Akhir Century

Kontroversi Bailout Century berakhir. Palu diketuk. Dan kita sama-sama tahu, mayoritas fraksi menginkan kasus ini ditindaklunjuti lewat proses hukum. tapi benarkah demikian yang akan terjadi? apakah proses ini sampai menunjuk hidung penerima aliran dana – sebagaimana yang diduga oleh ‘investigasi politik’ di Senayan?

Continue reading

Menggugat Finalitas NKRI

“ Sebuah Bangsa adalah komunitas yang diimajinasikan”

(Benedict Anderson)

I

Pengalaman berbagi dalam komunitas ke-bangsa-an seringkali terganggu oleh ungkapan-ungkapan politis tentang konsep nasion, karena orang bisa mengorbankan banyak hal dalam rangka membela ‘kepentingan negara’. Konon, cikal-bakal nasion Indonesia dirumuskan awal abad 20 ketika kesadaran tentang kemandirian dan kemerdekaan tumbuh subur. Era pergerakan pra-kemerdekaan Indonesia digambarkan sebagai periode heroik mempertahankan kemerdekaan suatu bangsa. Kemudian setelah merdeka, kita disibukkan pada urusan ‘mengisi kemerdekaan’ sebagai ‘warisan tugas’ yang mesti diemban generasi mendatang. Keharusan ini mencakup spektrum yang luas – menguasai seluruh dimensi sosial masyarakat.

Ragam hibriditas kebudayaan telah melampaui kesadaran berbangsa kita. Di lapangan kebudayaan, kemajuan teknologi, percepatan informasi, dan integrasi transaksi finansial dunia seakan melumpuhkan batas tapal antarnegara. Thomas Friedman (2006) menjelaskan tiga tahap perkembangan hubungan resiprokal ini ; tahap pertama, kedigdayaan Negara-Bangsa dengan kontrol segenap aparatusnya, kedua, cengrakaman perusahaan multinasional yang sanggup mendikte kemandirian suatu negara, dan ketiga, tahap percepatan informasi ketika dinamika sosial-politik global dapat dilakukan per-individu dan aktor-aktor global kapan saja dan dimana saja. Terlebih, kondisi dunia saat ini berhadapan dengan ‘ancaman’ yang memerlukan payung bersama. Sejumlah isu-isu internasional bukanlah pekerjaan yang bisa diselesaikan satu-dua negara. Ada persoalan terorisme, kemiskinan global, krisis pangan dan energi, climate change, universalisasi demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Ego sektoral antarnegara menjadi tak terlevan ketika kita berhapadan dengan isu global yang mengancam eksistensi planet. Persoalannya status ‘warga negara’ seringkali membatasi kita dalam berinteraksi lintas wilayah. Thus, kita membutuhkan etika global dalam taraf sosial yang dapat menopang kehidupan bersama.1

II

Mendefinisikan ‘Indonesia’ sebagai entitas sosial-budaya yang tetap, akan berhadapan dengan kontradiksi-kontradiksi internal kebudayaan itu sendiri. Sebab, loyalitas kebangsaan kita masih sebatas ikatan primordial. Ukuran kesetiaan tidak dapat diterka karena standar yang digunakan bukan sesuatu yang dapat diterima pada wilayah public reason. Artinya, jebakan etnis-identitas masih dipenuhi pekat indoktrinasi. Adanya tuntutan pemekaran sebagian daerah di Indonesia sepertinya belum benar-benar mencerminkan ketidaksetaraan sosial-ekonomi melainkan ulah oligarki kekuasaan dinastik yang masih menggerogoti politik kita.

Namun, yang lebih menjadi soal ketika kesadaran bernegara itu diselenggarakan secara taklid. Tak masuk akal seorang warga negara lebih mementingkan urusan privat daripada kepentingan publiknya. Dari segi utilitas, memang ada pilihan-pilihan dalam bernegara, atau menjadi warga negara. Namun tetap saja, preferensi kita dibatasi oleh common good yang menjadi titik tolak kita dalam bernegara. 2

Cara kita bernegara diperparah oleh dominasi jargon-jargon demagogis. Konsep ‘NKRI adalah harga mati’ atau ungkapan TNI ‘hidup dan mati untuk negara’ mencerminkan kebodohan politik yang kronis. Kita tidak menyadari falibilitas percakapan publik lewat instalasi demokrasi. Demokrasi sebagai kata kerja, sebagai upaya terus-menerus mengupayakan keadilan sosial dan ekonomi, adalah konsep yang harus terus diupayakan secara aktif dan sungguh-sungguh, bukan meletakkannya pada seoggok kemalasan berpikir karena ia kita kira dapat menyelesaikan segala problem di ruang tamu rumah kita. Inilah yang menjadi tema tulisan ini ; seputar mitologisasi konsep NKRI. NKRI sebagai identitas in the making, becoming, bukan sebuah finalitas layaknya dogma.

III

Sarana konstitusi sebagai alat penyelesai persoalan di masyarakat mesti diterima semua kalangan yang berada dalam ruang lingkup negara. Aspirasi demokrasi karena kebutuhan sosial yang majemuk diupayakan dalam bentuk ketegangan konstitutif tanpa mencederai hak-hak dasar kelompok lain. Aspirasi pandangan yang eksklusif hanya dapat ditolerir pada ranah legal dan sosialnya, tanpa perlu ikut campur pada praktek dan isinya. Dengan begitu, segala bentuk privatisasi ‘yang sosial’ tak boleh mendapat tempat dalam kehidupan demokrasi.

