik yang begitu kental dalam proses pansus Century. Parpol koalisi bersikukuh berbeda pendapat dengan Partai Demokrat dengan alasan “ingin mengungkap kebenaran”. Sedangkan, kompromi-kompromi politik hingga menjelang pengumuman hasil pansus justru menegaskan watak irasional dan kejar-mengejar kepentingan antarparpol yang sangat telanjang.

Yang diuntungkan dari kepergian Sri Mulyani pertama-tama adalah Golkar. Sejak awal Golkar lah yang paling aktif menggalang kekuatan dalam menyelenggarakan “pengadilan Century”. Polemik antara Bakrie dan Sri Mulyani yang disinyalir berlatar belakang bisnis adalah awal hubungan tidak mesra diantara keduanya. Idealisme Sri Mulyani yang reformis tidak nyambung untuk berkompromi dengan pragmatisme Bakrie. Alhasil, upaya menggusur menteri keuangan “asal jangan Sri Mulyani” adalah tema paling hangat dalam drama pansus tempo hari. Kepastian terpilihnya Bakrie sebagai ketua harian sekretariat bersama partai koalisi mengonfirmasi ihwal kejanggalan yang terjadi di pansus. Bahkan, Bakrie langsung “menghina Presiden” saat beredar kabar dapat dipanggilnya anggota kabinet pada rapat-rapat sekber yang dipimpin Bakrie. Tanpa harus menjadi Presiden, Bakrie sebenarnya punya kuasa yang sama dengan Yudhoyono.

Selanjutnya, porsi keuntungan lebih sedikit diperoleh Yudhoyono. Kepergian Sri Mulyani ke Bank Dunia berpotensi menciptakan iklim yang sangat kondusif dalam relasi kekuatan antarpartai di parlemen. Kita akan kembali menyaksikan relasi yang cair antara pemerintah dan parlemen, tapi tanpa bumbu-bumbu pecang kongsi. Lebih dari itu, Yudhoyono tentu juga mendapat sorotan dunia internasional karena alasan Bank Dunia memilih Sri Mulyani salah satunya adalah keberhasilannya membimbing Indonesia keluar dari krisis.  Meskipun harus kehilangan salah satu menteri terbaiknya, Yudhoyono tidak perlu khawatir karena stok sumber daya dengan orientasi ekonomi mainstream ala pemerintah cukup banyak tersedia di Indonesia.

Sedangkan yang harus gigit jari sembari mengakui kekalahannya dalam hal pengalaman politik adalah seluruh partai koalisi minus Golkar (PKS, PKB, PAN, PPP). Partai koalisi tidak punya barganing sebagaimana Golkar. Mereka tidak mendapat apapun selain kecaman masyarakat yang terlanjur menganggap Sri Mulyani sebagai pihak yang terzhalimi. Parpol lah yang dianggap biang kerok kepergian Sri Mulyani ke Bank Dunia. Sri Mulyani kini menjadi primadona dan simbol masyarakat atas kejanggalan politik tanah air.

Dan yang paling dirugikan tetap rakyat Indonesia. Permainan politik elit dan irasionalitas koalisi pemerintahan Yudhoyono jilid II adalah bukti betapa representasi politik tidak pernah sungguh-sungguh menjangkau kepentingan rakyat. Tidak akan pernah ada pilihan yang hilang apabila rakyat menyatakan absen atau berpartisipasi dalam proses politik karena memang pilihan bagi mereka tidak pernah ada. Pilihan-pilihan strategis sepenuhnya dikuasi dan dikendalikan oleh mereka yang berkuasa. Kepergian Sri Mulyani ke Washington hanya memberi enjoyment sesaat dan tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan publik.

Respon Yudhoyono

Menarik untuk menyimak apa yang pernah disampaikan Adnan Buyung Nasution yang mempertanyakan ketegasan Yudhoyono. Mengapa Presiden – ketika berita pansus Century mencuat – tidak serta-merta menyatakan dirinya lah yang paling bertanggung jawab? Dan malah terkesan setengah hati untuk menyelamatkan Sri Mulyani? Presiden ketika itu memilih diam untuk mencerna perkembangan politik yang sedang berlangsung. Kalau saja ketegasan itu ditunjukkan, koordinat situasi akan berubah dan pemerintah tidak dibulan-bulani oleh anggota koalisinya sendiri. Kelambanan (atau ketidakberanian) menentukan sikap secara cepat dan tepat akhirnya memperkeruh situasi. Charles de Gaulle pernah bilang : to govern is to choose. sayang to choose itu tidak pernah diambil oleh Presiden.