Maka, upaya mengkonstruksi identitas ke-Indonesia-an adalah upaya yang tak mengenal kata akhir. Mengupayakan Indonesia yang ideal dan sejalan dengan etika kosmopolitanisme global adalah sebuah keniscayaan sejarah. Sedangkan mempertahankan keyakinan primordial di era sekarang akan semakin menjauhkan kita dari peran players global. Menyelematkan Indonesia dari pernyataan definitif, begitulah cara kita meneruskan proyek (kemanusiaan) tentang kesetaraan sosial dan kemajuan ekonomi dalam bernegara.

Menyambut Lebaran

Baru saja umat Islam di seluruh dunia, merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1430 H. Hari paling dinantikan dalam doktrin suci Islam untuk segenap umatnya. Diawali perjuangan satu bulan menahan nafsu, yang sebenarnya merupakan jihad paling keras sebagaimana pernah diucapkan Rasulullah selepas perang Badar, tibalah umat Islam dihari nan fitri, ketika semuanya suci, putih, seoalah-olah manusia kembali menjadi tabula rasa.

Dalam konteks tradisi di Indonesia, Idul Fitri ditandai dengan tradisi mudik (pulang kampung), saling memaafkan, menjalin kembali silaturahmi atau sering disebut halal bi halal. Konon tradisi seperti ini khas Indonesia dan tak ditemui di negeri muslim lainnya. Migrasi temporal yang dilakukan berjuta-juta manusia ini, menggerakkan perekonomian lewat perputaran trilyunan rupiah, mengisi pengalaman dan warna-warni baru kehidupan, atau bahkan menghentikan sejenak jantung aktivitas di kota-kota besar. Saya yang pulang ke kampung halaman di Jambi juga turut merasakan indahnya nuansa kefitrian itu. Sungguh, arti penting Idul Fitri secara materil dan imateril sangatlah luar biasa.

Namun ada sedikit renungan yang ingin saya shared dengan blog’ers sekalian, saya bertanya-tanya, mengapa pada hari itu manusia Indonesia merasa perlu menempuh perjalanan ratusan mil untuk bertemu sanak saudara – kendatipun hanya beberapa hari saja – sembari meninggalkan sederet aktivitas rutin mereka? Ini fenomena menarik untuk dicermati. Orang bisa setahun penuh bekerja mengumpulkan uang, memenuhi kebutuhan hidup, untuk mendapatkan apa yang dinamakan dengan identitas eksistensial, sebagaimana psikolog behavioristik menyebutkan ; keinginan untuk diakui, dicintai, agar manusia ‘meng-ada’ dalam dunianya. Aktivitas sosial menuntut adanya pre-condition of social environment sebagai latar apa yang akan kita lakukan kemudian. Dengan begitu, kita merasa perlu berpolah ; bekerja, beraktivitas, menaklukkan tantangan-tantangan dunia. Tapi, Idul Fitri mengalahkan itu semua. Aktivitas rutin selesai dihari itu.

Bagi saya, inilah salah satu kekhasan sifat manusiawi kita ; manusia adalah makhluk yang rindu pulang. Ya, kita semua, tak peduli darimana kita berasal dan latar belakang apapun itu, kita akan merindukan asal-muasal alias tanah kelahiran kita. Seingat saya, ide ini pernah dicetuskan oleh alm. Nurcholish Madjid ketika saya membaca bukunya sewaktu SMA dan saya bersepakat dengan itu.

Blog’ers, Orang Indonesia yang lama tinggal di luar negeri pada saat-saat tertentu pastilah terbesit dari lubuk hatinya kembali ke tanah air, begitupula para pekerja profesional di kota-kota besar seperti Jakarta, kita dengan mudah melihat eksodus besar-besaran kelompok ini kembali ke daerah asalnya menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri. Kini saya jadi lebih paham, dalam konteks kemerdekaan Indonesia, mengapa benih-benih nasionalisme dan cikal-bakal nasion Indonesia baru muncul pada awal abad 20. Kondisi sosial-politik kala itu memungkinkan sekelompok elit bangsa ini mengenyam pendidikan liberal ala Barat di Eropa (mayoritas mereka kala itu bersekolah di Belanda) ataupun pendidikan sekuler sebagai tindaklanjut politik etis akhir abad 19. Nun jauh disana, konon, elit modern generasi pertama Indonesia ini rutin melakukan pertemuan memikirkan nasib bangsa kedepan (paham nasionalisme ketika itu memang sudah menjadi tren pemikiran di penjuru Eropa). Mereka berdebat tentang visi masa depan nasion Indonesia, berpikir keras memajukan kecerdasan rakyat, mencari peluang dengan mencari format corong politik yang cocok ditengah represi kolonialis kala itu. Singkatnya, kerinduan akan tanah air dan kampung halaman membuncah berkali-kali lipat ketika mereka berada di luar negeri. Harus ada feedback yang bisa mereka berikan, sepadan dengan kesempatan emas yang mereka raih untuk belajar disana. Pengalaman yang sama persis diceritakan oleh beberapa teman yang sempat beranjangsana ke luar negeri. Mereka bilang, cinta tanah air bukan pengalaman yang bisa diajarkan seperti yang pernah saya alami di bangku sekolah, tetapi harus dialami sedalam mungkin kemudian kita menyimpulkan sendiri, lewat nasionalisme itu, apa yang bisa kita berikan untuk negeri ini.

Barangkali ini terlalu jauh, tetapi, saya kira seperti itu jualah kita sebaiknya memandang kematian. Sebab, kematian berarti pembebasan manusia yang paling hakiki. Disaat itulah kita ‘pulang’ keharibaan terbaik ; bertemu dengan Zat yang menggenggam jiwa ini. Tentu saja, sangat naïf kalau saya bilang kita tak perlu bersedih bila ditinggal oleh orang-orang dekat selama-lamanya. Tapi yang saya maksud, kematian sebagai pintu masuk keabadian (immortality), kebebasan, kesempatan berjumpa dengan Rabb dan para kekasih-Nya.

Sekarang pandangan saya tentang manusia sebagai “makhluk yang rindu pulang” dalam konteks lebaran tahun ini kira-kira berbunyi ; Idul Fitri adalah puncak pengalaman keagamaan manusia Indonesia. Karena pada hari itulah manusia Indonesia meninggalkan segala atribut duniawinya, mengembalikan mereka kembali ke sejarah awalnya, dan diatas itu semua, membawa mereka kembali pada kefitrian. Menjadi spesial karena pengalaman ini tidak dialami satu-dua orang saja, tapi melibatkan komponen masyarakat paling besar dan turut dirasa bahkan oleh orang-orang yang notabene tidak merayakan lebaran.

Allahumma inna ij ‘alna minnal ‘aidin waj ‘alna minnal fai’zin. “Ya Allah, setelah berpuasa ini, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang kembali ke fitrah”

Pemuda dan Masa Depan Indonesia

Tulisan lama yang dbuat untuk menyambut kemerdekaan RI ke-64

Gambaran ideal tentang kemerdekaan tentu dapat dilihat secara multiperspektif. Kalau ditanyakan pada sekelompok orang yang berpandangan sinis di negeri ini, sangat boleh jadi mereka lebih senang mengedepankan keburukan ditengah-tengah kebaikan yang melimpah. Sebaliknya, meminta pendapat pada sekelompok intelektual yang terkooptasi oleh kekuasaan, pendapat President can do no wrong menjadi harga mati. Mereka senantiasa meyakinkan semua pihak bahwa tak ada yang salah di negeri ini, mereka seolah-olah menutupi  kenyataan dalamnya jurang perbedaan antarkelompok masyarakat.

Wacana siapa yang paling pantas memimpin bangsa, apakah kelompok tua atau kelompok muda yang muncul setahun silam menggelitik saya. Mereka seperti berpandangan bangsa ini akan hidup seumur manusia generasi sekarang saja. Sedangkan regenarasi mutlak dilakukan sebab suatu bangsa tak bisa diukur dari umur manusia. Di Indonesia, agaknya ini merupakan hukum sosial. Generasi tua yang telah berakar di masyarakat hingga dimitoskan oleh massa, secara instingtif tidak suka pada pikiran-pikiran baru pada masyarakat. Suara oknum generasi tua yang menghendaki established thinking dipertahankan, sebetulnya cermin dari suara generasi bukan lagi suara orang perorang. Begitupula suara oknum pemuda yang menyuarakan pembaharuan dan ide-ide mutakhir, bukanlah suara oknum melainkan mewakilkan suara generasinya.

Menggantungkan Masa Depan

Masa depan Indonesia berada di tangan mereka yang kuat bacaan akan masa depan. Bukan dalam bentuk academic exercise yang kering, tapi secara akurat mencerminkan dimensi kesejarahan nusantara dalam mendorong kemajuan. Ada visi yang jelas mau dibawa kemana arah perjalanan bangsa. Dengan visi dan mimpi, mereka menumbuhkan kembali optimisme yang kadung meredup akibat  perbuatan-perbuatan elit yang tak bertanggung jawab.

Modal visi dan impian tentang Indonesia yang dicita-citakan, haruslah dibarengi dengan kreatifitas. Dalam pergulatan sehari-harinya, seorang kreatif senantiasa menampilkan hal-hal yang belum ada dan sebisa mungkin menghindari adanya campur tangan atau pengaruh kerja rutin. Dia selalu menemukan sesuatu yang baru sesuai dengan cita rasanya. Dalam taraf awal, kita mesti mengobarkan semangat mencipta pada generasi muda. Emosi mencipta akan membuat kita gelisah. Dan kegelisahan membuat kita bergerak. Kita tidak akan pernah puas  dalam situasi kegelisahan itu, kegelisahan yang memang kita cari sendiri.

Banyak kecaman dan ketidaksetujuan akan menjadi rintangan yang harus ditembus. Tapi ini akan berjalan sementara, sebab arus pembaharuan tak dapat dibendung. Pembaharuan adalah hukum alam yang tak dapat ditolak. Tinggal bagaimana para pemuda memosisikan diri mereka ; apakah ingin menjadi reactive modernizer yang menerima pembaharuan karena tak dapat mengelak dari seretan arus sejarah. Atau menjadi creative modernizer sebagai orang-orang terdepan dalam menyuarakan pembaharuan bagi bangsa.

Dalam kaitan itu, visi masa depan Indonesia haruslah dinyatakan dalam time frame yang jelas. Dengan begitu, kita memiliki scale of priority dalam menempatkan kebijakan pembangunan. Karena betapapun retorika kemerdekaan dikumandangkan sedemikian rupa, orang akan bertambah bingung dengan makna kemerdekaan. Sebab, seluruh janji kemerdekaan yang tertera di pembukaan UUD 1945 belum dibayar lunas. Masyarakat belum merasa merdeka dari kemiskinan, kebodohan, apalagi ikut ambil bagian dalam perdamaian global. Pemuda harus bisa menyuarakan aspirasinya dalam seperti sekarang hingga masyarakat merasakan kehadirannya.

Saya kira, itulah tantangan pemuda saat ini dalam menawarkan mimpi-mimpi keindonesiaan. Sejarah awal berdirinya republik pun seperti itu. Kita mulai bernegara dalam kondisi serba prihatin :  rakyat yang miskin, rakyat yang tidak cerdas, infrastuktur yang tidak ada. Kemudian datang sekelompok pemuda terpelajar sejak era pra kemerdekaan yang meyakinkan masyarakat dengan impian-impian kemerdekaan.  Gagasan-gagasan mereka dipercakapkan di harian umum, komunitas intelektual, kedai kopi, hingga akhirnya berhasil menggerakkan 70 juta rakyat Indonesia ketika itu.