Tetapi, akhirnya kita sama-sama tahu. Presiden lebih memilih exit strategy yang dianggap “indah” untuk menghindari resiko politik yang lebih besar. Dan hal ini mungkin dianggap lumrah kalau kita tetap mempertahankan definisi politik Indonesia sebagai interrelasi kekuatan dan bagi-bagi kursi kekuasaan. Politik Indonesia masih didominasi politik partikelir yang jauh dari tema-tema perubahan. Instalasi demokrasi terus dimanfaatkan untuk kepentingan mereka yang berkuasa. Dengan ini cara ini, politik selamanya ditempatkan pada titik terendah!

Republik Surplus Kekerasan

Konflik Tanjung Priok 14 April 2010 antara warga dan negara menegaskan bahwa kekuasaan yang dijalankan tanpa tindakan komunikatif yang memadai berujung pada konflik tak terhindarkan.

Lebih jauh lagi kita bisa berdebat, benarkah negara ini berjalan sesuai dengan prinsip Republik (asal kata Res Publica yang berarti “kemaslahatan publik”) dimana segala hal mesti diperbincangkan dengan sehat dan rasional. Negara Republik dengan sendirinya mengafirmasi prinsip musyawarah mufakat yang melampaui kepentingan-kepentingan partikular. Semua hal yang bersifat umum harus disepakati dan tidak boleh bergerak satu arah (kecuali bila negara berada dalam kondisi darurat). Dan demi menjalankan prinsip itu, diperlukan adanya penguasa yang menjamin tidak boleh ada aspirasi warga negara yang dilanggar.

Kekuasaan itu sendiri merupakan konsep yang problematik. Kekuasaan dimulai ketika sekelompok orang bersepakat untuk menyelenggarakan kehidupan bersama. Dalam prakteknya, kekuasaan sering dipertahankan lewat sarana yang sah, yaitu kekerasan. Kekerasan ini disahkan lewat mekanisme aturan-aturan hukum di suatu negara. Oleh karena itu, bentuk-bentuk kekerasan yang dilembagakan (seperti polisi, polisi pamong praja, penjara, dan lain-lain) sebenarnya merupakan alat legitimasi negara yang dijalankan melalui simbol-simbol aparatur represi negara. Keberadaan mereka diperlukan sejauh ada pelanggaran atas kehidupan bernegara.

Akan tetapi, skema kekuasaan itu sendiri sudah mengandaikan relasi yang tidak seimbang antarpihak yang bersepakat. Seringkali faktor utama dari ketidakseimbangan ini adalah soal ekonomi. Menjadi mengerikan ketika faktor ekonomi menjadi faktor determinan dalam mengatur kehidupan bernegara. Akibatnya, tatanan sosial yang terbentuk berdiri diatas fundamen yang rawan konflik. Sederet peraturan hukum yang ada juga tidak mencerminkan keadilan dan keadaban untuk mewujudkan Res Publica, melainkan logika hukum yang berjalan diatur oleh logika sempit ekonomi.

Memang, setiap negara tidak terlepas dari aparatus ideologi yang bertanggung jawab mempertahankan integrasi sosial warga dapat berjalan dengan harmonis. Masalahnya adalah apa dasar yang membolehkan negara mengaktifkan atau memaksakan fungsi-fungsi kekuasaannya. Karena agar kekuasaan itu dapat diterima, ia memerlukan sumber legitimasi dari warga negara. Legitimasi inilah yang kini mengalami defisit karena praktek kekuasaan ternyata berjalan tidak sesuai dengan kehendak umum. Padahal, negara Republik adalah negara yang berprinsip “kehendak umum sebagai representasi dari  prinsip yang-luhur dan yang-baik”, seperti keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan. Bukan berpihak pada pemaksaan kehendak dan tipu daya.

Dengan kata lain,  kekerasan yang diperlihatkan dua pihak yang bertikai di Priok, 14 April 2010 kemarin, mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang terkandung dalam Republik. Negara gagal menjamin kebebasan dan keperbihakan pada kehendak umum. Negara gagal menjalankan rasionalitas komunikasi dan masih berjalan atas keberpihakan pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Kekerasan yang terjadi di Priok kemarin, merupakan wujud kekuasaan yang bopeng sebelah.

(Dimuat di Koran Sindo, 22 April 2010)

MENGGANGGU WACANA TERORISME

Apa yang bisa dikatakan dari penyergapan teroris baru-baru ini? Berita penyergapan menjadi headline hari ke hari. Polisi dan media begitu bersemangat memberitakan keberadaan gembong teroris yang telah lama dicari. Sampai dengan pengembangan kasus yang demikian cepat dari Aceh sampai Pamulang, satu per satu orang yang dianggap teroris ditangkap, tertembak (atau ditembak) mati.