Bung Karno pernah berujar, “menawarkan gagasan ibarat menjatuhkan palu godam diatas meja”. Dan “palu godam” itu haruslah terdengar getaran dan suaranya hingga pelosok negeri. Mulai memberanikan dan membiasakan diri mengungkap gagasan dan karya-karya nyata akan membuat masyarakat merasakan kehadirannya. Peluang itu kini makin terbuka. Kita bisa lihat, di universitas, di bisnis, partai-partai, NGO, bahkan pada tingkat tertentu di pemerintahan, signifikansi peran pemuda semakin tampak.

Peran strategis pemuda dalam mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia 64 tahun lalu, tak diragukan lagi, memiliki arti penting dalam perjalanan sejarah panjang Indonesia. Secara simbolik, tedapat investasi permanen dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan yang dilakukan pemuda.  Sekarang ini waktunya untuk mengembalikan warisan sejarah agar peran dan fungsi pemuda tidak lagi ahistoris dalam perjalanan bangsa.

Menuju Kepemimpinan Decisive

Tulisan yang gagal dimuat di media : )

Kemenangan mutlak Capres Incumbent SBY pada Pilpres yang lalu mengindikasikan tingginya ekspektasi rakyat kepada Presiden terpilih. Berbagai persoalan domestik, serangan kubu lawan, plus kampanye berbau SARA menjelang pencontrengan tak menghalangi preferensi mayoritas rakyat menentukan pilihan kepadanya. SBY mengantongi 60% suara, jauh melampaui dua pasangan lainnya.

Bola emas ada ditangan Presiden. Sistem Presidensial harus dijalankan sebagaimana mestinya. Kekuasaan Eksekutif yang bebas dari intervensi legisltatif dapat dibuktikan dengan kemerdekaan mengangkat menteri-menteri yang memimpin departemen dan non departemen. Pengalaman politik akamodasionis selama lima tahun terakhir harus diakhiri, mengingat kabinet dijadikan ajang kompromi beragam kepentingan. Kemenangan mutlak Demokrat plus barisan pendukungnya diperkuat dengan popularitas SBY yang menjulang adalah garansi berjalannya pemerintahan yang efektif.

Kepemimpinan decisive SBY sebetulnya semakin terlihat jelas dalam tiga level menjelang Pilpres. Pertama, berbeda dengan image peragu yang digembar-gemborkan lawan politiknya, SBY menentukan kalkulasi politiknya sendiri dengan memilih Boediono – seorang yang tak memiliki basis massa jelas – sebagai pendampingnya, ditengah “lamaran” partai-partai koalisi. Keberaniannya menentukan kalkulasi politik tidak populer dilakukan dengan tidak menempatkan popularitas pragmatis dalam prioritas utama. SBY lebih memilih menyelamatkan prioritas ekonomi jangka panjang ketimbang menggantungkan harapan “bermain aman” dengan mengesampingkan cawapres lain yang dianggap lebih populer. Kedua, pilihannya untuk tidak mengumbar janji manis selama kampanye. Kampanye SBY-Boediono bukanlah bentuk kampanye populis. Berbeda dengan retorika kerakyatan yang diumbar calon lain, SBY tahu betul target-target realistis yang bisa dicapai pemerintahannya, tentu dengan mengandalkan komunikasi ke konstituen yang eloquent. Ketiga, pernyataan SBY bahwa koalisi bukan ajang bagi-bagi kursi cukup melegakan kita karena SBY tak ingin terjebak pada tekanan keputusan yang ia ambil sendiri. Kita menunggu untuk menyaksikan janji SBY dalam merealisasikan “Kabinet Kerja” bukan “Kabinet Koalisi”. Karena ketakutan paling mendasar dari pembentukan kabinet saat ini adalah berulangnya “politik balas budi” alias “dagang sapi”. Partai-partai yang merasa memiliki saham dalam mengantarkan SBY ke tampuk pemerintahan akan berharap kader mereka ditempatkan di kabinet. Perilaku ini aneh karena seharusnya sistem presidensial menjamin independensi hubungan antara eksekutif dan legislatif. Presiden tak boleh ragu-ragu menentukan hak prerogatifnya. Terlebih, SBY dipilih langsung oleh rakyat dengan tingkat keterpilihan lebih besar dibanding 2004.

Lewat momentum inilah kepemimpinan decisive SBY lagi-lagi diuji. Kita berharap munculnya orang-orang yang tak diragukan kapabilitasnya, bersih, dan tanpa cela memimpin lembaga pemerintahan.

Dukungan Presiden

Namun perlu diingat, dukungan publik (public support) terhadap Presiden terpiilih selama kampanye tidak serta merta berkelindan dengan dukungan politik (political support) pada pemerintahan. Padahal, kepemimpinan decisive butuh contoh pengambilan keputusan yang cepat, tegas, dan tak populer demi kemaslahatan publik. Sayang dalam kosakata politik Indonesia, istilah perubahan belum merupakan sesuatu yang populer. Pemimpin politik lebih diidolakan dengan kesantunan dan etika ketimbang gagasan dan ide-ide bernas.

Tugas SBY adalah mengelola negara dengan melampaui harapan (exceed expectation) tanpa keraguan mengambil kebijakan. Jurang yang memisahkan antara modal sosial dan modal elektoral harus didekatkan sehingga tercipta sistem Presidensial yang efektif. Dengan dukungan tadi, sangat pantas kita berharap banyak pada Presiden terpilih. Tidak boleh ada ruang bagi kegagalan menyalahgunakan kekuasaan. Perilaku rakyat pemilih yang memilih strategi straight-ticket bukan split-ticket, yakni satu paket Presiden dan Partai pada pemilihan yang lalu akan memengaruhi efektifitas jalannya sistem presidensial. SBY akan menikmati dukungan mayoritas anggota parlemen yang juga dikuasai Partai Demokrat.

Antara Teror dan Kepentingan

ini tulisan  iseng yang sudah di recycle di blog saya. eh, ternyata dimuat di koran Sindo. hehe, entah apa yang ada di pikiran editornya waktu itu sampe tulisan yang biasa-biasa aja ini masuk koran  🙂

Peristiwa pengeboman yang meluluhlantakkan hotel JW Marriot dan Ritz Carlton beberapa hari lalu tak hanya mengundang beragam spekulasi siapa otak dibalik aksi teror keji ini. Tetapi, lebih jauh, kita bisa berdebat apa yang memotivasi pelaku – jika benar bom bunuh diri – bersedia menghilangkan nyawanya untuk sesuatu yang ia yakini.

Penjelasan klasik dan paling mudah adalah argumen psiko-religius. Bahwa seseorang – dengan didasari keyakinan ideologis dirinya – berpotensi melakukan teror terhadap orang lain. Sayang sekali, agama dan ideologi, terlalu mudah dijadikan means of violence, semacam solidarity maker yang menyatukan para pelaku teror. Dalam bahasa Max Weber, terdapat “dimensi asketis”, yang hanya mampu didapat lewat hal-hal yang disucikan seperti keyakinan, atau sesuatu yang sangat personal sifatnya. Sekali agama dan ideologi digunakan untuk kepentingan diluar dirinya, berikutnya ia akan berulang pada bentuk kepentingan lain yang lebih mengerikan.

Saya bersepakat dengan analisis Anies Baswedan, bahwa faktor ideologi, agama, atau budaya, bukan pilihan yang mendasari seseorang melakukan tindak kekerasan melainkan kalkulasi rasional dan kepentingan dibalik tindakan itu. Identifikasi lawan dan kawan lebih mengedepankan kalkulasi untung-rugi, insentif dan disinsentif, dari sebuah tindakan. Hal ini bukan berarti kita menafikan penggunaan kekerasan atas nama agama sebagaimana yang disinyalir beberapa kalangan. Namun, harus diakui hal tersebut hanya ada pada level mikro, pada individu-individu eksekutor kekerasan. Agama sering dijadikan justifikasi penggunaan bentuk-bentuk kekerasan. Tapi landasan stategisnya, murni ditentukan oleh kepentingan strategis. Artinya, aktor intelektual bergerak tidak murni atas dasar kepentingan ideologis, melainkan memutarbalikkan makna transenden agama untuk kepentingan dirinya.

Sejauh ini, kesulitan kita menganalisis kejadian-kejadian teror lebih disebabkan penggunaan pisau analisa kultural yang kurang memadai. Penggunaan idiom-idiom identitas akan menjebak kita pada stereotype berlebihan. Hal ini diperparah dengan penetrasi media yang menghegemoni pemberitaan war on terrorism, seolah-olah ada definisi tunggal tentang bagaimana mengkategorikan sekelompok teroris dan bagaimana mengidentifikasi kawan dan lawan. Cara identifikasi “pukul rata” seperti ini tak akan banyak bermanfaat, kecuali menambah kebingungan publik atas pemberitaan yang bias.

Segala bentuk tindakan teroristik sebagai salah satu bentuk privatisasi kekerasan tentu tak dapat ditolerir. Negara dan masyarakat harus responsif sedini mungkin menyadari gejala-gejala kekerasan sebelum ia muncul dalam bentuk operasionalnya. Ketakutan sebagian pihak bahwa negara kita menuju pada banalization of violence harus dijawab dengan mengukur sejauh mana motif dan kepentingan pelaku teror tersalurkan lewat bentuk teror yang mereka gunakan. Kita mesti melihat persoalan terorisme – tidak hanya di Indonesia – secara jernih. Jangan sampai kita terjebak pada bentuk primordialisme gaya baru yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, atau lebih parah, menghancurkan dimensi hakiki keyakinan dari dalam.

Dimuat di Sindo, edisi 23 Juli 2009

Bom dan Kepentingan

Kemarin pagi, bom kembali meledak di Jakarta. Di sentra bisnis kuningan, bom meledak di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton. Dikabarkan 9 orang tewas, termasuk warga negara asing dan tak kurang dari 50 orang dirawat di rumah sakit.

Sontak saja bom dipagi buta itu mengejutkan dunia. Bagaimana bisa, hotel bintang lima dengan pengamanan berlapis-lapis kebobolan oleh ulah segelintir teroris? Berbagai spekulasi berkembang : aksi sebagian pihak yang kecewa terhadap hasil Pilpres, rangkaian teror sejak serangan beruntun di area Freeport, Papua, perampokan uang bank Rp 15 M tak lama sebelum bom, ataupun spekulasi klasik : kelompok JI – dengan segenap perangkatnya – kembali beraksi di Indonesia.

Saya menyayangkan, respon Presiden SBY atas peristiwa ini. Sekurang-kurangnya ia memanfaatkan momen publik untuk kepentingan pribadinya. Soal keamanan dihubung-hubungkan dengan permasalahan politik. Rakyat butuh kejelasan dan ketenangan. Presiden SBY gagal memberikan itu. Ditengah-tengah kebingungan publik, ia menuding sekelompok orang yang tak puas dengan hasil Pilpres berpotensi berada dibalik aksi. Dan tak seperti biasanya, Presiden bersikap defensif : melaporkan hasil investigasi intelijen terkait pihak-pihak tertentu yang ingin menghabisinya persis ketika bom terjadi. Kalau sudah tahu akan ada serangan terhadap dirinya, kenapa itu harus disampaikan pada saat bom meledak? Mengapa tidak langsung segera dikomunikasikan ke publik saat rilis laporan itu diterima oleh Presiden?