Penyergapan yang bertepatan dengan sejumlah momentum penting politik Indonesia, tentu saja menimbulkan kecurigaan. Ada sekelumit jalinan peristiwa yang belum ada penjelasan. Kita tidak pernah tahu bagaimana pemberitaan sampai disekitar kita. Narasumber yang diterima masyarakat terbatas pada ‘aktor-aktor lama’ ; media, polisi, pengamat terorisme, dan beberapa orang dekat atau minimal pernah kontak langsung dengan kelompok teroris.

Selain itu, fakta sosial terungkapnya persembunyian teroris di Aceh, misalnya, hampir bisa dikatakan nihil. Penyergapan yang kita saksikan di televisi lebih menyerupai drama dan panggung teater yang direncanakan. Satu hal definitif yang bisa kita dapatkan yakni tentang matinya beberapa orang akibat tebasan timah panas. Di luar itu, apa yang diberitakan adalah informasi ‘siap saji’ yang tidak terlacal asal-usulnya.

Situasi ini berpotensi menyuburkan kecurigaan sosial. Tata integrasi masyarakat justru terancam dengan pemberitaan instan. Media yang memberitakan fakta kabur tanpa reserve justru menjadi musuh bagi ketertiban sosial. Kita saksikan, pemberitaan yang bertema ketidakadilan, kekerasan, dan terorisme menghiasi sumber-sumber diskursus publik.  Diskursus ini tidak menjadi pencerdasan. Malah justru menjadi tragedi bagi orang kebanyakan. Perisitiwa penting tidak menjadi titik tolak keberangkatan menuju kebaikan bersama melainkan titik degradasi sosial yang semakin mengkhawatirkan.

Semakin gawat karena kita mudah mengidentifikasi seseorang dan kelompoknya lewat atribut sosial. The social yang harus dipelihara agar terus plural dan jamak justru disederhanakan pada pengkategorian klasikal. Ini memungkinkan kerja ideologi terselebung yang bergerak dengan halus. Ideologi tidak lagi menampakkan dirinya secara telanjang, tetapi bekerja pada tatanan apa yang sejauh ini dianggap baik oleh orang banyak. Lokus ideologi berpindah ke ruang kondisi sosial karena ia cukup percaya diri mengontrol diskursus dengan alat kekuasaan yang tersedia. Jadi, ia bekerja setelah menilai apakah keadaan saat ini menguntungkan bagi eksistensi kekuasaan tertentu.

Apakah jalan keluar dari kondisi ini? Salah satu caranya adalah membuka kedok pemberitaan atau kepentingan yang berbungkus penyergapan teroris. Ada sejumlah alasan yang membuat kita mesti berontak secara konseptual. Pertama, kita mengkhawatirkan pluralitas dan antagonisme yang ada di level masyarakat justru dirawat dengan pembungkaman lewat penghakiman di media. Kita tahu relasi kekuasaan tidak pernah seimbang. Tetapi kita tidak boleh tinggal diam ketika praktik dominasi kekuasaan justru mendapat justifikasi lewat pemberitaan yang kita tidak bisa lacak asal-usulnya. Terlepas dari bersalah atau tidak gembong teroris, potensi dominasi ini justru rawan penindasan terhadap mereka yang tidak punya akses terhadap kekuasaan.

Kedua, kita patut kritis pada pemberitaan instan dan informasi yang dikutip dari ‘para ahli’. Seringkali distorsi informasi bukan berasal dari apa yang kita baca dan kita persepsikan. Tetapi disebabkan oleh gumpalan keyakinan akibat informasi bertubi-tubi yang kita dapatkan. Alih-alih memproduksi episteme, kondisi dan aktor sosial bisa memproduksi kebeneran versi mereka. Kompleksitas kondisi kita disederhanakan oleh pilihan-pilihan yang disodorkan begitu saja. Akibatnya, bukan lagi kebebasan sebagai pilihan yang kita ajukan tetapi pilihan atas pilihan itu sendiri.

Ketiga, rekonstruksi wacana terorisme. Apakah tepat menandai sekelompok orang dengan teori yang lebih berat segi identitasnya. Sangat mungkin wacana terorisme yang terus digulirkan adalah wacana usang tentang pembidanan dan pelegitimasian rezim tertentu dengan gaya baru namun isi yang sama. Sampai tahap tertentu, kuriositas terus kita kembangkan pada level wacana yang lebih luas. Apakah isu terorisme memungkinkan terbentuknya satu nasionalisme masyarakat internasional atau ini adalah manifestasi dari power relation yang tidak seimbang dalam konteks politik global.