Yang tambah membuat saya bertanya-tanya, kepala BIN Sjamsir Siregar mengakui tak ada laporan intelijen yang mengindikasikan akan terjadi serangan bom ini. Pertanda bobroknya sistem keamanan di negeri kita.

Bukan hanya penggemar Manchester United yang kecewa, tapi segenap insan cendekia yang peduli pada nasib bangsa pasti gundah-gulana. Kepercayaan internasional kembali harus ditanam dari awal, investasi akan melemah, dan ini akan berdampak pada perkembangan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia, dan dan kabar terakhir, travel warning kembali dikeluarkan oleh Pemerintah Australia bagi penduduknya yang ingin berkunjung ke Indonesia.

Itulah sederet fakta yang saya rekam dua hari pasca pengeboman. Sekarang pertanyaan kita, apa yang memotivasi seseorang mau menghilangkan nyawanya lewat bom bunuh diri?

Saya sepakat dengan analisis Anies Baswedan, bahwa faktor ideologis, agama, dan budaya, bukan pilihan yang mendasari seseorang melakukan kekerasan melainkan kalkulasi rasional dan kepentingan. Identifikasi lawan dan kawan lebih mengedepankan untung-rugi, insentif dan disinsentif, sebuah tindakan. Saya tidak menafikan penggunaan kekerasan atas nama psiko-religius, namun, harus diakui hal tersebut hanya ada pada level mikro, pada individu-individu eksekutor kekerasan. Tapi landasan stategisnya, murni ditentukan oleh kepentingan rasional.

Selama ini, kesulitan kita menganalisa kejadian-kejadian teror lebih disebabkan penggunaan pisau analisa kultural. Melihat orang berjenggot, memiliki nama-nama Islam, orang dengan mudah mengasosiasikannya dengan kelompok garis keras/teroris. Ditambah lagi dengan penetrasi media barat yang menghegemoni war on terrorism.

Sayang sekali, agama dan ideologi, terlalu mudah dijadikan means of violence, semacam solidarity maker yang menyatukan para pelaku teror. Dalam bahasa Max Weber, terdapat dimensi asketis, yang hanya mampu didapat lewat hal-hal yang disucikan, keyakinan, atau sesuatu yang sangat personal sifatnya. Sekali agama dan ideologi digunakan untuk kepentingan diluar dirinya, kedua kali ia akan berulah pada bentuk kepentingan-kepentingan lain yang lebih mengerikan.

Alhasil saya ingin mengatakan, mari kita melihat persoalan ini secara jernih. Jangan sampai kita terjebak pada bentuk primordialisme gaya baru yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, atau lebih parah, menghancurkan dimensi hakiki keyakinan kita dari dalam. Terorisme yang mengaitkan agama sebagai pemicunya sama sekali tak berdasar. Satu-satunya yang dipercaya : Terroris punya kepentingan rasional disekitar kita.

E-Democracy

Jalannya Pemilu 9 April lalu menarik dalam beberapa pertimbangan ; partai politik semakin memanfaatkan media teknologi komukasi dan informasi untuk mendekatkan diri kepada para pemilih dan beberapa jajak pendapat yang dilakukan dibeberapa media teknologi (internet) ternyata menunjukkan hasil yang berbeda dengan hasil riset yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei.

Polarisasi interaksi masyarakat sebagai dampak dari konsumerisme dan gaya hidup individualistik membuat keterlibatan politik (political engagement) masyarakat tidak lagi didasari atas kesadaran ideologis, tapi lebih pada alasan-alasan praktis untuk menentukan pilihan politiknya. Agaknya masyarakat pun semakin jarang untuk sekedar berpartisipasi dalam kumpulan civic organizations yang justru menopang sistem demokrasi itu sendiri. Defisit modal sosial sebagai bagian dari penguatan demokrasi semakin menguatkan hipotesis krisis demokrasi yang sedang kita alami.

Ketidakpercayaan masyarakat boleh jadi disebabkan oleh adanya jarak antara pemilih dan partai (pemerintah). Gaya berkomunikasi selama ini kurang memerhatikan keterikatan antara masyarakat sebagai salah satu objek politik dengan tujuan dari suatu kebijakan. Akibatnya, elit menempatkan pemilih pada posisi yang rendah – dibuktikan dengan kurangnya loyalitas politik, defisit level partisipasi masyarakat dalam berpolitik, dan berkembangbiaknya sinisme publik terhadap institusi pemerintah, partai, dan orang per orang. Memang tingginya tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu tidak serta merta berkorelasi dengan kualitas demokrasi. Namun, kohesi sosial yang menyebabkan masyarakat semakin absen dalam politik bisa dijadikan alat delegitimasi terhadap hasil pemilu atau jalannya pemerintahan.

Justru pada saat inilah waktu paling tepat bagi elit untuk melakukan komunikasi politik dua arah ; dengan mengikutsertakan pemilih lewat cara penyampaian materi kampanye yang interaktif. Alih-alih sekedar pasif menyaksikan lewat televisi atau kampanye dilapangan terbuka, masyarakat modern lebih membutuhkan keterlibatan langsung mereka dalam proses politik. Dengan begitu, mereka akan lebih ‘didengar’ dan merasa sebagai bagian dari perubahan yang sesungguhnya. Contoh Pemilu AS 1996, Jon Katz (1997) pernah mengulas tentang ‘Digital Nation’ yang digerakkan oleh ‘Online Citizen’- yang kemudian ia namakan ‘Netizen’ – sebagai penanda masa depan gaya berpolitik dunia. Tentu saja penggunaan media teknologi membutuhkan pra syarat khusus ; tingkat kesejahteraan yang baik, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, dan kepedulian politik yang dibuktikan dengan ikut serta menjadi bagian dari proses politik. Politik Indonesia bukan tidak mungkin sedang berjalan kearah sana.

Meskipun usaha penguatan demokrasi belum bisa dipastikan oleh baiknya network yang terbangun antara elit dan massa, sebab terbangun jarak imajiner antara dunia maya sebagai ruang publik dengan representasi politik di dunia nyata. Sebagaimana sebuah kebijakan yang harus ditindaklanjuti, keterlibatan publik dalam e-democracy hanya akan sia-sia dan memunculkan kesan sedikit usaha elit di media online dengan kemampuan interaksi riil dari masyarakat. Artinya, media teknologi hanya digunakan sebagai media kampanye an sich tanpa kejelasan prioritas dan tindak lanjut program kerja.

Menarik menyimak jajak pendapat yang dilakukan oleh beberapa website lokal terkemuka beberapa hari menjelang pencontrengan. Sebagaimana yang dilansir oleh detik.com, jajak pendapat menunjukkan PKS sebagai partai politik paling populer versi e-citizen. Sementara beberapa riset oleh lembaga survei terkemuka menggambarkan kejar-mengejar perolehan suara antara Demokrat, PDIP, dan Golkar. Dari hasil jajak pendapat di atas, secara sederhana kita dapat menyimpulkan dua hal ; kesatu, karakteristik pemilih (e-citizen) masih belum merata dan hanya terkonsentrasi pada beberapa partai tertentu. Sampai sejauh ini, PKS paling mampu membuktikan sebagai partai dengan basis massa yang relatif ‘melek’ teknologi informasi. Tapi sayang, keunggulan ini tidak diimbangi dengan tingkat distribusi yang memadai di daerah-daerah lain Indonesia. Karakter High-Tech Citizen tidak mencerminkan peroleh suara sesungguhnya. Sementara Demokrat, PDIP, dan Golkar membuktikan sebagai well-established political party karena sebaran perolehan suara ditiap daerah nyaris merata. Meskipun basis massa ketiga partai ini bukan berasal dari kategori e-citizen, namun sebaran informasi dan gaya kampanye ketiga partai paling mengena untuk mayoritas rakyat Indonesia. Kedua, penyebaran media internet belum merata dan praktis masih dinikmati minoritas kalangan urban sehingga kita dapat memahami mengapa terjadi perbedaan antara jajak pendapat di dunia digital dan survei lapangan.

Pertanyaannya, efektifkah penerapan e-democracy di Indonesia? kalkulasi sementara menginformasikan efektifitasnya masih terbatas pada skala lokal – perkotaan. E-democracy akan efektif diterapkan pada komunitas epistemis yang well-informed dan cenderung sulit membagi waktu untuk terlibat dalam secular civic engagement. E-democracy juga akan efektif bila tidak hanya diterapkan untuk akumulasi kekuatan politik seperti yang kita temui pada pemilu, tetapi juga dalam mengorganisasikan kekuatan massa untuk menggerakkan mereka kepada tujuan-tujuan tertentu. Perubahan-perubahan kultural bukan tidak mungkin dimulai lewat proses radikal ‘meletakkan semua hal dan semua orang online’ sehingga mampu melucuti kesulitan-kesulitan spasial karena letak geografis dalam berkomunikasi.

Konteks Indonesia membutuhkan waktu setidaknya beberapa tahun lagi. Karakteristik sosio-kultural masyarakat Indonesia belum mencapai taraf well-informed society. Artinya, metode kampanye pun tidak bisa lepas dari cara-cara konvensional sebelumnya ; mendatangi dan mengumpulkan langsung kader dan simpatisan atau seruan politik terhadap masyarakat untuk ikut serta pada Pemilu.

Tak diragukan lagi, peran teknologi informasi sebagai alat pokok dalam menjembatani kebuntuan komunikasi politik antara elit dan warga negara. Meskipun belum pasti mampu memperkuat nilai-nilai demokrasi, tapi tantangan kontemporer demokrasi adalah sejauh tidak kehilangan ruh legitimasi warga negara dengan cara melibatkan mereka dalam proses politik atau pengambilan kebijakan. Terbentuknya penghubung antara e-citizen dan e-government setidaknya mentransendisikan satu pola baru komunikasi politik dimana kita tidak hanya merasakan bentuk keterlibatan politik saja, namun mampu mengeksplorasi ide-ide ideal kenegaraan sesama warga negara.

Sabtu Kelabu Manusia

gaza3

Sebuah bencana kemanusiaan setidaknya dalam 30 tahun terakhir konflik Israel-Palestina terjadi 27 Desember 2008

Serangan udara yang dilancarkan membabi buta dengan roket, pesawat tempur, dan helikopter memporak-porandakan Gaza

Setidaknya 300 orang meninggal, 1000 lainnya luka-luka

Ratusan meninggal, ribuan kehilangan tempat tinggal, ribuan anak menderita, kehilangan orang tua, jutaan rakyat Palestina menghabiskan hari-harinya dengan kecemasan tanpa akhir
Ditengah-tengah kebiadaban yang diluar batas akal sehat manusia ini, masihkah dunia hanya sekedar mengecam? Berpidato memprotes aksi dan mengeluarkan kutukan atas nama pemerintahannya? Terus mendesak Israel untuk menghentikan aksinya tanpa tindakan nyata?

Dimana hak asasi manusia yang selama ini mereka dengungkan? dimana ada demokrasi?

Sudah sejak dahulu harusnya solidaritas itu dibangun. Bukan saja atas dasar kesamaan identitas, nasib, tempat tinggal, dan kesadaran primordial lainnya.

Namun, kesadaran kemanusiaan kitalah yang harusnya berbicara. Kesadaran untuk hidup damai atas dasar saling mencintai

Tidak dapat dimengerti, apa sebenarnya dicari oleh orang-orang ini?