Keempat, kita berdebat tentang Hak Asasi Manusia atas teroris yang ditembak mati. Akses informasi tidak kita dapatkan selain berita yang disebar bahwa teroris yang tertembak (atau ditembak) berpotensi memiliki bom atau melakukan perlawanan. Diluar itu, ucapan tentang kemanusiaan (apakah pantas kita berbicara kemanusiaan mengatasnamakan ‘teroris’) hampir tidak pernah terdengar.

Kita ingat tentang diskontinuitas sejarah yang pernah digagas Michel Foucault. Bahwa relasi kuasa dan pengetahuan ibarat sekeping mata uang. Di setiap waktu dan tempat, selalu ada kondisi yang memungkinkan munculnya pengetahuan-pengetahuan baru yang diproduksi terus-menerus lewat wacana. Sehingga yang terjadi bukan kausalitas masa lalu atas masa kini melainkan formasi diskursus yang dibentuk dan terus diucapkan oleh aparatus ideologi dengan sengaja.

Dengan mengungkap fakta dan alasan terselubung, kita tahu selalu ada jejak yang disembunyikan.

Kuriositas di Ujung Tanduk

Plagiarisme menjadi perbincangan khas di Indonesia baru-baru ini. Pemantiknya, tulisan seorang guru besar Universitas Parahyangan di The Jakarta Post 19 November 2009 yang berjudul “RI as a New Middle Power”. Belakangan redaktur koran menemukan artikel mirip yang ditulis Carl Ungerer di Australian Journal of Politics and History: Volume 53, Number 4, pada tahun 2007 “The Middle Power Concept in Australian Foreign Policy‘”. Jadi dua tahun berselang, orang menemukan pemilihan frase dan konsep pemikiran yang sama sekali tidak orisinil.

Moralitas akademik adalah satu-satunya etika yang dijunjung tinggi di Universitas. Suatu ideal tempat bersemayamnya kejujuran, etika, dan profesionalitas – meskipun tanpa kita sadari banyak praktisi pendidikan telah melakukan kejahatan intelektual. Bagaimana mungkin, demikian orang bertanya, dalam sebuah institusi akademik yang dipenuhi kaum intelektual dengan integritas yang diakui terjadi tindakan-tindakan yang justru sangat dangkal secara normatif.

Paradigma berpikir yang diajarkan di institusi pendidikan sejauh ini masih mengedepankan rasio praktis ; standarisasi, portofolio, sertifikasi, dan sebagainya. Banyak kebijakan penyeragaman keberhasilan pendidikan diukur dari statistik yang diperoleh. Dengan itu, orang bisa melakukan apa saja untuk mengamankan posisinya. Kita berpulang pada kondisi alamiah manusia yang pernah diajukan Hobbes ; dalam kondisi terdesak, orang akan memultiplikasi kepribadiannya. Akhirnya, pendidikan dimitoskan sebagai kata benda, yang dapat direngkuh ketika kita menjalani proses sesuai kebijakan pendidikan dasar. Sedangkan keutuhan pengalaman konkrit individu, sebagaimana fenomenologi, tak tersentuh. Atau acap kali sengaja dilupakan.

Kita defisit kuriositas, tentang cara kita bertanya pada dunia. Orang masih gandrung memandang satu “ada”. Kepastian dan pegangan adalah harga mahal sebuah transaksi.

Ini karena kita hidup di dunia tragedi, dunia yang tak mengenal kepastian dan sayangnya, tak terelakkan. Kita hidup di dunia yang menolak sakralisasi keyakinan tunggal, termasuk yang transenden. Bahkan filsuf postmodern yang agak optimis menyarankan detransendentalisasi, sebagai satu-satunya kesempatan memperpanjang nafas kita, dalam berkonsensus.

Dengan begitu, “Kebenaran” hanya buah pertimbangan praktis. Kita sepakat karena kita tak bisa terus-menerus bertengkar untuk menentukan bahwa A adalah A. karena besok kita harus bekerja untuk hidup, dan untuk itu harus ada kepastian tertentu (Caping edisi 1 Maret). Itulah problem eksistensial yang menjangkiti manusia sepanjang hidup.

Terlepas dari itu, plagiarisme adalah soal budaya dan mentalitas akut yang mewabah oleh indoktrinasi. Budaya kita adalah budaya doktriner yang menghambakan manusia pada sakralisasi keyakinan. Kita hidup dialam demokrasi yang ironis. Efeknya terasa pada diskusi kontemporer yang macet justru disaat kita membutuhkan ruang-ruang baru untuk ventilasi percakapan sosial – kemanusiaan.