Pemuda dan Gerakan Stratejik-Politik

Problem besar nasional pasca reformasi agaknya bertambah banyak. Kalau dahulu tuntutan reformasi yang didengungkan oleh banyak kalangan belum membuat kita berpuas, maka tantangan dan tuntutan bangsa ke depan mengindikasikan bahwa kita mesti lebih cepat belajar. Betapa tidak, agenda-agenda mendesak silih berganti datang menghampiri republik ini. Perubahan cepat yang terjadi disekeliling kita dibandingkan dengan konsolidasi demokrasi saat ini sering berjalan satu kaki.

Bagi pemuda, tantangan paling dekat yang harus mendapat perhatian ekstra adalah proyeksi kepemimpinan bangsa. Sepuluh tahun reformasi ternyata tidak menjamin jalannya tata kelola pembangunan yang menyeluruh dan menyentuh beragam aspek di masyarakat. Walhasil, kita melihat disana-sini kesenjangan semakin merebak. Untuk itu, penguatan kepemimpinan bangsa sebagai pilar kemajuan merupakan agenda yang tak bisa ditawar lagi.

Sayangnya keinginan kuat untuk merubah keadaan itu masih terhambat oleh oligarki kekuasaan yang merajalela. Buah yang dipupuk oleh rezim orba masih kental menghiasi frame berpikir mayoritas penguasa negeri ini. Kekuasaan ternyata masih dipandang sebagai domestikasi keadaan yang harus dijaga kelanjutannya. Sehingga, setiap kali isu suksesi kepemimpinan diwacanakan, resistensi yang mengiringinya nyaris selalu bernada parokial. Figur-figur muda-berkualitas bukannya tidak ada, namun lebih kepada ketidakmampuan menembus budaya elit partai yang memiskinkan kreativitas mereka.

Mewacanakan terus isu penguatan kepemimpinan bangsa – pada kondisi tertentu – bisa menyebabkan kejenuhan sosial bila tidak dikendalikan dengan bijak. Beberapa wacana publik yang terus terjadi akhir-akhir ini mengafirmasikan kepada kita hal ini. Publik terkesan jenuh dengan isu-isu yang berkutat disekeliling mereka yang pada akhirnya menciptakan persaingan yang tidak sehat ditingkat elit. Menjawab itu, pewacanaan kepemimpinan harus bergerak sesegera mungkin menjadi sebuah political movement yang progresif.

Political movement bercirikan ide-ide yang tersebar digunakan bukan untuk dikonsumsi sebagai wacana harian semata. Ia hadir demi common interest yang diyakini kelompok tertentu. Pemuda bisa mengarahkan para loyalisnya kearah tujuan ini. Dalam tingkat tertentu, gagasan ini memerlukan landasan stratejik dan operasional yang memadai.

Pada tingkat stratejik, landasan dari gagasan ini harus mampu menguasai wacana publik melalui penyebaran ide-ide intelektual yang bisa dilakukan oleh para cendekiawan maupun aktivis pergerakan. Pergulatan wacana masih menjadi senjata andalan di era ketika sekat-sekat informasi menjadi tak berarti. Tinggal bagaimana mengelola agar wacana seperti ini tidak cepat dilupakan begitu saja.

Langkah selanjutnya adalah melakukan kaderisasi kepemimpinan politik. Perbedaan paling mencolok antara dunia politik dan bisnis adalah, belum adanya budaya meritokrasi dalam dunia politik. Regenerasi kepemimpinan masih jauh dari logika meritokrasi disebabkan masih kuatnya will to power yang dimiliki oleh penguasa. Keharusan setiap kita untuk tidak membiarkan hal ini terus terjadi melalui reaksi-reaksi kultural yang sifatnya kontinu.

Pada tataran operasionalnya, kita memerlukan serangkaian terobosan sebagai landasan kuat dalam berpijak. Pertama, harus diingat, kegagapan partai membaca situasi yang diiringi keharusan perubahan budaya politik kearah kosmopolit adalah agenda kepartaian – melalui komunikasi politik – yang harus ditunaikan secepatnya. Kita harus mulai membangun sistem dan budaya kepemimpinan kolektif sebagai syarat kondisi keberlangsungan partai modern. Singkatnya, perlu diperhatikan penguatan kelembagaan partai termasuk institusi-institusi negara lainnya sebagai pilar demokrasi.

Kedua, pemberdayaan masyarakat banyak sebagai silent majority dalam pewacanaan penguatan kepemimpinan bangsa. Pengelolaan suara masyarakat akan efektif manakala dilakukan jauh sebelum perhelatan pemilu yang menentukan dimulai. Pemberdayaan seperti ini tentunya memerlukan sensitifitas kultural yang baik dan komunikasi serta pendidikan politik yang melibatkan segenap masyarakat.

Jangan lupa, demokrasi yang kini dianut Indonesia meniscayakan perputaran uang yang tidak sedikit. Apalagi untuk sekedar dikenal oleh masyarakat melalui iklan-iklan yang bertebaran dimana-mana. Untuk itu selain penguatan semua hal diatas, kemandirian ekonomi di dalam dunia politik menjadi penting.

Modal yang cukup akan menjamin berjalannya fungsi-fungsi strategis penyebaran gagasan-gagasan besar ke masyarakat. Kemandirian ekonomi dalam politik tidaklah identik dengan korporatokrasi karena ia mengisyaratkan unit-unit usaha politik dapat berjalan secara mandiri.

Agaknya model aliansi “Ide Muda”– Kepemimpinan – Modal – akan menentukan nasib perjalanan bangsa kita ke depan. Kegagalan kita menemukan konsep yang tepat dalam menjawab tantangan kepemimpinan bangsa akan mengakibatkan ongkos sosial yang tak terkira besarnya.